Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

8,107 views

Published on

Seminar Capacity Building DPRD Kabupaten Pasaman Barat; Hotel Central-Jakarta, 13 Maret 2009

Published in: Education, Business, Technology
3 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,107
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

  1. 1. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas Seminar Capacity Building DPRD Kabupaten Pasaman Barat Hotel Central-Jakarta, 13 Maret 2009 BAPPENAS
  2. 2. File Presentasi ini bisa didownload di <ul><li>http://www.ziddu.com/download/4117034/2009_007_PasamanBarat_PP8.pdf.html </li></ul>www.dadangsolihin.com
  3. 3. www.dadangsolihin.com
  4. 4. Materi <ul><li>Apa Tujuan Pembangunan? </li></ul><ul><li>Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance </li></ul><ul><li>Permasalahan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Perencanaan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kegagalan Perencanaan </li></ul><ul><li>Evaluasi </li></ul><ul><li>Penyusunan RPJPD dan RPJMD </li></ul><ul><li>Penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD </li></ul>www.dadangsolihin.com
  5. 6. Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development) <ul><li>P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. </li></ul><ul><li>P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang . </li></ul><ul><li>P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  6. 7. How? <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan </li></ul><ul><ul><li>antar daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar sub daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). </li></ul></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. </li></ul><ul><li>Menciptakan atau menambah lapangan kerja. </li></ul><ul><li>Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. </li></ul><ul><li>Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  7. 8. Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: </li></ul><ul><ul><li>memberikan pelayanan kepada masyarakat, </li></ul></ul><ul><ul><li>mengelola sumber daya ekonomi daerah. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  8. 9. Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: </li></ul><ul><ul><li>tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, </li></ul></ul><ul><ul><li>memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  9. 10. Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). </li></ul><ul><li>Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  10. 11. Pembangunan Daerah (4) <ul><li>Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. </li></ul><ul><li>Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. </li></ul><ul><li>Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  11. 12. Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance <ul><li>Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, </li></ul><ul><li>Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. </li></ul><ul><li>Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. </li></ul>
  12. 13. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. </li></ul>www.dadangsolihin.com <ul><li>Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . </li></ul>Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  13. 14. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  14. 15. Troika www.dadangsolihin.com
  15. 16. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  16. 17. Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com
  17. 18. Permasalahan Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan Ekonomi </li></ul><ul><ul><li>Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil </li></ul></ul><ul><ul><li>Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah </li></ul></ul><ul><li>Pembangunan Sosial </li></ul><ul><ul><li>Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  18. 19. Permasalahan Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan Prasarana Wilayah </li></ul><ul><ul><li>Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  19. 20. Permasalahan Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup </li></ul><ul><ul><li>Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). </li></ul></ul><ul><ul><li>Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  20. 21. Permasalahan Pembangunan Daerah (4) <ul><ul><li>Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  21. 22. Permasalahan Pembangunan Daerah (5) <ul><li>Permasalahan Khusus </li></ul><ul><li>Lemahnya daya saing investasi </li></ul><ul><li>Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha </li></ul><ul><li>Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat </li></ul><ul><li>Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  22. 24. Definisi Perencanaan <ul><li>Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan . </li></ul><ul><ul><li>Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tepat : Dikaitkan dengan tindakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilihan-pilihan : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemilihan tujuan dan kriteria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan </li></ul></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  23. 25. Syarat Perencanaan <ul><li>Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: </li></ul><ul><li>Tujuan akhir yang dikehendaki. </li></ul><ul><li>Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). </li></ul><ul><li>Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. </li></ul><ul><li>Masalah-masalah yang dihadapi. </li></ul><ul><li>Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. </li></ul><ul><li>kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. </li></ul><ul><li>Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. </li></ul><ul><li>Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  24. 26. Fungsi/Manfaat Perencanaan <ul><li>Sebagai penuntun arah </li></ul><ul><li>Minimalisasi ketidakpastian </li></ul><ul><li>Minimalisasi inefisiensi sumberdaya </li></ul><ul><li>Penetapan standar dan pengawasan kualitas </li></ul>www.dadangsolihin.com
  25. 28. Kegagalan Perencanaan (1) <ul><li>Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: </li></ul><ul><li>informasinya kurang lengkap, </li></ul><ul><li>metodologinya belum dikuasai, </li></ul><ul><li>perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana </li></ul>www.dadangsolihin.com <ul><li>pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. </li></ul>
  26. 29. Kegagalan Perencanaan (2) <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. </li></ul><ul><ul><li>kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, </li></ul></ul><ul><ul><li>masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  27. 30. Kegagalan Perencanaan (3) <ul><li>Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. </li></ul><ul><li>Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. </li></ul><ul><li>Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  28. 31. Kegagalan Perencanaan (4) <ul><li>Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. </li></ul><ul><ul><li>Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  29. 32. Sistem Perencanaan yang Berhasil <ul><li>Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. </li></ul><ul><li>Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  30. 33. Perencanaan yang Ideal <ul><li>Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. </li></ul><ul><li>Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. </li></ul><ul><li>Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). </li></ul><ul><li>Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  31. 34. Evaluasi www.dadangsolihin.com
  32. 35. Evaluasi www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca‑Pelaksanaan ( ex‑post ) <ul><li>dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan </li></ul><ul><li>untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya </li></ul><ul><li>dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan </li></ul><ul><li>untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya </li></ul><ul><li>dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir </li></ul><ul><li>untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan </li></ul><ul><li>untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. </li></ul>
  33. 36. Pengertian Indikator Kinerja <ul><li>Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan </li></ul><ul><li>KEGUNAAN </li></ul><ul><li>dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) </li></ul><ul><li>petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran </li></ul>www.dadangsolihin.com
  34. 37. Pengertian Kinerja <ul><li>Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) </li></ul><ul><li>Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) </li></ul><ul><li>Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  35. 38. Fungsi Indikator Kinerja <ul><li>Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan </li></ul><ul><li>Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders </li></ul><ul><li>Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  36. 39. Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan
  37. 40. Logic Model Theory www.dadangsolihin.com Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah DAMPAK Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUT Metode Pelaksanaan Metode Penyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information , National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
  38. 41. Indikator Kinerja INPUT <ul><li>Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. </li></ul><ul><li>Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Jumlah dana yang dibutuhkan </li></ul><ul><li>Tenaga yang terlibat </li></ul><ul><li>Peralatan yang digunakan </li></ul><ul><li>Jumlah bahan yang digunakan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  39. 42. Indikator Kinerja OUTPUT <ul><li>Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. </li></ul><ul><li>Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan </li></ul><ul><ul><li>Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah permohonan yang diselesaikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah pelatihan / peserta pelatihan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah jam latihan dalam sebulan </li></ul></ul><ul><li>Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan </li></ul><ul><ul><li>Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah komputer yang dibeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah gedung /jembatan yg dibangun </li></ul></ul><ul><ul><li>meter panjang jalanyang dibangun/rehab </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  40. 43. Indikator Kinerja OUTCOME <ul><li>Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran . </li></ul><ul><li>Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. </li></ul><ul><li>Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. </li></ul><ul><li>Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  41. 44. Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome <ul><li>Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan </li></ul><ul><ul><li>Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan </li></ul></ul><ul><ul><li>tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) </li></ul></ul><ul><ul><li>kemenangan tim dlm setiap pertandingan </li></ul></ul><ul><li>Peningkatan langsung hal-hal yg positif </li></ul><ul><ul><li>kenaikan prestasi kelulusan siswa </li></ul></ul><ul><ul><li>peningkatan daya tahan bangunan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penambahan daya tampung siswa </li></ul></ul><ul><li>Penurunan langsung hal-hal yang negatif </li></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kemacetan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  42. 45. Indikator Kinerja IMPACT <ul><li>Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang </li></ul><ul><ul><li>% Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan cadangan pangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan PDRB sektor tertentu </li></ul></ul><ul><li>Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang </li></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat kemiskinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kematian </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  43. 46. Persyaratan Indikator Kinerja: SMART <ul><li>S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi </li></ul><ul><li>M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”) </li></ul><ul><li>A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) </li></ul><ul><li>R ELEVANT (information needs of the people who will use the data) </li></ul><ul><li>T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  44. 47. Sumber Pembuktian (Means of Verification) <ul><li>How should the information be collected, eg. sample survey </li></ul><ul><li>What source is most appropriate? </li></ul><ul><li>Who should do it? </li></ul><ul><li>When and How often should the information be collected, analyzed & reported </li></ul><ul><li>What formats are required to record the data being collected? </li></ul>www.dadangsolihin.com
  45. 48. Menentukan Indikator Outcome (1) <ul><li>Indikator outcome mencerminkan indikator output terpenting </li></ul>www.dadangsolihin.com <ul><li>Indikator outcome : </li></ul><ul><li>Indikator output 1a </li></ul><ul><li>Indikator output 2b, 2c </li></ul><ul><li>Indikator output 3b </li></ul><ul><li>Indikator output 4a </li></ul>OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1c OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c OUTCOME
  46. 49. Menentukan Indikator Outcome (2) <ul><li>Indikator outcome merupakan composite index dari indikator output </li></ul><ul><ul><li>Indeks gabungan ( composite indexes ) diperoleh dengan membobot output </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com OUTPUT 2 Indikator : (Pt b ) OUTPUT 1 Indikator : (Pt a ) OUTPUT 3 Indikator : (Pt c ) OUTCOME Indikator : ( I = (∑P t / ∑P t-1 ) x 100)
  47. 50. Menentukan Indikator Outcome (3) <ul><li>Indikator outcome merupakan hasil Survei </li></ul><ul><ul><li>Indikator output harus mendukung pencapaian outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam penyusunan indikator outcome </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK) OUTPUT 3 Indikator output OUTPUT 2 Indikator output OUTPUT 1 Indikator output
  48. 51. Penyusunan RPJPD dan RPJMD www.dadangsolihin.com
  49. 52. Sosialisasi , Konsultasi Publik, dan jaring asmar a Musrenbang Jangka Panjang Daerah Rumusan h asil kesepakatan & komitmen Rancangan Visi & Misi Saran, tanggapan, R ekomendasi stakeholders Tata Cara Penyusunan RPJPD www.dadangsolihin.com <ul><li>- Geomorfologi & </li></ul><ul><li>lingkungan </li></ul><ul><li>- Ekonomi & SDA </li></ul><ul><li>Demografi </li></ul><ul><li>Prasarana dan </li></ul><ul><li>s arana </li></ul><ul><li>dll. </li></ul>Prediksi Kondisi Umum Daerah Rancangan Arah Pembangunan Rencana tata ruang <ul><li>M erumuskan gambaran awal </li></ul><ul><li>Visi </li></ul><ul><li>Misi </li></ul><ul><li>Arah </li></ul><ul><li>Pembangunan </li></ul>Rancangan RPJP Penetapan Perda ttg RPJPD Peraturan Daerah ttg RPJP Daerah <ul><li>- Visi </li></ul><ul><li>Misi </li></ul><ul><li>Arah </li></ul><ul><li>P embangunan </li></ul><ul><ul><li>▪ Arahan Umum </li></ul></ul><ul><ul><li>▪ Fungsi & peran sub wilayah/ kawasan </li></ul></ul>Rancangan Akhir RPJPD
  50. 53. Sistematika Penulisan R PJP Daerah <ul><li>Bab I Pendahuluan </li></ul><ul><li>Bab I I Kondisi, Analisis d an Prediksi Kondisi Umum Daerah </li></ul><ul><li>Bab I II Visi, Misi, d an Arah Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Bab I V Penutup </li></ul>www.dadangsolihin.com
  51. 54. Langkah Penyusunan RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD <ul><li>Visi, Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul><ul><li>Program SKPD </li></ul><ul><li>Visi,Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul>e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) www.dadangsolihin.com Indikator SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
  52. 55. Outline RPJMD b erdasarkan PP 8 / 2008 <ul><li>Pendahuluan </li></ul><ul><li>Gambaran Umum Kondisi Daerah </li></ul><ul><li>Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan </li></ul><ul><li>Analisis Isu-isu Strategis; </li></ul><ul><li>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran </li></ul><ul><li>Strategi dan Arah Kebijakan </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan </li></ul><ul><li>Penetapan Indikator Kinerja Daerah </li></ul><ul><li>Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  53. 56. Checklist: RPJMD yang Berkualitas <ul><li>Adanya Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya </li></ul><ul><li>Profil Daerah dan Prediksi ke Depan </li></ul><ul><li>Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah </li></ul><ul><li>Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah </li></ul><ul><li>Isu Strategis Daerah </li></ul><ul><li>Rumusan Tujuan </li></ul><ul><li>Rumusan Strategi </li></ul><ul><li>Rumusan Kebijakan </li></ul><ul><li>Rumusan Program Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Rumusan Arah Kebijakan Keuangan Daerah </li></ul><ul><li>Keterkaitan antar Elemen Dokumen RPJMD </li></ul><ul><li>Kemudahan RPJMD dalam Mendukung Terlaksanannya Rencana </li></ul>www.dadangsolihin.com
  54. 57. Penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD www.dadangsolihin.com
  55. 58. Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah www.dadangsolihin.com Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan (Pasal 4 ayat 2) www.dadangsolihin.com Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 4 ayat 1) RPJPD RKPD RPJMD Dokumen Perencanaan Penyusunan Rancangan Awal Pelaksanaan Musrenbang Perumusan Rancangan Akhir Penetapan Rencana RPJPD RPJMD RKPD
  56. 59. Penyusunan Renstra SKPD www.dadangsolihin.com
  57. 60. Apa Itu Renstra SKPD (1) <ul><li>Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. </li></ul><ul><li>K ualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  58. 61. Apa Itu Renstra SKPD (2) <ul><li>Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; </li></ul><ul><li>Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; </li></ul><ul><li>Bagaimana mencapainya; </li></ul><ul><li>Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. </li></ul><ul><li>Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  59. 62. Outline Renstra SKPD <ul><li>Pendahuluan; </li></ul><ul><li>Gambaran pelayanan SKPD; </li></ul><ul><li>Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; </li></ul><ul><li>Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan </li></ul><ul><li>Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  60. 63. Penyusunan Renstra SKPD www.dadangsolihin.com Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya Renstra SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD Mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif Pasal 26 Pasal 25 ayat 2 dan 4 Pasal 27 ayat 3 Rancangan Renstra-SKPD oleh SKPD Masukan Rancangan Renstra SKPD
  61. 64. Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD <ul><li>Visi, Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul><ul><li>Program SKPD </li></ul><ul><li>Visi,Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul>e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) www.dadangsolihin.com SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD Renstra SKPD
  62. 65. Checklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (1) <ul><li>Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD. </li></ul><ul><li>Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. </li></ul><ul><li>Ada kajian perspektif masa depan SKPD; mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  63. 66. Checklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (2) <ul><li>Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat. </li></ul><ul><li>Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD. </li></ul><ul><li>Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD </li></ul>www.dadangsolihin.com
  64. 67. Checklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (3) <ul><li>Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD. </li></ul><ul><li>Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD. </li></ul><ul><li>Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal SKPD. </li></ul><ul><li>Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD </li></ul>www.dadangsolihin.com
  65. 68. Step b y Step Penyusunan Renstra SKPD <ul><li>Tahap Persiapan </li></ul><ul><li>Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah </li></ul><ul><li>Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD </li></ul><ul><li>Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah </li></ul><ul><li>Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD </li></ul><ul><li>Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD </li></ul>www.dadangsolihin.com
  66. 69. Penyusunan RKPD www.dadangsolihin.com
  67. 70. Apa Itu RKPD? <ul><li>RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan. </li></ul><ul><li>RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. </li></ul><ul><li>RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah . </li></ul>www.dadangsolihin.com
  68. 71. Outline RKPD <ul><li>Pendahuluan; </li></ul><ul><li>Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; </li></ul><ul><li>Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; </li></ul><ul><li>Prioritas dan sasaran pembangunan; </li></ul><ul><li>Rencana program dan kegiatan prioritas daerah. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  69. 72. Langkah Penyusunan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD <ul><li>Prioritas Pembangunan </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul><ul><li>Program SKPD </li></ul><ul><li>Prioritas Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif </li></ul>d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota <ul><li>Sinkronisasi Program SKPD </li></ul><ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat <ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>(4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS <ul><li>Sinkronisasi Program KL/SKPD </li></ul><ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) www.dadangsolihin.com SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD
  70. 73. Checklist: RKPD yang Berkualitas (1) <ul><li>Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pembangunan daerah dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD. </li></ul><ul><li>Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pembangunan daerah masa kini dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib, atau urusan pilihan. </li></ul><ul><li>Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja daerah dalam pembangunan dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  71. 74. Checklist: RKPD yang Berkualitas (2) <ul><li>Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pembangunan daerah. </li></ul><ul><li>Ada konsistensi dan hubungan yang jelas antara RKPD dengan visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI. </li></ul><ul><li>Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. </li></ul><ul><li>Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  72. 75. Checklist: RKPD yang Berkualitas (3) <ul><li>Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan kendala fiskal daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan RKPD </li></ul><ul><li>Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan Musrenbang dan Forum Multi Stakeholder SKPD. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  73. 76. Step b y Step Penyusunan RKPD <ul><li>Tahap Persiapan </li></ul><ul><li>Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD </li></ul><ul><li>Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD </li></ul><ul><li>Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah </li></ul><ul><li>Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD </li></ul><ul><li>Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD </li></ul>www.dadangsolihin.com
  74. 77. Penyusunan Renja SKPD www.dadangsolihin.com
  75. 78. Apa Itu Renja SKPD? <ul><li>Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. </li></ul><ul><li>Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. </li></ul><ul><li>Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. </li></ul><ul><li>Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  76. 79. Outline Renja SKPD <ul><li>Pendahuluan; </li></ul><ul><li>Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; </li></ul><ul><li>Tujuan, sasaran, program dan kegiatan; </li></ul><ul><li>Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD; </li></ul><ul><li>Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; </li></ul><ul><li>Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; </li></ul><ul><li>Penutup. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  77. 80. Penyusunan Renja SKPD (1) www.dadangsolihin.com Memuat kebijakan, program dan kebijakan pembangunan Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD untuk menentukan prioritas pembangunan Mengacu kepada rancanga awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Renja SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD Pasal 28 Pasal 27 ayat 5 Pasal 27 ayat 1 dan 3 Pasal 27 ayat 2 Rancangan Renja-SKPD oleh SKPD Masukan Rancangan Renja SKPD
  78. 81. Penyusunan Renja SKPD (2) <ul><li>RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah. </li></ul><ul><li>Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  79. 82. Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (1) <ul><li>Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD. </li></ul><ul><li>Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan fungsi pokoknya, urusan wajib, atau urusan pilihan. </li></ul><ul><li>Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja SKPD dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  80. 83. Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (2) <ul><li>Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat </li></ul><ul><li>Ada benang merah yang jelas antara Renja SKPD dengan TUPOKSI SKPD, visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI </li></ul><ul><li>Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari RKPD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi dan kebijakan, kriteria penentuan prioritas Program dan Kegiatan yang tepat dan efektif dari pelayanan SKPD </li></ul><ul><li>Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan Stándar Pelayanan Minimal </li></ul>www.dadangsolihin.com
  81. 84. Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (3) <ul><li>Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renja SKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan MUSRENBANG dan Forum Multi Stakeholder SKPD </li></ul>www.dadangsolihin.com
  82. 85. Step b y Step Penyusunan Renja SKPD <ul><li>Tahap Persiapan </li></ul><ul><li>Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD </li></ul><ul><li>Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD </li></ul><ul><li>Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah </li></ul><ul><li>Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD </li></ul><ul><li>Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD </li></ul>www.dadangsolihin.com
  83. 86. Terima Kasih www.dadangsolihin.com
  84. 87. Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com

×