Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.

1. http://www.free-powerpoint-templates-design.com
Tatanan Organisasi
Pemerintahan Negara
INSERT THE TITLE
OF YOUR PRESENTATION HERE
LogoType

2.  Tatanan organisasi pemerintahan negara adalah sejumlah organisasi atau
lembaga yang dibenuk dalam rangka penyelenggaraan pemrintahan negara,
berupa organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan.
 Organisasi kenegaraan selain mewadahi penyelenggaraan kekuasaan
eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga organisas-organisasi yang
melaksanakan fungsi-fungsi konstitutif dan audtif.
 Organisasi pemerintahan pada dasarnya merupakan organisasi penunjang
yang memiliki kewenangan pelaksana tugas pemerintah dan secara teknis
operasional mempunyai kewajiban menghasilkan karya dan kinerja tertentu
dalam pencapaian cita-cita dan tujuan negara bangsa.
ORGANISASI PEMERINTAHAN NEGARA
04

3. TATANAN ORGANISASI KENEGARAAN
Prinsip-prinsip Penataan Lembaga-lembaga Negara
1. Prinsip kesatuan pemerintahan
Penyelenggaraan negara dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pemerintah pusat
menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip
ini juga ditandai dengan dilaksanakannya asas dekonsentrasi.
2. Prinsip kedaulatan rakyat
Kedaulatan ada di tangan rakyat, oleh dan untuk rakyat. Peran pemerintah steering. Melahirkan lembaga-lembaga
Perwakilan rakyat seperti MPR, DPR, DPD, DPRD.
3. Prinsip presidensil
Presiden merupakan kepala pemerintahan. Presiden berwenag membentuk Dewan menteri yang disebut kabinet
Yang terdiri dari para menteri.
4. Prinsip pembagian daerah.
Wilayah NKRI dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota. Adanya pengakuan
Dan penghormatan atas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
5. Prinsip desentralisasi
Penyerahan kewenangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara untuk mencapai efisiensi dan efektifitas
Pelaksanaan tugas pemerintahan berupa peningkatan kesejahteraan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
6. Prinsip supremasi hukum
Setiap unsur penyelenggaraan negara baik aparatur kenegaraan dan pemerintahan maupun masyarakat dan bangsa
wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
7. Prinsip pertanggungjawaban
Setiap penyelenggaraan kekuasaan negara oleh lembaga negara wajib dipertanggungjawabkan kepada publik.

4. LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA
MPR PRESIDEN DPR
DPD BPK MA
MK
BANK
SENTRAL

5. TATANAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
Prinsip-prinsip Pengorganisasian
1. Prinsip kejelasan tujuan
Tujuan harus dirumuskan dengan jelas dan terkait dengan tujuan bernegara.
2. Prinsip kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
Peran aparatur negara dan masyarakat bangsa dalam penyelenggaraan negara.
3. Prinsip pembagian tugas.
Tugas pemerintahan negara dibagi ke dalam tugas-tugas organisasi atau satua organisasi dibawahnya.
4. Prinsip Koordinasi
Adanya saling hubung antar unit organisasi atau antar lembaga baik pemerintah pusat maupaun dengan pemerintah
daerah.
5. Prinsip keberlangsungan tugas
Dalam pengorganisasian perlu dipertimbangkan adanya kepastian bahwa tugas-tugas yang akan diemban akan
Berlangsung dalam waktu lama.
6. Prinsip proporsionalitas
Memperhatikan keserasian hubungan dan kewenangan baik internal maupun eksternal
7. Prinsip keluwesan
Desain tugas suatu organisasi perlu disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan stratejik.
8. Prinsip pendelegasian dan penyerahan wewenang
Menyerahkan tugas yang dapat dilaksanakan oleh organisasi dibawahnya.
9. Prinsip rentang kendali
Menentukan jumlahsatuan organisasi atau orang yang mampu dikendalikan pimpinan.

6. TATANAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
Prinsip-prinsip Pengorganisasian
10. Prinsip Jalur dan Staf
Menekankan pada pembedaan unit organisasi yang melaksanakan tugas pokok intansi.
11. Prinsip kejelasan struktur
Dibuat struktur yang menggambakan secara jelas kedudukan, susunan jabatan, pembagan tugas dan fungsi,,
Serta hubungan kerja di antara satuan organisasi.
12. Prinsip legalitas
Setiap pembentukan organisasi negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada.

7. ORGANISASI PEMERINTAH PUSAT
KEMENTERIAN
LEMBAGA
PEMERINTAH
NON
KEMENTERIAN
ORGANISASI
PUSAT
LAINNYA

8. Thank you
Insert the title of
your subtitle Here