Bahasa dan Hukum: Kajian mengenai pencemaran nama baik
•Download as PPSX, PDF•
0 likes•138 views
Slide regarding law of defamation. Presented in Focused Group Discussion of Lembaga Bahasa Provinsi Jambi, 20 May 2021
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Bahasa dan Hukum: Kajian mengenai pencemaran nama baik
Similar to Bahasa dan Hukum: Kajian mengenai pencemaran nama baik (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
Bahasa dan Hukum: Kajian mengenai pencemaran nama baik
- 1. Bahasa dan Hukum Oleh: Hanif Ibrahim Mumtaz Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo Disampaikan pada DiskusiTerpumpun Kantor Bahasa Provinsi Jambi // Bungo, 20 Mei 2021
- 2. Harapan kepada stakeholder Pembahasan mengenai nama baik/reputasi Pengaturan mengenai perlindungan nama baik Bahasa dalam kasus-kasus perdata dan pidana Beberapa aspek dalam hukum yang memiliki kaitan dengan bahasa 1 2 3 4 5
- 3. Beberapa aspek dalam hukum yang memiliki kaitan dengan bahasa Undang-undang No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara mengatur di antaranya: kontrak/perjanjian, bahasa yang digunakan dalam persidangan, dan surat resmi instansi negara dalam Bahasa Indonesia.
- 4. Beberapa aspek dalam hukum yang memiliki kaitan dengan bahasa Asas utama dalam ilmu pidana ‘asas legalitas’ menghendaki diterapkannya lex praevia, lex stricta, lex scripta, dan lex certa. Dalam perkara perdata, bukti dengan derajat tertinggi adalah akta, di mana akta adalah suatu bentuk tulisan yang menjelaskan peristiwa hukum atau hubungan hukum. Isinya harus jelas agar dapat dipertahankan kekuatan pembuktiannya (upheld in court).
- 5. Harapan kepada stakeholder Pembahasan mengenai nama baik/reputasi Pengaturan mengenai perlindungan nama baik Bahasa dalam kasus-kasus perdata dan pidana Beberapa aspek dalam hukum yang memiliki kaitan dengan bahasa 1 2 3 4 5
- 6. Mengenai Nama Baik / Reputasi Nama baik Sebagai tatanan masyarakat Kehormatan manusia Sebagai properti Sumber: RobertC. Post, 1986, The Social Foundations of Defamation Law
- 7. Mengenai Nama Baik / Reputasi Hukum yang melindungi dari pencemaran nama baik itu bertujuan menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan reputasi dengan kepentingan kebebasan berekspresi (hak konstitusional). Dalam ajaran Agama Islam pun dilarang saling memanggil dengan panggilan yang buruk. (Al Quran Surat Al Hujurat: 18)
- 8. Harapan kepada stakeholder Pembahasan mengenai nama baik/reputasi Pengaturan mengenai perlindungan nama baik Bahasa dalam kasus-kasus perdata dan pidana Beberapa aspek dalam hukum yang memiliki kaitan dengan bahasa 1 2 3 4 5
- 9. Fakta2 dalam pembentukan UU ITE 2008 Naskah akademik tidak membahas hal-hal berkaitan dengan pidana penghinaan dan fitnah. Draf awal (2005) tidak memuat pasal penghinaan dan fitnah, melainkan ketentuan pidananya hanya meliputi: penyebaran pornografi & pornoaksi dan muatan kekerasan, hacking komputer masyarakat & pemerintah, membobol institusi keuangan utk mendapat keuntungan. Hingga diundangkan, penjelasan umum UU 11 Tahun 2008 tidak fokus mengulas mengenai penghinaan dan fitnah.
- 10. Fakta2 dalam pembentukan revisiUU ITE (2016) Naskah akademik berfokus membahas hal-hal berkaitan dengan pidana penghinaan dan fitnah. Begitu pula dalam penjelasan umum UU No. 19 Tahun 2016. Akan tetapi, substansi ketentuan pidananya mengalami perubahan (beberapa ancaman maksimum pidana menjadi turun). Putusan-putusan MK diterapkan, mengenai penghinaan/pencemaran nama baik menjadi delik aduan.
- 11. Dalam KUHP Pasal 310 (1) KUHP: Penistaan Pasal 310 (2) KUHP: Penistaan dengan surat Pasal 311 KUHP: Fitnah Pasal 315 KUHP: Penghinaan ringan Pasal 317 KUHP: Pengaduan palsu Pasal 318 KUHP:Tuduhan palsu perbuatan pidana Pasal 320 KUHP: Penistaan terhadap orang yang sudah mati Pasal 321 KUHP: Menyiarkan penistaan terhadap orang yang sudah mati KAIDAH DALAM PASAL 318 KUHP:YANG BERWENANG MELAKUKAN PENGADUAN/MELAPOR ADALAHYANG KORBAN, kecuali aparatur yang sedang bertugas (Ps 316 KUHP)
- 12. DalamUU ITE (2008 & 2016) Pasal 27 ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman pidana pada Pasal 45 ayat (3): penjara maksimum 4 tahun dan/atau denda maksimum Rp 1 miliar. Merupakan delik aduan. Ini menjadi benar, karena merupakan delik subjektif (yang patut menilai adalah orang yang menjadi subjek target perbuatan).
- 13. Pada dasarnya pidana penghinaan yang diatur dalam UU ITE sama dengan dalam KUHP, hanya modus operandi-nya dan aspek amplifikasi (kecepatan dan keluasan penyebaran) yang berbeda. Perbuatan pencemaran nama baik/penghinaan dapat saja diajukan dalam perkara perdata ‘Perbuatan Melawan Hukum’ Pasal 1365 KUHPerdata: 1) adanya suatu perbuatan melawan hukum, 2) adanya kesalahan, 3) adanya kerugian yang diderita, 4) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian
- 14. Harapan kepada stakeholder Pembahasan mengenai nama baik/reputasi Pengaturan mengenai perlindungan nama baik Bahasa dalam kasus-kasus perdata dan pidana Beberapa aspek dalam hukum yang memiliki kaitan dengan bahasa 1 2 3 4 5
- 15. Bahasa dalam perkara pidana Perkara curhat suami dipecat 196/Pid.Sus/2014/PN Btl memuat pertimbangan: Bahwa teks tidak dapat dilepaskan dari konteks. Bahwa penghinaan itu dengan cara menuduhkan sesuatu, suatu pernyataan tentang keadaan sesuatu, dan dalam kasus ini tidak ada penuduhan sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa. Bahwa, status terdakwa di facebook sebagai keluh kesah berbau kritik tidak ada pernyataan yang mengarah kepada pencemaran meskipun dalam statusnyaTerdakwa menyebutkan nama seseorang, itu sebagai kitik biasa. Putusan bebas. Catatan: Putusan ini dikuatkan di tingkat kasasi
- 16. ! Ingat akan adanya ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP: “Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata si pelaku melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya”
- 17. Bahasa dalam pengalaman perkara perdata Salah paham istilah “akta hibah” Memperjanjikan denda hutang yang kurang wajar Permintaan yang kurang jelas mengakibatkan tidak dapat dikabulkannya tuntutan perdata
- 18. Harapan kepada stakeholder Pembahasan mengenai nama baik/reputasi Pengaturan mengenai perlindungan nama baik Bahasa dalam kasus-kasus perdata dan pidana Beberapa aspek dalam hukum yang memiliki kaitan dengan bahasa 1 2 3 4 5
- 19. Penutup HARAPAN: Pendidikan #1 (ingat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945) baik di institusi sekolah maupun kepada masy. Pidana merupakan pilihan terakhir (ultimum remedium) Ketika diteruskan ke mekanisme pidana pun harus cermat menilai ada tidaknya unsur kesalahan, agar tidak sia-sia proses hukumnya, baik bagi aparatur maupun terdakwa