Tugas Hukum Bisnis dan Lingkungan

1. Tindak Pidana Pencucian Uang
Fakultas Program Studi Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi F041700009 SYIFA RAMADHANTI 43216010056

2. 2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
A. Pengertian
Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu money“uang” dan laundering
“pencucian”, jadi, secara harfiah money laundering merupakan pencucian uang atau pemutihan uang
hasil kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai
money laundering, karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing
mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, namun para
ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan money laundering dengan pencucian uang.
Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal (3), (4), dan (5)
Undang-Undang TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk
kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke
luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan
lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga
yang menerima dan mengusainya.
B. Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang
Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu sebagai
berikut:
1. Placement
Placement (penempatan) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak
pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque,
wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem
perbankan. Placement merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah
uangyang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurangmenimbulkan kecurigaan
dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.
2. Layering
Layering (transfer) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana
(dirty money) ynag telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya

3. 2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dilakukannya layering, membuat
penegak hukum sulit untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.
3. Integration
Integration (penggabungan) merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari
tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (placement)
atau transfer (layering) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk
kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Disini yang yang
“dicuci” malalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga
tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber
dari uang yang dicuci. Integration ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi
terhadap uang hasil kejahatan.
C. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana
1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta
kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). [6]
2. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana
pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
3. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau
menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau
menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut

4. 2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor
yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Menurut Undang-Undang TPPU, transaksi keuangan mencurigakan adalah:
1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari
pengguna jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk
menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai
dengan ketentuan undang-undang ini;
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan
yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena
melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Fungsi PPATK seperti yang diatur dalam Undang-Undang TPPU antara lain adalah:
1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;.
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan.
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak
pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat.

5. 2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
Kasus Pencucian Uang Jayus Tambunan
Setiap tahun pemerintah menyiapkan anggaran keuangan yang disebut Anggaran Pendapatan dan
Belanja yang mempunyai fungsi sebagai kebijakan keuangan pemerintahan dalam memperoleh dan
mengeluarkan uang yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Anggaran ini memperlihatkan
jumlah pendapatan dan belanja yang diantisipasikan dalam tahun berikut. Dalam unsur pendapatan
yang paling utama dan penting adalah pendapatan yang berasal Pajak , selain dari pada itu berasal
dari sumber lain yang dinamakan “Pendapatan Negara Bukan Pajak” (PNBP) dan hibah. PNBP
merupakan pendapatan negara yang paling banyak jenisnya termasuk yang dinamakan “retribusi.”
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kerap mengalami kebocoran lantaran dikorup para
pejabat. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung hingga mencapai 30 persen. Jika APBN minimal
Rp1.400 triliun, sekitar Rp400 miliar dana APBN yang menguap setiap tahun. Pembahasan ini
difokuskan pada divonis bebasnya Gayus oleh Pengadilan Negeri Tangerang karena tidak terbukti
melakukan salah satu tindak pidana yang disangkakan, yaitu: korupsi, Menurut anggota Komisi III
DPR, Andi Anzhar Cakra Wijaya, kasus penggelapan pajak masih belum manjur jika hanya dijerat
dengan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi.
Undang – Undang Money Laundering (pencucian uang) dinilai lebih sakti menindak mafia pajak.
Para penegak hukum bisa menggunakan Undang – Undang tersebut untuk membuktikan perbuatan
penggelapan pajak kasus Gayus Tambunan. Ia menyebutkan, penggelapan pajak itu berasal dari
perbuatan Gayus yang menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang dibantunya. Akibat suap
itulah terjadi penggelapan pajak yang jumlahnya sangat besar dan merugikan negara. “Kalau ada
indikasi penggelapan perpajakan ,harus digunakan Undang-Undang Pencucian Uang.
Proses penyidikan bisa dimulai dari pencucian uang itu,” tutur Andi. Setuju dengan pendapat Andi
Anzhar Cakra Wijaya, penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya Gayus dijerat dengan Undang-
Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu korupsi, pencucian uang dan penggelapan. Kalau kita baca
kembali kasus Gayus tersebut, jelas bahwa pada awalnya dalam berkas yang dikirimkan penyidik
Polri kepada kejaksaan, Gayus H. Tambunan dijerat dengan tiga pasal berlapis yakni pasal korupsi,
pencucian uang, dan penggelapan. Hal ini karena Gayus H. Tambunan adalah seorang pegawai
negeri dan memiliki dana Rp. 25 miliar di Bank Panin. Sebenarnya dengan melihat besarnya dana
yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sudah cukup menimbulkan banyak pertanyaan darimana
uang sebanyak itu mengingat Gayus hanyalah seorang pegawai negeri dan orang tuanya juga bukan
pengusaha kaya raya. Sangat mustahil dia bisa mempunyai uang sebanyak itu di rekening banknya.
Keberadaan uang dua puluh lima milyar di rekening Gayus sudah cukup menjadi bukti permulaan
untuk menelusuri darimana uang tersebut, bagaimana cara Gayus memperolehnya, apakah ada
hubungannya dengan pekerjaannya sebagai seorang pegawai pajak dan lain-lain.

6. 2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan yang menetapkan bahwa selain dilakukan oleh pembayar pajak
(plagenataudader), tindak pidana pajakdapat melibatkan Penyerta (deelderming) seperti wakil,
kuasa atau pegawai pembayar pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan (doen plegen
ataumiddelijke), yang turut serta melakukan (medeplegenataumededader), yang menganjurkan
(uitlokker), atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan (medeplichtige), Gayus
mungkin saja berperan sebagai medeplegen, uitlokker atau medeplichtige. Hal ini didasarkan pada
keterangan Gayus pada Satgas pemberantasan mafia hukum bahwa dalam melakukan aksinya
tersebut Gayus melibatkan sekurang-kurangnya sepuluh rekannya. Namun apa yang terjadi? Indikasi
tindak pidana perpajakan berupa penggelapan yang dilakukan oleh Gayus terkait uang dua puluh
lima milyar di rekening banknya tidak terbukti. Hal ini sebagaimana hasil penelitian jaksa yang
menyebutkan bahwa hanya terdapat satu pasal yang terbukti terindikasi kejahatan dan dapat
dilimpahkan ke Pengadilan, yaitu penggelapan namun hal ini tidak terkait dengan uang senilai Rp. 25
milliar yang diributkan PPATK dan Polri. Penggelapan yang dimaksud yaitu adanya aliran dana
senilai Rp 370 juta di rekening Bank BCA milik Gayus H. Tambunan. Uang tersebut diketahui berasal
dari dua transaksi yaitu dari PT. Mega Cipta Jaya Garmindo. Pada tanggal 1 September 2007
sebesar Rp. 170 juta dan 2 Agustus 2008 sebesar Rp. 200 juta. Uang tersebut dimaksudkan untuk
membantu pengurusan pajak pendirian pabrik garmen di Sukabumi. Namun setelah dicek, pemiliknya
Mr Son, warga Korea, tidak diketahui berada di mana. Uang tersebut masuk ke rekening Gayus H.
Tambunan tetapi ternyata Gayus tidak urus pajaknya. Uang tersebut tidak digunakan oleh Gayus dan
tidak dikembalikan kepada Mr. Son sehingga hanya diam di rekening Gayus. Berdasarkan penelitian
dan penyidikan, uang senilai Rp. 370 juta tersebut diketahui bukan merupakan korupsi dan money
laundring tetapi penggelapan pajak murni. Oleh karena itu, kebocoran APBN di sana sini hampir
dipastikan semakin besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Sebab, semua sektor rawan dikorupsi.
Hanya, peluang beberapa pos anggaran lebih terbuka. Di antaranya, pos penganggaran untuk
bantuan sosial dan belanja modal seperti untuk pembangunan infrastruktur. Mengacu pada sejumlah
kasus korupsi yang bisa dibongkar, jika ditotal, kerugian negara memang cukup besar. Sebut saja
kasus Nazaruddin di wisma atlet yang merugikan negara sekitar Rp25 miliar. Selain itu, kasus mafia
pajak Gayus Tambunan yang merugikan keuangan negara Rp25 miliar. Jadi, kejahatan anggaran
yang belum terungkap itu sebenarnya masih sangat banyak. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka
Gayus Tambunan meresahkan banyak pihak. Korupsi merupakan tindakan yang tidak lepas dari
pengaruh kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh individu maupun kelompok, dan
dilaksanakan baik sebagai kejahatan individu (professional) maupun sebagai bentuk dari kejahatan
korporasi (dilakukan denga kerjasama antara berbagai pihak yang ingin mendapatkan keuntungan
sehingga membentuk suatu struktur organisasi yang saling melindungi dan menutupi keburukan
masing-masing). Korupsi merupakan cerminan dari krisis kebijakan dan representasi dari rendahnya
akuntabilitas birokrasi publik.