Dokumen tersebut membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Transparansi merupakan prinsip penting dalam pelayanan publik yang baik yang meliputi seluruh aspek manajemen pelayanan. Akuntabilitas adalah kesediaan untuk bertanggung jawab atas kualitas pelayanan kepada masyarakat, meskipun seringkali sulit dilakukan karena sifat pelayanan publik yang kompleks. Untuk mencapai pelayanan publik yang berk

1. L/O/G/O
Bahan Ajar Pelayanan Publik
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PELAYANAN PUBLIK
Muslimin B. Putra

2. Perintah Konstitusi
• Negara wajib melayani setiap
warga negara dan penduduk
untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya dalam rangka
pelayanan umum dan
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
Muslimin B. Putra
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulsel

3. • Kebijakan pemerintah untuk
mengembangkan transparansi pelayanan
publik diatur dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk
Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Implementasi dari
UUD 1945

4. Transparansi
• Transparansi merupakan salah satu prinsip
dalam perwujudan pemerintahan yang baik
(good governance).
• Transparansi meliputi seluruh aspek
manajemen pelayanan publik meliputi :
Kebijakan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan/pengendalian dan laporan
hasil kinerjanya.
Danang Girindrawardana
Ketua Ombudsman Republik Indonesia

5. Penyelenggaraan Pemerintahan
SERVICE
Daya
Saing
Partisipasi
Masyarakat
EMPOWERMENT

6. PEMERINTAHAN
BERSIH
Keadilan
Keistimewaan dan kekhususan
Prinsip Demokrasi
Pemerataan
Penyelenggaraan Pemerintahan

7. WIBAWA
PROBLEM
Kepastian prosedur masih berbelit-belit
Pelaksanaan pelayanan tidak semuanya
diinformasikan ke warga
Pelayanan masih sulit diakses warga
Waktu penyelesaian pelayanan kadang
kurang jelas
Intransparansi

8. • Hakikat Pelayanan Publik adalah
pemberian pelayanan prima kepada
masyarakat yang merupakan perwujudan
kewajiban aparatur pemerintah sebagai
abdi masyarakat
Keputusan Menpan
No. 63 Tahun
20103

9. poin a >> sudah tercapai?
poin b >> sudah tercapai?
poin c >> sudah tercapai?
poin d >> sudah tercapai?
poin e >> sudah tercapai?
REFLEKSI bagi KITA :
ASAS-ASAS PELAYANAN :
a. Transparan (bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti);
b. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan kebutuhan perundangan);
c. Partisipatif (mendorong peran serta masyarakat
dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat);
d. Kondisional (sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi serta penerima pelayanan dgn
tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektifitas);
e. Kesamaan hak (tidak diskriminatif, dalam arti tidak
membedakan suku, ras, agama, golongan, gender
dan status ekonomi).
f. Keseimbangan hak dan kewajiban (pemberi dan
penerima pelayanan publik harus memenuhi hak
dan kewajiban masing-masing pihak)
JIKA BELUM
TERCAPAI, apa yang
akan kita perbuat?

10. • Akuntabilitas adalah kesediaan untuk
menjawab pertanyaan publik
(Sterling,1988:164, dalam
Kumorotomo,2005)
• Kesulitan untuk menuntut
pertanggungjawaban pemerintah
terhadap kualitas pelayanan publik
disebabkan pemerintah itu sendiri tidak
tunggal.
Akuntabilitas

11. AKUNTABILITAS
BPKP:
• Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan
kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas
kinerja secara periodik.

12. Pusdiklat BPKP (2007):
• Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
(good and clean government) telah mendorong
pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan
efektifyang dikenal dengan nama : SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP).
AKUNTABILITAS

13. AKUNTABILITAS
1. Denhard (1998:18) : Akuntabilitas dikaitkan dengan
kualitas subyektif berupa tanggungjawab para pejabat
publik dan pentingnya kontrol struktur yang menjami
pertanggungjawaban tersebut.
2. Dwiyanto (2010) : kepercayaan ada dua jenis yakni
political trust dan social trust.
3. Blind (2007) : Kepercayaan terjadi ketika warga menilai
lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat
memenuhi janji, efisien, adil dan jujur
4. Baiklah....Apakah Anda percaya pada
pemerintahan sekarang....?

14. AKUNTABILITAS
Dwivedi dan Jabbra (1989) : Akuntabilitas
pelayanan publik merupakan metode yang
digunakan oleh lembaga publik dan pejabat
publik dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban, dan proses yang seharusnya
dilakukan lembaga atau pejabat publik untuk
mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan
yang dilaksanakan. Dipandang sebagai sebuah
strategi untuk memenuhi standar yang dapat
diterima dan sebagai cara untuk mengurangi
penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.

15. • Kumorotomo (2005) : banyak perilaku
birokrat yang masih berorientasi
kekuasaan bukannya Kepentingan
Publik ataupun Pelayanan Publik
serta adanya perbedaan besar antara
apa yang dimaui oleh rakyat dengan
apa yang diputuskan oleh pembuat
kebijakan.
Problem Akuntabilitas

16. JENIS AKUNTABILITAS
Akuntabilitas
ke bawah
Akuntabilitas
Keatas
Akuntabilitas
kepada staf
Akuntabilitas
kepada diri
sendiri

17. *) Polidano (1998) membedakan
akuntabilitas menjadi dua yaitu
akuntabilitas langsung dan akuntabilitas
tidak langsung.
1. Akuntabilitas tidak langsung merujuk
pada pertanggung jawaban kepada pihak
eksternal seperti masyarakat, konsumen,
atau kelompok klien tertentu,
2. Akuntabilitas langsung berkaitan dengan
pertanggung jawaban vertikal melalui
rantai komando tertentu.
JENIS AKUNTABILITAS

18. Akuntabilitas Hukum
Akuntabilitas Moral
Akuntabilitas Profesi
Akuntabilitas Politik
PEMERIN
TAHAN
BERSIH
AKUNTABILITAS
AkuntabilitasAdministratif/Organisasional

19. L/O/G/O
Mari wujudkan pelayanan publik nomor
Thank You!