Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik
•Download as PPTX, PDF•
3 likes•158 views
Disampaikan pada acara Training dan Perekrutan Anggota (TRAKTAT) Angkatan II UIN Alauddin Makassar
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik
Similar to Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik (20)
More from Muslimin B. Putra
More from Muslimin B. Putra (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik
- 1. Disampaikan pada Training dan Perekrutan Anggota (TRAKTAT) II Mahasiswa Fak Syariah dan Hukum UIN Alauddin Samata, 25 Januari 2018 MUSLIMIN B. PUTRA Bidang Pencegahan OMBUDSMAN RI Perwakilan Sulsel
- 2. NEGARA Kewajiban Negara Ombudsman Republik Indonesia Menjamin Hak-hak Azasi Manusia (HAM)
- 3. HAK-HAK AZASI MANUSIA (HAM) Hak-Hak Sipil dan Politik (SIPOL). Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB). Ombudsman Republik Indonesia
- 4. Personal Rights Kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat. Kebebasan Menyatakan Pendapat. Kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi. Kebebasan untuk Memeluk Agama. Ombudsman Republik Indonesia
- 5. Political Rights Hak untuk dipilih/memilih dalam pemilihan. Hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak mendirikan partai politik. Hak untuk mengajukan usulan/petisi. Ombudsman Republik Indonesia
- 6. Legal Equality Rights Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hak untuk mendapat layanan dan perlindungan hukum. Ombudsman Republik Indonesia
- 7. Property Rights Kebebasan melakukan jual-beli. Kebebasan Mengadakan Perjanjian kontrak. Kebebasan menyelenggakan sewa menyewa dan utang piutang. Kebebasan untuk Memilih sesuatu. Kebebasan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ombudsman Republik Indonesia
- 8. Procedural Rights Hak mendapatkan pembelaan hukum di Pengadilan. Hak Persamaan dan perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di muka hukum. Ombudsman Republik Indonesia
- 9. Social Culture Rights Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pengajaran. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Ombudsman Republik Indonesia
- 10. PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Publik ? Ombudsman Republik Indonesia Rangkaian Kegiatan atau Kegiatan dalam rangka pemenuhan Kebutuhan Pelayanan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan bagi setiap warga negara atau Penduduk . UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 11. RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK Ruang lingkup Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Barang Publik, Jasa Publik, dan Administratif Yang diatur dalam perUndang-Undangan
- 12. PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK Dasar Hukum: UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia
- 13. UU Ombudsman No. 37 tahun 2008 Pengertian Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan.
- 14. Ombudsman Republik Indonesia Setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
- 15. PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK Berdasarkan UU 25 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (2) PL: Pelaksana Yanblik PPM: Pengelola Pengaduan PK: Pelayanan Konsultasi PM: Penyuluhan Masy P Int : Pengawas Internal PrS PP M Penyeleng gara Satuan Kerja Penyenggara PL PK PM PI P Int Ombudsman Republik Indonesia
- 16. STANDAR PELAYANAN Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat , mudah , terjangkau dan terukur. Ombudsman Republik Indonesia
- 17. Laporan • Pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia
- 18. PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK Pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia
- 19. SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK Rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal serta disajikan secara manual ataupun elektronik Ombudsman Republik Indonesia
- 20. PELAPOR DAN TERLAPOR Siapa Pelapor dan Terlapor? Ombudsman Republik Indonesia Pelapor Terlapor Warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan laporan kepada Ombudsman Penyelenggara negara atau pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudman.
- 21. PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK Ombudsman Republik Indonesia Jika Menemukan dugaan Pelanggaran, Apa yang harus dilakukan ?????
- 22. PUBLIK/MASYARAKAT Ombudsman Republik Indonesia Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 23. ALUR PENGELOLAAN PENGADUAN Pengadu /Pelapor Satuan Penyelenggara Pengelola Pengaduan Penyelenggara PENGADUAN EKSTERNAL Ombudsman Republik Indonesia
- 24. PELAYANAN PADA MAHASISWA Ombudsman Republik Indonesia MAHASISWA ADALAH SALAH SATU ENTITAS DALAM MASYARAKAT YANG SEDANG MENDAPATKAN PENGAJARAN YG BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK
- 26. Ombudsman Republik Indonesia Terima kasih