Dokumen tersebut membahas enam dimensi dalam administrasi publik yaitu dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka menjalankan administrasi publik untuk kepentingan masyarakat.

1. ENAM DIMENSI
DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
ANGGA MAULANA
KRISTIN SIHOMBING
MUTAKIN
NOVIA YUSDIANA
DEWI SEPTYA PUTRI
IMAS MAESAROH
NURMAHARANI
NURSYIFA KHOTMILAIL
TANTO ALFIATHUR

2. PENDAHULUAN
ADMINITRASI
PUBLIK
Menurut Chandler dan Plano (1988:29)
Proses dimana sumberdaya dan personel publik
diorganisir dan dikoordinasikan untuk
memformulasikan, mengimplementasikan, dan
mengelola (manage) keputusan-keputusan
dalam kebijakan publik.
TUJUAN
Memecahkan masalah-
masalah publik melalui
perbaikan-perbaikan
terutama di bidang
organisasi, sumberdaya
manusia dan keuangan.

3. RUANG LINGKUP
ADMINISTRASI PUBLIK
DIMENSI KEBIJAKAN
DIMENSI ORGANISASI
DIMENSI MANAJEMEN
DIMENSI MORAL DAN ETIKA
DIMENSI LINGKUNGAN
DIMENSI AKUNTABILITAS KINERJA

4. DIMENSI KEBIJAKAN
DIMENSI MANAJEMEN
DIMENSI ORGANISASI
DIMENSI ETIKA DIMENSI LINGKUNGAN
DIMENSI KINERJA
KEBIJAKAN
PUBLIK

5. HUBUNGAN ANTAR DIMENSI-DIMENSI
ADMINISTRASI PUBLIK
Dimensi
Kebijakan
Dimensi
Akuntabilitas
Kinerja
Dimensi
Lingkungan
Dimensi Moral &
Etika
Dimensi
Manajemen
Dimensi
Organisasi

6. IDENTIFIKASI
MASALAH
SUSUN
KEBIJAKAN
SOSIALISASI
IMPLENTASI
KEBIJAKAN
EVALUASI
KEBIJAKAN
TINDAK
LANJUT

7. Peran Administrasi Publik
 Karl Polanyi berpendapat bahwa kondisi ekonomi suatu
negara sangat bergantung kepada dinamika
administrasi publik
 Frederick A.Cleveland menujukan bahwa peran
administrasi publik sangatlah vital dalam membantu
memberdayakan masyarakat dan menciptakan
demokrasi
 Sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan
kesejahteraan suatu negara.
 Administrasi publik sangat berperan dalam menjaga
kepercayaan publik.

8.  Administrasi publik tidak hanya menyangkut aspek
manajemen, tetapi juga dimensi dimensi strategis
lainnya seperti penataan kebijakan publik,
organisasi, pengembangan moral dan etika,
adaptasi lingkungan, dan pengembangan
akuntabilitas kerja.
 Alasan yang paling mendasar adalah bahwa “the
work of goverment” dapat berhasil bila dimensi-
dimensi tersebut secara keseluruhan diperhatikan
atau berfungsi baik.
 Kegiatan administrasi publik bertujuan untuk
memenuhi kepentingan publik atau secara
akademik dikenal dengan istilah “publik interest”.
Kegiatan Administrasi Publik

9. Perbedaan Administrasi Publik
dengan Administrasi Swasta
Administrasi Publik Administrasi Swasta
Melayani Kepentingan Publik Melayani Kepentingan Swasta/Pribadi
Non Profit Oriented Profit Oriented
lebih menekankan rasionalitas
berdasarkan “administrave man model”
lebih menekankan rasionalitas
berdasarkan economic man model
Administrasi publik harus
mempertimbangkan nilai lain seperti
keadilan dan tanggung jawab terhadap
public atau democratic responsbility and
acoountability
lebih mendapatkan sentuhan pasar,
lebih otonom, dan kurang mendapat
pengaruh politik

10. DIMENSI KEBIJAKAN
 Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan tentang apa yang
harus dikerjakan.
 Karena kebijakan ini adalah kebijakan publik, maka yang
ditekankan di sini adalah masalah, kebutuhan dan aspirasi publik
yaitu aspirasi masyarakat yang seharusnya dilayani
 Sangat berperan dalam menekan bentuk-bentuk atau kesalahan
atau error.
Prinsip-prinsip Kebijakan Publik
Tahap-tahap
Kebijakan
Monitoring dan
Evaluasi
Implementasi
Kebijakan
Analisis
Kebijakan

11. 1. TAHAP TAHAP KEBIJAKAN
Menurut dunn (1994) dalam rangka
memecahkan maasalah ada
beberapa tahap penting:
1. Penetapan agenda kebijakan
(agenda seting),
2. Formulasi kebijakan (policy
formulation),
3. Adopsi kebijakan (policy
adoption),
4. Implementasi kebijakan (policy
implemetation),
5. Penilaian kebijakan (policy
assessment).
Model “policy making process” yang
diungkapkan oleh shafritz dan russell
(1997: 54) yang terdiri atas
1. Agenda setting dimana isu-isu
kebijakan diidentifikasi,
2. Keputusan untuk melakukan atau
tidak melakukan kebijakan,
3. Implementasi,
4. Evaluasi program dan analisis
dampak
5. Feedback, yaitu memutuskan untuk
merevisi atau menghentikan.
Proses ini meyerupai suatu siklus.

12. 2. ANALISIS KEBIJAKAN
1. IDENTIFIKASI MASALAH
Output yang diharapkan: tergambarnya isu atau masalah penting yang dihadapi,
dukungan data dan informasi yang jelas, termasuk siapa yang sedang
mengalami masalah dan dampak yang akan timbul bila tidak di intervensi
segera.
2. IDENTIFIKASI ALTERNATIF
Output yang diharapkan: teridentifikasinya alternatif-alternatif kebijakan yang
siap untuk dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, untuk kemudian
diseleksi.
3. SELEKSI ALTERNATIF
Dalam tahap ini seseorang perencana ata policy analyst akan melakukan seleksi alternatif
yang terbaikuntuk diajukan ke policy makers.
Untuk menseleksi atau memilih diantara alternatif kebijakan yang ada secara efektif,
diperlukan kriteria atau standard yang rasional.

13. 3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada
realisasi program (Gordon, 1986). Dalam hal ini, administrator mengatur
cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan
kebijakan yang telah di seleksi.
 Menurut Goggin dkk (1990) implementasi dapat dibedakan dalam tiga
generasi, yaitu generasi pertama, kedua, dan ketiga.
D.L Weimer dan Aidan R.Vining (1999: 398) menjelaskan bahwa ada
tiga faktor umum yang menentukan keberhasilan yaitu (1) logika yang
digunakan oleh suatu kebijakan; (2) hakekat kerjasama yang dibutuhkan;
(3) ketersediaan sumberdaya yang memiliki kemampuan.

14. 4. MONITORING & EVALUASI
KEBIJAKAN
 Dalam proses monitoring dilakukan pengamatan langsung ke lapangan
dan hasil-hasil sementara untuk dinilai tingkat efisiensi dan efektiviasnya.
 Evaluasi digunakan untuk mempelajari hasil yang diperoleh dalam suatu
program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah
laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
program, dan mempengaruhi respons dari mereka yang berada diluar
lingkungan politik
1. Isu Etika Kebijakan
2. Isu Paradigmatis
3. Isu Kualitas, Efektivitas dan Kapasitas Kebijakan
4. Isu Kepalsuan Kebijakan
Beberapa Isu Penting

15. DIMENSI MANAJEMEN
 Dimensi manajemen berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-
prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik.
 Perkembangan manajemen publik paling tidak dipengaruhi oleh tiga
pandangan yaitu manajemen normatif, manajemen deskriptif, dan
manajemen publik.
FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN
1. Fungsi Manajemen Kebijakan
Dalam proses kebijakan,
seorang manajer secara aktif
terlibat dlm penentuan program2
proyek2 yg diusulkan utk
ditangani dlm TA ttt.
2. Fungsi Manajemen SDM
Dlm pengelolaan SDM perlu
diperhatikan jml, jenis,
kualitas, distribusi dan utilisasi
SDM yang bekerja dalam
organisasi.

16. 3. Fungsi Manajemen Keuangan
Tugas utama seorang manajer dalam bidang ini adalah bagaimana
mencari dana, merencanakan dan mengalokasikannya sesuai
dengan kebutuhan yang ada, memanfaatkannya secara optimal, dan
mengendalikan penggunaannya sesuai rencana.
4. Fungsi Manajemen Informasi
Semua keputusan seorang manajer baik berkenaan dg
perencanaan, budgeting, pengambilan keputusan,
pengembangan unit-unit organisasi, pengendalian koordinasi,
sangat membutuhkan data dan informasi.
5. Fungsi Manajemen Hubungan Luar
Tujuan mengelola hubungan luar tersebut adalah terbentuknya
suatu network yang sehat dimana semua yang terlibat dapat
merasakan kepuasan bersama.

17. BEBERAPA ISU PENTING
1. Isu Perlibatan Sektor Swasta dan Masyarakat
Masalah keterlibatan sektor swasta dlm yanpublik msh menimbulkan
polemik, warga masy., pelanggan/klien sebagai penerima yan terus
mengeluh tentang ketidak profesionalan memberi pelayanan publik
2. Isu “Accountable Manajemen”
a. Kompetensi standard dalam tugas pekerjaan
b. Pengukuran kerja
c. Pengorganisasian dan Pengontrolan Sumberdaya
d. Sistim monitoring dan Evaluasi
e. Sistem Insentif dan Disisentif
3. Isu Komitmen dan profesioanalisme
Komitmen pemberi pelayanan publik sangatlah rendah. Komitmen kpd
kepentingan para penerima yan spt masyarakat kurang diperhatikan

18. DIMENSI ORGANISASI
 Dimensi organisasi berkenaan dengan siapa atau kelompok mana yang
harus mengimplementasikan atau mengerjakan apa yang telah
diputuskan.
 Design organisasi adalah suatu proses yang berkenaan dengan bagaiman
aktivitas-aktivitas organisasi distrukturkan atau dituangkan dalam suatu
bentuk struktur, dengan tujuan membantu manajer untuk dapat mencapai
tujuan secara efisien dan efektif (Chung dan Meggison, 1981: 422).
 Design yang berbentuk “proyek” sangat bersifat fleksibel dan tidak
permanen.
 Sedangkan dalam struktur yang bersifat matriks, indivisu akan diberi
otoritas dan tanggung jawab proyek, tetapi tetap dalam divisinya
 Design organisasi dengan sistim konfigurasi yaitu bagaiman melakukan
penggolongan yang kompleks dari elemen-elemen organisasi yang secara
internal dapat bersifat kohesif dimana satu elemen mendukung elemen yang
lain.
DESIGN DAN STRUKTUR ORGANISASI

19. Struktur Sederhana
Untuk organisasi dengan kompleksitas & formalisasi yg rendah, terpusat
pada pemilik
Struktur Birokrasi Profesional
Bentuk ini mengombinasikan standarisasi dan desentralisasi, karena tugas
yang dijalankan menuntut standarisasi yang tinggi sekaligus keleluasaan
untuk melakukannya.
Struktur Birokrasi Mesin
digunakan apabila spesialisasi / differensiasi, formalisasi dan sentralisasinya
tinggi, tetapi lingkungan bersifat sederhana dan stabil.
Struktur Divisi
Kekuasaan dalam struktur divisi dipegang oleh manajemen tengah (middle
manajemen).
Struktur Adhocacry
digunakan bila diferensiasi horizontalnya tinggi, diferensiasi vertikalnya
rendah, tingkat formalisasinya rendah, kebutuhan akan fleksibilitas dan
responsivitas tinggi, serta pengambilan keputusan bersifat desentralistis.

20. KAITAN ANTARA
DESAIN STRUKTUR DENGAN POLA MANAJEMEN
1. Tingkat Diferensiasi
Menunjukan sampai seberapa
besar jml unit yg dibutuhkan
dan spesialisasi apa saja yg
dibutuhkan organisasi.
Diferensiasi dibedakan atas
diferensiasi vertikal dan
horizontal.
2. Tingkat Formalisasi
Tingkat formalisasi berkenaan
dengan standarisasi, prosedur
kerja, dan aturan serta norma-
norma formal yang ditetapkan
untuk dipatuhi dalam
melaksanakan pekerjaan.
3. Tingkat Dispersi Otoritas
Dispersi otoritas berkenaan
dengan bagaimana mengatur
pembagian kewenangan untuk
memutuskan atau mengambil
keputusan tentang suatu
masalah.

21. EFEKTIVITAS ORGANISASI
Suatu organisasi bisa dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau
nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visinya tercapai.
BEBERAPA ISU PENTING
 isu yang sangat populer di setiap organisasi publik saat ini
adalah merebaknya gejala “parkinson”.
 Isu kedua, berkenaan dengan penentuan jabatan atau posisi
tidak didasarkan atas kebutuhan rill, tetapi atas pertimbangan
beberapa orang atau siapa saja yang harus diberi perhatian khusus.
 isu tentang penentuan struktur organisasi.

22. DIMENSI ETIKA
 Dimensi etika dianalogikan dengan sistem sensor didalam
administrasi publik. Dimensi ini dapat berpengaruh pada
dimensi-dimensi lain, dan sangat mempengaruhi tercapai
tidaknya tujuan administrasi publik pada umumnya, dan tujuan
organisasi publik pada khususnya. Kerena itu dimensi ini
dianggap sebagai dimensi strategis dalam administrasi publik.
Dalam dunia administrasi publik atau pelayanan publik, etika
diartikan sebagai filsafat dan profesional standards” (kode
etik), atau right rules of conduct” (aturan berprilaku yang benar)
yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau
administrator publik (lihat Denhardt, 1988).

23. APLIKASI ETIKA DAN MORAL
Bertens berkesimpulan ada tiga arti penting etika, yaitu etika (1) sebagai “sistim nilai”,
(2) sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan “kode etik”, dan
(3) sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang acap kali disebut “filsafat moral”.
Menurut Denis Thimpson (Shafritz & Hyde, 1997), di dalam administrasi
publik terdapat isu etika yang kontroversialis dan dilematis, yaitu etika
netralitas dan etika struktur.
Isu lain menyangkut norma-norma yang bersifat absolut dan relatif
BEBERAPA ISU PENTING
Aplikasi etika dan moral dalam praktek dapat dilihat dari kode etik yang
dimiliki oleh administrator publik. Kehadiran kode etik lebih berfungsi
sebagai kontrol langsung sikap dan perilaku dalam bekerja diatur
secara lengkap melalui aturan atau tata tertib yang ada.

24. Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang berada diluar organisasi, atau
semua yang di luar batas organisasi.
Lingkungan ini mencangkup lingkungan umum yg mempengaruhi organisasi sscr
tidak langsung (ekonomi, politik, dll).
Lingkungan khusus yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung
(pelanggan, pemasok, dll) (lihat Robbins, 1991: 206) .
Ruang lingkup yang lain disingkat dalam bentuk akronim PEST. yaitu politik,
ekonomi, sosial, dan teknologi.
Menurut Katz dan Kahn (1978), lingkungan organisasi terdiri atas 5 aspek yang
harus selalu dimonitor dan direspon agar selalu efektif, yaitu nilai-nilai masyarakat,
lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan informasi, dan lingkungan fisik.

25. KARAKTER LINGKUNGAN
2 karakter penting dari lingkungan (Kantz dan Kahn, 1978; Simon, 1958;
Thompson, 1967).
Turbulence berkenaan dengan sifat
lingkungan mengalami perubahan
yang kacau balau, atau tetap stabil
Munificient berkenaan dengan sifat
lingkungan yy alami tingkat kelangkaan
atau kelimpahan sumberdaya penting.
Karakter lingkungan menurut Gregory G.Dess dan Donald W.Beard
Dimensi Kemampuan
berkenaan dengan
sumberdaya yang
dimiliki lingkungan
Dimensi Dinamika
menunjukan tingkat
kesetabilan suatu lingk yg
memungkinkan suatu
organisasi memprediksi
masa depannya.
Dimensi Kompleksitas
lingkungan
menggambarkan tingkat
heterogenitas dan
konsentrasi elemen-
elemen lingkungan.

26. MENGENAL LINGKUNGAN
 Environmental scanning merupakan suatu teknik umum yang sering
digunakan untuk membaca karakteristik lingkungan – apakah lingkungan
memberikan peluang (opportunities), dan ancaman (threats).
 Dengan mengetahui informasi tentang peluang dan ancaman tersebut,
suatu organisasi dpt mempersiapkan dirinya utk melakukan penyesuaian.
 Robbins menggambarkan bhw dlm hadapi lingkungan yg bersifat sgt tdk
menentu, organisasi akan mengatur strukturnya lebih kompleks yaitu menciptakan
unit-unit yang lebih khusus dalam jumlah yang lebih besar dan mengaplikasikan
lebih banyak spesialisasi.
 Dalam buku manajemen strategis lain diungkapkan bahwa organisasi dalam
merespons perubahan lingkungannya menggunakan strategi sesuai hierarki
organisasi
Wujud Adaptasi Terhadap
Lingkungan

27. BEBERAPA ISU PENTING
Kekhasan Situasi dan Kondisi Indonesia
Penerapan Teori dan Strategi Administrasi Publik dari Barat
Penerapan Teori dan Strategi Pembangunan dari Luar Negeri
Prinsip-Prinsip Good Governance: Potensial Menjadi Paradigma Palsu
Penerapan Capacity Building: Strategi baru atau masalah baru ?

28. DIMENSI KINERJA
 Istilah “kinerja” merupakan terjemahan dari performance yang sering
diartikan oleh para cendikiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau
“prestasi”.
 Dalam administrasi publik, kinerja mulai dituntut untuk diukur sejak
Woodrow Willson menekankan efisiensi dalam desain sistem administrasi, dan
sejak F.W Taylor mendorong pegawai bekerja efisien.
Secara umum, parameter atau kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja
meliputi (1) kualitas, (2) kuantitas, (3) ketepatan waktu, (4) penghematan biaya,
(5) kemandirian atau otonomi dalam bekerjadan (6) kerjasama (lihat Bernadin &
Russel, 1993).

29. PENILAIAN KINERJA
(PERFORMANCE APPRIASSALS)
 Penilaian kinerja secara populer lebih diartikan sebagai penilaian hasil
kerja individu, dan bukan kelompok, organisasi, atau proses (Swanson dan
Holton III 1999).
 Menurut Locher dan Teel penilaian berguna untuk menentukan
kompensasi, perbaikan kinerja, umpan balik, dokumentasi, promosi,
pelatihan, mutasi, pemecatan, pemberhentian, penelitian kepegawaian dan
perencanaan tenaga kerja.

30. FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENILAIAN KINERJA
Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundang-undangan untuk
melakukan penilaian secara benar dan tepat.
Manajemen sumberdaya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses
yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja.
Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi
dengan tujuan penilaian kinerja.
Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap
pentingnya suatu penilaian kerja.

31. PENDEKATAN PENILAIAN KINERJA
Pendekatan perilaku mempelajari
perilaku yang relevan atau yg berhub
langsung dengan pelaksanaan tugas
pekerjaan seseorang.
Pendekatan hasil pelajari apakah hasil yg
diperoleh tlh sesuai dg tuntutan dari pihak
yg membutuhkan dan tlh diberikan dg
kualitas terbaik atau didistribusikan scr adil
kpd mrk yang membutuhkan.
Menurut Bernardine dan Russel (1999) dalam membuat keputusan yang
berkaitan dengan penilaian kinerja, terdapat 4 hal utama yang perlu
diperhatikan, yaitu:
(a) aspek yang dinilai,
(b) proses pengukuran,
(c) penentuan pihak yang menilai,
(d) penentuan pihak yang dinilai.
PRINSIP PENILAIAN KINERJA

32. Aspek lain yg perlu
diperhatikan adlh unit
analysisnya.
Job Performance yang
biasanya diukur
langsung dari pegawai
atau pejabatnya
Organizational
Performance yang
diukur dari kinerja
organisasi secara
keseluruhan
Program Performance
yang menggambarkan
kinerja progeam atau
kebijakan.

33. TERIMA KASIH