SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
11
Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan
Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09
ETIKAETIKA PELAYANANPELAYANAN
PUBLIKPUBLIK
ETIKA SOSIAL & POLITIK (B)ETIKA SOSIAL & POLITIK (B)
30 DES 201030 DES 2010
Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan
Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09 22
BIROKRASI & PELAYANANBIROKRASI & PELAYANAN
1. Demokratisasi
2. Partisipasi Publik
Pelayanan publik
Std. Pelayanan (SP)
Citizen’s Charter
1. Rights to
information
2. Rights to
participation
3. Rights to Justice
Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan
Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09 33
IDEALIDEAL
• BIR. MODERN
1. STATISME ke MARKET
2. BIG & STRONG GOV. ke
SMALL & LESS GOV.
3. DESENTRALISASI
KEKUASAAN ke
DES.KEWENANGAN
4. SEKTORAL ke
KOMPREHENSIF
5. WEBERIAN ke POSMOD.
6. LOW TRUST ke HIGH
TRUST SOCIETY
BIR. PROFESIONAL =
NILAI2 TENTANG :
1. EQUALITY
2. EQUITY
3. LOYALITY
4. ACCOUNTABILITY
Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan
Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09 44
Jenis-jenis dan Bidang Pelayanan PublikJenis-jenis dan Bidang Pelayanan Publik
• Sifat pelayanan:
• Langsung (diberikan langsung oleh instansi dan petugas
pelayanan).
• Tidak langsung (melalui sistem hukum, penyediaan
anggaran, prasarana, dll);
• Bidang-bidang pelayanan:
Bidang pelayanan publik mencapai jumlah sekitar 40
Bidang. Antara lain:
• Ketertiban umum;
• Kepolisian;
• Pertahanan dan keamanan;
• Sanitasi;
• Pengelolaan sampah;
Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan
Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09 55
Potret PelayananPotret Pelayanan
1. Baru sebagian kecil dari keseluruhan instansi yang wajib
menyediakan pelayanan yang memiliki prosedur yang jelas.
Sementara banyak instansi penanggungjawab dan pemberi
pelayanan yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam
menyediakan pelayanan.
2. Waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan
masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan.
3. Keterampilan petugas pelayanan rata-rata masih rendah dan
tidak sesuai untuk pekerjaan yang memberikan pelayanan
yang baik;
4. Masih banyak petugas menunjukkan sikap, cara berbicara,
memanggil, atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah
dan santun. Sebagian ada yang merasa berada pada posisi
superior dan arogan.
5. Masih ada instansi-instansi pemberi pelayanan yang belum
menggunakan prasarana dan sarana yang layak dan sesuai
perkembangan jaman, seperti sistem komputer,
internet/website, dll.
Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan
Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09 66
Lanjutan…Lanjutan…
• Sudah ada beberapa instansi yang memiliki sistem
informasi pelayanan yang berisi informasi tentang
prosedur, biaya, waktu, dan sebagainya. Tetapi, jumlah
yang belum menerapkan sistem informasi yang baik
lebih banyak.
• Sistem penampungan pengaduan dan tindak lanjut
pengaduan merupakan unsur standar pelayanan yang
paling sedikit ditemukan di instansi-instansi pelayanan
publik.
• Tidak banyaknya perubahan dalam waktu sekian tahun
juga mengindikasikan tidak ada sistem monitoring,
evaluasi, dan perencanaan yang baik yang dilakukan
oleh instansi-instansi penanggungjawab dan penyedia
pelayanan publik.
Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan
Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09 77
Mengapa Pelayanan Publik Masih Buruk?Mengapa Pelayanan Publik Masih Buruk?
1. Pemerintah dan politisi di parlemen belum memahami filosofi
bernegara (tujuan bernegara, guna mandat politik, hak warga
negara, kewajiban pemerintah, dsb);
2. Budaya birokrasi, kuaitas dan mentalitas SDM, dan organisasi
birokrasi belum mengalami perubahan berarti (tetap korup dan tidak
berlualitas);
3. Reformasi pemerintahan belum tuntas dan konsep reformasi
pemerintahan (Otda) yang diterapkan juga bermasalah;
4. Kesadaran menjadikan pelayanan publik sebagai agenda politik
oleh unsur-unsur masyarakat masih rendah, termasuk dari media
massa;
5. Belum ada Undang-undang yang memaksa pemerintah
memberikan pelayanan publik yang baik. Tetapi, RUU Pelayanan
Publik kini sedang dibahas di DPR RI dan menunggu masukan dari
masyarakat, termasuk para aktifis NGOs;
6. Beberapa Undang-undang sektoral yang terkait dengan pelayanan
publik masih sumir, dan pada tahap implementasi mengalami
penyimpangan orientasi (spt UU Lalu Lintas, UU Perumahan dan
Pemukiman, dll).
METODE EVALUASIMETODE EVALUASI
• Perbandingan antara
Dampak diharapkan
& Dampak Nyata
• KUALITAS
PELAYANAN
• SERVICE QUALITY
(SERVE QUAL)
Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan
Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09
PELAYANAN OLEH BIROKRASI
# The servqual approach
begins with the
assumption that service
quality is critically
determined by the
difference between
customer’s or consumer’s
expectations and their
perceptions of the service
actually delivered.
( Adrienne Curry , Innovation in Public Service Management, 1999 )
99
5 KEY DIMENSIONS5 KEY DIMENSIONS
ServqualServqual
1. Tangibles : Appearance of physical facilities, equipment,
personnel, and communication materials
2. Reliability : Ability to perform the promised service dependably
and accurately
3. Responsiveness : Willingness to help customers and provide
prompt service
4. Assurance : Knowledge and courtesy of employees and their
ability to convey trust and confidence
5. Empathy : The firm provides care and individualized attention to
its customers
---------------------------------------------------------------------------------------------------
# Reliability is the most important contributing factor to
service quality and Tangibles is the least important
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Customization : R-A-T-E-R
1010
Steps in Servqual ProcessSteps in Servqual Process
 Conducting a sample survey of customers so that their perceived
service needs are understood
 For measuring their perceptions of service quality , customers are
asked to answer numerous questions within each dimensions that
determines :
 1. The relative importance of each attribute
 2. A measurement of performance expectations that would relate
 to an “excellent” company
 3. A measurement of performance for the company in question
 This provides an assessment of the gap between desired and actual
performance, together with a ranking of the importance of service
criteria. This allows an organization to focus its resources. To
maximize service quality whilst costs are controlled.
1111
CLOSING LECTURECLOSING LECTURE
1. BAHAN UAS :
a.MATERI KULIAH (Pasca UTS)
b.buku : Bertens Bag.II- III (bab 7 & 8)
c.Bab IV Korupsi & Pita Merah
Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan
Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09 1212

More Related Content

What's hot

Identifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pnsIdentifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pnsAlfonsus Liguori
 
Inovasi dan best practices dalam pelayanan publik
Inovasi dan best practices dalam pelayanan publikInovasi dan best practices dalam pelayanan publik
Inovasi dan best practices dalam pelayanan publikAgus Dwiyanto
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikRusman R. Manik
 
Pelayanan publik & e-government
Pelayanan publik & e-governmentPelayanan publik & e-government
Pelayanan publik & e-governmentajengparamuditha
 
Seminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikfswardhana134680
 
Isu dan potret buram
Isu dan potret buramIsu dan potret buram
Isu dan potret buramEnchink Qw
 
Kel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik Integritas
Kel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik IntegritasKel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik Integritas
Kel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik IntegritasGus Priyono Koes
 
Manajemen pelayanan publikedit
Manajemen pelayanan publikeditManajemen pelayanan publikedit
Manajemen pelayanan publikeditSLAMET SUGIHARTO
 
inovasi birokrasi
inovasi birokrasiinovasi birokrasi
inovasi birokrasinumbelz
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 8 dan 9
Bahan Tayang Analisis SANRI 8 dan 9Bahan Tayang Analisis SANRI 8 dan 9
Bahan Tayang Analisis SANRI 8 dan 9Heru Syah Putra
 
Madekarapesinunpadbab1
Madekarapesinunpadbab1Madekarapesinunpadbab1
Madekarapesinunpadbab1Dewi Abiz
 
Diskresi dan Konflik Kepentingan
Diskresi dan Konflik KepentinganDiskresi dan Konflik Kepentingan
Diskresi dan Konflik KepentinganTri Widodo W. UTOMO
 
Pelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatifPelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatifMuslimin B. Putra
 

What's hot (20)

ETIKA PUBLIK
ETIKA PUBLIKETIKA PUBLIK
ETIKA PUBLIK
 
Etika profesi PNS
Etika profesi PNSEtika profesi PNS
Etika profesi PNS
 
Komitmen Mutu
Komitmen MutuKomitmen Mutu
Komitmen Mutu
 
Identifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pnsIdentifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pns
 
Inovasi dan best practices dalam pelayanan publik
Inovasi dan best practices dalam pelayanan publikInovasi dan best practices dalam pelayanan publik
Inovasi dan best practices dalam pelayanan publik
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
 
Presentasi hasil kajian diskresi
Presentasi hasil kajian diskresiPresentasi hasil kajian diskresi
Presentasi hasil kajian diskresi
 
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan PublikEtika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
 
Pelayanan publik & e-government
Pelayanan publik & e-governmentPelayanan publik & e-government
Pelayanan publik & e-government
 
Seminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publik
 
Isu dan potret buram
Isu dan potret buramIsu dan potret buram
Isu dan potret buram
 
Kel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik Integritas
Kel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik IntegritasKel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik Integritas
Kel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik Integritas
 
Manajemen pelayanan publikedit
Manajemen pelayanan publikeditManajemen pelayanan publikedit
Manajemen pelayanan publikedit
 
review buku manajemen pelayanan publik
review buku manajemen pelayanan publikreview buku manajemen pelayanan publik
review buku manajemen pelayanan publik
 
inovasi birokrasi
inovasi birokrasiinovasi birokrasi
inovasi birokrasi
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 8 dan 9
Bahan Tayang Analisis SANRI 8 dan 9Bahan Tayang Analisis SANRI 8 dan 9
Bahan Tayang Analisis SANRI 8 dan 9
 
Mencari celah inovasi birokrasi
Mencari celah inovasi birokrasiMencari celah inovasi birokrasi
Mencari celah inovasi birokrasi
 
Madekarapesinunpadbab1
Madekarapesinunpadbab1Madekarapesinunpadbab1
Madekarapesinunpadbab1
 
Diskresi dan Konflik Kepentingan
Diskresi dan Konflik KepentinganDiskresi dan Konflik Kepentingan
Diskresi dan Konflik Kepentingan
 
Pelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatifPelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatif
 

Viewers also liked

Standar pelayanan publik
Standar pelayanan publikStandar pelayanan publik
Standar pelayanan publikherlambangdiaz
 
Penguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public Administration
Penguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public AdministrationPenguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public Administration
Penguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public AdministrationTri Widodo W. UTOMO
 
Sistem pelayanan publik
Sistem pelayanan publikSistem pelayanan publik
Sistem pelayanan publikAria Suyudi
 
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi InformasiDadang Solihin
 
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikUndang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikPenataan Ruang
 
Budaya birokrasi pelayanan publik
Budaya birokrasi pelayanan publikBudaya birokrasi pelayanan publik
Budaya birokrasi pelayanan publikMuslimin B. Putra
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slideMuhammad Khamdan
 
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Immanuel Yosua
 
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikBudaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikDian Herdiana
 
Komitmen mutu prajabatan gol III 2015
Komitmen mutu prajabatan gol III 2015 Komitmen mutu prajabatan gol III 2015
Komitmen mutu prajabatan gol III 2015 Wibowo Anane
 
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...Ellia Aida Fitri
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAZainul Ulum
 
Presentation1 proposal
Presentation1 proposalPresentation1 proposal
Presentation1 proposalMerlyn Rumthe
 

Viewers also liked (20)

Standar pelayanan publik
Standar pelayanan publikStandar pelayanan publik
Standar pelayanan publik
 
Penguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public Administration
Penguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public AdministrationPenguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public Administration
Penguatan Etika Publik: Innovating Ethics in Public Administration
 
Sistem pelayanan publik
Sistem pelayanan publikSistem pelayanan publik
Sistem pelayanan publik
 
Inovasi Pelayanan Publik
Inovasi Pelayanan PublikInovasi Pelayanan Publik
Inovasi Pelayanan Publik
 
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
 
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikUndang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 
Presentasi Kode Etik PNS
Presentasi Kode Etik PNSPresentasi Kode Etik PNS
Presentasi Kode Etik PNS
 
Budaya birokrasi pelayanan publik
Budaya birokrasi pelayanan publikBudaya birokrasi pelayanan publik
Budaya birokrasi pelayanan publik
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publik
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slide
 
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 
Tugas 1
Tugas 1Tugas 1
Tugas 1
 
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikBudaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
 
materi etika profesi
materi etika profesimateri etika profesi
materi etika profesi
 
Komitmen mutu prajabatan gol III 2015
Komitmen mutu prajabatan gol III 2015 Komitmen mutu prajabatan gol III 2015
Komitmen mutu prajabatan gol III 2015
 
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi ...
 
Komitmen mutu slide 1
Komitmen mutu slide 1Komitmen mutu slide 1
Komitmen mutu slide 1
 
Pengertian etika
Pengertian etikaPengertian etika
Pengertian etika
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDA
 
Presentation1 proposal
Presentation1 proposalPresentation1 proposal
Presentation1 proposal
 

Similar to SEMINAR PELAYANAN

pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...
pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...
pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...novitasariririn
 
Pelayanan Publik.pptx
Pelayanan Publik.pptxPelayanan Publik.pptx
Pelayanan Publik.pptxNovitaFr1
 
Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
Pemanfaatan TIK untuk PendidikanPemanfaatan TIK untuk Pendidikan
Pemanfaatan TIK untuk PendidikanMasintan Jua
 
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024FahreziAchmad
 
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitPleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitKurniawan Saputra
 
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapanpengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapanBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
Pemanfaatan TIK untuk PendidikanPemanfaatan TIK untuk Pendidikan
Pemanfaatan TIK untuk PendidikanGuru Online
 
Materi Prof Jusuf.pptx
Materi Prof Jusuf.pptxMateri Prof Jusuf.pptx
Materi Prof Jusuf.pptxnurulkusuma2
 
Penilaian mutu pelayanan kebidanan
Penilaian mutu pelayanan kebidananPenilaian mutu pelayanan kebidanan
Penilaian mutu pelayanan kebidananrsd kol abundjani
 
Pelayanan prima-ii-dan-iii
Pelayanan prima-ii-dan-iiiPelayanan prima-ii-dan-iii
Pelayanan prima-ii-dan-iiiRia Ria
 
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptx
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptxTugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptx
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptxMohammadIqbalMaududi
 
Design Service Public In New Era- new.pptx
Design Service Public In New Era- new.pptxDesign Service Public In New Era- new.pptx
Design Service Public In New Era- new.pptxanungedynugroho
 
Presentasi pola pikir asn1
Presentasi pola pikir asn1Presentasi pola pikir asn1
Presentasi pola pikir asn1hadiarnowo
 
PELAYANAN PUBLIK COMPLETE.pptx
PELAYANAN PUBLIK COMPLETE.pptxPELAYANAN PUBLIK COMPLETE.pptx
PELAYANAN PUBLIK COMPLETE.pptxalweiuw
 
KOMITMEN MUTU.pptx
KOMITMEN MUTU.pptxKOMITMEN MUTU.pptx
KOMITMEN MUTU.pptxRahmanAlmira
 
KOMITMEN MUTU.pptx
KOMITMEN MUTU.pptxKOMITMEN MUTU.pptx
KOMITMEN MUTU.pptxRahmanAlmira
 
Pola pikir asn1
Pola pikir asn1Pola pikir asn1
Pola pikir asn1hadiarnowo
 
Thesis Presentation From Yudo Devianto - Budi Luhur University
Thesis Presentation From Yudo Devianto - Budi Luhur UniversityThesis Presentation From Yudo Devianto - Budi Luhur University
Thesis Presentation From Yudo Devianto - Budi Luhur UniversityYudo Devianto
 

Similar to SEMINAR PELAYANAN (20)

pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...
pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...
pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...
 
Pelayanan Publik.pptx
Pelayanan Publik.pptxPelayanan Publik.pptx
Pelayanan Publik.pptx
 
Pelayanan Publik.pptx
Pelayanan Publik.pptxPelayanan Publik.pptx
Pelayanan Publik.pptx
 
Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
Pemanfaatan TIK untuk PendidikanPemanfaatan TIK untuk Pendidikan
Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
 
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
 
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitPleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
 
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapanpengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
 
Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
Pemanfaatan TIK untuk PendidikanPemanfaatan TIK untuk Pendidikan
Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
 
Materi Prof Jusuf.pptx
Materi Prof Jusuf.pptxMateri Prof Jusuf.pptx
Materi Prof Jusuf.pptx
 
Penilaian mutu pelayanan kebidanan
Penilaian mutu pelayanan kebidananPenilaian mutu pelayanan kebidanan
Penilaian mutu pelayanan kebidanan
 
Pelayanan prima-ii-dan-iii
Pelayanan prima-ii-dan-iiiPelayanan prima-ii-dan-iii
Pelayanan prima-ii-dan-iii
 
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptx
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptxTugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptx
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptx
 
Design Service Public In New Era- new.pptx
Design Service Public In New Era- new.pptxDesign Service Public In New Era- new.pptx
Design Service Public In New Era- new.pptx
 
DISKUSI 3 TAB.docx
DISKUSI 3 TAB.docxDISKUSI 3 TAB.docx
DISKUSI 3 TAB.docx
 
Presentasi pola pikir asn1
Presentasi pola pikir asn1Presentasi pola pikir asn1
Presentasi pola pikir asn1
 
PELAYANAN PUBLIK COMPLETE.pptx
PELAYANAN PUBLIK COMPLETE.pptxPELAYANAN PUBLIK COMPLETE.pptx
PELAYANAN PUBLIK COMPLETE.pptx
 
KOMITMEN MUTU.pptx
KOMITMEN MUTU.pptxKOMITMEN MUTU.pptx
KOMITMEN MUTU.pptx
 
KOMITMEN MUTU.pptx
KOMITMEN MUTU.pptxKOMITMEN MUTU.pptx
KOMITMEN MUTU.pptx
 
Pola pikir asn1
Pola pikir asn1Pola pikir asn1
Pola pikir asn1
 
Thesis Presentation From Yudo Devianto - Budi Luhur University
Thesis Presentation From Yudo Devianto - Budi Luhur UniversityThesis Presentation From Yudo Devianto - Budi Luhur University
Thesis Presentation From Yudo Devianto - Budi Luhur University
 

More from FKP2B Cikarang

Program Kerja FKP2B Cikarang 2016-2019
Program Kerja FKP2B Cikarang 2016-2019Program Kerja FKP2B Cikarang 2016-2019
Program Kerja FKP2B Cikarang 2016-2019FKP2B Cikarang
 
Rekomendasi RAPAT UMUM ANGGOTA yang Pertama
Rekomendasi RAPAT UMUM ANGGOTA yang PertamaRekomendasi RAPAT UMUM ANGGOTA yang Pertama
Rekomendasi RAPAT UMUM ANGGOTA yang PertamaFKP2B Cikarang
 
Susunan Pengurus FKP2B Cikarang
Susunan Pengurus FKP2B CikarangSusunan Pengurus FKP2B Cikarang
Susunan Pengurus FKP2B CikarangFKP2B Cikarang
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikFKP2B Cikarang
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahFKP2B Cikarang
 
Peraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdalPeraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdalFKP2B Cikarang
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikFKP2B Cikarang
 

More from FKP2B Cikarang (7)

Program Kerja FKP2B Cikarang 2016-2019
Program Kerja FKP2B Cikarang 2016-2019Program Kerja FKP2B Cikarang 2016-2019
Program Kerja FKP2B Cikarang 2016-2019
 
Rekomendasi RAPAT UMUM ANGGOTA yang Pertama
Rekomendasi RAPAT UMUM ANGGOTA yang PertamaRekomendasi RAPAT UMUM ANGGOTA yang Pertama
Rekomendasi RAPAT UMUM ANGGOTA yang Pertama
 
Susunan Pengurus FKP2B Cikarang
Susunan Pengurus FKP2B CikarangSusunan Pengurus FKP2B Cikarang
Susunan Pengurus FKP2B Cikarang
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset Daerah
 
Peraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdalPeraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdal
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baik
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 

Recently uploaded (8)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 

SEMINAR PELAYANAN

  • 1. 11 Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09 ETIKAETIKA PELAYANANPELAYANAN PUBLIKPUBLIK ETIKA SOSIAL & POLITIK (B)ETIKA SOSIAL & POLITIK (B) 30 DES 201030 DES 2010
  • 2. Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09 22 BIROKRASI & PELAYANANBIROKRASI & PELAYANAN 1. Demokratisasi 2. Partisipasi Publik Pelayanan publik Std. Pelayanan (SP) Citizen’s Charter 1. Rights to information 2. Rights to participation 3. Rights to Justice
  • 3. Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09 33 IDEALIDEAL • BIR. MODERN 1. STATISME ke MARKET 2. BIG & STRONG GOV. ke SMALL & LESS GOV. 3. DESENTRALISASI KEKUASAAN ke DES.KEWENANGAN 4. SEKTORAL ke KOMPREHENSIF 5. WEBERIAN ke POSMOD. 6. LOW TRUST ke HIGH TRUST SOCIETY BIR. PROFESIONAL = NILAI2 TENTANG : 1. EQUALITY 2. EQUITY 3. LOYALITY 4. ACCOUNTABILITY
  • 4. Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09 44 Jenis-jenis dan Bidang Pelayanan PublikJenis-jenis dan Bidang Pelayanan Publik • Sifat pelayanan: • Langsung (diberikan langsung oleh instansi dan petugas pelayanan). • Tidak langsung (melalui sistem hukum, penyediaan anggaran, prasarana, dll); • Bidang-bidang pelayanan: Bidang pelayanan publik mencapai jumlah sekitar 40 Bidang. Antara lain: • Ketertiban umum; • Kepolisian; • Pertahanan dan keamanan; • Sanitasi; • Pengelolaan sampah;
  • 5. Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09 55 Potret PelayananPotret Pelayanan 1. Baru sebagian kecil dari keseluruhan instansi yang wajib menyediakan pelayanan yang memiliki prosedur yang jelas. Sementara banyak instansi penanggungjawab dan pemberi pelayanan yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam menyediakan pelayanan. 2. Waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan. 3. Keterampilan petugas pelayanan rata-rata masih rendah dan tidak sesuai untuk pekerjaan yang memberikan pelayanan yang baik; 4. Masih banyak petugas menunjukkan sikap, cara berbicara, memanggil, atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah dan santun. Sebagian ada yang merasa berada pada posisi superior dan arogan. 5. Masih ada instansi-instansi pemberi pelayanan yang belum menggunakan prasarana dan sarana yang layak dan sesuai perkembangan jaman, seperti sistem komputer, internet/website, dll.
  • 6. Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09 66 Lanjutan…Lanjutan… • Sudah ada beberapa instansi yang memiliki sistem informasi pelayanan yang berisi informasi tentang prosedur, biaya, waktu, dan sebagainya. Tetapi, jumlah yang belum menerapkan sistem informasi yang baik lebih banyak. • Sistem penampungan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan merupakan unsur standar pelayanan yang paling sedikit ditemukan di instansi-instansi pelayanan publik. • Tidak banyaknya perubahan dalam waktu sekian tahun juga mengindikasikan tidak ada sistem monitoring, evaluasi, dan perencanaan yang baik yang dilakukan oleh instansi-instansi penanggungjawab dan penyedia pelayanan publik.
  • 7. Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09 77 Mengapa Pelayanan Publik Masih Buruk?Mengapa Pelayanan Publik Masih Buruk? 1. Pemerintah dan politisi di parlemen belum memahami filosofi bernegara (tujuan bernegara, guna mandat politik, hak warga negara, kewajiban pemerintah, dsb); 2. Budaya birokrasi, kuaitas dan mentalitas SDM, dan organisasi birokrasi belum mengalami perubahan berarti (tetap korup dan tidak berlualitas); 3. Reformasi pemerintahan belum tuntas dan konsep reformasi pemerintahan (Otda) yang diterapkan juga bermasalah; 4. Kesadaran menjadikan pelayanan publik sebagai agenda politik oleh unsur-unsur masyarakat masih rendah, termasuk dari media massa; 5. Belum ada Undang-undang yang memaksa pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik. Tetapi, RUU Pelayanan Publik kini sedang dibahas di DPR RI dan menunggu masukan dari masyarakat, termasuk para aktifis NGOs; 6. Beberapa Undang-undang sektoral yang terkait dengan pelayanan publik masih sumir, dan pada tahap implementasi mengalami penyimpangan orientasi (spt UU Lalu Lintas, UU Perumahan dan Pemukiman, dll).
  • 8. METODE EVALUASIMETODE EVALUASI • Perbandingan antara Dampak diharapkan & Dampak Nyata • KUALITAS PELAYANAN • SERVICE QUALITY (SERVE QUAL) Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09 PELAYANAN OLEH BIROKRASI
  • 9. # The servqual approach begins with the assumption that service quality is critically determined by the difference between customer’s or consumer’s expectations and their perceptions of the service actually delivered. ( Adrienne Curry , Innovation in Public Service Management, 1999 ) 99
  • 10. 5 KEY DIMENSIONS5 KEY DIMENSIONS ServqualServqual 1. Tangibles : Appearance of physical facilities, equipment, personnel, and communication materials 2. Reliability : Ability to perform the promised service dependably and accurately 3. Responsiveness : Willingness to help customers and provide prompt service 4. Assurance : Knowledge and courtesy of employees and their ability to convey trust and confidence 5. Empathy : The firm provides care and individualized attention to its customers --------------------------------------------------------------------------------------------------- # Reliability is the most important contributing factor to service quality and Tangibles is the least important --------------------------------------------------------------------------------------------------- Customization : R-A-T-E-R 1010
  • 11. Steps in Servqual ProcessSteps in Servqual Process  Conducting a sample survey of customers so that their perceived service needs are understood  For measuring their perceptions of service quality , customers are asked to answer numerous questions within each dimensions that determines :  1. The relative importance of each attribute  2. A measurement of performance expectations that would relate  to an “excellent” company  3. A measurement of performance for the company in question  This provides an assessment of the gap between desired and actual performance, together with a ranking of the importance of service criteria. This allows an organization to focus its resources. To maximize service quality whilst costs are controlled. 1111
  • 12. CLOSING LECTURECLOSING LECTURE 1. BAHAN UAS : a.MATERI KULIAH (Pasca UTS) b.buku : Bertens Bag.II- III (bab 7 & 8) c.Bab IV Korupsi & Pita Merah Seminar Evaluasi Kualitas PelayananSeminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09Publik, 9 Des 09 1212