SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
BUDAYA BIROKRASI
PELAYANAN PUBLIK
Muslimin B. Putra
Bahan Kuliah Pelayanan Publik
A.PENGERTIAN BUDAYA DAN KEBUDAYAAN
B.BUDAYA BIROKRASI DAN BUDAYA ORGANISASI
C.PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
D.TEORI-TEORI BIROKRASI
Budaya adalah pola semua susunan
yang dipakai masyarakat sebagai
cara tradisional dalam pemecahan
masalah mereka (Krech, dalam
Moeljono, 2005:9)
Budaya adalah strategi untuk
bertahan hidup dan menang.
Indikator “bertahan hidup dan
menang” menyeleksi lahirnya
komunitas yang maju atau
terbelakang (Peursen, dalam
Moeljono, 2005:72)
PENGERTIAN KEBUDAYAAN
 Kebudayaan merupakan adat istiadat
yang menyangkut nilai-nilai, norma-norma
dan kebiasaan-kebiasaan dalam hidup
sehari-hari yang dianut oleh sekelompok
orang dan berfungsi sebagai Pedoman
tingkah laku (Munn, 1962)
 Setiap golongan suku bangsa atau etnik
menyangkut seperangkat kebudayaan
yang melekat pada identitas suku bangsa
atau etnik tersebut yang sewaktu-waktu
dapat diaktifkan sebagai simbol-simbol
(Suparlan, 1986).
BUDAYA ORGANISASI
 NILAI-NILAI (VALUES)
 KEYAKINAN-KEYAKINAN
(BELIEFS)
 ASUMSI-ASUMSI
(ASSUMTIONS)
Budaya Organisasi adalah
seperangkat asumsi atau sistem
keyakinan , nilai2 dan norma2
yang dikembangkan dalam
organisasi yg dijadikan pedoman
tingkah laku bagi anggota2nya
untuk mengatasi masalah
adaptasi eksternal dan integrasi
internal (Mangkunegara, 2005:113)
PERAN BUDAYA ORGANISASI
a. Sebagai perekat.
b. Pembentuk sense of belonging dan sense of identity.
c. Core organizational values.
d. Alat efektifitas.
BUDAYA ORGANISASI
Values
Budaya Kerja
IDENTITAS
KOMUNITAS
BUDAYA ORGANISASI
• Budaya organisasi adalah sebuah persepsi bukan sesuatu
yang dapat disentuh atau dilihat secara fisik namun para
karyawan menerima dan memahaminya melalui apa yang
mereka alami dalam organisasi.
• Budaya organisasi bersifat deskriptif yaitu berkenan dengan
bagaimana para anggota menerima dan mengartikan
budaya tersebut terlepas dari apakaha mereka
menyukainya atau tidak.
BUDAYA ORGANISASI
Budaya organisasi itu didasarkan pada suatu konsep
bangunan pada tiga tingkatan :
• Tingkatan asumsi dasar (Basic Assumption).
• Tingkatan Nilai (Value).
• Tingkatan artifact (Sesuatu yang ditinggalkan).
BUDAYA ORGANISASI
 Levin & Gottlieb (2009:45)
most
organization
change efforts
require some
degree of
culture shift
(mengubah sebuah organisasi
diperlukan pergeseran budaya
beberapa derajat).
REFORMASI BUDAYA BIROKRASI
• Structure follows strategy : organisasi ramping struktur
dan kaya fungsi, efisien, dan efektif organisasi disusun
berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas.
• Small Organization but large networking : organisasi
yang efisien dan efektif, rasional, dan proporsional, flat
atau datar, ramping, pembidangan sesuai beban dan
sifat tugas.
• Learning organization : menerapkan strategi organisasi
pembelajaran yang cepat beradaptasi terhadap
perubahan
Birokrasi Mekanis
• Weber mengharapkan birokrasi yang mekanis menjadi
organisasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan
rasionalitas kegiatan pemerintahan dan membangun
birokrasi yang netral serta mampu memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara adil.
• Penerapan model birokrasi Weber dalam pemerintahan sudah
lama berkembang dengan berbagai kelebihan dan
kekurangannya termasuk dianggap terlalu berbelit, kaku dan
prosedurnya tidak efisien, sementara keragaman lingkungan
pemerintahan menuntut model birokrasi yang berbeda-beda.
Birokrasi Weber
• Terlalu menyederhanakan struktur sosial kemasyrakatan
walaupun sangat tidak dinginkan tetapi cenderung
menjauhi dunia ideal Weber (kasta, agama, etnis dll).
• Karakteristik formalisme birokrasi, seringkali dikendalikan
oleh hubungan informal akibatnya putusan yang diambil
sah tetapi bertentangan dengan keadilan.
• Potensi dehumanisasi tidak fleksibel dan terlalu
prosedural.
• Tidak tumbuhnya rasa memiliki di kalangan birokrat, hanya
sebagai pelayan jenuh menghadapi pekerjaan.
• Tidak sensitif merespon perubahan
TEORI BIROKRASI
Birokrasi yg berdasarkan
pada sistem peraturan
yang rasional
Birokrasi menjadi alat
penghalang (block) rakyat
dlm melaksanakan kekuasaan
Menyoroti kapasistas birokrasi
yg terlalu besar, terlalu
mencampuri urusan rakyat,
mengkonsumsi terlalu banyak
sumber daya
PENUTUP DAN REKOMENDASI
1. Perlu Birokrasi yang adaptif dengan perubahan
2. Birokrasi harus mampu menjadi pelayan masyarakat
3. Perubahan dari birokrasi patrimonial ke arah birokrasi
pelayan masyarakat
Budaya birokrasi pelayanan publik

More Related Content

What's hot

Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Raja Matridi Aeksalo
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
siskamto
 

What's hot (20)

New public Service
New public ServiceNew public Service
New public Service
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan NegaraAkuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
 
Konsep & Studi Kebijakan Publik
Konsep & Studi Kebijakan PublikKonsep & Studi Kebijakan Publik
Konsep & Studi Kebijakan Publik
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
 
Perubahan Paradigma Kepemerintahan
Perubahan Paradigma KepemerintahanPerubahan Paradigma Kepemerintahan
Perubahan Paradigma Kepemerintahan
 
Teori governance
Teori governanceTeori governance
Teori governance
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
PPT Collaborative Governace.pptx
PPT Collaborative Governace.pptxPPT Collaborative Governace.pptx
PPT Collaborative Governace.pptx
 
Collaborative governance
Collaborative governanceCollaborative governance
Collaborative governance
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
 
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
 

Viewers also liked

Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...
Ellia Aida Fitri
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slide
Muhammad Khamdan
 
Sistempengawasanadministrasipublik 110526040422-phpapp01
Sistempengawasanadministrasipublik 110526040422-phpapp01Sistempengawasanadministrasipublik 110526040422-phpapp01
Sistempengawasanadministrasipublik 110526040422-phpapp01
Efry Ghani
 
Presentation1 proposal
Presentation1 proposalPresentation1 proposal
Presentation1 proposal
Merlyn Rumthe
 
Pb4 manajemen yang efektif.ppt
Pb4 manajemen yang efektif.pptPb4 manajemen yang efektif.ppt
Pb4 manajemen yang efektif.ppt
Deby Andriana
 

Viewers also liked (20)

Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikBudaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
 
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
 
UU ASN (kem dalam negeri)
UU ASN (kem dalam negeri)UU ASN (kem dalam negeri)
UU ASN (kem dalam negeri)
 
ETIKA PUBLIK
ETIKA PUBLIKETIKA PUBLIK
ETIKA PUBLIK
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slide
 
Sistempengawasanadministrasipublik 110526040422-phpapp01
Sistempengawasanadministrasipublik 110526040422-phpapp01Sistempengawasanadministrasipublik 110526040422-phpapp01
Sistempengawasanadministrasipublik 110526040422-phpapp01
 
Makalah penanaman modal 2
Makalah penanaman modal 2Makalah penanaman modal 2
Makalah penanaman modal 2
 
Konsepsi Etika Penyelenggara Negara
Konsepsi Etika Penyelenggara NegaraKonsepsi Etika Penyelenggara Negara
Konsepsi Etika Penyelenggara Negara
 
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan PublikEtika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
 
Etika Penyelenggara Negara
Etika Penyelenggara NegaraEtika Penyelenggara Negara
Etika Penyelenggara Negara
 
Penguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public Administration
Penguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public AdministrationPenguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public Administration
Penguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public Administration
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDA
 
Presentation1 proposal
Presentation1 proposalPresentation1 proposal
Presentation1 proposal
 
Presentasi Kode Etik PNS
Presentasi Kode Etik PNSPresentasi Kode Etik PNS
Presentasi Kode Etik PNS
 
Makalah Pelayanan publik
Makalah Pelayanan publikMakalah Pelayanan publik
Makalah Pelayanan publik
 
BAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORAN
BAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORANBAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORAN
BAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORAN
 
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 
Pb4 manajemen yang efektif.ppt
Pb4 manajemen yang efektif.pptPb4 manajemen yang efektif.ppt
Pb4 manajemen yang efektif.ppt
 

Similar to Budaya birokrasi pelayanan publik

konsep-konsep asas hubungan etnik
konsep-konsep asas hubungan etnikkonsep-konsep asas hubungan etnik
konsep-konsep asas hubungan etnik
RaJa MakSum
 
Dasar dasar kurikulum "Landasan Sosial Budaya"
Dasar dasar kurikulum "Landasan Sosial Budaya"Dasar dasar kurikulum "Landasan Sosial Budaya"
Dasar dasar kurikulum "Landasan Sosial Budaya"
Sefti Rholanjiba
 
08 Organisasi & Masyarakat
08 Organisasi & Masyarakat08 Organisasi & Masyarakat
08 Organisasi & Masyarakat
WanBK Leo
 

Similar to Budaya birokrasi pelayanan publik (20)

BAB 3.pptx
BAB 3.pptxBAB 3.pptx
BAB 3.pptx
 
Episode03-IlustrasiBudayaOrganisasi.ppt
Episode03-IlustrasiBudayaOrganisasi.pptEpisode03-IlustrasiBudayaOrganisasi.ppt
Episode03-IlustrasiBudayaOrganisasi.ppt
 
Mengelola budaya dan etika
Mengelola budaya dan etikaMengelola budaya dan etika
Mengelola budaya dan etika
 
Pancasila sebagai ideologi terbuka revisi.pptx
Pancasila sebagai ideologi terbuka revisi.pptxPancasila sebagai ideologi terbuka revisi.pptx
Pancasila sebagai ideologi terbuka revisi.pptx
 
budaya organisasi
budaya organisasibudaya organisasi
budaya organisasi
 
Kebudayaan
KebudayaanKebudayaan
Kebudayaan
 
konsep-konsep asas hubungan etnik
konsep-konsep asas hubungan etnikkonsep-konsep asas hubungan etnik
konsep-konsep asas hubungan etnik
 
Perubahan sosial
Perubahan sosialPerubahan sosial
Perubahan sosial
 
1. pengantar ilmu da kw ah
1. pengantar ilmu da kw ah1. pengantar ilmu da kw ah
1. pengantar ilmu da kw ah
 
vdocuments.mx_edup3073-budaya-dan-pembelajaran.pdf
vdocuments.mx_edup3073-budaya-dan-pembelajaran.pdfvdocuments.mx_edup3073-budaya-dan-pembelajaran.pdf
vdocuments.mx_edup3073-budaya-dan-pembelajaran.pdf
 
EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran
EDUP3073 - Budaya dan PembelajaranEDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran
EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran
 
Nilai, Pola dan Persepsi Budaya
Nilai, Pola dan Persepsi BudayaNilai, Pola dan Persepsi Budaya
Nilai, Pola dan Persepsi Budaya
 
Dasar dasar kurikulum "Landasan Sosial Budaya"
Dasar dasar kurikulum "Landasan Sosial Budaya"Dasar dasar kurikulum "Landasan Sosial Budaya"
Dasar dasar kurikulum "Landasan Sosial Budaya"
 
08 Organisasi & Masyarakat
08 Organisasi & Masyarakat08 Organisasi & Masyarakat
08 Organisasi & Masyarakat
 
Perunahan sosial ppt
Perunahan sosial pptPerunahan sosial ppt
Perunahan sosial ppt
 
1 Budaya Kerja dan Etos Kerja.pptx
1 Budaya Kerja dan Etos Kerja.pptx1 Budaya Kerja dan Etos Kerja.pptx
1 Budaya Kerja dan Etos Kerja.pptx
 
Definisi Tamadun (TITAS)
Definisi Tamadun (TITAS)Definisi Tamadun (TITAS)
Definisi Tamadun (TITAS)
 
M15_ Lembaga Sosial.pptx
M15_ Lembaga Sosial.pptxM15_ Lembaga Sosial.pptx
M15_ Lembaga Sosial.pptx
 
BUDAYA ORGANISASI DAN PERUBAHANNYA
BUDAYA ORGANISASI DAN PERUBAHANNYABUDAYA ORGANISASI DAN PERUBAHANNYA
BUDAYA ORGANISASI DAN PERUBAHANNYA
 
Jenis-jenis Budaya Organisasi
Jenis-jenis Budaya OrganisasiJenis-jenis Budaya Organisasi
Jenis-jenis Budaya Organisasi
 

More from Muslimin B. Putra

Mengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik
Mengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publikMengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik
Mengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik
Muslimin B. Putra
 

More from Muslimin B. Putra (20)

Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publikPengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
 
Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publikPengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
 
Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik
Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik  Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik
Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik
 
Alur pengaduan pelayanan publik
Alur pengaduan pelayanan publikAlur pengaduan pelayanan publik
Alur pengaduan pelayanan publik
 
Peran pengawasan mewujudkan pemerintahan bersih
Peran pengawasan mewujudkan pemerintahan bersihPeran pengawasan mewujudkan pemerintahan bersih
Peran pengawasan mewujudkan pemerintahan bersih
 
E government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publikE government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publik
 
Pelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatifPelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatif
 
Kinerja pelayanan publik
Kinerja pelayanan publikKinerja pelayanan publik
Kinerja pelayanan publik
 
Transparansi akuntabilitas pelayanan publik
Transparansi akuntabilitas pelayanan publikTransparansi akuntabilitas pelayanan publik
Transparansi akuntabilitas pelayanan publik
 
Pola penyelenggaraan pelayanan publik
Pola penyelenggaraan pelayanan publikPola penyelenggaraan pelayanan publik
Pola penyelenggaraan pelayanan publik
 
Peran serta masyarakat dalam pemberantasan maladministrasi
Peran serta masyarakat dalam pemberantasan maladministrasiPeran serta masyarakat dalam pemberantasan maladministrasi
Peran serta masyarakat dalam pemberantasan maladministrasi
 
Falsafah pelayanan publik
Falsafah pelayanan publikFalsafah pelayanan publik
Falsafah pelayanan publik
 
Pengawasan Pelayanan Publik
Pengawasan Pelayanan PublikPengawasan Pelayanan Publik
Pengawasan Pelayanan Publik
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Sumber sumber hukum administrasi
Sumber sumber hukum administrasiSumber sumber hukum administrasi
Sumber sumber hukum administrasi
 
Pelayanan Prima Pada Sektor Kesehatan
Pelayanan Prima Pada Sektor KesehatanPelayanan Prima Pada Sektor Kesehatan
Pelayanan Prima Pada Sektor Kesehatan
 
New public management
New public managementNew public management
New public management
 
Mekanisme pelaporan ombudsman Republik Indonesia
Mekanisme pelaporan ombudsman Republik IndonesiaMekanisme pelaporan ombudsman Republik Indonesia
Mekanisme pelaporan ombudsman Republik Indonesia
 
Mengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik
Mengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publikMengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik
Mengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik
 

Recently uploaded (8)

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 

Budaya birokrasi pelayanan publik

  • 1. BUDAYA BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK Muslimin B. Putra Bahan Kuliah Pelayanan Publik
  • 2. A.PENGERTIAN BUDAYA DAN KEBUDAYAAN B.BUDAYA BIROKRASI DAN BUDAYA ORGANISASI C.PROGRAM REFORMASI BIROKRASI D.TEORI-TEORI BIROKRASI
  • 3. Budaya adalah pola semua susunan yang dipakai masyarakat sebagai cara tradisional dalam pemecahan masalah mereka (Krech, dalam Moeljono, 2005:9)
  • 4. Budaya adalah strategi untuk bertahan hidup dan menang. Indikator “bertahan hidup dan menang” menyeleksi lahirnya komunitas yang maju atau terbelakang (Peursen, dalam Moeljono, 2005:72)
  • 5. PENGERTIAN KEBUDAYAAN  Kebudayaan merupakan adat istiadat yang menyangkut nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dalam hidup sehari-hari yang dianut oleh sekelompok orang dan berfungsi sebagai Pedoman tingkah laku (Munn, 1962)  Setiap golongan suku bangsa atau etnik menyangkut seperangkat kebudayaan yang melekat pada identitas suku bangsa atau etnik tersebut yang sewaktu-waktu dapat diaktifkan sebagai simbol-simbol (Suparlan, 1986).
  • 6. BUDAYA ORGANISASI  NILAI-NILAI (VALUES)  KEYAKINAN-KEYAKINAN (BELIEFS)  ASUMSI-ASUMSI (ASSUMTIONS)
  • 7. Budaya Organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan , nilai2 dan norma2 yang dikembangkan dalam organisasi yg dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota2nya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal (Mangkunegara, 2005:113)
  • 8. PERAN BUDAYA ORGANISASI a. Sebagai perekat. b. Pembentuk sense of belonging dan sense of identity. c. Core organizational values. d. Alat efektifitas.
  • 10. BUDAYA ORGANISASI • Budaya organisasi adalah sebuah persepsi bukan sesuatu yang dapat disentuh atau dilihat secara fisik namun para karyawan menerima dan memahaminya melalui apa yang mereka alami dalam organisasi. • Budaya organisasi bersifat deskriptif yaitu berkenan dengan bagaimana para anggota menerima dan mengartikan budaya tersebut terlepas dari apakaha mereka menyukainya atau tidak.
  • 11. BUDAYA ORGANISASI Budaya organisasi itu didasarkan pada suatu konsep bangunan pada tiga tingkatan : • Tingkatan asumsi dasar (Basic Assumption). • Tingkatan Nilai (Value). • Tingkatan artifact (Sesuatu yang ditinggalkan).
  • 12. BUDAYA ORGANISASI  Levin & Gottlieb (2009:45) most organization change efforts require some degree of culture shift (mengubah sebuah organisasi diperlukan pergeseran budaya beberapa derajat).
  • 13. REFORMASI BUDAYA BIROKRASI • Structure follows strategy : organisasi ramping struktur dan kaya fungsi, efisien, dan efektif organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas. • Small Organization but large networking : organisasi yang efisien dan efektif, rasional, dan proporsional, flat atau datar, ramping, pembidangan sesuai beban dan sifat tugas. • Learning organization : menerapkan strategi organisasi pembelajaran yang cepat beradaptasi terhadap perubahan
  • 14. Birokrasi Mekanis • Weber mengharapkan birokrasi yang mekanis menjadi organisasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan rasionalitas kegiatan pemerintahan dan membangun birokrasi yang netral serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil. • Penerapan model birokrasi Weber dalam pemerintahan sudah lama berkembang dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya termasuk dianggap terlalu berbelit, kaku dan prosedurnya tidak efisien, sementara keragaman lingkungan pemerintahan menuntut model birokrasi yang berbeda-beda.
  • 15. Birokrasi Weber • Terlalu menyederhanakan struktur sosial kemasyrakatan walaupun sangat tidak dinginkan tetapi cenderung menjauhi dunia ideal Weber (kasta, agama, etnis dll). • Karakteristik formalisme birokrasi, seringkali dikendalikan oleh hubungan informal akibatnya putusan yang diambil sah tetapi bertentangan dengan keadilan. • Potensi dehumanisasi tidak fleksibel dan terlalu prosedural. • Tidak tumbuhnya rasa memiliki di kalangan birokrat, hanya sebagai pelayan jenuh menghadapi pekerjaan. • Tidak sensitif merespon perubahan
  • 16. TEORI BIROKRASI Birokrasi yg berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional Birokrasi menjadi alat penghalang (block) rakyat dlm melaksanakan kekuasaan Menyoroti kapasistas birokrasi yg terlalu besar, terlalu mencampuri urusan rakyat, mengkonsumsi terlalu banyak sumber daya
  • 17. PENUTUP DAN REKOMENDASI 1. Perlu Birokrasi yang adaptif dengan perubahan 2. Birokrasi harus mampu menjadi pelayan masyarakat 3. Perubahan dari birokrasi patrimonial ke arah birokrasi pelayan masyarakat

Editor's Notes

  1. UNPRECEDENTED CHANGE PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG BELUM PERNAH SEBELUMNYA TERJADI