SlideShare a Scribd company logo

Peran pengawasan mewujudkan pemerintahan bersih

•Download as PPT, PDF•
•
Muslimin B. Putra
Muslimin B. Putra

1. Dokumen tersebut membahas tentang pemisahan kekuasaan negara menurut teori Trias Politika dan Montesquieu serta sistem pengawasan dan keseimbangan antar lembaga negara. 2. Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mempertahankan kebebasan rakyat. 3. Ombudsman berperan sebagai lembaga pengaw

Government & Nonprofit
1 of 18
Disampaikan pada Training Politik Pemuda oleh Pemuda Muslimin Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Aula BPMPDK Sulsel, 13 Juni 2015 MUSLIMIN B. PUTRA Bidang Pencegahan OMBUDSMAN RI Perwakilan Sulsel
Pemisahan Kekuasaan • Teori pemisahan kekuasaan yang paling berpengaruh dalam hukum tata negara adalah Trias Politika (Mahfud MD, 2001:73). • Teori ini dikemukakan oleh John Locke (1690) bahwa kekuasaan negara dapat dipisahkan kedalam cabang kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Federatif.
Pemisahan Kekuasaan • Legislatif : Pemegang tampuk kekuasaan pembentukan undang- undang. • Eksekutif : Pelaksana undang- undang • Federatif : Kekuasaan untuk melakukan hubungan diplomatik
Pemisahan Kekuasaan • Teori Trias Politika berkembang dan disempurnakan oleh Baron de Montesquieu (1748) dengan menghilangkan kekuasaan Federatif dan menggantinya dengan kekuasaan Yudikatif. • Montesquieu berlatar belakang seorang Hakim (Saldi Isra, 2010:75)
1. Montesquieu menekankan pemisahan kekuasaan karena apabila berada di satu tangan kekuasaan maka kebebasan akan hilang dan segalanya berakhir. 2. Montesquieu menulis, “When the legislative and executive powers are united in the same person, or in the same body of magistrates, there can be no liberty; because apprehensions may arise, lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws, to execute them in a tyrannical manner. (Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, 1748: 183-4) Pemisahan Kekuasaan
Pengawasan dan Keseimbangan • Untuk menjamin masing-masing kekuasaan tidak melampau batas kekuasaannya maka diperlukan sistem checks and balance (pengawasan dan kesimbangan). • Checks and balance system adalah sistem dimana orang-orang dalam pemerintahan dapat mencegah pekerjaan pihak lain dalam pemerintahan jika ada pelanggaran terhadap hak
Pengawasan dan Keseimbangan • Sistem checks and balance dibutuhkan untuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan antar cabang kekuasaan negara (legsilatif, eksekutif dan yudikatif) untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaan masing-masing. • Agar dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang-cabang kekuasaan negara
Fungsi Pengawasan Dua macam fungsi Pengawasan Pengawasan Preventif yakni Pengawasan yang dilakukan sebelum ada kejadian atau tindakan. Pengawasan Represif yakni tindakan yang dilakukan setelah adanya kejadian.
1. Political control : MPR, DPR, DPD, DPRD, dan Badan Perwakilan Desa. 2. Social control : individu, masyarakat, LSM, jurnalis, kelompok perempuan. 3. Administrative control : pengawasan internal (inspektorat), pengawasan eksternal (ombudsman). Lembaga Pengawasan
1. Pengawasan dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. 2. Pengawasan internal melalui atasan langsung dan pengawas fungsional. 3. Pengawasan eksternal dilakukan melalui pengawasan masyarakat, Ombudsman dan DPR/DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota) – Pasal 35 UU No. 25/2009. Pengawasan Pelayanan Publik
DASAR HUKUM UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Ombudsman Republik IndonesiaOmbudsman Republik Indonesia
MENYELESAIKAN LAPORAN PUBLIK 1. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 2. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; 3. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; • 2 • OWN MOTION INVESTIGATI ON 4. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministras i dalam penyelenggara an pelayanan publik; 4 PENCEGAHAN 7.melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan 8.melakukan tugas lain yang diberikan oleh undangundang • 3 • KOORDINASI 5. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakat an dan perseorangan; 6. membangun jaringan kerja; EMPAT TUGAS ORI
UU Ombudsman No. 37 tahun 2008 → Pengertian Maladministrasi Ombudsman Republik IndonesiaOmbudsman Republik Indonesia Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan.
• Menunda pelayanan, penanganan berlarut/tdk menangani (undue delay). • Penyalahgunaan wewenang/berlebihan (abuse of power). • Bersikap tidak adil/nyata-nyata berpihak (not impartiality). • Bersikap diskriminatif, sifat tidak patut yg tidak sesuai dengan aturan/fakta. • Pemalsuan/persekongkolan (forgery/conspiracy). • Intervensi (intervention). • Inkompetensi (incompetence). • Imbalan/praktek KKN. • Penyimpangan prosedur (procedure deviation). • Penggelapan barang bukti/penguasaan tanpa hak (illegal possesion & ownership). • Bertindak tidak layak (inappropriate practices). • Melalaikan kewajiban (neglecting obligation).
MEKANISME PELAPORAN KE OMBUDSMAN RI Ombudsman Republik IndonesiaOmbudsman Republik Indonesia
Mengawasi Tanpa Berpihak Kingsoft Office wwww.ombudsman.go.id Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan
TERIMA KASIH 18

Recommended

Hakikat perlindungan dan penegakan hukum
Hakikat perlindungan dan penegakan hukumHakikat perlindungan dan penegakan hukum
Hakikat perlindungan dan penegakan hukum
Putri Aisyah
 
Perlindungan hukum
Perlindungan hukumPerlindungan hukum
Perlindungan hukum
iwan Alit
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
FN223
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 6
Rangkuman PKN kelas X BAB 6Rangkuman PKN kelas X BAB 6
Rangkuman PKN kelas X BAB 6
Tiara Azarine
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
Vimo Cnc
 
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi ManusiaPKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
VERGITA HANDOKO
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn x
Tita Ruby
 
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan HukumHakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Lisa Tri Setiawati
 

Recommended

Hakikat perlindungan dan penegakan hukum
Hakikat perlindungan dan penegakan hukumHakikat perlindungan dan penegakan hukum
Hakikat perlindungan dan penegakan hukum
Putri Aisyah
 
Perlindungan hukum
Perlindungan hukumPerlindungan hukum
Perlindungan hukum
iwan Alit
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
FN223
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 6
Rangkuman PKN kelas X BAB 6Rangkuman PKN kelas X BAB 6
Rangkuman PKN kelas X BAB 6
Tiara Azarine
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
Vimo Cnc
 
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi ManusiaPKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
VERGITA HANDOKO
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn x
Tita Ruby
 
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan HukumHakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Lisa Tri Setiawati
 
Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan ham
melan mahfudzoh
 
Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan ham
Robet Saputra
 
Rule of Law
Rule of LawRule of Law
Rule of Law
Sherly Anggraini
 
Penegakan Hukum di Indonesia
Penegakan Hukum di IndonesiaPenegakan Hukum di Indonesia
Penegakan Hukum di Indonesia
Sriwijaya University, Indonesia
 
Konstitusi rule of law
Konstitusi rule of lawKonstitusi rule of law
Konstitusi rule of law
suher lambang
 
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...
Eny Ardhika Putri
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
Tri Widodo W. UTOMO
 
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan HukumMakalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
Shriie Arianti
 
Rule of law
Rule of lawRule of law
Rule of law
Amyarimbi
 
Negara hukum dan hak asasi manusia
Negara hukum dan hak asasi manusiaNegara hukum dan hak asasi manusia
Negara hukum dan hak asasi manusia
Nurul Annisa
 
Rule of law new
Rule of law newRule of law new
Rule of law new
Ruqayyah S
 
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Julaiha Probo Anggraini
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
FRANKLYN_SS
 
Negara Hukum dan ham
Negara Hukum dan hamNegara Hukum dan ham
Negara Hukum dan ham
Sayur Lodeh
 
Ham
Ham Ham
Ham
Khaerun Nisa
 
Makalah rule of law
Makalah rule of lawMakalah rule of law
Makalah rule of law
Just Latif no Other
 
Ombudsman dan karakteristik pengawasan serta sanksi dalam optik
Ombudsman dan karakteristik pengawasan serta sanksi dalam optikOmbudsman dan karakteristik pengawasan serta sanksi dalam optik
Ombudsman dan karakteristik pengawasan serta sanksi dalam optik
Silvia Kumalasari
 
Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan ham
goodminer
 
Negara Hukum Indonesia
Negara Hukum IndonesiaNegara Hukum Indonesia
Negara Hukum Indonesia
dionteguhpratomo
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraObyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
Muslimin B. Putra
 
3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara
Nuelnuel11
 
Ppt han
Ppt hanPpt han
Ppt han
Adinda siti Hapsoh
 

More Related Content

What's hot

Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan ham
melan mahfudzoh
 
Konstitusi rule of law
Konstitusi rule of lawKonstitusi rule of law
Konstitusi rule of law
suher lambang
 
Negara Hukum dan ham
Negara Hukum dan hamNegara Hukum dan ham
Negara Hukum dan ham
Sayur Lodeh
 
Ombudsman dan karakteristik pengawasan serta sanksi dalam optik
Ombudsman dan karakteristik pengawasan serta sanksi dalam optikOmbudsman dan karakteristik pengawasan serta sanksi dalam optik
Ombudsman dan karakteristik pengawasan serta sanksi dalam optik
Silvia Kumalasari
 
Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan ham
goodminer
 

What's hot (19)

Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan ham
 
Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan ham
 
Rule of Law
Rule of LawRule of Law
Rule of Law
 
Penegakan Hukum di Indonesia
Penegakan Hukum di IndonesiaPenegakan Hukum di Indonesia
Penegakan Hukum di Indonesia
 
Konstitusi rule of law
Konstitusi rule of lawKonstitusi rule of law
Konstitusi rule of law
 
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan HukumMakalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
 
Rule of law
Rule of lawRule of law
Rule of law
 
Negara hukum dan hak asasi manusia
Negara hukum dan hak asasi manusiaNegara hukum dan hak asasi manusia
Negara hukum dan hak asasi manusia
 
Rule of law new
Rule of law newRule of law new
Rule of law new
 
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
 
Negara Hukum dan ham
Negara Hukum dan hamNegara Hukum dan ham
Negara Hukum dan ham
 
Ham
Ham Ham
Ham
 
Makalah rule of law
Makalah rule of lawMakalah rule of law
Makalah rule of law
 
Ombudsman dan karakteristik pengawasan serta sanksi dalam optik
Ombudsman dan karakteristik pengawasan serta sanksi dalam optikOmbudsman dan karakteristik pengawasan serta sanksi dalam optik
Ombudsman dan karakteristik pengawasan serta sanksi dalam optik
 
Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan ham
 
Negara Hukum Indonesia
Negara Hukum IndonesiaNegara Hukum Indonesia
Negara Hukum Indonesia
 

Viewers also liked

3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara
Nuelnuel11
 
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum PidanaResume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Ica Diennissa
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negara
Uzix Moch
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
Ica Diennissa
 
Pengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilahPengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilah
Nuelnuel11
 

Viewers also liked (18)

Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraObyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara
 
Ppt han
Ppt hanPpt han
Ppt han
 
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikBudaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
 
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum PidanaResume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
 
Makalah hukum administrasi negara silvia-8111412028
Makalah hukum administrasi negara silvia-8111412028Makalah hukum administrasi negara silvia-8111412028
Makalah hukum administrasi negara silvia-8111412028
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negara
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Budaya birokrasi pelayanan publik
Budaya birokrasi pelayanan publikBudaya birokrasi pelayanan publik
Budaya birokrasi pelayanan publik
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
 
Makalah Hukum Pidana: Sifat Melawan Hukum dalam Perbuatan Pidana dan Pertangg...
Makalah Hukum Pidana: Sifat Melawan Hukum dalam Perbuatan Pidana dan Pertangg...Makalah Hukum Pidana: Sifat Melawan Hukum dalam Perbuatan Pidana dan Pertangg...
Makalah Hukum Pidana: Sifat Melawan Hukum dalam Perbuatan Pidana dan Pertangg...
 
Pengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilahPengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilah
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negara
 
Sk kelompok barokah
Sk kelompok barokahSk kelompok barokah
Sk kelompok barokah
 
Surat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desaSurat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desa
 

Similar to Peran pengawasan mewujudkan pemerintahan bersih

Hukum Tata negara constitutional la.....w
Hukum Tata negara constitutional la.....wHukum Tata negara constitutional la.....w
Hukum Tata negara constitutional la.....w
AmandaDeaLestari1
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahan
Nonik Setyanik
 
Tugas makalah (budaya demokrasi) harits
Tugas makalah (budaya demokrasi) haritsTugas makalah (budaya demokrasi) harits
Tugas makalah (budaya demokrasi) harits
Rietz Wiguna
 
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Rietz Wiguna
 
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi) Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Rietz Wiguna
 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM KONTRUKSI SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA ...
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM KONTRUKSI SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA ...DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM KONTRUKSI SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA ...
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM KONTRUKSI SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA ...
Pusat Analisis
 
Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945
Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945
Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945
Dedy Iskandar
 
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARATUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Diana Nova
 

Similar to Peran pengawasan mewujudkan pemerintahan bersih (20)

Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan BernegaraDemokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 
Pip pertemuan ke 2
Pip pertemuan ke 2Pip pertemuan ke 2
Pip pertemuan ke 2
 
Hukum Tata negara constitutional la.....w
Hukum Tata negara constitutional la.....wHukum Tata negara constitutional la.....w
Hukum Tata negara constitutional la.....w
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahan
 
Tugas makalah (budaya demokrasi) harits
Tugas makalah (budaya demokrasi) haritsTugas makalah (budaya demokrasi) harits
Tugas makalah (budaya demokrasi) harits
 
Paper Demokrasi
Paper DemokrasiPaper Demokrasi
Paper Demokrasi
 
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)
 
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Pyblik
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan PyblikPeran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Pyblik
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Pyblik
 
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi) Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)
 
Materi Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraMateri Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata Negara
 
PPT-HTN.ppt
PPT-HTN.pptPPT-HTN.ppt
PPT-HTN.ppt
 
Kedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMPKedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMP
 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM KONTRUKSI SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA ...
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM KONTRUKSI SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA ...DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM KONTRUKSI SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA ...
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM KONTRUKSI SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA ...
 
Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945
Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945
Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945
 
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARATUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
 
Komunikasi politik 2
Komunikasi politik 2Komunikasi politik 2
Komunikasi politik 2
 
Trias politika atau pembagian kekuasaan
Trias politika atau pembagian kekuasaanTrias politika atau pembagian kekuasaan
Trias politika atau pembagian kekuasaan
 
Softskill okky
Softskill okkySoftskill okky
Softskill okky
 
Trias politika
Trias politikaTrias politika
Trias politika
 

More from Muslimin B. Putra

Mengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik
Mengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publikMengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik
Mengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik
Muslimin B. Putra
 

More from Muslimin B. Putra (20)

Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publikPengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
 
Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publikPengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
 
Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik
Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik
Hakikat Hak Masyarakat Dalam Pelayanan Publik
 
Alur pengaduan pelayanan publik
Alur pengaduan pelayanan publikAlur pengaduan pelayanan publik
Alur pengaduan pelayanan publik
 
E government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publikE government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publik
 
Pelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatifPelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatif
 
Kinerja pelayanan publik
Kinerja pelayanan publikKinerja pelayanan publik
Kinerja pelayanan publik
 
Transparansi akuntabilitas pelayanan publik
Transparansi akuntabilitas pelayanan publikTransparansi akuntabilitas pelayanan publik
Transparansi akuntabilitas pelayanan publik
 
Pola penyelenggaraan pelayanan publik
Pola penyelenggaraan pelayanan publikPola penyelenggaraan pelayanan publik
Pola penyelenggaraan pelayanan publik
 
Peran serta masyarakat dalam pemberantasan maladministrasi
Peran serta masyarakat dalam pemberantasan maladministrasiPeran serta masyarakat dalam pemberantasan maladministrasi
Peran serta masyarakat dalam pemberantasan maladministrasi
 
Falsafah pelayanan publik
Falsafah pelayanan publikFalsafah pelayanan publik
Falsafah pelayanan publik
 
New public Service
New public ServiceNew public Service
New public Service
 
Pengawasan Pelayanan Publik
Pengawasan Pelayanan PublikPengawasan Pelayanan Publik
Pengawasan Pelayanan Publik
 
Sumber sumber hukum administrasi
Sumber sumber hukum administrasiSumber sumber hukum administrasi
Sumber sumber hukum administrasi
 
Pelayanan Prima Pada Sektor Kesehatan
Pelayanan Prima Pada Sektor KesehatanPelayanan Prima Pada Sektor Kesehatan
Pelayanan Prima Pada Sektor Kesehatan
 
New public management
New public managementNew public management
New public management
 
Mekanisme pelaporan ombudsman Republik Indonesia
Mekanisme pelaporan ombudsman Republik IndonesiaMekanisme pelaporan ombudsman Republik Indonesia
Mekanisme pelaporan ombudsman Republik Indonesia
 
Mengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik
Mengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publikMengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik
Mengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik
 
Mengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik
Mengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publikMengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik
Mengenal ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik
 

Recently uploaded

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
iman333159
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
Di Prihantony
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
NezaPurna
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
citraislamiah02
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
hartonohajar
 

Recently uploaded (13)

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 

Peran pengawasan mewujudkan pemerintahan bersih

  • 1. Disampaikan pada Training Politik Pemuda oleh Pemuda Muslimin Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Aula BPMPDK Sulsel, 13 Juni 2015 MUSLIMIN B. PUTRA Bidang Pencegahan OMBUDSMAN RI Perwakilan Sulsel
  • 2. Pemisahan Kekuasaan • Teori pemisahan kekuasaan yang paling berpengaruh dalam hukum tata negara adalah Trias Politika (Mahfud MD, 2001:73). • Teori ini dikemukakan oleh John Locke (1690) bahwa kekuasaan negara dapat dipisahkan kedalam cabang kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Federatif.
  • 3. Pemisahan Kekuasaan • Legislatif : Pemegang tampuk kekuasaan pembentukan undang- undang. • Eksekutif : Pelaksana undang- undang • Federatif : Kekuasaan untuk melakukan hubungan diplomatik
  • 4. Pemisahan Kekuasaan • Teori Trias Politika berkembang dan disempurnakan oleh Baron de Montesquieu (1748) dengan menghilangkan kekuasaan Federatif dan menggantinya dengan kekuasaan Yudikatif. • Montesquieu berlatar belakang seorang Hakim (Saldi Isra, 2010:75)
  • 5. 1. Montesquieu menekankan pemisahan kekuasaan karena apabila berada di satu tangan kekuasaan maka kebebasan akan hilang dan segalanya berakhir. 2. Montesquieu menulis, “When the legislative and executive powers are united in the same person, or in the same body of magistrates, there can be no liberty; because apprehensions may arise, lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws, to execute them in a tyrannical manner. (Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, 1748: 183-4) Pemisahan Kekuasaan
  • 6. Pengawasan dan Keseimbangan • Untuk menjamin masing-masing kekuasaan tidak melampau batas kekuasaannya maka diperlukan sistem checks and balance (pengawasan dan kesimbangan). • Checks and balance system adalah sistem dimana orang-orang dalam pemerintahan dapat mencegah pekerjaan pihak lain dalam pemerintahan jika ada pelanggaran terhadap hak
  • 7. Pengawasan dan Keseimbangan • Sistem checks and balance dibutuhkan untuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan antar cabang kekuasaan negara (legsilatif, eksekutif dan yudikatif) untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaan masing-masing. • Agar dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang-cabang kekuasaan negara
  • 8. Fungsi Pengawasan Dua macam fungsi Pengawasan Pengawasan Preventif yakni Pengawasan yang dilakukan sebelum ada kejadian atau tindakan. Pengawasan Represif yakni tindakan yang dilakukan setelah adanya kejadian.
  • 9. 1. Political control : MPR, DPR, DPD, DPRD, dan Badan Perwakilan Desa. 2. Social control : individu, masyarakat, LSM, jurnalis, kelompok perempuan. 3. Administrative control : pengawasan internal (inspektorat), pengawasan eksternal (ombudsman). Lembaga Pengawasan
  • 10. 1. Pengawasan dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. 2. Pengawasan internal melalui atasan langsung dan pengawas fungsional. 3. Pengawasan eksternal dilakukan melalui pengawasan masyarakat, Ombudsman dan DPR/DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota) – Pasal 35 UU No. 25/2009. Pengawasan Pelayanan Publik
  • 11. DASAR HUKUM UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Ombudsman Republik IndonesiaOmbudsman Republik Indonesia
  • 12. MENYELESAIKAN LAPORAN PUBLIK 1. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 2. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; 3. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; • 2 • OWN MOTION INVESTIGATI ON 4. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministras i dalam penyelenggara an pelayanan publik; 4 PENCEGAHAN 7.melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan 8.melakukan tugas lain yang diberikan oleh undangundang • 3 • KOORDINASI 5. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakat an dan perseorangan; 6. membangun jaringan kerja; EMPAT TUGAS ORI
  • 13. UU Ombudsman No. 37 tahun 2008 → Pengertian Maladministrasi Ombudsman Republik IndonesiaOmbudsman Republik Indonesia Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan.
  • 14. • Menunda pelayanan, penanganan berlarut/tdk menangani (undue delay). • Penyalahgunaan wewenang/berlebihan (abuse of power). • Bersikap tidak adil/nyata-nyata berpihak (not impartiality). • Bersikap diskriminatif, sifat tidak patut yg tidak sesuai dengan aturan/fakta. • Pemalsuan/persekongkolan (forgery/conspiracy). • Intervensi (intervention). • Inkompetensi (incompetence). • Imbalan/praktek KKN. • Penyimpangan prosedur (procedure deviation). • Penggelapan barang bukti/penguasaan tanpa hak (illegal possesion & ownership). • Bertindak tidak layak (inappropriate practices). • Melalaikan kewajiban (neglecting obligation).
  • 15. MEKANISME PELAPORAN KE OMBUDSMAN RI Ombudsman Republik IndonesiaOmbudsman Republik Indonesia
  • 16.