Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan peran praperadilan menurut KUHAP. Praperadilan merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mengawasi aparat penegak hukum. Praperadilan hanya memiliki wewenang terbatas seperti menilai sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan/penuntutan serta memberikan ganti rugi bagi kor

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan
pemeriksaan tindak pidana, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada
penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa
penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Seorang aparat sebagai penegak
hukum dalam melaksanakan kewajibannya tidak terlepas dari kemungkinan untuk
berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga
perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk pemeriksaan demi terciptanya
ketertiban dan keadilan masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka,
keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk
menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar aparatur negara menjalankan
tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka KUHAP mengatur
sebuah lembaga yang dinamakan praperadilan.1
Pra Peradilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP bersamaan
dengan inovasi-inovasi yang lain seperti limitasi atas proses penangkapan atau
penahanan, membuat KUHAP disebut juga sebagai karya agung (master-piece) (Al.
Wisnubroto dan G. Widiartna, 2005: 7). Hal di atas dipertegas oleh Luhut M.P.
Pangaribuan (2006: 21), dalam penerapan upaya-upaya paksa (dwang midelen),
sebagaimana dimungkinkan dalam proses peradilan pidana seperti penangkapan dan
penahanan, tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, maka diperkenankanlah
lembaga baru untuk melakukan pengawasan, yaitu lembaga pra peradilan.
Munculnya lembaga praperadilan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terinspirasi oleh
1 Ervan Saropie, Lembaga Hakim Literatur, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2009.

2. prinsip-prinsip dalam habeas corpus dari sistem Anglo Saxon yang memberikan hak
sekaligus jaminan fundamental kepada seorang tersangka untuk melakukan tuntutan
atau gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya agar
membuktikan bahwa penahanan itu benar-benar sah dan tidak melanggar hak asasi
manusia.2 Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri,
tetapi hanya merupakan pembagian wewenang dan fungsi yang baru dilimpahkan
KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.3
Berdasarkan pemaparan diatas, praperadilan merupakan suatu hal yang
menarik untuk dibahas. Maka dari itu, penulis akan membahas mengenai seputar
praperadilan secara menyeluruh dan rinci didalam makalah ini sesuai dengan
literatur-literatur yang ada dan juga dalam sudut pandang KUHAP.
B. TUJUAN PENULISAN
Berdasarkan pemaparan diatas, maka tujuan dari penulisan makalah ini ialah
sabagai berikut.
1. Untuk mengetahui pengertian praperadilan menurut KUHAP
2. Untuk mengetahui acara Praperadilan menurut KUHAP
3. Untuk mengetahui kewenangan Praperadilan menurut KUHAP
4. Untuk mengetahui pihak-pihak yang dapat mengajukan Praperadilan menurut
KUHAP
5. Untuk mengetahui fungsi Praperadilan menurut KUHAP
6. Untuk mengetahui ruang lingkup Praperadilan menurut KUHAP
C. KEGUNAAN PENULISAN
Adapun kegunaan dari penulisan makalah ini ialah sebagai berikut.
2 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta,1988.
3 M. Yahya Harahap,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang
pengadilan,Banding,Kasasi,dan Peninjauan Kembali),(Jakarta:Sinar Grafika,2003),hlm.1.

3. 1. Sebagai informasi mengenai pengertian praperadilan bagi masyarakat.
2. Sebagai informasi mengenai acara Praperadilan bagi masyarakat.
3. Sebagai informasi mengenai kewenangan Praperadilan bagi masyarakat.
4. Sebagai informasi mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan
Praperadilan bagi masyarakat.
5. Sebagai informasi mengenai fungsi Praperadilan bagi masyarakat.
6. Sebagai informasi mengenai ruang lingkup Praperadilan bagi masyarakat.
BAB II

4. RUMUSAN MASALAH
A. RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang dimaksud dengan Praperadilan menurut KUHAP?
2. Bagaimana acara Praperadilan menurut KUHAP?
3. Bagaimana kedudukan Praperadilan menurut KUHAP?
4. Siapa sajakah pihak-pihak yang dapat mengajukan Praperadilan menurut
KUHAP?
5. Bagaimana fungsi Praperadilan menurut KUHAP?
6. Bagaimana ruang lingkup Praperadilan menurut KUHAP?
BAB III

5. PEMBAHASAN
A. ISTILAH DAN PENGERTIAN PRAPERADILAN MENURUT KUHAP
Pra artinya sebelum, atau mendahulii, berarti “praperadilan” sama dengan
sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Di Eropa dikenal lembaga semacam itu,
tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi,
fungsi hakim komisaris (Rechter commissaris) di negeri Belanda dan Judge d’
Instruction di Prancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain
menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan
pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.
Misalnya penuntut umum di Belanda dapat minta pendapat hakim mengenai
suatu kasus, apakah misalnya kasus itu pantas dikesampingkan dengan transaksi
(misalnya perkata tidak diteruskan ke persidangan dengan mengganti kerugian)
ataukah tidak. Meskipun ada kemiripannya dengan hakim komisaris itu, namun
wewenang praperadilan terbatas. Wewenang untuk memutuskan apakah penangkapan
atau penahanan sah ataukah tidak. Apakah penghentian penyidikan atau penuntutan
sah ataukah tidak. Tidak disebut apakah penyitaan sah ataukah tidak.
Menurut Oemar Seno Adji, lembaga rechter commissris ( hakim yang
memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim,
yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan
untuk menangani upaya paksa (dwang mid-delen)¸penahanan, penyitaan,
penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat.4 Menurut KUHAP
Indonesia, praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu. Hakim komisaris
selain misalnya berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahan
seperti praperadilan, juga sah atau tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh
jaksa.
Selain itu, kalau hakim komisaris di negri Belanda melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas jaksa, kemudian jaksa melakukan hal yang sama terhadap
4 Oemar Seno Adji, Hukum, Hukum Pidana. Jakarta:Erlangga,1980,hlm. 88.

6. pelaksanaan tugas polisi maka praperadilan di Indonesia melakukan pengawasan
terhadap kedua instansi tersebut. Begitu pula Judge d’Instruction di Prancis,
mempunyai wewenang yang luas dalam pemeriksaan pendahuluan. Ia dapat membuat
berita acara, penggeledahan rumah dan tempat-tempat tertentu. Setelah pemeriksaan
pendahuluan yang dilakukan rampung, ia menentukan apakah suatu perkata cukup
alas an untuk dilimpahkan ke pengadilan ataukah tidak. Kalau cukup alas an, ia akan
mengirimkan perkara tersebut dengan surat pengiriman yang disebut ordonance de
Renvoi, sebaliknya jika tidak cukup alas an, ia akan membebaskan tersangka dengan
ordonance de non lieu.
Namun demikian, menurut Siahaan, tidak semua perkata harus melalui Judge
d’ Instruction. Hanya perkara-perkara besar dan yang sulit pembuktiannya yang
ditangani olehnya. Selebihnya yang tidak begitu sulit pembuktiannya pemeriksaan
pendahuluannya dilakukan sendiri oleh polisi di bawah perintah dan petunjuk-
petunjuk jaksa5.
Menurut KUHAP, tidak ada ketentuan di mana hakim praperadilan
melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya. Hakim pra-peradilan tidak
melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya
yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu
perkara cukup alas an ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang
pengadilan.
Penentuan diteruskan ataukah tidak suatu perkara tergantung kepada jaksa
penuntut umum. Seperti telah disebut di muka dominus litis adalah jaksa. Bahkan
tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai sah tidaknya suatu
penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik. Padahal kedua
hal itu sangat penting dan merupakan salahsatu asas dasar hak asasi manusia.
Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah
5 Lintong Oloan Siahaan. Jalannya Peradilan Prancis LEbih Cepat dari Peradilan Kita. Jakarta:Ghalia
Indonesia.1981,hlm. 92-94.

7. tempat kediaman orang. Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan
pelanggaran serius terhadap hak milik orang.
Hakim komisaris di negeri Belanda dapat selalu minta agar terdakwa
dihadapkan kepadanya walaupun terdakwa diluar kehendaknya. Ia dapat meminta
terdakwa dibawa kepadanya. Jika perlu untuk kepentingan pemeriksaan yang
mendesak meminta dalam waktu satu kali dua puluh empat jam dapat juga memeriksa
saksi-saksi dan ahli-ahli. Oleh karena itu, menurut Van Bemmelen hakim komisaris
itu memerlukan pengetahuan yang luas disamping pengetahuan yuridisnya seperti
bagaimana memeriksa saksi dan terdakwa. Diperlukan pengetahuan psikologis untuk
semua itu.
Tugas praperadilan diIndonesia terbatas. Dalam pasal 78 yang berhubungan
dengan pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan
negeri memeriksa dan memutus tentang berikut.
a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, adalah praperadilan.
Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh pengadilan
negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
Dalam pasal 79,80,81 diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal
pokok sebagai berikut.
a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau
penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada
ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya
b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan,
atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak

8. ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan
menyebutkan alasannya
c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitas akibat tidak sah nya penagkapan atau
penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan
diaajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua
pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
Dalam penjelasan undang-undang, hanya pasal 80 yang diberi komentar, yaitu
bahwa pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran
melalui sarana pengawasan secara horizontal. Sebenarnya pasal 80 kuhap itu kurang
tepat dalam perumusannya, karena yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan
sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan ialah penyidik, atau
penuntut umum atau pihak ketiga. Menurut pendapat penulis, sesuai pula dengan jiwa
penjelasan pasal tersebut maka penyidik dapat mengajukan permintaan pemeriksaan
dalam hal sah atau tidaknya suatu penuntutan, dan sebaliknya penuntut umum dapat
mengajukan permintaan pemeriksaan dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian
penyidikan. Jadi penuntut umum tidak secara langsung memerintahkan kepada
penyidik untuk meneruskan suatu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh
penyidik. Daalam hal ini ketentuan menyatakan bahwa pada setiap penyidikan yang
dilakukan oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum tidak mempunyai arti
banyak.
Bagaimana hakim praperadilan itu diangkat dan untuk berapa lama
pengangkatan itu tidak dijelaskan dalam undang-undang. Pasal 78 kuhap hanya
menyatakan bahwa praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh
ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Di negeri Belanda hakim
komisaris diangkat untuk masa jabatan dua tahun. atas prmohonan mereka, mereka
segera dapat diangkat kembali. Diitentukan juga bahwa mereka harus berpengalaman
dalam perkara pidana, misalnya pernah bekerja dibagian pidana dipengadilan itu.
Hakim komisaris itu diadakan untuk menjamin objektifitas sehingga mereka dilarang

9. mengambil bagian dalam pemeriksaan akhir (pasal 268 Ned.Sv.) dalam kuhap tidak
ada larangan semacam itu bagi seorang hakim praperadilan.
B. ACARA PRAPERADILAN MENURUT KUHAP
Acara praperadilan untuk ketiga hal, yaitu pemerikaan sah atau tidaknya suatu
penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu
penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang
penggantian ganti kerugian dan/atau rehabilitas akibat tidak sahnya penangkapan atau
penahanan atau akibatnya atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81
KUHAP) ditentukan beberapa hal berikut.
1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk
menetapkan hari sidang.
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau
penanhanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan,
permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya
penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau
penuntutan dan ada bentda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian,
hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari
pejabat yang berwenang.
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh
hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri,
sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperailan belum
selesai maka permintaan tersebut gugur.
5. Putusan praperadilan pada tingkat poenyidikan tidak menutup kemungkinan
untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan
oleh penutut umu, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang

10. tersebut dalam butir satu sampai dengan butir lima ini diatur dalam Pasal 82
ayat (1) KUHAP).
6. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut
dimuka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2)
KUHAP).
7. Selain daripada yang tersebut dalam butir enam, putusan hakim itu memuat
pula:
a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau
penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada
tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan
atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau pentuntutan terhadap tersangka
wajib dilanjutkan.
c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan
tidak sah maka dalam putusan dicantumlan jumlah besarnya ganti
kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu
penghentian, penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya
tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada dan tidak
termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda
tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda
itu disita.
C. KEWENANGAN PRAPERADILAN MENURUT KUHAP
Pasal 78 ayat (1) KUHAP menetapkan Praperadilan sebagai pelaksana
wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidak
sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian

11. penuntutan serta tentang ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam hal hakim praperadilan
memutuskan penangkapan atau penahanan Penyidik adalah tidak sah, maka
Praperadilan berwenang untuk:
1. Memerintahkan pembebasan tersangka (Pasal 82 ayat (3) sub a) dan menentukan
jumlah besarnya ganti rugi dan rehabilitasi;
2. Menetapkan rehabilitasi saja apabila tersangka tidak ditahan;
3. Menetapkan penyidikan dan penuntutan (yang dihentikan) dilanjutkan;
4. Supaya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, dikembalikan
kepada tersangka atau kepada orang dari siapa benda itu disita.
Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa
kedudukan Praperadilan adalah sebagai suatu pengadilan umum dengan wewenang
khusus yang terbatas, yakni mempunyai acara sendiri yang agak berbeda dengan
proses pidana biasa. Perbedaan yang terlihat adalah, berbeda dengan proses pidana
umum dan khusus, proses Praperadilan tidak mengenal penuntut umum. Kedudukan
lembaga Praperadilan dalam hubungan ini dapat disamakan dengan kedudukan hakim
Pengadilan Ekonomi yang juga ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, juga mempunyai
wewenang khusus dan terbatas yakni mengadili perkara tindak pidana ekonomi
semata-mata, dan mempunyai acara yang agak menyimpang dari hukum acara pidana
umum (KUHAP). Pemeriksaan dan pengadilan tindak pidana ekonomi diatur dalam
undang-undang tersendiri, hal ini juga dapat dilakukan dengan lembaga Praperadilan,
tetapi pembuat Undang-undang telah mengaturnya dalam KUHAP. Tetapi meskipun
demikian hakekatnya, kedua lembaga tersebut tetap sama saja, memeriksa dan
memutus perkara tindakan melawan hukum yang khusus.
Selanjutnya dapat dikatakan, bahwa dalam hal-hal perkara-perkara tindakan-
tindakan pidana ekonomi, korupsi dan subversi, lembaga Praperadilan tidak berlaku.
Dapat juga dicatat, bahwa putusan Praperadilan adalah final, tidak dapat dibanding

12. (atau dikasasikan) kecuali dalam hal putusan yang menetapkan penghentian
penyidikan dan pengusutan adalah tidak sah. Baik Pasal ini maupun Pasal lain di
KUHAP tidak menjelaskan apakah pemeriksaan ditingkat banding ini juga harus
mematuhi proses yang singkat seperti proses Praperadilan, dan tidak jelas pula
bagaimana harus dilakukan terhadap tersangka yang sudah dibebaskan oleh penyidik
atau penuntut umum; dibiarkan bebas atau harus atau bisa ditahan kembali.
Kedudukan hakim Praperadilan dalam KUHAP pada hakekatnya adalah sama dengan
kedudukan hakim dalam mengadili perkara pidana biasa, dalam arti kedua-duanya
harus tunduk dan menerapkan ketentuan-ketentuan KUHAP dalam memeriksa dan
memutus perkara dalam sidang Praperadilan. Karena hakim Praperadilan adalah
hakim dalam lingkungan peradilan umum, maka sudah tentu berlaku juga baginya
Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970). Akhirnya kita juga dapat melihat lembaga Praperadilan sebagai suatu upaya
hukum luar biasa (buitengewon rechts middel) bagi tersangka untuk memperoleh
kepastian hukum dan keadilan.
D. PIHAK-PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PRAPERADILAN
MENURUT KUHAP
Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan sangat erat
hubungannya dengan jenis pemeriksaan yang ingin diminta kepada praperadilan itu
sendiri. Dengan demikian maka pihak yang berhak mengajukan permohonan
praperadilan dikelompokkan menurut alasan yang menjadi dasar diajukannya
permintaan pemeriksaan praperadilan dan sekaligus dikaitkan dengan pihak yang
berhak mengajukan permintaan.
a) Tersangka, keluarganya, atau kuasanya Berdasarkan ketentuan Pasal 79
KUHAP, pihak Tersangka, keluarganya, atau kuasanya (orang yang diberi kuasa oleh
tersangka) berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya
suatu penangkapan atau penahanan.

13. b) Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan Pasal 80 KUHAP
memberikan hak kepada penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk
mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan mengenai sah atau tidaknya
penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP bahwa yang
dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Hak untuk
mengajukan pemeriksaan praperadilan kepada penuntut umum dalam hal penghentian
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, pada hakekatnya telah sesuai dengan
prinsip pengawasan yang diinginkan dalam KUHAP. Selain adanya pengawasan
secara vertikal yang dilaksanakan oleh atas dari instansi yang bersangkutan, ada pula
pengawasan secara horisontal, dari sesama aparat penegak hukum. Mengenai pihak
ketiga yang berkepentingan, tidak dijelaskan secara eksplisit oleh KUHAP. Secara
umum, pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana
adalah saksi yang menjadi korban tindak pidana yang bersangkutan sehingga dalam
hal ini maka saksi korbanlah yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan
tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan kepada praperadilan.
c) Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan Penyidik atau pihak ketiga yang
berkepentingan, berdasarkan Pasal 80 KUHAP dapat mengajukan permintaan
pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut
umum. Bila dibandingkan dengan penghentian penyidikan, maka disini terjadi
pengawasan secara timbal balik. Pada penghentian penyidikan, penuntut umum
diberikan hak untuk mengawasi penyidik, sedangkan dalam penghentian penuntutan,
penyidik yang diberi hak untuk mengawasi penuntut umum. Di dalam KUHAP, telah
diatur pengawasn berlapis dengan jalan memberikan hak kepada pihak ketiga yang
berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya
penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Dengan demikian,
jikalau sekiranya penyidik tidak menanggapi penghentian penuntutan yang dilakukan

14. oleh penuntut umum, maka pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan
permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan
oleh penuntut umum kepada praperadilan.
d) Tersangka, ahli warisnya atau kuasanya Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan
bahwa tersangka, ahli warisnya atau kuasanya dapat mengajukan tuntutan ganti
kerugian kepada praperadilan atas alasan:
1) Penangkapan atau penahanan tidak sah;
2) Penggeladahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah;
3) Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yangditerpkan, yang
perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
e) Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan Berdasarkan ketentuan Pasal
95 ayat (2) KUHAP, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat
mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi karena sahnya penghentian
penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.
Jika praperadilan memutuskan bahwa penghentian penuntutan itu sah, maka hal
tersebut menjadi dasar bagi tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk
mengajukan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi kepada praperadilan.
f) Tersangka Pasal 97 ayat (3) KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk
mengajukan rehabilitasi kepada praperadilan atas alasan sebagai berikut:
1) Penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
2) Kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan yang
perkaranya tidak diteruskan ke pengadilan.

15. E. FUNGSI PRAPERADILAN MENURUT KUHAP
Lembaga Praperadilan lahir bersama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sementara peraturan itu sendiri
lahir sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman guna menggantikan produk perundang-
undangan zaman kolonial yakni Herziene Indlansch Reglement (HIR) atau Reglemen
Indonesia yang Diperbaharui (RIB) dengan produk Indonesia merdeka. HIR atau RIB
itu dinilai sudah usang dan tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan
berkembang ditengah masyarakat serta tidak melindungi hak asasi manusia, karena
tidak membatasi masa penahanan tersangka/terdakwa dan setiap kali dapat
diperpanjang untuk tiga puluh hari lamanya serta tidak diberikannya kesempatan
untuk didampingi oleh penasehat hukum pada pemeriksaan pendahuluan oleh
Penyidik sangat dirasakan sebagai tidak menghormati hak-hak Tersangka6
Tujuan utama dari Praperadilan sangat erat dengan dilaksanakannya pengawasan
dalam suatu proses pidana. Proses ini haruslah mendapatkan perhatian dan tempat
yang khusus, karena tanpa suatu pengawasan yang ketat tidak mustahil hak asasi
manusia akan ditindas oleh kekuasaan. Selama hal ini tidak terhindarkan, pihak polisi
yang banyak tersangkut dalam Praperadilan. Harus diakui banyak hal tindakan-
tindakan oknum-oknum polisi membuat masyarakat menjadi prihatin, tindakan yang
memakai upaya paksa dan penyiksaan dalam memperoleh pengakuan dan barang
bukti dari tersangka. KUHAP mengatur wewenang penyidikan diberikan sepenuhnya
kepada Kepolisian, maka pengawasan atas tindakan-tindakan penegak hukum ini
harus diadakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Praperadilan
melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri (Pasal 77 KUHAP). Dipimpin oleh
6 Ratna Nurul Alfiah, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, (Jakarta:CV. Akademika Presindo,1986),
hal.75

16. Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang
panitera. Adapun tugas-tugasnya meliputi:
• Memeriksa sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan (Pasal 79
KUHAP).
• Memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan
(Pasal 80 KUHAP).7
• Memeriksa permohonan ganti-rugi atau rehabilitasi akibat tidak sahnya
penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan
(Pasal 81 KUHAP).
Berdasarkan tugas-tugas tersebut tercermin bahwa Praperadilan mengemban
fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan. Yaitu
pengawasan oleh hakim Praperadilan terhadap Polisi dan terhadap Jaksa. Pengawasan
ini termasuk pengawasan horisontal, merupakan kontrol dari instansi yang sejajar dan
tidak hierarkis dalam jajarannya. Dengan Lembaga Praperadilan maka hukum acara
pidana memiliki fungsi pengawasan baik terhadap perilaku warga masyarakat
maupun terhadap perilaku para penegak hukum yang berperan dalam proses
bekerjanya secara pidana. Oleh karena itu Praperadilan dimaksudkan sebagai
pengawasan horisontal oleh Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan tugas
Penyidik dan Penuntut Umum, terutama menyangkut pelaksanaan upaya paksa.
Hakim dalam Praperadilan bukan berarti fungsionaris peradilan, bukan pula wasit
yang mengadili sengketa hukum. Hakim dalam Praperadilan dipinjam karena
diperlukan suatu fungsionaris netral untuk mengontrol penangkapan dan penahanan
itu. Jelaslah bahwa prosedur Praperadilan mengganti atau mengalihkan tugas
pengawasan terhadap penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan dan
7 39Darwan Prinst(b),S.H., Praperadilan dan Perkembangannya di dalam praktik, cet. 1, (Bandung :
PT. Citra Aditya Bakti, 1993),hal.2

17. penuntutan dari Kepala-kepala Kejaksaan atau Kepala-kepala Kepolisian kepada
Hakim Pengadilan Negeri yang berkedudukan netral.
F. RUANG LINGKUP PRAPERADILAN MENURUT KUHAP
Ruang lingkup kompetensi lembaga Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP
adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu tentang:
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan
b. Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan. Praperadilan berdasarkan Pasal 78 ayat
(1) KUHAP merupakan lembaga yang melaksanakan wewenang pengadilan
negeri seperti yang dijelaskan pada pasal sebelumnya yaitu Pasal 77 KUHAP.
Untuk mengetahui ruang lingkup Praperadilan, dibawah ini merupakan rincian
wewenang yang diberikan undang-undang.

18. BAB IV
KESIMPULAN
Pra artinya sebelum, atau mendahulii, berarti “praperadilan” sama dengan
sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Pasal 77 KUHAP, Pengadilan
negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang ini tentang:
a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan;
b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Tugas praperadilan diIndonesia terbatas. Dalam pasal 78 yang berhubungan
dengan pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan
negeri memeriksa dan memutus tentang berikut:
a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, adalah praperadilan.
Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh pengadilan
negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
Dalam pasal 79,80,81 diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal
pokok sebagai berikut:
a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau
penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada
ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya

19. b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan,
atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak
ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan
menyebutkan alasannya
c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitas akibat tidak sah nya penagkapan atau
penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan
diaajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua
pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
Acara praperadilan untuk ketiga hal, yaitu pemerikaan sah atau tidaknya suatu
penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu
penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang
penggantian ganti kerugian dan/atau rehabilitas akibat tidak sahnya penangkapan atau
penahanan atau akibatnya atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81
KUHAP).
Pasal 78 ayat (1) KUHAP menetapkan Praperadilan sebagai pelaksana
wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidak
sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian
penuntutan serta tentang ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam hal hakim praperadilan
memutuskan penangkapan atau penahanan Penyidik adalah tidak sah, maka
Praperadilan berwenang untuk:
1. Memerintahkan pembebasan tersangka (Pasal 82 ayat (3) sub a) dan menentukan
jumlah besarnya ganti rugi dan rehabilitasi;
2. Menetapkan rehabilitasi saja apabila tersangka tidak ditahan;
3. Menetapkan penyidikan dan penuntutan (yang dihentikan) dilanjutkan;
4. Supaya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, dikembalikan
kepada tersangka atau kepada orang dari siapa benda itu disita.

20. Pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan dikelompokkan
menurut alasan yang menjadi dasar diajukannya permintaan pemeriksaan
praperadilan dan sekaligus dikaitkan dengan pihak yang berhak mengajukan
permintaan.
a) Tersangka, keluarganya, atau kuasanya Berdasarkan ketentuan Pasal 79
KUHAP, pihak Tersangka, keluarganya, atau kuasanya (orang yang diberi kuasa oleh
tersangka) berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya
suatu penangkapan atau penahanan.
b) Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan Pasal 80 KUHAP
memberikan hak kepada penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk
mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan mengenai sah atau tidaknya
penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
Praperadilan mengemban fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan
penyidikan dan penuntutan. Yaitu pengawasan oleh hakim Praperadilan terhadap
Polisi dan terhadap Jaksa. Pengawasan ini termasuk pengawasan horisontal,
merupakan kontrol dari instansi yang sejajar dan tidak hierarkis dalam jajarannya.
Dengan Lembaga Praperadilan maka hukum acara pidana memiliki fungsi
pengawasan baik terhadap perilaku warga masyarakat maupun terhadap perilaku para
penegak hukum yang berperan dalam proses bekerjanya secara pidana.
Ruang lingkup kompetensi lembaga Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP
adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu tentang:
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan
b. Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan. Praperadilan berdasarkan Pasal 78 ayat

21. (1) KUHAP merupakan lembaga yang melaksanakan wewenang pengadilan
negeri seperti yang dijelaskan pada pasal sebelumnya yaitu Pasal 77 KUHAP.
Untuk mengetahui ruang lingkup Praperadilan, dibawah ini merupakan rincian
wewenang yang diberikan undang-undang.

22. DAFTAR PUSTAKA
Adnan Nasution. 1988. Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3S.
Ervan Saropie. 2009. Lembaga Hakim Literatur. Fakultas Hukum Universitas
Indonesia.
Hamzah Andi. 2007. KUHP&KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta.
M. Yahya Harahap. 2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
(Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta: PT. Sinar Grafika.
Oemar Seno Adji. 1980. Hukum Hakim Pidana. Jakarta: Erlangga.
Ratna Nurul Alfiah. 1986. Praperadilan dan Ruang Lingkupnya. Jakarta:
CV. Akademika Presindo.