Downloaded 120 times
Uploaded byMohammad Ramadhan
Penghapusan dan pemusnahan BMD
Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang
More Related Content
Similar to Penghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMD
- 1. Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah Pasuruan, 19 November 2014
- 2. Landasan Hukum PPNomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Permendagri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 3. Penghapusan dan Pemusnahan PP 6 Tahun 2006 PP 27 Tahun 2014 Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam Penguasaannya
- 4. Pemusnahan Penghapusan barangmilik negara/daerah dengan tindak lanjut Pemusnahan dilakukan apabila barang milik negara/daerah dimaksud: Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau Alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5. Pelaksana Pemusnahan PP6/2006 jo PP 38/2008 PP 27/2014 Pengguna Barang dengan Surat Keputusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan gubernur / bupati / walikota untuk Barang Milik Daerah. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
- 6. Cara Pemusnahan Pemusnahandilakukan dengan cara : Dibakar Dihancurkan Ditimbun Ditenggelamkan atau Cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 7. Berita Acara danPelaporan Pemusnahan BMD PP 6/2006 jo PP 38/2008 PP 27/2014 Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Pengelola Barang Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah
- 8. Penghapusan Penghapusan meliputi: Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah.
- 9. Pelaksana Penghapusan Penghapusandilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari: PP 6/2006 jo PP 38/2008 PP 27/2014 Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengelola Barang untuk BMD Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan BMD berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang
- 10. Dasar Penghapusan BarangTidak Bergerak • RUSAK BERAT, TERKENA BENCANA • TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SCR OPTIMAL • TERKENA PLANOLOGI KOTA • KEBUTUHAN ORGANISASI • PENYATUAN LOKASI DLM RANGKA EFISIENSI • PERTIMBANGAN STRATEGI HANKAM
- 11. Dasar Penghapusan •SCR FISIK TDK DPT DIGUNAKAN • AKIBAT MODERNISASI • TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU • MENGALAMI PERUBAHAN DSR SPESIFIKASI • SELISIH KURANG AKIBAT PENGGUNAAN/SUSUT PERTIMBANGAN TEKNIS; • JUMLAH BERLEBIH • SCR EKONOMIS LEBIH UNT APABILA DIHAPUS PERTIMBANGAN EKONOMI; • KESALAHAN KELALAIAN BEND. BRG / P. BRG • MATI BAGI TANAMAN/HEWAN TERNAK • KARENA KECELAKAAN ATAU ALASAN TIDAK TERDUGA (FORCE MAJEURE) KARENA HILANG;
- 12. Kewenangan Penghapusan Untukbarang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, Untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- 13. Proses Penghapusan KepalaDaerah membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah • Panitia Penghapusan Barang milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait Panitia Penghapusan Meneliti • Barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/ perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu. • Dituangkan dalam Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain. Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah • Mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan Pelaksanaan Penghapusan • Mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan SK Pengelola a.n Kepala Daerah, menetapkan cara penghapusan : Lelang dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan. • Apabila Lelang terbatas, Kepala Daerah membentuk Panitia Pelelangan terbatas
- 14. Pelaksanaan Penghapusan PenghapusanBMD dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang (mutasi). Penghapusan BMD dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada pada Daftar Barang Daerah. Penghapusan tersebut di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan penetapan oleh Pengelola atas nama Kepala Daerah. Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud : • Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan. • Alasan lain sesuai peratuan perundang-undangan.
- 15. Pelaksanaan Penghapusan Khusus Penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusan nya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Kepala Daerah.
- 16. Alasan Penghapusan Khusus Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut. Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis
- 17. SOP Penghapusan SOPsesuai Permendagri No. 17 tahun 2007 Lihat Lampiran Excel
- 18. TERIMA KASIH BADANPENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo Telepon (031)8670360 Faksimil (031)8670911 e-mail : jatim@bpkp.go.id