2. 2
Pelayanan Kesehatan Kerja
(Occupational Health Services).
Suatu pelayanan kesehatan yang dilakukan
dalam rangka pembinaan, pencegahan,
diagnosa, pengobatan, perawatan dan
rehabilitasi terhadap kasus kecelakaan kerja dan
atau penyakit yang berhubungan dengan
pekerjaan melalui upaya kesehatan preventif,
promotif, kuratif & rehabilitatif di tpt kerja
Pelayanan Kesehatan Kerja merupakan salah
satu lembaga K3/unit kerja yang ada di
perusahaan, sebagai sarana perlindungan tenaga
kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang
timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.
3. 3
Tujuan Pelayanan Kesehatan Kerja (PKK)
Permennakertrans NO. 03 Tahun 1982
Memberikan bantuan kepada TK dalam
penyesuaian diri dengan pekerjaannya
Melindungi TK thd. gangguan kesehatan yang
timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.
Meningkatkan kesehatan badan, kondisi
mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga
kerja
Memberikan pengobatan dan perawatan serta
rehabilitasi TK yang sakit
4. 4
Kewajiban-Kewajiban
Dalam Pelayanan Kesehatan Kerja
Kewajiban Pengurus :
1. Memberikan PKK sesuai kemajuan ilmu & teknologi
2. Memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang
menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja.
Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan
Pelayanan Kesehatan Kerja diberikan kebebasan untuk
memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan
pemeriksaan-pemeriksan dan mendapatkan keterangan-
keterangan yang diperlukan.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan PKK secara rutin kpd Dinas
Tenaga Kerja setempat dengan tembusan kpd Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi up. Direktur Pengawasan Norma
K3.
Kewajiban dokter dan paramedis perusahaan :
Memberikan keterangan2 tentang PKK kepada Pegawai
Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja jika diperlukan
5. 5
1) Pemeriksaan kesehatan TK (awal, berkala, khusus)
2) Pembinaan & pengawasan atas penyesuaian pekerjaan thd. TK.
3) Pembinaan & pengawasan terhadap lingkungan kerja.
4) Pembinaan & pengawasan perlengkapan sanitair.
5) Pembinaan & pengawasan perlengkapan kesehatan TK.
6) Pencegahan dan pengobatan thd. penyakit umum & PAK
7) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
8) Pendidikan kesehatan untuk TK dan latihan untuk petugas P3K
9) Memberikan nasehat mengenai
– perencanaan dan pembuatan tempat kerja,
– pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan
– gizi serta penyelenggaraan makan di tempat kerja.
10) Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau PAK.
11) Pembinaan dan pengawasan thd. TK dg. kelainan tertentu dalam kesehatannya.
12) Memberikan laporan berkala tentang PKK kepada pengurus.
Tugas Pokok PKK
(Ps. 2 Permenakertrans No 3 Th 1982)
penyelenggaraan Pelayanan kesehatan kerja secara komprehensif
Penanggung jawab teknis Dokter Perusahaan ssaui Permen 01 Th 1976
6. 6
BENTUK PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Permennakertrans No. 03/1982
Diselenggarakan sendiri oleh pengurus :
– Poliklinik perusahaan
– Rumah sakit perusahaan
Diselenggarakan melalui pengadaan ikatan/kerja
sama dengan dokter atau pelayanan kesehatan
lain :
– Dokter praktek swasta
– Puskesmas
– Poliklinik swasta
– Rumah sakit
– Dan lain-lain
Diselenggarakan secara bersama antar beberapa
perusahaan : di kawasan industri
– Rumah sakit pekerja
– Klinik kesehatan kerja
– Dan lain-lain
7. Fungsi Pelayanan Kesehatan Kerja
Sebagai sarana perlindungan kesehatan tenaga
kerja melalui
Menekan angka kecelakaan dan penyakit akibat
kerja (dg upaya promotif dan preventif)
menangani/mengatasi kasus kecelakaan,
penyakit akibat kerja dan gangguan kesehatan
lainnya (melalui upaya kuratif dan rehabilitatif)
Mencegah/mengurangi kehilangan jam kerja
Meningkatkan produktivitas kerja.
7
9. 9
Menetapkan :
KESATU : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada
lampiran keputusan ini;
KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada
amar kesatu digunakan sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi
tenaga kerja;
KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur
Jenderal ini, maka Keputusan Direktur Jenderal
Binawas Nomor Kep. 157/BW/1999 tentang Tata
Cara dan Bentuk Laporan Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Kerja dinyatakan tidak
berlaku lagi;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
10. 10
Juknis Peny. Pelayanan Kes Kerja
1. Tujuan Umum :
• Memberikan pedoman teknis bagi semua pihak yang
terkait dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Kerja guna meningkatkan produktivitas kerja.
2. Tujuan Khusus :
a) Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Kesehatan Kerja
secara komprehensif melalui peningkatan fungsi-fungsi
preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif;
b) Memberikan pedoman teknis bagi pengelola,
penanggungjawab dan pelaksana dalam penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Kerja;
c) Memberikan pedoman teknis bagi pengawas
ketenagakerjaan dalam melaksanakan pembinaan dan
pengawasan pelayanan kesehatan kerja.
11. 11
Ruang Lingkup Juknis Peny. PKK
Petunjuk teknis ini mengatur
penyelenggaraan pelayanan kesehatan
kerja :
1. Yang dilaksanakan oleh perusahaan sendiri
2. Yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan
pihak di luar perusahaan
13. 13
PRINSIP- PRINSIP PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
A. Pelayanan kesehatan kerja wajib melaksanaakan
tugas pokok pelayanan kesehatan kerja secara
menyeluruh dan terpadu (komprehensif) dengan
lebih menitik beratkan pada upaya kesehatan
pencegahan dan pembinaan/peningkatan (promotif
dan preventif).
B. Penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja
adalah dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja,
C. Tenaga pelaksananya dapat terdiri dari :
a) Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja
(penanggung jawab merangkap pelaksana),
b) Dokter perusahaan dan atau
c) Paramedis perusahaan.
14. 14
PRINSIP- PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN KERJA (Lanjutan)
C. Teknis penyelenggaraan program/kegiatan pelayanan
kesehatan kerja mengacu pada :
1. Program/kegiatan kesehatan kerja berupa upaya
kesehatan secara menyeluruh dan terpadu meliputi
upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
2. Upaya kesehatan yang bersifat preventif dan promotif
disesuaikan dengan hasil penilaian risiko potensi
bahaya yang ada di perusahaan.
3. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif
minimal berupa pelayanan kesehatan kerja yang
bersifat dasar yaitu :
a) Pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan
(P3K) dan PERSONIL & FASILITAS P3K Tpt
Kerja Permen 15 Th 2008
b) Pengobatan (rawat jalan tingkat pertama)
Klinik/RS Psh atau dg pelayanan kesehatan mitra
psh
15. 15
PRINSIP- PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN KERJA (Lanjutan)
4. Perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan kerja
dibuat dengan skala prioritas;
5. Program/kegiatan pelayanan kesehatan kerja terutama ditujukan
untuk pencegahan penyakit akibat kerja (PAK), peningkatan
derajat kesehatan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas
kerja melaui program/kegiatan :
a) Pemeriksaaan kesehatan tenaga kerja;
b) Penempatan tenaga kerja disesuaikan dengan status
kesehatannya;
c) Promosi/peningkatan kesehatan tenaga kerja;
d) Pencegahan Penyakit Akibat Kerja (PAK) melalui
perbaikan lingkungan kerja (program higiene
industri);
e) Pencegahan PAK melalui perbaikan kondisi kerja
(program ergonomi kerja);
f) P3K, medical emergency respon, pengobatan,
rehabilitasi, rujukan kesehatan, pemberian kompensasi
akibat kecelakaan dan PAK.;
g) Pengembangan organisasi, program dan budaya
kesehatan kerja.
16. 16
PRINSIP- PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN KERJA (Lanjutan)
D. Pelaksanaan program dan kegiatan
kesehatan kerja :
Diintegrasikan/dikoordinasikan dengan
program panitia pembina keselamatan dan
kesehatan kerja (P2K3)
Dilaksanakan oleh Dokter Perusahaan dg
melibatkan ahli K3, ahli K3 kimia, hygienis
industri, petugas K3 dan personil K3 lainnya
18. 18
A. Syarat Lembaga Pelayanan Kesehatan Kerja :
1. Memiliki personil kesehatan kerja yang meliputi :
a) Dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja,
b) Tenaga pelaksanan kesehatan kerja berupa dokter
perusahaan dan atau paramedis perusahaan,
c) Petugas administrasi atau pencatatan dan pelaporan
pelayanan kesehatan kerja.
2. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kerja,
3. Pelayanan kesehatan kerja yang ada di perusahaan
mendapat pengesahan dari instansi di bidang
ketenagakerjaan sesuai wilayah kewenangannya,
4. Pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh pihak di
luar perusahaan wajib dilengkapi dengan Nota
Kesepahaman (MoU) penyelenggaraan pelayanan kesehatan
kerja antara pengusaha dengan kepala unit pelayanan
kesehatan yang bersangkutan dan dilaporkan ke instansi di
bidang ketenagakerjaan sesuai wilayah kewenangannya.
19. PENGESAHAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
SESUAI WILAYAH KEWENANGAN
Di wilayah Kab/Kota ……… oleh Disnaker Kab/Kota
Lintas Kab/Kota ………...…. oleh Disnaker Provinsi
Lintas Propinsi/Nasional .………. oleh Depnakertrans
20. 20
Surat permohonan dari Psh
(lampiran 2.A)
Instansi Ketenagakerjaan :
(Kepala Instansi/Dinas)
Mekanisme Pengesahan Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Kerja
Memenuhi
persyaratan
Penerbitan SK
Pengesahan
(lampiran 3)
Melampirkan
berkas persyaratan
Pengawas
Ketenagakerjaan :
• Pemeriksaan
administratif
• Pemeriksaan
lapangan
• Membuat laporan Belum memenuhi
persyaratan
Surat
pemberitahuann
kekurangan
persyaratan
Check List
Pemeriksaan Peny.
PKK (Lampiran 5)
21. 21
B. Syarat Personil Pelayanan Kesehatan Kerja:
1. Syarat dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja :
a) Ditunjuk oleh pimpinan perusahaan atau kepala unit/intsansi
yang bersangkutan dan dilaporkan ke instansi ketenagakerjaan
sesuai wilayah kewenangannya;
b) Telah mendapatkan Surat Keputusan Penunjukan (SKP)
sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja dari
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan,
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Syarat tenaga pelaksana pelayanan kesehatan kerja (dokter
perusahaan dan atau paramedis perusahaan) :
a) Memiliki sertifikat pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja
(atau sertifikat lainnya) sesuai peraturan perUndang-Undangan
yang berlaku;
b) Mematuhi etika profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya
sesuai kode etik profesi dan peraturan perUndang-Undangan yang
berlaku;
c) Syarat lain dokter perusahaan :
• Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter, atau sejenisnya
sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
• Surat ijin praktek (SIP) dokter yang masih berlaku dari
instansi yang berwenang.
22. 22
SYARAT DOKTER PENANGGUNG JAWAB
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Permennakertrans No. 03/1982
Ditunjuk oleh pimpinan perusahaan
Disetujui oleh Disnaker Setempat
Disetujui oleh Direktur (Dirjen Binwasnaker)
Telah memiliki Surat Keputusan Penunjukkan
(SKP) Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga
Kerja dari Dirjen Binwasnaker cq Direktur
Pengawasan Kesehatan Kerja Depnakertrans
Catatan :
Untuk perusahaan/instansi yang dokter perusahaannya lebih
dari 1 (satu) orang, yang wajib memiliki SKP cukup 1 orang
(penanggung jawabnya saja), sedangkan dokter perusahaan
yang lain wajib memiliki sertifikat pelatihan hiperkes
23. 23
PENERBITAN SKP
Dokter Pemeriksa KesehatanTenaga Kerja
Mengajukan Permohonan Ke Dirjen Binwasnaker Cq.
Direktur Pengawasan Norma K3 tembusan ke
Disnaker setempat, dg melampirkan:
1) Surat penunjukan dari pimpinan perusahaan atau kepala
unit/instansi
2) Surat Pernyataan (sanggup mentaati peraturan peruu-an di
bidang kesehatan kerja)
3) Salinan Surat Keterangan telah training Hiperkes bagi
dokter perusahaan
4) Salinan Ijasah Dokter
5) Salinan Surat Ijin Dokter/STR (Surat Tanda Registrasi)
6) Salinan Surat Ijin Praktek
7) Pas foto warna ukuran 3X4 cm = 3 lembar
24. 24
SARANA DASAR (wajib) : SARANA PENUNJANG (opsional) :
1. Perlengkapan umum:
a. Meja dan kursi
b.Tempat tidur pasien
c. Wastafel
d.Timbangan badan
e. Meteran/pengukur tinggi badan
f. Kartu status
g.Register pasien berobat
1. Alat Pelindung Diri (APD)
2. Alat evakuasi :
a. tandu,
b. ambulance/kendaraan pengangkut
korban dll.
3. Peralatan penunjang diagnosa :
a. spirometer,
b. audiometer dll.
4. Peralatan pemantau/pengukur
lingkungan kerja :
a. sound level meter,
b. lux meter,
c. gas detector dll.
2. Ruangan :
a. Ruang tunggu
b. Ruang periksa
c. Ruang/almari obat
d. Kamar mandi dan WC
3. Peralatan medis :
a. Tensimeter dan stetoskop
b. Termometer
c. Sarung tangan
d. Alat bedah ringan (minor set)
e. Lampu senter
f. Obat-obatan
g. Sarana/Perlengkapan P3K
h. Tabung oksigen dan isinya
C. Syarat sarana & prasarana penyelenggaraan
pelayanan kesehatan Kerja :
27. 27
D. Rujukan Pelayanan Kesehatan Kerja
Rujukan yang dilakukan antara lain meliputi :
• Pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan perawatan yang
lebih lengkap;
• Konsultasi kepada dokter spesialis terkait, untuk
keperluan penentuan diagnosis dan penilaian tingkat
kecacatan akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
• Pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang
lainnya;
• Tindakan operatif, rehabilitatif dan lain-lain.
28. 28
Pekerja/ buruh sakit
Pelayanan Kesehatan Kerja
Perusahaan
Bagan Mekanisme Rujukan Pelayanan Kesehatan Kerja
• Belum sembuh/ penanganan belum
tuntas
• Perlu penentuan diagnosis & penilaian
tingkat kecacatan
RS/ Unit pelayanan kesehatan lebih
lengkap
Laboratorium klinik,
Praktek dokter spesialis
Sembuh/
penanganan
tuntas
29. 29
E. Manajemen Kesehatan Kerja
Program Kesehatan Kerja merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari program K3 pada umumnya.
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
dirintegrasikan dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3).
Elemen-elemen audit SMK3 untuk penerapan norma
kesehatan kerja harus dipenuhi sebagaimana elemen-
elemen audit norma keselamatan dan kesehatan kerja
lainnya.
30. 30
TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
KERJA
1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja wajib
dilakukan sendiri oleh perusahaan, dalam bentuk
rumah sakit perusahaan atau klinik perusahaan.
Dilaksanakan bagi perusahaan dengan :
a) Jumlah tenaga kerja 1.000 orang atau lebih
b) Jumlah tenaga kerja 500 orang sd 1.000 orang tetapi
memiliki tingkat risiko tinggi
2. Dilakukan dengan cara kerjasama melalui unit/lembaga
pelayanan kesehatan di luar perusahaan baik milik
pemerintah maupun swasta, seperti :
a) Rumah sakit, puskesmas, poliklinik, balai pengobatan;
b) Perusahaan jasa K3 (PJK3) bidang kesehatan kerja dan
c) Pelayanan kesehatan lainnya yang telah memiliki perijinan
sesuai ketentuan yang berlaku.
31. 31
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan sendiri
oleh perusahaan ( Jml tenaga kerja 1.000/> atau Jml tenaga kerja 500
sd 1.000 orang tetapi memiliki tingkat risiko tinggi)
No Jenis Pelayanan Bentuk Kegiatan
1. Pelayanan kesehatan
preventif dan promotif
Pembinaan kesehatan kerja kepada tenaga
kerja minimal 1 bulan sekali
Pengawasan dan pembinaan lingkungan kerja
minimal 2 bulan sekali
2. Pelayanan kesehatan
kuratif dan
rehabilitatif
Memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif
selama hari kerja dan selama ada shift kerja
dengan 500 orang tenaga kerja atau lebih
Pelayanan oleh dokter perusahaan setiap hari
kerja
Pelayanan oleh paramedis/perawat dapat
dilakukan untuk shift kerja ke 2 dan seterusnya.
3. Pelayanan kesehatan
rujukan
Dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang
lebih lengkap apabila ada kasus kesehatan
yang tidak dapat ditangani di dalam perusahaan
32. 32
Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui kerja
sama dengan pihak di luar perusahaan
utk perusahaan dg tenaga kerja < 1.000 orang;
No. Kriteria perusahaan Cara Pelayanan
A
Perusahaan dengan
tingkat risiko tinggi
Preventif dan Promotif
Kuratif, Rehabilitatif
& Rujukan
1. Jumlah tenaga kerja
200 s.d 500 orang
pembinaan dan
pengawasan kesehatan
kerja dan lingkungan
kerja minimal setiap 2
bulan sekali
diberikan selama
jam kerja
2. Jumlah tenaga kerja
< 200 orang
pembinaan dan
pengawasan kesehatan
kerja dan lingkungan
kerja minimal setiap 3
bulan sekali
diberikan selama
jam kerja
33. 33
Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui kerja
sama dengan pihak di luar perusahaan (lanjutan)
B
Perusahaan dengan
tingkat risiko rendah
Preventif dan Promotif
Kuratif, Rehabilitatif &
Rujukan
1. Jumlah tenaga kerja
> 500 s.d 1.000 orang
pembinaan dan
pengawasan kesehatan
kerja dan lingkungan kerja
minimal setiap 2 bulan
sekali
diberikan selama
jam kerja dan
selama ada shift
kerja dengan 500
orang tenaga kerja
atau lebih
2. Jumlah tenaga kerja
200 s/d 500 orang
pembinaan dan
pengawasan kesehatan
kerja dan lingkungan kerja
minimal setiap 3 bulan
sekali
diberikan minimal
setiap 2 hari sekali
3 Jumlah tenaga kerja
s.d 200 orang
pembinaan dan
pengawasan kesehatan
kerja dan lingkungan kerja
minimal setiap 6 bulan
sekali
diberikan minimal
setiap 3 hari sekali
34. Bentuk Penyelenggaraan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja Dan
Tingkat Bahaya Di Tempat Kerja
No. Jumlah Tenaga
Kerja
Tingkat Bahaya Cara Penyelengaraan
1 > 500 orang Rendah atau tinggi Berbentuk klinik
Dipimpin oleh seorang dokter yg praktek tiap
hari kerja
Tiap shift kerja mempekerjakan lebih 500 orang,
harus ada poliklinik jaga tiap shift
2 200 – 500 orang Tinggi Idem
3 200 – 500 orang Rendah Berbentuk klinik, buka tiap hari kerja (dilayani
oleh paramedis)
Dipimpin oleh dokter yg praktek tiap 2 (dua) hari
sekali
4 100 – 200 orang Tinggi Idem
5 100 – 200 orang Rendah Berbentuk klinik, buka tiap hari kerja (dilayani
oleh paramedis)
Dipimpin oleh dokter yg praktek tiap 3 (tiga) hari
sekali
6 < 100 orang Dapat menyelenggarakan PKK bersama
(bergabung) dengan perusahaan lain
35. 35
1) Melakukan penilaian terhadap faktor risiko kesehatan di
tempat kerja (health hazard risk assesment) yang meliputi :
– Identifikasi faktor bahaya kesehatan kerja melalui :
pengamatan, walk through survey, pencatatan/pengumpulan
data dan informasi
– Penilaian/pengukuran potensi bahaya kesehatan kerja
– Penetapan tindakan pengendalian faktor bahaya kesehatan
pekerja
2) Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja (awal, berkala dan
khusus)
3) Survailans dan analisis PAK dan penyakit umum lainnya
4) Pencegahan keracunan makanan bagi tenaga kerja
5) Penempatan tenaga kerja sesuai kondisi/status
kesehatannya
6) Pengendalian bahaya lingkungan kerja
7) Penerapan ergonomi kerja
UPAYA2 PREVENTIF
36. 36
UPAYA2 PREVENTIF (Lanjutan)
8) Penetapan prosedur kerja aman atau Standard
Operating Procedure (SOP)
9) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai
10) Pengaturan waktu kerja (rotasi, mutasi, pengurangan
jam kerja terpapar faktor risiko dll);
11) Program imunisasi
12) Program pengendalian binatang penular (vektor)
penyakit.
37. 37
1) Pembinaan kesehatan kerja
2) Pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan kerja
3) Perbaikan gizi kerja
4) Program olah raga raga/senam kesegaran jasmani di tempat
kerja
5) Program bebas rokok di tempat kerja
6) Penerapan ergonomi kerja
7) Pembinaan cara hidup sehat
8) Program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan
Narkoba di tempat kerja
9) Penyebarluasan informasi kesehatan kerja melalui
penyuluhan dan media KIE (Komunikasi, Informasi dan
Edukasi), dengan topik yang relevan.
UPAYA2 PROMOTIF
Catatan : upaya promotif juga dapat berfungsi sbg upaya preventif dan
sebaliknya
38. 38
UPAYA2 KURATIF
1) Pengobatan dan perawatan
2) Tindakan P3K dan kasus gawat darurat
lainnya
3) Respon tanggap darurat
4) Tindakan operatif
5) Merujuk pasien dll.
39. 39
UPAYA2 REHABILITATIF
1) Fisio therapi
2) Konsultasi psikologis (rehabilitasi mental)
3) Orthose dan prothese (pemberian alat bantu
misalnya : alat bantu dengar, tangan/kaki
palsu dll)
4) Penempatan kembali dan optimalisasi tenaga
kerja yang mengalami cacat akibat kerja
disesuaikan dengan kemampuannya.
5) Rehabilitasi kerja
6) Kompensasi kecelakaan kerja & PAK
7) Dll.
40. 40
TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN KERJA
A. Monitoring
1) Pemantauan hasil pelaksanan pelayanan kesehatan
kerja
a. Pemantauan langsung : observasi, wawancara,
dan pengukuran kondisi kesehatan tenaga kerja
maupun lingkungan kerja
b. Pemantauan tidak langsung : melihat data dan
pelaporan yang sudah ada
2) Kegiatan pencatatan dan pelaporan
a) untuk mendapatkan data hasil kegiatan dari waktu
ke waktu
b) digunakan untuk umpan balik (feed back) dalam
beberapa kasus/masalah kesehatan kerja
c) Sumber data : hasil pemantauan, prevalensi,
insidens penyakit dan angka kecelakaan akibat
kerja.
41. 41
TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN KERJA (Lanjutan)
B.Evaluasi
1) Analisa dan evaluasi terhadap kasus-kasus penyakit
dan kecelakaan yang sering terjadi dikaitkan dengan
faktor-faktor bahaya di tempat kerja.
2) Penyusunan program pengendalian terhadap faktor
bahaya kesehatan serta penetapan metode/cara kerja
yang lebih sehat dan aman berdasarkan analisa data
yang telah dilakukan
3) Menggunakan matrik analisa dan evaluasi data
kesehatan kerja.
42. 42
Contoh Matrik analisa dan evaluasi
data kesehatan kerja
No
Jenis
penyakit/ga
ngguan
kesehatan
yang
diderita
Jml
Jenis
pekerjaan/
Tempat kerja
Kemungkinan
penyebab
Saran tindak
lanjut
Faktor
bahaya/risiko
di tempat kerja
Faktor
penyebab
lain
1
2
3
43. 43
Pelaporan Pelayanan Kesehatan Kerja
Hasil penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
dibuat laporan sesuai format yg berlaku (lampiran 4
Kepdirjen PPK no. 22 th 2008)
Laporan disampaikan kepada instansi yang berwenang
di bidang ketenagakerjaan setiap tiga (3) bulan sekali
Fungsi dan manfaat pelaporan :
1. Bagi perusahaan : masukan yang sangat berharga
untuk mengevaluasi program kesehatan kerja dan
kaitannya dengan produktifitas kerja.
2. Bagi pemerintah : masukan dalam membuat
kebijakan nasional dalam pengawasan
ketenagakerjaan umumnya dan kesehatan kerja
khususnya.
44. 44
Lampiran Juknis Peny. PKK
Kepdirjen PPK No. 22 Th 2008
No Lampiran Tentang
1 Lampiran 1 Juknis Peny. PKK
2 Lampiran 2 A Formulir permohonan pengesahan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan
kerja
3 Lampiran 2 B Data penyelenggaraan pelayanan
kesehatan kerja
4 Lampiran 2 C Pernyataan dokter penanggung jawab
5 Lampiran 3 Bentuk surat keputusan pengesahan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan
kerja
6 Lampiran 4 Formulir pelaporan
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan
kerja
7 Lampiran 5 Check list Pengawasan Peny PKK
45. Dokter perusahaan wajib mengetahui dan memahami
kondisi kerja dan segala potensi bahaya yang dihadapi
oleh semua tenaga kerja di perusahaan ybs.
Dengan mengetahui kondisi kerja dan potensi bahaya
di tempat kerja maka dokter perusahaan dapat :
– Membuat program kesehatan kerja secara efektif dan
efisien
– Menangani setiap kasus penyakit/gangguan kesehatan
pekerja dengan setepat mungkin
– Mendukung manajemen perusahaa untuk mencapai
tingkat kecelakaan dan PAK seminimal mungkin dengan
produktifitas kerja seoptimal mungkin
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja Tidak
akan berjalan sesuai dengan ketentuan apabila Dokter
Perusahaan hanya bekerja mengobati pasien/pekerja
yang sakit saja (hanya menunggu karyawan di linik)
Kesimpulan
46. 46
DISKUSI
Masih banyak perusahaan yang belum
menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja
Perusahaan yang sudah menyelenggarakan
pelayanan kesehatan kerja pada umumnya
baru berupa pengobatan terhadap tenaga
kerja yang sakit (kuratif) saja,
Upaya kesehatan yang bersifat pencegahan
(preventif), peningkatan (promotif) dan
pemulihan (rehabilitatif) masih kurang
mendapat perhatian.
Manfaat pelayanan kesehatan kerja yang diperoleh
pengusaha dan tenaga kerja belum optimal.
Kondisi yang terjadi di lapangan :
Perlu dilakukan Pengawasan Thd Penyelenggaraan Ply.
Kesehatan Kerja lebih Intensif
?
