Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi kasus Cimahi
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•3,501 views
Reformasi birokrasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PPTSP) di Kota Cimahi, Jawa Barat bertujuan untuk memberikan pelayanan perizinan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Pemerintah telah membentuk unit PPTSP untuk menyederhanakan proses perizinan, meskipun masih terdapat kendala seperti perijinan yang ditangani instansi lain. Kebijakan PPTSP diharapkan dapat menarik investor dan mem
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi kasus Cimahi
Similar to Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi kasus Cimahi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Reformasi birokrasi pelayanan publik dalam pelayanan perijinan terpadu studi kasus Cimahi
- 1. REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PPTSP) DI KOTA CIMAHI-JAWA BARAT Nama Kelompok : Anggun Irmaya Sari 115030107111047 Esthi Setyaningrum 115030107111044 Ellia Aida Fitri 115030101111033 Devi Prahara Putri 115030101111035 Mahesa Yudistiranti 115030107111039 Seminar Masalah/Isu Pemerintahan Kelas C
- 2. LATAR BELAKANG Reformasi merupakan proses yang sistematis, terpadu dan komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan Good Governance. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. PTSP diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat
- 5. Reformasi Birokrasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Kota Cimahi, Jawa Barat Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 ” Pelayanan terpadu satu atap” adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat untuk berbagai jenis pelayanan PPTSP di Kota Cimahi sejak th. 2002 Surat keputusan Walikota Cimahi no. 27a Tahun 2002 tentang Pembentukan Sekretariat Pelayanan Umum Terpadu Satu Pintu
- 6. Keuntungan PPTSP 1. masyarakat akan dimudahkan dalam mengurus perijinan 2. investor akan bergairah masuk Kota Cimahi tujuan Untuk membuka jalan pembuktian selanjutnya bahwa instansi pemerintah, meskipun tidak berprospek bisnis, tapi dapat juga memberikan pelayanan prima layaknya perusahaan swasta yang bonafide.
- 7. Kegiatan PPTSP Kota Cimahi KPPT Kota Cimahi juga didukung oleh Proses penerbitan perijinan mulai hulu hingga hilir-mulai dari tahap permohonan hingga penerbitan dokumen-dalam satu tempat 1. Kehadiran Bank Jabar 2. tempat parkir yang luas 3. kawasan gedung yang ber hot spot
- 8. KENDA LA Ada perijinan yang seharusnya bisa ditangani di KPPT, masih dilakukan oleh unit lain, Masih adanya perijinan yang masih melibatkan instansi lain
- 9. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kendala itu dengan membuat kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP atau One Stop Service (OSS) sebagai salah satu usaha menarik penanam modal menanamkan modalnya di Indonesia.
- 10. ANALISIS KINERJA PPTSP : Efisiensi • 66 bentuk pelayanan perijinan dengan system satu pintu • Kejelasan urutan prosedur pelayanan hingga tiap tahapan pemrosesan Efektivitas • PPTSP yang dikelola oleh bidang perjinan pada Dinas Penanaman Modal, mengelola sebanyak 11 jenis perijinan dari 95 jenis ijin yang ada. Keadilan • Tidak membeda- bedakan dalam memberikan pelayanan Daya Tanggap • perijinan yang seharusnya bisa ditangani di KPPT, masih dilakukan dinas lain. • Perijinan yang masih melibatkan instansi lain sehingga perijinan agak tersendat
- 11. KESIMPULAN 1. Banyaknya kendala-kendala dalam PPTSP membuat pemerintah berupaya untuk mewujudkan pelayanan perijinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. 2.Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP atau One Stop Service (OSS) adalah salah satu upaya pemerintah untak menarik pengusaha dalam penanam modalnya di Indonesia. Dengan dibangunnya OSS ( One Stop Service), ada dua keuntungan yang diraih. Pertama, masyarakat akan dimudahkan dalam mengurus perijinan. Kedua, investor akan bergairah masuk Kota Cimahi. Maka dari sinilah lahir untuk membangun unit Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). 3. Bentuk penyederhanaan proses perijinan yang dilakukan mencakup kejelasan urutan prosedur pelayanan sehingga setiap tahapan pemrosesan dapat ditelusuri dan diketahui, mengurangi berkas kelengkapan permohonan perijinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perijinan dan adanya pelimpahan kewenangan dari walikota untuk penandatanganan perijinan dan non perijinan kepada kepala KPPT sehingga mempercepat proses pelayanan.
- 12. SARAN 1. Pemerintah harus konsisten dan akomodatif dalam membuat regulasi sehingga mampu menarik investor lokal maupun asing guna sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi. 2. Pemerintah harus bekerja lebih optimal dalam pelayanan perizinan PTSP khususnya dalam pemecahan kendala-kendala yang dihadapi. 3. Pembangunan kapasitas sumber daya manusia juga perlu di optimalkan guna pencapaian tujuan pelayanan yang efektif, efisien, adil, responsiveness dan akuntabilitas.