Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan publik yang mencakup definisi, tahapan pembuatan kebijakan publik seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Juga dibahas mengenai model-model perumusan kebijakan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan.

1. Disampaikan pada
Latihan Kepemimpinan Tingkat II
BEM Fak. MIPA UNHAS
Jumat, 19 April 2019 MUSLIMIN B. PUTRA
Peminat Studi Kebijakan Publik/Asisten Ombudsman Sulsel

2. Kebijakan Publik
James E. Anderson
Ombudsman Republik Indonesia
Serangkaian tindakan yg mempunyai
tujuan tertentu yg diikuti dan
dilaksanakan oleh
seorang/sekelompok pelaku guna
memecahkan suatu masalah tertentu

3. TAHAP PEMBUATAN
KEBIJAKAN PUBLIK
Penyusunan
Agenda
Kebijakan
(Policy
Formulation)
Formulasi
Kebijakan
Legitimasi
Kebijakan
Evaluasi
Kebijakan
Ombudsman Republik Indonesia

4. Agenda Setting
Mencari tahu Isu/
masalah publik.
Seleksi isu/masalah
publik.
Arah Kebijakan akan
dibuat.
Ombudsman Republik Indonesia

5. ISU/MASALAH
PUBLIK
Ragam isu/masalah Publik
Ombudsman Republik Indonesia
 Barang Publik,
 Jasa Publik, dan
 Administratif

6. Formulasi Kebijakan
Lester & Stewart (2000)
Ombudsman Republik Indonesia
Tahap proses kebijakan dimana
program yg bersangkutan diterima
untuk menangani masalah publik
tertentu di identifikasi dan disahkan
menjadi hukum.

7. FORMULASI KEBIJAKAN
 Masalah yg sdh masuk
ke dalam agenda
kebijakan kemudian
dibahas para pembuat
kebijakan. Masalah
didefinisikan kemudian
dicari pemecahan dari
berbagai alternatif atau
pilihan kebijakan yg ada.
Ombudsman Republik Indonesia

8. LEGITIMASI KEBIJAKAN
PUBLIK
Tujuan legitimasi :
 Untuk memberikan otorisasi
pada proses dasar
pemerintahan
 Agar masyarakat mengikuti
arahan pemerintah
 Bahwa tindakan pemerintah
sah melakukan sebuah
kebijakan
Ombudsman Republik Indonesia

9. Evaluasi Kebijakan
Menilai substansi,
implementasi dan
dampak.
Menilai seluruh
proses/tahapan
kebijakan.
Ombudsman Republik Indonesia

10. MODEL PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK
 Model Institusional.
 Model Elite-Massa.
 Model Kelompok.
 Model Sistem Politik.
 Model Rasional.
 Model Komprehensif.
 Model Incremental.
 Model Mixed Scanning.
Ombudsman Republik Indonesia

11. Ombudsman Republik Indonesia
Model ini merupakan model yang
tradisional, fokus pada struktur
organisasi pemerintah karena
kagiatan politik berpusat pada
lembaga-lembaga pemerintah,
maka secara otoritatif dirumuskan
dan dilaksanakan pada lembaga
pemerintah .
Model Institusional

12. Model Elite-Massa
Model ini memandang
administrator pemerintahan
tidaklah tampil sebagai “pelayan
rakyat” melainkan lebih bertindak
sebagai “Penguasa”. Kekuasaan
pemerintah berada pada kaum elit.
Kaum elitlah yang menentukan
kebijakan public, sedang
administrator pemerintah hanya
melaksanakan kebijakan yang
ditentukan kaum elit.
Ombudsman Republik Indonesia

13. Model Kelompok
• Individu2 yang
memiliki kepentingan
yg sama mengikatkan
diri, baik secara formal
maupun informal ke
dalam kelompok
kepentingan yang dapat
mengajukan dan
memaksakan
kepentingannya kepada
pemerintah.
Ombudsman Republik Indonesia

14. Model SISTEM POLITIK
 Model ini didasarkan
pada konsep2 teori
informasi (Input, output,
feedback) dan
memandang kebijakan
public sebagai respon
suatu sistem politik
terhadap kekuatan2 yang
ada di lingkungan
sekitarnya. Model ini
dikembangkan oleh
David Easton.
Ombudsman Republik Indonesia

15. MODEL RASIONAL
Menggambarkan keadaan
senyatanya terhadap yang terjadi
dalam pembuatan kebijakan. Para
pembuat kebijakan dilihat perannya
dalam perencanaan dan
pengkoordinasian untuk
menemukan pemecahan masalah
yang akan digunakan meraih
dukungan internal dan eksternal.
Ombudsman Republik Indonesia

16. MODEL KOMPREHENSIF
Ombudsman Republik Indonesia
Keseluruhan proses
akan menghasilkan
suatu Keputusan
Rasional yaitu
keputusan yang efektif
untuk mencapai tujuan
tertentu yang diinginkan
(intended goal).

17. MODEL INCREMENTAL
Model penambahan, kritik
terhadap model rasional-
komprehensif melahirkan
model inkrementalisme.
Model ini bersifat deskriptif,
menggambarkan secara
actual cara-cara yg dipakai
para pejabat dalam membuat
keputusan.
Ombudsman Republik Indonesia

18. MODEL MIXED-SCANNING
Model ini berupaya
menggabungkan antara model
rasional dengan model
incremental. Pada dasarnya,
model ini menyederhanakan
masalah. Penggagas model ini
adalah Amitai Etzioni (1967)
Ombudsman Republik Indonesia

19. FAKTOR STRATEGIS PADA PERUMUSAN
KEBIJAKAN
FP: Faktor Politik
FE: Faktor Ekonomi
FA: Faktor Administrasi
FT: Faktor Teknologi
FSB : Faktor Sosial-Budaya
FPK: Faktor Pertahanan-Keamanan
PrFE
Kebijakan
Publik
FP
FSB
FPK
FA FT
Ombudsman Republik Indonesia

20. AKTOR KEBIJAKAN
Siapa Aktor Kebijakan?
Ombudsman Republik Indonesia
Klpk Formal Klpk Non Formal
 Lembaga-
lembaga
pemerintah baik
eksekutif,
legislatif,
yudikatif
 Kelompok
kepentingan
(interest groups)
seperti kelompok
mahasiswa, klpk
buruh, klpk jurnalis,
klkp petani, dll.

21. DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK
Ombudsman Republik Indonesia
Jika Menemukan Kebijakan publik yg tidak bijak,
Apa yang harus dilakukan ?????

22. Ombudsman Republik Indonesia
Terima kasih