SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
Tindak Pidana Pencucian Uang
Fakultas Program Studi Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi F041700009 SYIFA RAMADHANTI 43216010056
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
A. Pengertian
Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu money“uang” dan laundering
“pencucian”, jadi, secara harfiah money laundering merupakan pencucian uang atau pemutihan uang
hasil kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai
money laundering, karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing
mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, namun para
ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan money laundering dengan pencucian uang.
Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal (3), (4), dan (5)
Undang-Undang TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk
kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke
luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan
lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga
yang menerima dan mengusainya.
B. Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang
Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu sebagai
berikut:
1. Placement
Placement (penempatan) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak
pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque,
wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem
perbankan. Placement merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah
uangyang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurangmenimbulkan kecurigaan
dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.
2. Layering
Layering (transfer) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana
(dirty money) ynag telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dilakukannya layering, membuat
penegak hukum sulit untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.
3. Integration
Integration (penggabungan) merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari
tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (placement)
atau transfer (layering) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk
kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Disini yang yang
“dicuci” malalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga
tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber
dari uang yang dicuci. Integration ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi
terhadap uang hasil kejahatan.
C. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana
1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta
kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). [6]
2. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana
pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
3. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau
menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau
menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor
yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Menurut Undang-Undang TPPU, transaksi keuangan mencurigakan adalah:
1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari
pengguna jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk
menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai
dengan ketentuan undang-undang ini;
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan
yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena
melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Fungsi PPATK seperti yang diatur dalam Undang-Undang TPPU antara lain adalah:
1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;.
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan.
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak
pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat.
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
Kasus Pencucian Uang Jayus Tambunan
Setiap tahun pemerintah menyiapkan anggaran keuangan yang disebut Anggaran Pendapatan dan
Belanja yang mempunyai fungsi sebagai kebijakan keuangan pemerintahan dalam memperoleh dan
mengeluarkan uang yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Anggaran ini memperlihatkan
jumlah pendapatan dan belanja yang diantisipasikan dalam tahun berikut. Dalam unsur pendapatan
yang paling utama dan penting adalah pendapatan yang berasal Pajak , selain dari pada itu berasal
dari sumber lain yang dinamakan “Pendapatan Negara Bukan Pajak” (PNBP) dan hibah. PNBP
merupakan pendapatan negara yang paling banyak jenisnya termasuk yang dinamakan “retribusi.”
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kerap mengalami kebocoran lantaran dikorup para
pejabat. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung hingga mencapai 30 persen. Jika APBN minimal
Rp1.400 triliun, sekitar Rp400 miliar dana APBN yang menguap setiap tahun. Pembahasan ini
difokuskan pada divonis bebasnya Gayus oleh Pengadilan Negeri Tangerang karena tidak terbukti
melakukan salah satu tindak pidana yang disangkakan, yaitu: korupsi, Menurut anggota Komisi III
DPR, Andi Anzhar Cakra Wijaya, kasus penggelapan pajak masih belum manjur jika hanya dijerat
dengan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi.
Undang – Undang Money Laundering (pencucian uang) dinilai lebih sakti menindak mafia pajak.
Para penegak hukum bisa menggunakan Undang – Undang tersebut untuk membuktikan perbuatan
penggelapan pajak kasus Gayus Tambunan. Ia menyebutkan, penggelapan pajak itu berasal dari
perbuatan Gayus yang menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang dibantunya. Akibat suap
itulah terjadi penggelapan pajak yang jumlahnya sangat besar dan merugikan negara. “Kalau ada
indikasi penggelapan perpajakan ,harus digunakan Undang-Undang Pencucian Uang.
Proses penyidikan bisa dimulai dari pencucian uang itu,” tutur Andi. Setuju dengan pendapat Andi
Anzhar Cakra Wijaya, penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya Gayus dijerat dengan Undang-
Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu korupsi, pencucian uang dan penggelapan. Kalau kita baca
kembali kasus Gayus tersebut, jelas bahwa pada awalnya dalam berkas yang dikirimkan penyidik
Polri kepada kejaksaan, Gayus H. Tambunan dijerat dengan tiga pasal berlapis yakni pasal korupsi,
pencucian uang, dan penggelapan. Hal ini karena Gayus H. Tambunan adalah seorang pegawai
negeri dan memiliki dana Rp. 25 miliar di Bank Panin. Sebenarnya dengan melihat besarnya dana
yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sudah cukup menimbulkan banyak pertanyaan darimana
uang sebanyak itu mengingat Gayus hanyalah seorang pegawai negeri dan orang tuanya juga bukan
pengusaha kaya raya. Sangat mustahil dia bisa mempunyai uang sebanyak itu di rekening banknya.
Keberadaan uang dua puluh lima milyar di rekening Gayus sudah cukup menjadi bukti permulaan
untuk menelusuri darimana uang tersebut, bagaimana cara Gayus memperolehnya, apakah ada
hubungannya dengan pekerjaannya sebagai seorang pegawai pajak dan lain-lain.
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan yang menetapkan bahwa selain dilakukan oleh pembayar pajak
(plagenataudader), tindak pidana pajakdapat melibatkan Penyerta (deelderming) seperti wakil,
kuasa atau pegawai pembayar pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan (doen plegen
ataumiddelijke), yang turut serta melakukan (medeplegenataumededader), yang menganjurkan
(uitlokker), atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan (medeplichtige), Gayus
mungkin saja berperan sebagai medeplegen, uitlokker atau medeplichtige. Hal ini didasarkan pada
keterangan Gayus pada Satgas pemberantasan mafia hukum bahwa dalam melakukan aksinya
tersebut Gayus melibatkan sekurang-kurangnya sepuluh rekannya. Namun apa yang terjadi? Indikasi
tindak pidana perpajakan berupa penggelapan yang dilakukan oleh Gayus terkait uang dua puluh
lima milyar di rekening banknya tidak terbukti. Hal ini sebagaimana hasil penelitian jaksa yang
menyebutkan bahwa hanya terdapat satu pasal yang terbukti terindikasi kejahatan dan dapat
dilimpahkan ke Pengadilan, yaitu penggelapan namun hal ini tidak terkait dengan uang senilai Rp. 25
milliar yang diributkan PPATK dan Polri. Penggelapan yang dimaksud yaitu adanya aliran dana
senilai Rp 370 juta di rekening Bank BCA milik Gayus H. Tambunan. Uang tersebut diketahui berasal
dari dua transaksi yaitu dari PT. Mega Cipta Jaya Garmindo. Pada tanggal 1 September 2007
sebesar Rp. 170 juta dan 2 Agustus 2008 sebesar Rp. 200 juta. Uang tersebut dimaksudkan untuk
membantu pengurusan pajak pendirian pabrik garmen di Sukabumi. Namun setelah dicek, pemiliknya
Mr Son, warga Korea, tidak diketahui berada di mana. Uang tersebut masuk ke rekening Gayus H.
Tambunan tetapi ternyata Gayus tidak urus pajaknya. Uang tersebut tidak digunakan oleh Gayus dan
tidak dikembalikan kepada Mr. Son sehingga hanya diam di rekening Gayus. Berdasarkan penelitian
dan penyidikan, uang senilai Rp. 370 juta tersebut diketahui bukan merupakan korupsi dan money
laundring tetapi penggelapan pajak murni. Oleh karena itu, kebocoran APBN di sana sini hampir
dipastikan semakin besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Sebab, semua sektor rawan dikorupsi.
Hanya, peluang beberapa pos anggaran lebih terbuka. Di antaranya, pos penganggaran untuk
bantuan sosial dan belanja modal seperti untuk pembangunan infrastruktur. Mengacu pada sejumlah
kasus korupsi yang bisa dibongkar, jika ditotal, kerugian negara memang cukup besar. Sebut saja
kasus Nazaruddin di wisma atlet yang merugikan negara sekitar Rp25 miliar. Selain itu, kasus mafia
pajak Gayus Tambunan yang merugikan keuangan negara Rp25 miliar. Jadi, kejahatan anggaran
yang belum terungkap itu sebenarnya masih sangat banyak. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka
Gayus Tambunan meresahkan banyak pihak. Korupsi merupakan tindakan yang tidak lepas dari
pengaruh kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh individu maupun kelompok, dan
dilaksanakan baik sebagai kejahatan individu (professional) maupun sebagai bentuk dari kejahatan
korporasi (dilakukan denga kerjasama antara berbagai pihak yang ingin mendapatkan keuntungan
sehingga membentuk suatu struktur organisasi yang saling melindungi dan menutupi keburukan
masing-masing). Korupsi merupakan cerminan dari krisis kebijakan dan representasi dari rendahnya
akuntabilitas birokrasi publik.

More Related Content

What's hot

Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, pencucian uang, universitas mercu bua...
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, pencucian uang, universitas mercu bua...Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, pencucian uang, universitas mercu bua...
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, pencucian uang, universitas mercu bua...AS_Ramadhandy
 
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu b...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu b...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu b...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu b...adeayularassati
 
6 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Tindak Pidana Pencucian Uang, Unive...
6 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Tindak Pidana Pencucian Uang, Unive...6 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Tindak Pidana Pencucian Uang, Unive...
6 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Tindak Pidana Pencucian Uang, Unive...Rosdiana
 
6, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
6, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 20196, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
6, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019riskiariyani2976
 
Kejahatan money laundering
Kejahatan money launderingKejahatan money laundering
Kejahatan money launderingyulisthg
 
Bahan kuliah money loundering
Bahan kuliah money lounderingBahan kuliah money loundering
Bahan kuliah money lounderingAli Smith
 
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum tindak pidana pencucian uang, universit...
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum tindak pidana pencucian uang, universit...Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum tindak pidana pencucian uang, universit...
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum tindak pidana pencucian uang, universit...fahrunrz
 
Hbl 6, mei ika, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang
Hbl 6, mei ika, hapzi ali, tindak pidana pencucian uangHbl 6, mei ika, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang
Hbl 6, mei ika, hapzi ali, tindak pidana pencucian uangMeikaSihombimg
 
Presentasi aml dan ppt (8 okt 2011)
Presentasi aml dan ppt (8 okt 2011)Presentasi aml dan ppt (8 okt 2011)
Presentasi aml dan ppt (8 okt 2011)ejaja49
 
Pencucian Uang (Money Laundering)
Pencucian Uang (Money Laundering)Pencucian Uang (Money Laundering)
Pencucian Uang (Money Laundering)Muhammad Rizkye
 
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangFachrul Kardiman
 
Tugas 5. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univers...
Tugas 5. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univers...Tugas 5. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univers...
Tugas 5. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univers...Hayyu Safitri
 
6,hbl, novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , tindak pidana pencucian u...
6,hbl, novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , tindak pidana pencucian u...6,hbl, novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , tindak pidana pencucian u...
6,hbl, novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , tindak pidana pencucian u...Novi Siti
 
6. hbl, indah kayani, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, 2018
6. hbl, indah kayani, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, 20186. hbl, indah kayani, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, 2018
6. hbl, indah kayani, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, 2018indah kayani
 
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Merc...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Merc...HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Merc...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Merc...Hayyu Safitri
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya...megiirianti083
 
6,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,2018
6,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,20186,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,2018
6,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,2018Giriyogodwis
 
Hbl 6,nurcholis muttaqin,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universitas ...
Hbl 6,nurcholis muttaqin,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universitas ...Hbl 6,nurcholis muttaqin,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universitas ...
Hbl 6,nurcholis muttaqin,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universitas ...nurcholismn
 

What's hot (20)

Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, pencucian uang, universitas mercu bua...
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, pencucian uang, universitas mercu bua...Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, pencucian uang, universitas mercu bua...
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, pencucian uang, universitas mercu bua...
 
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu b...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu b...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu b...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu b...
 
6 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Tindak Pidana Pencucian Uang, Unive...
6 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Tindak Pidana Pencucian Uang, Unive...6 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Tindak Pidana Pencucian Uang, Unive...
6 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Tindak Pidana Pencucian Uang, Unive...
 
6, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
6, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 20196, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
6, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
 
Kejahatan money laundering
Kejahatan money launderingKejahatan money laundering
Kejahatan money laundering
 
Bahan kuliah money loundering
Bahan kuliah money lounderingBahan kuliah money loundering
Bahan kuliah money loundering
 
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum tindak pidana pencucian uang, universit...
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum tindak pidana pencucian uang, universit...Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum tindak pidana pencucian uang, universit...
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, hukum tindak pidana pencucian uang, universit...
 
Korupsi dan TPPU.pptx
Korupsi dan TPPU.pptxKorupsi dan TPPU.pptx
Korupsi dan TPPU.pptx
 
Hbl 6, mei ika, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang
Hbl 6, mei ika, hapzi ali, tindak pidana pencucian uangHbl 6, mei ika, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang
Hbl 6, mei ika, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang
 
Presentasi aml dan ppt (8 okt 2011)
Presentasi aml dan ppt (8 okt 2011)Presentasi aml dan ppt (8 okt 2011)
Presentasi aml dan ppt (8 okt 2011)
 
Pencucian Uang (Money Laundering)
Pencucian Uang (Money Laundering)Pencucian Uang (Money Laundering)
Pencucian Uang (Money Laundering)
 
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian Uang
 
Tugas 5. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univers...
Tugas 5. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univers...Tugas 5. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univers...
Tugas 5. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univers...
 
6,hbl, novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , tindak pidana pencucian u...
6,hbl, novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , tindak pidana pencucian u...6,hbl, novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , tindak pidana pencucian u...
6,hbl, novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , tindak pidana pencucian u...
 
6. hbl, indah kayani, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, 2018
6. hbl, indah kayani, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, 20186. hbl, indah kayani, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, 2018
6. hbl, indah kayani, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, 2018
 
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Merc...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Merc...HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Merc...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Merc...
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya...
 
6,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,2018
6,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,20186,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,2018
6,Giri Yogo,Hapzi Ali,Tindak pidana pencucian uang,Universitas Mercu Buana,2018
 
Hbl 6,nurcholis muttaqin,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universitas ...
Hbl 6,nurcholis muttaqin,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universitas ...Hbl 6,nurcholis muttaqin,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universitas ...
Hbl 6,nurcholis muttaqin,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universitas ...
 
Follow The Money
Follow The MoneyFollow The Money
Follow The Money
 

Similar to Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu buana, 2018

Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universita...
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universita...Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universita...
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universita...Nadya Silva Calestin
 
6, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang ,Universitas ...
6, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang ,Universitas ...6, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang ,Universitas ...
6, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang ,Universitas ...lenianggr
 
Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, uni...
Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, uni...Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, uni...
Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, uni...Teuku Alvin Putra Rezalino
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Dimas Triadi
 
2 moneylaundering -langkah-negara-kita_x
2 moneylaundering -langkah-negara-kita_x2 moneylaundering -langkah-negara-kita_x
2 moneylaundering -langkah-negara-kita_xeli priyatna laidan
 
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Tindak Pidana Pencucian Uang ,Uni...
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Tindak Pidana Pencucian Uang ,Uni...6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Tindak Pidana Pencucian Uang ,Uni...
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Tindak Pidana Pencucian Uang ,Uni...Jihan Nabilah
 
6. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang,universi...
6. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang,universi...6. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang,universi...
6. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang,universi...Maghfira Arsyfa Ganivy
 
1. HBL, Indah Kayani, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Me...
1. HBL, Indah Kayani, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Me...1. HBL, Indah Kayani, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Me...
1. HBL, Indah Kayani, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Me...indah kayani
 
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA ,Tindak Pidana Penc...
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA ,Tindak Pidana Penc...6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA ,Tindak Pidana Penc...
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA ,Tindak Pidana Penc...Jihan Nabilah
 
Hbl,6, fariz satiano, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang , universitas me...
Hbl,6, fariz satiano, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang , universitas me...Hbl,6, fariz satiano, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang , universitas me...
Hbl,6, fariz satiano, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang , universitas me...farizsatiano32
 
Kajian Follow the Money dalam Penegakan Hukum.pdf
Kajian Follow the Money dalam Penegakan Hukum.pdfKajian Follow the Money dalam Penegakan Hukum.pdf
Kajian Follow the Money dalam Penegakan Hukum.pdfVendyTrilaksono
 
6, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universitas...
6, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universitas...6, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universitas...
6, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universitas...Ferdy123456789
 
Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 ...
Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 ...Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 ...
Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 ...Ardhita Gendys Pardana
 
Uu 8 tahun_2010_tindak_pidana_pencucian_uang
Uu 8 tahun_2010_tindak_pidana_pencucian_uangUu 8 tahun_2010_tindak_pidana_pencucian_uang
Uu 8 tahun_2010_tindak_pidana_pencucian_uangmapjmakassar
 

Similar to Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu buana, 2018 (16)

Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universita...
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universita...Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universita...
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universita...
 
6, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang ,Universitas ...
6, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang ,Universitas ...6, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang ,Universitas ...
6, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang ,Universitas ...
 
Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, uni...
Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, uni...Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, uni...
Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, uni...
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
 
2 moneylaundering -langkah-negara-kita_x
2 moneylaundering -langkah-negara-kita_x2 moneylaundering -langkah-negara-kita_x
2 moneylaundering -langkah-negara-kita_x
 
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Tindak Pidana Pencucian Uang ,Uni...
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Tindak Pidana Pencucian Uang ,Uni...6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Tindak Pidana Pencucian Uang ,Uni...
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Tindak Pidana Pencucian Uang ,Uni...
 
6. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang,universi...
6. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang,universi...6. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang,universi...
6. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang,universi...
 
1. HBL, Indah Kayani, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Me...
1. HBL, Indah Kayani, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Me...1. HBL, Indah Kayani, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Me...
1. HBL, Indah Kayani, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Me...
 
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA ,Tindak Pidana Penc...
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA ,Tindak Pidana Penc...6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA ,Tindak Pidana Penc...
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA ,Tindak Pidana Penc...
 
Hbl,6, fariz satiano, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang , universitas me...
Hbl,6, fariz satiano, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang , universitas me...Hbl,6, fariz satiano, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang , universitas me...
Hbl,6, fariz satiano, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang , universitas me...
 
Kajian Follow the Money dalam Penegakan Hukum.pdf
Kajian Follow the Money dalam Penegakan Hukum.pdfKajian Follow the Money dalam Penegakan Hukum.pdf
Kajian Follow the Money dalam Penegakan Hukum.pdf
 
Uu 25 2003 Pjls
Uu 25 2003 PjlsUu 25 2003 Pjls
Uu 25 2003 Pjls
 
6, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universitas...
6, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universitas...6, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universitas...
6, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universitas...
 
Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 ...
Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 ...Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 ...
Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 ...
 
Uu 8 tahun_2010_tindak_pidana_pencucian_uang
Uu 8 tahun_2010_tindak_pidana_pencucian_uangUu 8 tahun_2010_tindak_pidana_pencucian_uang
Uu 8 tahun_2010_tindak_pidana_pencucian_uang
 
Uu 15 2002
Uu 15 2002Uu 15 2002
Uu 15 2002
 

More from ramadhanti syifa

Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buanaHbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buanaramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lembaga pembiayaan, universitas mercu buana...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lembaga pembiayaan, universitas mercu buana...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lembaga pembiayaan, universitas mercu buana...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lembaga pembiayaan, universitas mercu buana...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...ramadhanti syifa
 

More from ramadhanti syifa (12)

Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buanaHbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lembaga pembiayaan, universitas mercu buana...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lembaga pembiayaan, universitas mercu buana...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lembaga pembiayaan, universitas mercu buana...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lembaga pembiayaan, universitas mercu buana...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...
 

Recently uploaded

Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfEstetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfHendroGunawan8
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Kanaidi ken
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxvincentptk17
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxwulandaritirsa
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfHeriyantoHeriyanto44
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal FaizinKanaidi ken
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxafkarzidan98
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3SatriaPamungkas18
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxGyaCahyaPratiwi
 
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++BayuYudhaSaputra
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxFranxisca Kurniawati
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxc9fhbm7gzj
 
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Kanaidi ken
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWKafe Buku Pak Aw
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuKarticha
 
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story  with Life Lessons (En...The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story  with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...OH TEIK BIN
 

Recently uploaded (20)

Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfEstetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
 
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
 
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
 
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story  with Life Lessons (En...The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story  with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
 

Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu buana, 2018

  • 1. Tindak Pidana Pencucian Uang Fakultas Program Studi Kode MK Disusun Oleh Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi F041700009 SYIFA RAMADHANTI 43216010056
  • 2. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) A. Pengertian Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu money“uang” dan laundering “pencucian”, jadi, secara harfiah money laundering merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai money laundering, karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan money laundering dengan pencucian uang. Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya. B. Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu sebagai berikut: 1. Placement Placement (penempatan) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Placement merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uangyang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurangmenimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. 2. Layering Layering (transfer) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) ynag telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya
  • 3. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dilakukannya layering, membuat penegak hukum sulit untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut. 3. Integration Integration (penggabungan) merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (placement) atau transfer (layering) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Disini yang yang “dicuci” malalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Integration ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. C. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana 1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). [6] 2. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 3. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut
  • 4. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menurut Undang-Undang TPPU, transaksi keuangan mencurigakan adalah: 1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; 2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; 3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau 4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Fungsi PPATK seperti yang diatur dalam Undang-Undang TPPU antara lain adalah: 1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;. 3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan. 4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat.
  • 5. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 Kasus Pencucian Uang Jayus Tambunan Setiap tahun pemerintah menyiapkan anggaran keuangan yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja yang mempunyai fungsi sebagai kebijakan keuangan pemerintahan dalam memperoleh dan mengeluarkan uang yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Anggaran ini memperlihatkan jumlah pendapatan dan belanja yang diantisipasikan dalam tahun berikut. Dalam unsur pendapatan yang paling utama dan penting adalah pendapatan yang berasal Pajak , selain dari pada itu berasal dari sumber lain yang dinamakan “Pendapatan Negara Bukan Pajak” (PNBP) dan hibah. PNBP merupakan pendapatan negara yang paling banyak jenisnya termasuk yang dinamakan “retribusi.” Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kerap mengalami kebocoran lantaran dikorup para pejabat. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung hingga mencapai 30 persen. Jika APBN minimal Rp1.400 triliun, sekitar Rp400 miliar dana APBN yang menguap setiap tahun. Pembahasan ini difokuskan pada divonis bebasnya Gayus oleh Pengadilan Negeri Tangerang karena tidak terbukti melakukan salah satu tindak pidana yang disangkakan, yaitu: korupsi, Menurut anggota Komisi III DPR, Andi Anzhar Cakra Wijaya, kasus penggelapan pajak masih belum manjur jika hanya dijerat dengan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang – Undang Money Laundering (pencucian uang) dinilai lebih sakti menindak mafia pajak. Para penegak hukum bisa menggunakan Undang – Undang tersebut untuk membuktikan perbuatan penggelapan pajak kasus Gayus Tambunan. Ia menyebutkan, penggelapan pajak itu berasal dari perbuatan Gayus yang menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang dibantunya. Akibat suap itulah terjadi penggelapan pajak yang jumlahnya sangat besar dan merugikan negara. “Kalau ada indikasi penggelapan perpajakan ,harus digunakan Undang-Undang Pencucian Uang. Proses penyidikan bisa dimulai dari pencucian uang itu,” tutur Andi. Setuju dengan pendapat Andi Anzhar Cakra Wijaya, penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya Gayus dijerat dengan Undang- Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu korupsi, pencucian uang dan penggelapan. Kalau kita baca kembali kasus Gayus tersebut, jelas bahwa pada awalnya dalam berkas yang dikirimkan penyidik Polri kepada kejaksaan, Gayus H. Tambunan dijerat dengan tiga pasal berlapis yakni pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. Hal ini karena Gayus H. Tambunan adalah seorang pegawai negeri dan memiliki dana Rp. 25 miliar di Bank Panin. Sebenarnya dengan melihat besarnya dana yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sudah cukup menimbulkan banyak pertanyaan darimana uang sebanyak itu mengingat Gayus hanyalah seorang pegawai negeri dan orang tuanya juga bukan pengusaha kaya raya. Sangat mustahil dia bisa mempunyai uang sebanyak itu di rekening banknya. Keberadaan uang dua puluh lima milyar di rekening Gayus sudah cukup menjadi bukti permulaan untuk menelusuri darimana uang tersebut, bagaimana cara Gayus memperolehnya, apakah ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai seorang pegawai pajak dan lain-lain.
  • 6. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menetapkan bahwa selain dilakukan oleh pembayar pajak (plagenataudader), tindak pidana pajakdapat melibatkan Penyerta (deelderming) seperti wakil, kuasa atau pegawai pembayar pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan (doen plegen ataumiddelijke), yang turut serta melakukan (medeplegenataumededader), yang menganjurkan (uitlokker), atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan (medeplichtige), Gayus mungkin saja berperan sebagai medeplegen, uitlokker atau medeplichtige. Hal ini didasarkan pada keterangan Gayus pada Satgas pemberantasan mafia hukum bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Gayus melibatkan sekurang-kurangnya sepuluh rekannya. Namun apa yang terjadi? Indikasi tindak pidana perpajakan berupa penggelapan yang dilakukan oleh Gayus terkait uang dua puluh lima milyar di rekening banknya tidak terbukti. Hal ini sebagaimana hasil penelitian jaksa yang menyebutkan bahwa hanya terdapat satu pasal yang terbukti terindikasi kejahatan dan dapat dilimpahkan ke Pengadilan, yaitu penggelapan namun hal ini tidak terkait dengan uang senilai Rp. 25 milliar yang diributkan PPATK dan Polri. Penggelapan yang dimaksud yaitu adanya aliran dana senilai Rp 370 juta di rekening Bank BCA milik Gayus H. Tambunan. Uang tersebut diketahui berasal dari dua transaksi yaitu dari PT. Mega Cipta Jaya Garmindo. Pada tanggal 1 September 2007 sebesar Rp. 170 juta dan 2 Agustus 2008 sebesar Rp. 200 juta. Uang tersebut dimaksudkan untuk membantu pengurusan pajak pendirian pabrik garmen di Sukabumi. Namun setelah dicek, pemiliknya Mr Son, warga Korea, tidak diketahui berada di mana. Uang tersebut masuk ke rekening Gayus H. Tambunan tetapi ternyata Gayus tidak urus pajaknya. Uang tersebut tidak digunakan oleh Gayus dan tidak dikembalikan kepada Mr. Son sehingga hanya diam di rekening Gayus. Berdasarkan penelitian dan penyidikan, uang senilai Rp. 370 juta tersebut diketahui bukan merupakan korupsi dan money laundring tetapi penggelapan pajak murni. Oleh karena itu, kebocoran APBN di sana sini hampir dipastikan semakin besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Sebab, semua sektor rawan dikorupsi. Hanya, peluang beberapa pos anggaran lebih terbuka. Di antaranya, pos penganggaran untuk bantuan sosial dan belanja modal seperti untuk pembangunan infrastruktur. Mengacu pada sejumlah kasus korupsi yang bisa dibongkar, jika ditotal, kerugian negara memang cukup besar. Sebut saja kasus Nazaruddin di wisma atlet yang merugikan negara sekitar Rp25 miliar. Selain itu, kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang merugikan keuangan negara Rp25 miliar. Jadi, kejahatan anggaran yang belum terungkap itu sebenarnya masih sangat banyak. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka Gayus Tambunan meresahkan banyak pihak. Korupsi merupakan tindakan yang tidak lepas dari pengaruh kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh individu maupun kelompok, dan dilaksanakan baik sebagai kejahatan individu (professional) maupun sebagai bentuk dari kejahatan korporasi (dilakukan denga kerjasama antara berbagai pihak yang ingin mendapatkan keuntungan sehingga membentuk suatu struktur organisasi yang saling melindungi dan menutupi keburukan masing-masing). Korupsi merupakan cerminan dari krisis kebijakan dan representasi dari rendahnya akuntabilitas birokrasi publik.