SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
1. Resolusi Sengketa secara umum
2. Resolusi Sengketa Ekonomi
3. Dan hal-hal lain yang berhubungan dari materi minggu 2 berdasarkan
RPS
Fakultas Program Studi Minggu Kode MK DisusunOleh
Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi
02
MK SYIFA RAMADHANTI 43216010056
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
KASUS ARBITRASE NEWMONT, RI Terancam
Bayar US$ 2,5 M
Pemerintah Indonesia optimistis bakal memenangi arbitrase internasional kasus PT Newmont Nusa
Tenggara (NNT) yang sidang perdananya dijadwalkan berlangsung di Jakarta, Selasa (9/12). Namun,
pemerintah RI terancam untuk membayar kewajiban senilai US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 29
triliun.Besaran kewajiban tersebut terdiri atas segala biaya yang dikeluarkan NNT berdasarkan nilai
buku dan beban atas 7.000 karyawan perusahaan tambang yang mayoritas sahamnya dikuasai
Sumitomo Corp dan Newmont Corporation Ltd tersebut. Selain itu, pemerintah pun harus
menyelesaikan kewajiban NNT terhadap pembeli yang terkontrak, pemasok, dan kreditor.
Kemungkinan pemerintah bakal rugi bila memenangi arbitrase melawan NNT ini pun secara eksplisit
tampak dalam perjanjian kontrak karya (KK) yang diteken pemerintah RI dan NNT. Pasal 22 butir (5)
KK yang diteken NNT dan pemerintah RI pada 2 Desember 1986 menyatakan; apabila pengakhiran
(terminasi) terjadi selama periode operasi atau sebagian akibat habisnya jangka waktu persetujuan
ini, semua harta kekayaan perusahaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang berada di
dalam wilayah KK harus ditawarkan untuk dijual kepada pemerintah dengan harga yang besarnya
sama dengan ongkos perolehan atau menurut harga pasar, mana yang lebih rendah, tetapi
bagaimana pun tidak akan lebih rendah dari nilai buku.
Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Minerbapabum) Departemen ESDM Bambang Setiawan
mengatakan, bila pemerintah Indonesia memenangi gugatan, pihaknya tidak mempersoalkan
sekiranya harus memenuhi kewajiban yang diputuskan dalam arbitrase.
“Kalau memang itu diatur dalam KK, ya harus dipenuhi. Namun, tidak serta merta pemerintah yang
membelinya, mungkin melalui BUMN sektor pertambangan, seperti PT Aneka Tambang Tbk atau PT
Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) Tbk,” ujar Bambang kepada Investor Daily di Jakarta, akhir
pekan lalu.
Kendati begitu, Bambang berpendapat, nilai aset buku PT NNT saat ini harus dibuktikan terlebih
dahulu oleh sebuah lembaga audit independen. “Tidak bisa asal disebut saja,” ujarnya.
Pasal 24 ayat 33 KK antara pemerintah RI dan NNT menyatakan; pemegang saham asing NNT
diwajibkan menawarkan saham NNT sehingga pada 2010 minimal 51% saham NNT akan beralih ke
pemerintah Indonesia atau peserta Indonesia lainnya. Saat ini, 80% saham NNT yang
mengeksploitasi tambang tembaga dan emas di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa
Tenggara Barat (NTB) dikuasai Nusa Tenggara Partnership (Newmont 45% dan Sumitomo 35%).
Sisa 20% saham dimiliki PT Pukuafu Indah.
Pada 2006, NNT menawarkan 3% senilai US$ 109 juta saham kepada mitra Indonesia dan masing-
masing 7% pada 2007 senilai US$ 282 juta dan 2008 sebesar US$ 426 juta. Dua tahun lalu, NNT
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
menawarkan saham kepada pemerintah daerah. Pemkab Sumbawa dan Pemprov NTB memperoleh
2%, sedangkan Pemkab Sumbawa Barat 3%.
Dalam proses penawaran saham mencuat perbedaan penafsiran terhadap KK khususnya pasal 24
antara pemerintah dan NNT. Persoalan yang muncul antara lain soal saham NNT yang digadaikan
kepada kreditor, kendati sebetulnya telah disetujui pemerintah Indonesia pada 1997. Karena tidak
ada kesepakatan, belakangan pemerintah Indonesia secara bersamaan dengan PT NNT membawa
kasus tersebut ke ke arbitrase.
Menurut anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Alvien Lie, bila ada ketentuan pemerintah harus
membayar kewajiban kepada NNT, pemerintah dapat membeli perusahaan tersebut dengan
diangsur. “Tidak ada aturan yang harus membayarnya secara tunai. Diangsur saja misalnya 50
tahun,” jelasnya.
Dirut PTBA Sukrisno mengatakan, pihaknya hingga kini belum bisa berkomentar terkait usulan
pemerintah mengharuskan perusahaan membeli aset NNT. “Kami belum tahu asal usul kedudukan
NNT. Kalau pun ada gambaran soal pembelian, masih akan dibicarakan lebih lanjut antara direksi,
komisaris, dan pemegang saham,” katanya di Jakarta, akhir pekan lalu.
Senior Director, Communications and Media Relations Newmont Mining Corporation Omar Jabara
yang dihubungi melalui surat elektronik di Denver, AS, Minggu (7/12) tak bersedia memberi
tanggapan. Juru bicara Newmont Rubi W Purnomo kepada Investor Daily, kemarin, mengatakan,
sampai saat ini pihaknya ingin memberikan kesempatan bagi proses penyelesaian atas perbedaan
melalui arbitrase yang bebas dari sorotan dan spekulasi di media massa.
“Untuk itu, pada saat ini, kami tidak ingin memberikan pernyataan apapun yang berhubungan dengan
arbitrase dan divestasi PT NNT,” ujarnya.
Pemerintah Kalah
Secara terpisah, Direktur Centre for Indonesian Mining and Resources Law Ryad A Chairil
mengungkapkan, pemerintah tidak mungkin memenangi gugatan arbitrase NNT. Sejak 17% saham
itu ditawarkan, menurut Ryad, pemerintah pusat maupun daerah tidak bisa menunjukkan dengan
jelas pihak mana yang akan membeli saham tersebut.
“Secara finansial, pemerintah bahkan mengakui tidak cukup uang untuk menebus 17% saham
Newmont. Karena itu, gugatan arbitrase tersebut adalah cara elegan untuk membebaskan
pemerintah dari hak pertama membeli saham dan membolehkan Newmont menawarkan pada pihak
lain yang mampu membeli saham tersebut,” katanya.
Pemerintah disarankan menunjuk BUMN yang memiliki kemampuan secara finansial untuk
mengakuisisi saham Newmont. Ryad menambahkan, pemerintah salah fatal dan melanggar
kesepakatan yang tertera dalam KK terkait dugaan lalai (default) yang diajukan Dirjen Minerbapabum
(saat itu Simon Felix Sembiring) terkait belum tuntasnya penawaran 17% saham NNT kepada pemda.
“Menurut kesepakatan, default hanya bisa diajukan bila para pihak tidak sedang terlibat dalam
masalah. Pemerintah sudah melanggar kesepakatan tersebut,” ujarnya.
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelesaian
sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan
penyelesaian sengketa tersebut diajukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku bagi penyelesaian sengketa melalui
arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk
Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan
Kehakiman (Lembaran negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam
suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian
arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal
termohon.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk
oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa
tertentu yang diserahkanpenyelesaiannya melalui arbitrase.
8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk
memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan
pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul
sengketa.
9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau
arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase
atau arbiter perorangan yangmenurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu
putusan arbitrase internasional.
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat
melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi,konsiliasi, atau penilaian ahli.
Pasal 2
Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam
suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas
menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari
hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif
penyelesaian sengketa.
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
Menurut pakar tentang sengketa :
· Winardi: Tantangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau
kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas
suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang
lain.
· Ali Achmad: Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal
dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat
menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

More Related Content

What's hot

Perjanjian pinjaman Loan agreement (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Perjanjian pinjaman Loan agreement (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))Perjanjian pinjaman Loan agreement (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Perjanjian pinjaman Loan agreement (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
 
PERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKPERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKWahyu Ym
 
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
Draft perjanjian jual beli aset  billingual  cleanDraft perjanjian jual beli aset  billingual  clean
Draft perjanjian jual beli aset billingual cleanGLC
 
Perjanjian pinjam meminjam glc
Perjanjian pinjam meminjam  glcPerjanjian pinjam meminjam  glc
Perjanjian pinjam meminjam glcGLC
 
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...GLC
 
Perjanjian jual beli kayu bilingual
Perjanjian jual beli kayu  bilingualPerjanjian jual beli kayu  bilingual
Perjanjian jual beli kayu bilingualGLC
 
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Indonesia
 
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
 
Pembagian Harta Pailit
Pembagian Harta Pailit Pembagian Harta Pailit
Pembagian Harta Pailit alsalcunsoed
 
Contoh perjanjian hutang piutang
Contoh perjanjian hutang piutangContoh perjanjian hutang piutang
Contoh perjanjian hutang piutangladfian_1
 
Uji kompetensi dasar 1
Uji kompetensi dasar 1Uji kompetensi dasar 1
Uji kompetensi dasar 1Yuda Prasetya
 
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaContoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaJohn Manullang
 
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
Perjanjian restrukturisasi hutang  glcPerjanjian restrukturisasi hutang  glc
Perjanjian restrukturisasi hutang glcGLC
 
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanKredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanDamar Kartika
 
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft cleanPerjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft cleanMeneerGultom
 
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...GLC
 
Contoh Perjanjian Kompensasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...
Contoh Perjanjian Kompensasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...Contoh Perjanjian Kompensasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...
Contoh Perjanjian Kompensasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...GLC
 

What's hot (20)

Perjanjian pinjaman Loan agreement (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Perjanjian pinjaman Loan agreement (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))Perjanjian pinjaman Loan agreement (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Perjanjian pinjaman Loan agreement (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
 
PERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKPERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAK
 
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
Draft perjanjian jual beli aset  billingual  cleanDraft perjanjian jual beli aset  billingual  clean
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
 
Perjanjian pinjam meminjam glc
Perjanjian pinjam meminjam  glcPerjanjian pinjam meminjam  glc
Perjanjian pinjam meminjam glc
 
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
CONTOH PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (...
 
Perjanjian jual beli kayu bilingual
Perjanjian jual beli kayu  bilingualPerjanjian jual beli kayu  bilingual
Perjanjian jual beli kayu bilingual
 
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
 
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
 
Pembagian Harta Pailit
Pembagian Harta Pailit Pembagian Harta Pailit
Pembagian Harta Pailit
 
Contoh perjanjian hutang piutang
Contoh perjanjian hutang piutangContoh perjanjian hutang piutang
Contoh perjanjian hutang piutang
 
Uji kompetensi dasar 1
Uji kompetensi dasar 1Uji kompetensi dasar 1
Uji kompetensi dasar 1
 
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaContoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
Perjanjian restrukturisasi hutang  glcPerjanjian restrukturisasi hutang  glc
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
 
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanKredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
 
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft cleanPerjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
Perjanjian pemberian dan pengakuan hutang draft clean
 
Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...
 
Hukum Kebendaan
Hukum KebendaanHukum Kebendaan
Hukum Kebendaan
 
Contoh Perjanjian Kompensasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...
Contoh Perjanjian Kompensasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...Contoh Perjanjian Kompensasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...
Contoh Perjanjian Kompensasi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 ...
 

Similar to Resolusi Sengketa Secara Alternatif

Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...adeayularassati
 
Perjanjian kerjasama broker tender draft clean
Perjanjian kerjasama broker tender draft cleanPerjanjian kerjasama broker tender draft clean
Perjanjian kerjasama broker tender draft cleanMeneerGultom
 
Bank surat.com kerjasama-investasi
Bank surat.com kerjasama-investasiBank surat.com kerjasama-investasi
Bank surat.com kerjasama-investasiFrencis Dora
 
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...GLC
 
Perjanjian keagenan Produk
Perjanjian keagenan ProdukPerjanjian keagenan Produk
Perjanjian keagenan ProdukMeneerGultom
 
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buanaHbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buanaBella Tri Oktaviana
 
Tips membuat surat perjanjian kerja sama
Tips membuat surat perjanjian kerja samaTips membuat surat perjanjian kerja sama
Tips membuat surat perjanjian kerja samaAbdul Qohhaar
 
Kontrak daganginternasional 30maret2009
Kontrak daganginternasional 30maret2009Kontrak daganginternasional 30maret2009
Kontrak daganginternasional 30maret2009Aulia Rachmi
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...GLC
 
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorContoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorGLC
 
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015ekho109
 
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscDimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscSampe Purba
 
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pstAnalisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pstImam Bukhori
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Be&gg, basrizal, hapzi ali, shareholders and the markets for corporate co...
Be&gg, basrizal, hapzi ali, shareholders and the markets for corporate co...Be&gg, basrizal, hapzi ali, shareholders and the markets for corporate co...
Be&gg, basrizal, hapzi ali, shareholders and the markets for corporate co...basrizal82
 

Similar to Resolusi Sengketa Secara Alternatif (20)

Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...
 
Kronologis kasus enron
Kronologis kasus enronKronologis kasus enron
Kronologis kasus enron
 
Perjanjian kerjasama broker tender draft clean
Perjanjian kerjasama broker tender draft cleanPerjanjian kerjasama broker tender draft clean
Perjanjian kerjasama broker tender draft clean
 
MATERI ARBITRASE III.pptx
MATERI ARBITRASE III.pptxMATERI ARBITRASE III.pptx
MATERI ARBITRASE III.pptx
 
Bank surat.com kerjasama-investasi
Bank surat.com kerjasama-investasiBank surat.com kerjasama-investasi
Bank surat.com kerjasama-investasi
 
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
 
Perjanjian keagenan Produk
Perjanjian keagenan ProdukPerjanjian keagenan Produk
Perjanjian keagenan Produk
 
Uu 05 1968
Uu 05 1968Uu 05 1968
Uu 05 1968
 
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buanaHbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana
Hbl, bella tri oktaviana, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana
 
Tips membuat surat perjanjian kerja sama
Tips membuat surat perjanjian kerja samaTips membuat surat perjanjian kerja sama
Tips membuat surat perjanjian kerja sama
 
6 hukum perjanjian
6 hukum perjanjian6 hukum perjanjian
6 hukum perjanjian
 
Kontrak daganginternasional 30maret2009
Kontrak daganginternasional 30maret2009Kontrak daganginternasional 30maret2009
Kontrak daganginternasional 30maret2009
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
 
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorContoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
 
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015
 
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscDimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
 
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pstAnalisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
AKTA JUAL BELI FIRMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA
AKTA JUAL BELI FIRMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA AKTA JUAL BELI FIRMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA
AKTA JUAL BELI FIRMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA
 
Be&gg, basrizal, hapzi ali, shareholders and the markets for corporate co...
Be&gg, basrizal, hapzi ali, shareholders and the markets for corporate co...Be&gg, basrizal, hapzi ali, shareholders and the markets for corporate co...
Be&gg, basrizal, hapzi ali, shareholders and the markets for corporate co...
 

More from ramadhanti syifa

Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buanaHbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buanaramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lembaga pembiayaan, universitas mercu buana...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lembaga pembiayaan, universitas mercu buana...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lembaga pembiayaan, universitas mercu buana...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lembaga pembiayaan, universitas mercu buana...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...ramadhanti syifa
 

More from ramadhanti syifa (12)

Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buanaHbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lembaga pembiayaan, universitas mercu buana...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lembaga pembiayaan, universitas mercu buana...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lembaga pembiayaan, universitas mercu buana...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lembaga pembiayaan, universitas mercu buana...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...
 

Recently uploaded

KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxjohan effendi
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal FaizinKanaidi ken
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3SatriaPamungkas18
 
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++BayuYudhaSaputra
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Kanaidi ken
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Kanaidi ken
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxvincentptk17
 
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story  with Life Lessons (En...The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story  with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...OH TEIK BIN
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxafkarzidan98
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfEstetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfHendroGunawan8
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxc9fhbm7gzj
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Kanaidi ken
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxwulandaritirsa
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfHeriyantoHeriyanto44
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuKarticha
 

Recently uploaded (20)

KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
 
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
 
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story  with Life Lessons (En...The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story  with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfEstetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
 

Resolusi Sengketa Secara Alternatif

  • 1. 1. Resolusi Sengketa secara umum 2. Resolusi Sengketa Ekonomi 3. Dan hal-hal lain yang berhubungan dari materi minggu 2 berdasarkan RPS Fakultas Program Studi Minggu Kode MK DisusunOleh Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi 02 MK SYIFA RAMADHANTI 43216010056
  • 2. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 KASUS ARBITRASE NEWMONT, RI Terancam Bayar US$ 2,5 M Pemerintah Indonesia optimistis bakal memenangi arbitrase internasional kasus PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang sidang perdananya dijadwalkan berlangsung di Jakarta, Selasa (9/12). Namun, pemerintah RI terancam untuk membayar kewajiban senilai US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 29 triliun.Besaran kewajiban tersebut terdiri atas segala biaya yang dikeluarkan NNT berdasarkan nilai buku dan beban atas 7.000 karyawan perusahaan tambang yang mayoritas sahamnya dikuasai Sumitomo Corp dan Newmont Corporation Ltd tersebut. Selain itu, pemerintah pun harus menyelesaikan kewajiban NNT terhadap pembeli yang terkontrak, pemasok, dan kreditor. Kemungkinan pemerintah bakal rugi bila memenangi arbitrase melawan NNT ini pun secara eksplisit tampak dalam perjanjian kontrak karya (KK) yang diteken pemerintah RI dan NNT. Pasal 22 butir (5) KK yang diteken NNT dan pemerintah RI pada 2 Desember 1986 menyatakan; apabila pengakhiran (terminasi) terjadi selama periode operasi atau sebagian akibat habisnya jangka waktu persetujuan ini, semua harta kekayaan perusahaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang berada di dalam wilayah KK harus ditawarkan untuk dijual kepada pemerintah dengan harga yang besarnya sama dengan ongkos perolehan atau menurut harga pasar, mana yang lebih rendah, tetapi bagaimana pun tidak akan lebih rendah dari nilai buku. Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Minerbapabum) Departemen ESDM Bambang Setiawan mengatakan, bila pemerintah Indonesia memenangi gugatan, pihaknya tidak mempersoalkan sekiranya harus memenuhi kewajiban yang diputuskan dalam arbitrase. “Kalau memang itu diatur dalam KK, ya harus dipenuhi. Namun, tidak serta merta pemerintah yang membelinya, mungkin melalui BUMN sektor pertambangan, seperti PT Aneka Tambang Tbk atau PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) Tbk,” ujar Bambang kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu. Kendati begitu, Bambang berpendapat, nilai aset buku PT NNT saat ini harus dibuktikan terlebih dahulu oleh sebuah lembaga audit independen. “Tidak bisa asal disebut saja,” ujarnya. Pasal 24 ayat 33 KK antara pemerintah RI dan NNT menyatakan; pemegang saham asing NNT diwajibkan menawarkan saham NNT sehingga pada 2010 minimal 51% saham NNT akan beralih ke pemerintah Indonesia atau peserta Indonesia lainnya. Saat ini, 80% saham NNT yang mengeksploitasi tambang tembaga dan emas di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikuasai Nusa Tenggara Partnership (Newmont 45% dan Sumitomo 35%). Sisa 20% saham dimiliki PT Pukuafu Indah. Pada 2006, NNT menawarkan 3% senilai US$ 109 juta saham kepada mitra Indonesia dan masing- masing 7% pada 2007 senilai US$ 282 juta dan 2008 sebesar US$ 426 juta. Dua tahun lalu, NNT
  • 3. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 menawarkan saham kepada pemerintah daerah. Pemkab Sumbawa dan Pemprov NTB memperoleh 2%, sedangkan Pemkab Sumbawa Barat 3%. Dalam proses penawaran saham mencuat perbedaan penafsiran terhadap KK khususnya pasal 24 antara pemerintah dan NNT. Persoalan yang muncul antara lain soal saham NNT yang digadaikan kepada kreditor, kendati sebetulnya telah disetujui pemerintah Indonesia pada 1997. Karena tidak ada kesepakatan, belakangan pemerintah Indonesia secara bersamaan dengan PT NNT membawa kasus tersebut ke ke arbitrase. Menurut anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Alvien Lie, bila ada ketentuan pemerintah harus membayar kewajiban kepada NNT, pemerintah dapat membeli perusahaan tersebut dengan diangsur. “Tidak ada aturan yang harus membayarnya secara tunai. Diangsur saja misalnya 50 tahun,” jelasnya. Dirut PTBA Sukrisno mengatakan, pihaknya hingga kini belum bisa berkomentar terkait usulan pemerintah mengharuskan perusahaan membeli aset NNT. “Kami belum tahu asal usul kedudukan NNT. Kalau pun ada gambaran soal pembelian, masih akan dibicarakan lebih lanjut antara direksi, komisaris, dan pemegang saham,” katanya di Jakarta, akhir pekan lalu. Senior Director, Communications and Media Relations Newmont Mining Corporation Omar Jabara yang dihubungi melalui surat elektronik di Denver, AS, Minggu (7/12) tak bersedia memberi tanggapan. Juru bicara Newmont Rubi W Purnomo kepada Investor Daily, kemarin, mengatakan, sampai saat ini pihaknya ingin memberikan kesempatan bagi proses penyelesaian atas perbedaan melalui arbitrase yang bebas dari sorotan dan spekulasi di media massa. “Untuk itu, pada saat ini, kami tidak ingin memberikan pernyataan apapun yang berhubungan dengan arbitrase dan divestasi PT NNT,” ujarnya. Pemerintah Kalah Secara terpisah, Direktur Centre for Indonesian Mining and Resources Law Ryad A Chairil mengungkapkan, pemerintah tidak mungkin memenangi gugatan arbitrase NNT. Sejak 17% saham itu ditawarkan, menurut Ryad, pemerintah pusat maupun daerah tidak bisa menunjukkan dengan jelas pihak mana yang akan membeli saham tersebut. “Secara finansial, pemerintah bahkan mengakui tidak cukup uang untuk menebus 17% saham Newmont. Karena itu, gugatan arbitrase tersebut adalah cara elegan untuk membebaskan pemerintah dari hak pertama membeli saham dan membolehkan Newmont menawarkan pada pihak lain yang mampu membeli saham tersebut,” katanya. Pemerintah disarankan menunjuk BUMN yang memiliki kemampuan secara finansial untuk mengakuisisi saham Newmont. Ryad menambahkan, pemerintah salah fatal dan melanggar kesepakatan yang tertera dalam KK terkait dugaan lalai (default) yang diajukan Dirjen Minerbapabum (saat itu Simon Felix Sembiring) terkait belum tuntasnya penawaran 17% saham NNT kepada pemda. “Menurut kesepakatan, default hanya bisa diajukan bila para pihak tidak sedang terlibat dalam masalah. Pemerintah sudah melanggar kesepakatan tersebut,” ujarnya.
  • 4. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut diajukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman (Lembaran negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
  • 5. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. 4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. 5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkanpenyelesaiannya melalui arbitrase. 8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. 9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yangmenurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. 10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,konsiliasi, atau penilaian ahli. Pasal 2 Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.
  • 6. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 Menurut pakar tentang sengketa : · Winardi: Tantangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. · Ali Achmad: Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.