hukum perdagangan internasional

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Hukum Perdagangan Internasional
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
14
F041700009 Syifa Ramadhanti
(43216010056)
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Resume
Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara
dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat
berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu
negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Bila dibandingkan dengan
pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan
kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain :
1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan.
2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya melalui bermacam
peraturan seperti pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-
masing pemerintah.
3. Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang,
taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan dan sebagainya.
Perdagangan Internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak
sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan
atau gains off tride. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini,
maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan baik
perdagangan antar regional, antar kawasan ataupun antar negara. Perdagangan ini melakukan
transaksi jual-beli ke luar negeri, kalau kita membeli disebut impor sedangkan kalau kita menjual
disebut ekspor.
Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri,
perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain
disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat
perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor. Selain itu, kesulitan
lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan dan
hukum dalam perdagangan.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
RI Adukan Pakistan ke WTO Soal Tindakan
Anti Dumping Kertas
Kementerian Perdagangan (Kemendag) membawa masalah pajak tinggi Pakistan
atas kertas duplex asal Indonesia ke Forum Penyelesaian Sengketa (Dispute
Settlement Forum) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Akibat kasus itu, Indonesia
kehilangan peluang ekspor Rp 310 miliar.
Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Nurlaila Nur Muhammad
mengatakan, Pemerintah Indonesia akhir pekan lalu telah melakukan pertemuan
bilateral dengan Pakistan di Forum Penyelesaian Sengketa WTO. “Kita menggugat
kebijakan anti-dumping dan anti-subsidi Pakistan terhadap produk kertas Indonesia,”
ujarnya di Jakarta kemarin (2/3).
Sejak November 2011, Pakistan telah melakukan memberlakukan kebijakan anti-
dumping dan anti-subsidi terhadap produk kertas Indonesia yang dinilai inkonsisten
dengan aturan WTO. Tanpa alasan yang jelas, Pakistan memberlakukan bea masuk
tinggi atas produk kertas dari Indonesia. Akibatnya, importer Pakistan menghentikan
pesanannya. Karena itu, Pemerintah Indonesia membawa Pakistan ke WTO.
Pemerintah Indonesia menganggap Pakistan telah menyalahi aturan WTO yakni
dalam melakukan penyelidikan dugaan anti dumping kertas dari Indonesia. Menurut
Bachrul, Komisi Tarif Nasional Pakistan atau National Tariff Commission (NTC) terlalu
lama dalam proses penyelidikan terhadap produk kertas asal Indonesia yang diekspor
ke Pakistan.
Dalam ketentuan WTO, Komisi Tarif Nasional Pakistan seharusnya menyelesaikan
penyelidikan anti dumping tersebut dalam waktu maksimal 18 bulan sejak dilakukan
inisiasi. Namun pada kenyataannya, penyelidikan dugaan anti dumping tersebut terus
berjalan melebihi batas waktu yang diizinkan.
Tahap pertama yang dilakukan dalam negosiasi itu adalah konsultasi bilateral. Dalam
konsultasi bilateral tersebut, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Bachrul Chairi bersama
Duta Besar RI untuk WTO Syafri A. Baharuddin menyampaikan protes Indonesia atas
pengenaan anti-dumping Pakistan yang memakan waktu lebih dari ketentuan WTO.
Tindakan Pakistan tersebut telah menyebabkan hilangnya peluang (opportunity loss)
dari ekspor kertas Indonesia sebesar USD 1 juta per bulan sejak November 2011.
Dengan begitu, jika dihitung hingga saat ini kerugian Indonesia telah mencapai USD
27 juta (sekitar Rp 310 miliar). Hal ini tentu sangat disayangkan karena permintaan
kertas dari Pakistan cukup tinggi.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dalam pertemuan tersebut, otoritas Pakistan diwakili langsung oleh Director General
of National Tariff Commission Khizar Hayat yang menyatakan harapannya agar
permasalahan itu dapat diselesaikan secara bilateral. Menurut Nurlaila, Pakistan telah
melakukan pelanggaran yang sangat jelas terhadap aturan WTO. “Bila secara bilateral
tidak selesai, kita akan lanjutkan ke tahap Panel Badan Penyelesaian Sengketa
WTO,” terangnya.
Sudah sejak lama kertas asal Indonesia dikenai bea masuk impor yang diterapkan di
negara itu sebesar 25 persen. Pada saat itu Indonesia masih merespons wajar karena
Pakistan beralasan kertas asal Indonesia dianggap barang non-esensial dan barang
mewah. Namun pada 2009, Pakistan memberlakukan bea masuk tambahan yang
disebut regulatory duty hingga menjadi 40 persen.
Pada 2011, otoritas perdagangan Pakistan menilai importasi kertas dari Indonesia
sudah terlalu banyak dan patut dicurigai sehingga mereka melakukan penyelidikan
anti-dumping. Di saat yang sama, Pakistan lantas memberlakukan bea masuk anti-
dumping 11 persen atas kertas dari Indonesia. Importer Pakistan tidak mau membayar
bea sebesar itu dan memilih kertas dari negara lain.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
Detik.com 2014. https://finance.detik.com/industri/d-2568689/ri-adukan-pakistan-ke-
wto-soal-tindakan-anti-dumping-kertas (3 Juli 2018 jam 21:01)
http://sumutpos.co/2014/03/03/indonesia-laporkan-pakistan-ke-wto/ (3 juli 2018 jam
21:11)