SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Tips sederhana & singkat
memahami peraturan perUUanby Barkah
Asas
huku
m
PerUUan
(UU
12/2011)
KUH
Perdata
DASAR/RUJUKAN MEMAHAMI
PERUNDANG-UNDANGAN
by Barkah
Lex superiori
derogat lege
priori
• Peraturan yang LEBIH TINGGI
mengesampingkan peraturan
yang lebih rendah
Lex specialis
derogate lege
• Peraturan yang LEBIH
KHUSUS mengesampingkan
peraturan yang bersifat lebih
umum
Lex posteriori
derogat lege
priori
• generaliPeraturan yang LEBIH
BARU mengesampingkan
peraturan yang sebelumnya
ASAS HUKUM/ADAGIUM
by Barkah
ASAS HUKUM/ADAGIUM
INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS
• Jika teks atau redaksi UU TELAH TERANG
BENDERANG dan JELAS, maka
tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena
penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali
berarti penghancuran – interpretation est perversio.
ABSOLUTE SENTIENFIA EXPOSITORE NON
INDIGET
• Sebuah DALIL yang SEDERHANA TIDAK
MEMBUTUHKAN penjelasan lebih lanjut - Simple
Proposition Needs No Expositor.
by Barkah
PerUUan (UU 12/2011)
UU 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan perUUan
sebagai pengganti UU 10/2004.
Dalam UU 12/2011, Tap MPR kembali menjadi sumber
hukum formal dan material. Tap MPR kembali menjadi
salah satu rujukan selain UUD 1945.
Sistem hierarkis, peraturan perUUan yang berada
lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan yang
berada di atasnya.
UU ini sangat direkomendasikan untuk dirujuk,
khususnya pasal 7, pasal 8, pasal 81 – 87 dan pasal 100.
by Barkah
PerUUan (UU 12/2011)
UUD
1945
Tap MPR
UU/Perpu
Peraturan
Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota
by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga
1320
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan
empat syarat:
• Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
• Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
• Suatu hal tertentu;
• Suatu sebab yang halal.
by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga
1338
• Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.
• Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali
selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau
karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik.
by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga
1339
• Suatu perjanjian tidak hanya mengikat
untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan
di dalamnya, tetapi juga untuk segala
sesuatu yang menurut sifat perjanjian,
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan
atau undang-undang.
by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga
Tentang penafsiran suatu perjanjian
1342
• Jika kata-kata suatu perjanjian JELAS,
tidak diperkenankan menyimpang
daripadanya dengan jalan penafsiran.
by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga
Tentang penafsiran suatu perjanjian
1343
• Jika kata-kata suatu perjanjian dapat
diberi berbagai tafsiran, maka lebih baik
diselidiki maksud kedua belah pihak
yang membuat perjanjian itu, daripada
dipegang teguh arti kata menurut huruf.
by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga
Tentang penafsiran suatu perjanjian
1349
• Jika ada keragu-raguan, suatu perjanjian harus
ditafsirkan atas kerugian orang yang minta
diadakan perjanjian DAN atas keuntungan
orang yang mengikatkan dirinya dalam
perjanjian itu. (KUHPerd. 1273, 1473, 1509, 1865,
1879.)
by Barkah
Tips memahami perUUan
PASTIKAN membaca:
• Konsideran “Menimbang”, PP, Kepmen dan Permen,
sebagai “pelaksana” dari UU 13/2003.
• Konsideran “Mengingat”,
• Konsideran “Memutuskan”,
• Konsideran “Menetapkan”,
• “Ketentuan Umum”, atau definisi.
• “Ketentuan Peralihan”, menyatakan perUUan mana yang
masih berlaku.
• “Ketentuan Penutup”, perUUan mana yang tidak berlaku
lagi sejak ditetapkan dan/atau diundangkannya UU,
Peraturan Pemerintah, Kepmen, dan/atau Permen.
• “PENJELASAN pasal-pasal”. by Barkah
Tips memahami perUUan
APABILA terjadi ANTINOMI hukum?
Diselesaikan dengan secara berurutan sebagaimana
di bawah.
by Barkah
by Barkah

More Related Content

What's hot

PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptxPENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptxBidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
 
Kak rdtr kab.donggala
Kak rdtr kab.donggalaKak rdtr kab.donggala
Kak rdtr kab.donggalaDanang Abrori
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungAhmad Abdul Haq
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21BappedaLampungUtara
 
Kebijakan Publik (An Introduction of The Public Policy Concept)
Kebijakan Publik (An Introduction of The Public Policy Concept)Kebijakan Publik (An Introduction of The Public Policy Concept)
Kebijakan Publik (An Introduction of The Public Policy Concept)Raja Matridi Aeksalo
 
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan TanahPeraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan TanahPenataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRIPAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRIKukuh Setiawan
 
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahMassaputro Delly TP
 
URGENSI NERACA SUMBER DAYA ALAM
URGENSI NERACA SUMBER DAYA ALAMURGENSI NERACA SUMBER DAYA ALAM
URGENSI NERACA SUMBER DAYA ALAMDGT
 
Modul 2 perencanaan, persiapan dan pelaporan ptsl
Modul 2 perencanaan, persiapan dan pelaporan ptslModul 2 perencanaan, persiapan dan pelaporan ptsl
Modul 2 perencanaan, persiapan dan pelaporan ptslGis Uniska
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
 
S1 teoper-6-perencanaan rasional-ok
S1 teoper-6-perencanaan rasional-okS1 teoper-6-perencanaan rasional-ok
S1 teoper-6-perencanaan rasional-okAry Ajo
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanahushfia
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...CIFOR-ICRAF
 

What's hot (20)

PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptxPENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
 
Kak rdtr kab.donggala
Kak rdtr kab.donggalaKak rdtr kab.donggala
Kak rdtr kab.donggala
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
 
Kelembagaan ATR/BPN
Kelembagaan ATR/BPNKelembagaan ATR/BPN
Kelembagaan ATR/BPN
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
 
Kebijakan Publik (An Introduction of The Public Policy Concept)
Kebijakan Publik (An Introduction of The Public Policy Concept)Kebijakan Publik (An Introduction of The Public Policy Concept)
Kebijakan Publik (An Introduction of The Public Policy Concept)
 
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan TanahPeraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Kementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptx
Kementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptxKementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptx
Kementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptx
 
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRIPAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
 
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
URGENSI NERACA SUMBER DAYA ALAM
URGENSI NERACA SUMBER DAYA ALAMURGENSI NERACA SUMBER DAYA ALAM
URGENSI NERACA SUMBER DAYA ALAM
 
Modul 2 perencanaan, persiapan dan pelaporan ptsl
Modul 2 perencanaan, persiapan dan pelaporan ptslModul 2 perencanaan, persiapan dan pelaporan ptsl
Modul 2 perencanaan, persiapan dan pelaporan ptsl
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
S1 teoper-6-perencanaan rasional-ok
S1 teoper-6-perencanaan rasional-okS1 teoper-6-perencanaan rasional-ok
S1 teoper-6-perencanaan rasional-ok
 
LAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARALAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARA
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanah
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
 

Tips singkat & sederhana memahami peraturan perUUan

  • 1. Tips sederhana & singkat memahami peraturan perUUanby Barkah
  • 3. Lex superiori derogat lege priori • Peraturan yang LEBIH TINGGI mengesampingkan peraturan yang lebih rendah Lex specialis derogate lege • Peraturan yang LEBIH KHUSUS mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum Lex posteriori derogat lege priori • generaliPeraturan yang LEBIH BARU mengesampingkan peraturan yang sebelumnya ASAS HUKUM/ADAGIUM by Barkah
  • 4. ASAS HUKUM/ADAGIUM INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS • Jika teks atau redaksi UU TELAH TERANG BENDERANG dan JELAS, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran – interpretation est perversio. ABSOLUTE SENTIENFIA EXPOSITORE NON INDIGET • Sebuah DALIL yang SEDERHANA TIDAK MEMBUTUHKAN penjelasan lebih lanjut - Simple Proposition Needs No Expositor. by Barkah
  • 5. PerUUan (UU 12/2011) UU 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan perUUan sebagai pengganti UU 10/2004. Dalam UU 12/2011, Tap MPR kembali menjadi sumber hukum formal dan material. Tap MPR kembali menjadi salah satu rujukan selain UUD 1945. Sistem hierarkis, peraturan perUUan yang berada lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan yang berada di atasnya. UU ini sangat direkomendasikan untuk dirujuk, khususnya pasal 7, pasal 8, pasal 81 – 87 dan pasal 100. by Barkah
  • 6. PerUUan (UU 12/2011) UUD 1945 Tap MPR UU/Perpu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota by Barkah
  • 7. KUH Perdata Buku Ketiga 1320 Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: • Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; • Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; • Suatu hal tertentu; • Suatu sebab yang halal. by Barkah
  • 8. KUH Perdata Buku Ketiga 1338 • Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. • Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. by Barkah
  • 9. KUH Perdata Buku Ketiga 1339 • Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. by Barkah
  • 10. KUH Perdata Buku Ketiga Tentang penafsiran suatu perjanjian 1342 • Jika kata-kata suatu perjanjian JELAS, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. by Barkah
  • 11. KUH Perdata Buku Ketiga Tentang penafsiran suatu perjanjian 1343 • Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberi berbagai tafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf. by Barkah
  • 12. KUH Perdata Buku Ketiga Tentang penafsiran suatu perjanjian 1349 • Jika ada keragu-raguan, suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang minta diadakan perjanjian DAN atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. (KUHPerd. 1273, 1473, 1509, 1865, 1879.) by Barkah
  • 13. Tips memahami perUUan PASTIKAN membaca: • Konsideran “Menimbang”, PP, Kepmen dan Permen, sebagai “pelaksana” dari UU 13/2003. • Konsideran “Mengingat”, • Konsideran “Memutuskan”, • Konsideran “Menetapkan”, • “Ketentuan Umum”, atau definisi. • “Ketentuan Peralihan”, menyatakan perUUan mana yang masih berlaku. • “Ketentuan Penutup”, perUUan mana yang tidak berlaku lagi sejak ditetapkan dan/atau diundangkannya UU, Peraturan Pemerintah, Kepmen, dan/atau Permen. • “PENJELASAN pasal-pasal”. by Barkah
  • 14. Tips memahami perUUan APABILA terjadi ANTINOMI hukum? Diselesaikan dengan secara berurutan sebagaimana di bawah. by Barkah

Editor's Notes

  1. ----- Meeting Notes (12/15/12 01:54) ----- Atas KERUGIAN orang yang minta diadakan perjanjian = pengusaha Atas KEUNTUNGAN orang yang mengikatkan dirinyan dalam perjanjian = pekerja