Pola penyelenggaraan pelayanan publik
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•1,807 views
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi pemerintah, azas pelayanan publik, dan manajemen pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen ini juga menjelaskan tentang definisi maladministrasi menurut UU Ombudsman dan sanksi yang diberikan kepada kepala daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Similar to Pola penyelenggaraan pelayanan publik
Similar to Pola penyelenggaraan pelayanan publik (20)
More from Muslimin B. Putra
More from Muslimin B. Putra (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Pola penyelenggaraan pelayanan publik
- 1. Disampaikan pada Kuliah Mahasiswa Non Reguler Prodi Ilmu Pemerintahan Makassar, 25 April 2015 MUSLIMIN B. PUTRA Bidang Pencegahan OMBUDSMAN RI Perwakilan Sulsel
- 2. Fungsi Pemerintah Fungsi Perlindungan (Protection Function) Fungsi Pembangunan (Development Function) Fungsi Pelayanan Publik (Public Services Function) Ombudsman Republik Indonesia
- 3. Azas Pelayanan Publik Pasal 344 ayat (1) Pemeritan daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah an Daerah
- 4. UU Ombudsman No. 37 tahun 2008 Pengertian Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan.
- 5. Azas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kepentingan Umum Kepastian Hukum Kesamaan Hak Keseimbangan Hak dan kewajiban Keprofesionalan Partisipatif Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif Keterbukaan Akuntabilitas Fasilitas dan perlakukan khusus kelompok rentan Ketepatan waktu Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan
- 6. AZAS PELAYANAN PUBLIK Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Ombudsman Republik Indonesia
- 7. AZAS PELAYANAN PUBLIK Azas Kepentingan Umum adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Ombudsman Republik Indonesia
- 8. AZAS PELAYANAN PUBLIK Azas Proporsionalitas adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Ombudsman Republik Indonesia
- 9. AZAS PELAYANAN PUBLIK Azas Proporsionalitas adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Ombudsman Republik Indonesia
- 10. AZAS PELAYANAN PUBLIK Azas Keterbukaan azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Ombudsman Republik Indonesia
- 11. Manajemen Pelayanan Publik Pasal 345 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014: Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pengelolaan Informasi Pengawasan Internal Penyuluhan kepada masyarakat Pelayanan konsultasi Pelayanan publik lainnya sesuai peraturan perundang- undangan
- 12. Ketentuan Pasal 351 ayat 5 UU No. 23 Tahun 2014: Kepala Daerah yang tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Penjelasan Pasal 351 ayat 1 : Yang dimaksu dengan “Ombudsman” sebagaimana dimaksud dlm UU mengenai Ombudsman RI
- 13. Pasal 399 UU No. 23 Tahun 2014 Ombudsman Republik Indonesia Kepala Daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan apabila pelanggarannya bersifat pidana.
- 14. STANDAR PELAYANAN Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat , mudah , terjangkau dan terukur. Ombudsman Republik Indonesia
- 15. Pasal 21 UU Pelayanan Publik : -Dasar Hukum -Persyaratan . -Sistem, Mekanisme dan Prosedur -Jangka Waktu Penyelesaian -Biaya/Tarif -Produk Pelayanan -Sarana,Prasarana, Fasilitas -Kompetensi Pelaksana. -Pengawasan Internal. -Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Dll
- 16. Tarif/Biaya Pelayanan Publik • Biaya atau tarif pelayanan publik yang dibebankan kepada negara dan/atau masyarakat (Pasal 31 UU No.25/2009) • Biaya/tarif yang dibebankan kpd negara diwajibkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya telah dipenuhi mulai tahun anggaran 2011 ( UU No 25 Tahun 2009 Pasal 61) • Penentuan biaya atau tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan DPR pada tingkat pusat, DPRD pada tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten.
- 18. TERIMA KASIH 18