1. SOSIALISASI UUF DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM FORUM FINANCE
Oleh :
AKBP. DR. YURIZAL, SH., MH.
(PENULIS BUKU ASPEK PIDANA DALAM UNDANG-
UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA)
SEMINAR FIDUSIA
HUKUM & HAK ASASI MANUSIA
2. RIWAYAT HIDUP SINGKAT
I. NAMA : DR. YURIZAL, SH., MH. TEMPAT/TGL LAHIR : JAKARTA/24-07-1972
PANGKAT/NRP : AKBP./72070515 SUKU BANGSA : INDONESIA
KANTOR : LEMDIKPOL AGAMA : ISLAM
HP : 081216931994
II. PENDIDIKAN :
1. POLRI : 2. SUS/JUR/DIK LN : 3. UMUM :
AKABRI KEPOLISIAN 1994 1. PA PRC SABHARA 1994 1. SD 1985
2. PA DAS SERSE 1995 2. SMP 1988
3. PA LAN INTEL 1997 3. SMA 1991
4. KURSUS TP PERBANKAN, 4. S1 1999
MONEY LOUNDRY & OJK 2013 5. S2 2003 (UNAIR)
6. S3 2013 (UB)
III. TMT KEPANGAKATAN :
•LETDA : 28-07-1994
•LETTU : 01-10-1997
•AKP : 01-01-2001
•KOMPOL : 01-07-2006
•AKBP : 01-07-2011
2
IV. KEAHIAN:
• Penulis Buku :
1. Aspek Pidana Dalam UU No. 42
Tahun 1999 TTG Jamian Fidusia
2. Reformulasi Kewenangan Polri
Dan PPNS Dalam Penyidikan TP
Lingkungan Hidup
•-Narasumber Seminar
Nasional
3. FILOSOFI LAHIRNYA
UU JAMINAN FIDUSIA
Kebutuhan dana yang cukup bagi pelaku
bisnis/dunia usaha
Belum diimbangi ketentuan/aturan hukum yang
jelas dan lengkap di bidang hukum jaminan
Dampak: kurang memberikan jaminan kepastian
hukum
PENDAHULUAN
4. UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA
KREDITUR DEBITUR
OBJEK
JAMINAN
FIDUSIA
AKTA JAMINAN
FIDUSIA (akta
notaris)
DIDAFTARKAN
KEMENTRIAN
HUKUM & HAM
SERTIFIKAT
FIDUSIA
DI LINDUNGI
UUF
PENGUASAAN
OLEH DEBITOR
CONSTITUTUM
POSSESSORIUM
5. RUMUSAN MASALAH
a.Siapa sesungguhnya pemilik benda
jaminan yang ada di debitur?
b.Apa dasar tuntutan pidana yang
diajukan terhadap debitur dalam
hal mengasingkan benda jaminan
dan mekanisme penyidikan?
c.Bagaimana Prosedur Pengamanan
eksekusi Jaminan Fidusia ?
6. • KUHP
• Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP
• Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13
• Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang
Fidusia
• Perkap No. 8 Tahun 2011
• Sistim Peradilan Pidana
DASAR HUKUM
BERDASARKAN JUKLAP KAPOLRI NO. PO. : JUKLAP/156/II/1993 DI
SATUAN FUNGSI LALU LINTAS UNTUK PEMBLOKIRAN STNK &
BPKB BAGI OBJEK FIDUSIAYANG DIDAFTARKAN JADI JELAS.
8. CIRI-CIRI JAMINAN FIDUSIA
merupakan perjanjian accessoir (tambahan;ikutan) –
lahir dan berakhirnya tergantung perjanjian pokoknya.
Sebagai jaminan pelunasan utang
Debitor sebagai pemilik & tetap menguasai benda
jaminan
Droit de preference
Parate eksekusi
Obyek: benda bergerak & tidak bergerak
9. Dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA” dalam sertifikat jaminan fidusia
Mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
Penerima fidusia berhak menjual benda yang menjadi obyek
jaminan atas kekuasaannya sendiri, apabila debitor cidera janji
PARATE EKSEKUSI
Pasal 15
10. Larangan Fidusia Ulang
Pasal 17
Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang
terhadap benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia yang sudah terdaftar
Prinsip OPENBARE (PUBLISITAS)
Pasal 18
Segala keterangan yang menjadi obyek
jaminan fidusia yang ada pada kantor
pendaftaran fidusia terbuka untuk umum
11. Asas “Droit de Suit”
Pasal 20
Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan
siapapun benda tersebut berada
kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi
obyek jaminan fidusia
12. 1.Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan
terhadap kreditor lainnya
2.Hak ini adalah hak penerima fidusia untuk
mengambil pelunasan piutangnya atas hasil
eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia
3.Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak
hapus karena adanya kepailitan dan atau
likuidasi pemberi fidusia.
Hak mendahulu (hak preference)
Pasal 27
13. Apabila atas benda yang sama
menjadi obyek jaminan fidusia yang
lebih dari 1(satu) perjanjian
jaminan fidusia maka hak yang
didahulukan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 27, diberikan kepada
pihak yang lebih dahulu
mendaftarkannya pada kantor
pendaftaran fidusia
Pasal 28
ASAS PRIORITAS
14. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi
Jaminan Fidusia.
Penjelasan Pasal 30
Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi
dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila
perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.
Pasal 30
KALAU TIDAK MAU ?
15. Peringatan
tertulis tiga kali
berturut-turut,
masa berlaku 60
hari kalender.
Sebelum habis
masa berlaku
terpenuhi
ketentuan
Permenkeu,
sanksi dicabut
Menteri
Keuangan
Pembekuan Keg.
Usaha jika sanksi
peringatan
berakhir
ketentuan
Permenkeu belum
dipenuhi dg masa
berlaku 30 hari
kalender. Sebelum
masa berlaku
habis ketentuan
Permenkeu
terpenuhi sanksi
dicabut Menteri
Keuangan
Pencabutan izin
usaha, jika sampai
berakhirnya
pembekuan usaha
ketentuan
Permenkeu belum
dipenuhi oleh
perusahaan
pembiayaan.
Peraturan Menteri Keuangan RI
(Permenkeu) No. 130/ PMK.010/2012
16.
17.
18. • SANKSI PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 35 DAN
PASAL 36 UU No. 42 TAHUN 1999.
Pasal 35 : setiap orang yang dengan sengaja, memalsukan, mengubah,
menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara
menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan
perjanjian fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling sedikit Rp. 10 Juta (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
100 juta (seratus juta rupiah).
Pasal 36 : Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
ayat (2) tanpa persetujuan tertulis dahulu penerima fidusia dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50 juta.
• POTENSI TINDAK PIDANA LAIN DAPAT TIMBUL :
Penerima fidusia : 368, 335, 351/352 KUHP
Pemberi fidusia : Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999- 351, 170, 372 KUHP,
dll.
TINDAK PIDANA FIDUSIA
19. PROSEDUR PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
SYARAT PAM JAM OBJEK
FIDUSIA
a. Ada prmntaan pemohon/penerima jam
fidusia/kuasa hukum
b. Miliki akta jam fidusia
c. Jam fidusia terdaftar di Kementrian Hukum dan
HAM
d. Memiliki sertifikat jam fidusia
e. Jam fidusia berada di wil Negara Indonesia
f. Surat peringatan kpd Debitor utk penuhi
kewajibannya(2 kali).
g. Surat tugas pelaksana eksekusi
Prmhnan
diajukan
KAPOLDA KAPOLRES
ATAU
20. PUTUSAN PRA PERADILAN EKSEKUSI JAMINAN
FIDUSIA
Kasus:
Tahun 2012 Polresta Pekalongan mengeksekusi 1 unit mobil SUZUKU SPLASH
dengan NOPOL G 9264 GA yang dibeli lewat lembaga pembiayaan PT. OTO
MULTI ARTHA cabang kota Tegal.
Pemilik mobil tidak terima atas eksekusi oleh kepolisian Polresta Pekalongan
dan melakukan Pra Peradilan ke PN. Pekalongan.
Dari sidang Pra Peradilan terbit Putusan No. 01 /
Pid.Pra 2012/PN.Pkl.
1. Menolak Gugatan Penggugat / Permohonan Pemohon untuk
seluruhnya dalam hal ini adalah pemilik mobil SUZUKI SPLASH.
2. Menghukum penggugat/Pemohon untuk membayar biaya
perkara
23. 23
LP/TGL PELAPOR TERLAPOR MO
LP/K/00271/I/SPKT
6 JANUARI 2011
BANK DEBITUR PROSES PRALHN OBJEK SBLM
TRBITNYA SRTFKT JAM FIDUSIA
LP/K/0709/VI/2011/
SPKT 14 JUNI 2011
BANK DEBITUR PROSES PRALHN OBJEK SBLM
TRBITNYA SRTFKT JAM FIDUSIA
LP/K/0892/IX/2011/J
ATIM/WILTABES
68 SEPT 2009
BANK DEBITUR PROSES PRALHN OBJEK SBLM
TRBITNYA SRTFKT JAM FIDUSIA
LP/K/0266/VI/2011/
SPKT 4 MARET
2011
BANK DEBITUR OBJEK SDH TERBIT SERTIFIKAT
JAMINAN FIDUSIA
(BELUM TAHAP 2), (BAP DITERIMA
JPU)
LP/K/0603/V/2011/S
PKT 22 MEI 2011
BANK DEBITUR PROSES PRALHN OBJEKI 2011
SBLM TRBITNYA SRTFKT JAM
FIDUSIA
LP/35/I/2011/JATIM,
TGL 27 JANUARI
2011
DEBITUR BANK PELAPOR MENANDATANGANI AKAD
KREDIT PADA BLN AGTS 2010, PELAPOR
MMBYR PD BANK Rp. 93.500.000 TETAPI
BANK BLM BRSEDIA MNYRHKN
JAMINAN PELAPOR. BHKN BLN SPT 2010
PELAPOR DMNTA MMBYR LG, PELAPOR
MRSA DIRUGIKAN (JAM SRTFKT TANAH
& BNGUNAN).
LP/69/II/2011/Jatim
18 Feb 2011
PT. A.S.F. DEBITUR OBJEK SUDAH TERBIT SERTIFIKAT
JAMINAN FIDUSIA (BAP P21 &
SUDAH PUTUSAN SIDANG).
DATA KASUS
24. SARAN
1. Kreditur/Lembaga Pembiayaan/Bank wajib
memenuhi semua ketentuan pasal dan prosedur
yang diatur dalam UU Fidusia
2. Antara kreditur dan debitur harus sama-sama
mempunyai iktikad baik
3. Setiap permasalahan hukum yang timbul
(pidana)dari jaminan fidusia, pihak kreditur dapat
meminta bantuan kepada pihak yang berwenang
(Pasal 30 UU Fidusia), (POLRI).
4. Permasalahan yang ada pada debitur segera di
inventarisir untuk koordinasi/permohonan
eksekusi kepada Polri (Kapolda atau Kapolres)
diwilayah hukumnya (Perkap Kapolri No. 8 /2011).
25. PENUTUP
A. UNTUK KEPEMILIKAN BENDA JAMINAN YG ADA DI DEBITOR ADALAH
MILIK DEBITOR PEMBERI FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN AGUNAN DLM
PELUNASAN UTANG ( PASAL 1 AYAT 2 dan ayat 5.UU NO. 42 TH. 1999).
B. DASAR TUNTUTAN PIDANA YG DIAJUKAN TRHDP DEBITOR SESUAI
PASAL 36 UU No. 42 TH 1999. DENGAN KETENTUAN PERJANJIAN
JAMINAN FIDUSIA ITU WAJIB DIDAFTARKAN SESUAI PROSEDUR UUF,
SEHINGGA DAPAT DIPROSES SESUAI MEKANISME PENYIDIKAN.
C. AGAR PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA FIDUSIA TRHDP
DEBITOR YG MERUGIKAN KREDITOR PENEGAKAN HUKUMNYA
DIKOORDINASIKAN DG APARAT YG BERWENANG SESUAI PERKAP No.
8 TH 2011.
REFERENSI / WAWASAN
26.
27. Aspek Pidana dalam
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia
Penulis
DR. YURIZAL, SH., MH.
Layout & Cover
Sang Fee
Cetakan Pertama, Juli 2011
Cetakan Kedua, November 2011
Cetakan Ketiga, Januari 2012
Cetakan Keempat, Maret 2012
Cetakan Kelima, Juli 2012
Cetakan Keenam, dengan revisi, Januari 2013
Cetakan Ketujuh, dengan revisi, Oktober 2013
Cetakan Kedelapan, dengan revisi, Mei 2014
Diterbitkan oleh
Bayumedia Publishing
Anggota IKAPI Jatim
Jalan Bukit Barisan No. 23, Malang
Telp/Facs : (0341) 568323
E-Mail : bayumedia@yahoo.com
DR. YURIZAL, SH., MH. No. HP. 0816505321;
08883021994
E-mail: yurizal_yuri@yahoo.com
ISBN: 978-602-9136-68-5
