Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus korupsi di Indonesia, meliputi definisi korupsi secara etimologis, terminologis, dan hukum, delik-delik korupsi menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, instrumen hukum terkait, serta titik rawan terjadinya korupsi."

1. HUKUM PIDANA KHUSUS
HUKUM MATERIIL TINDAK PIDANA
KORUPSI
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.

2. Legal Standing
o UU No. 31 Tahun 1999 (UU
Pemberantasan Tipikor) beserta UU
perubahannya.
o UU No. 30 Tahun 2002 (UU Komisi
Pemberantasan Tipikor) beserta UU
perubahannya.
o UU No. 46 Tahun 2009 (UU Pengadilan
Tipikor).

3. Korupsi Secara Etimologi
o Istilah korupsi berasal dari bahasa latin
“corrumpere”, “corruptio” ,
“corruptus”.
o Kemudian diadopsi oleh beberapa
bangsa di dunia.

4. Istilah yang Digunakan di Indonesia
o Dari bahasa latin kemudian diadopsi ke
dalam bahasa Belanda menjadi
“Corruptie”,”Korruptie”.
o Dari bahasa Belanda tersebutlah,
diadopsi kedalam bahasa Indonesia
menjadi “Korupsi”.

5. Korupsi Secara Terminologis
o Korup = busuk, palsu, suap. (KBBI)
o Korup = suka menerima uang sogok,
menyelewengkan uang/barang milik
perusahaan atau negara, menerima
uang dengan menggunakan jabatan
untuk kepentingan pribadi. (Kamus
Hukum)

6. Pendapat Ahli
o David M. Chalmers: Tindakan-tindakan
manipulasi dan keputusan mengenai
keuangan yang membahayakan
ekonomi. (Financial manipulations and
decision injurious to the economy are
often libeled corrupt).
o J.J. Senturia: Penyalahgunaan
kekuasaan pemerintahan untuk
keuntungan pribadi. (The misuse of
public power for private profit).

7. Betrayal of Trust
o Pengkhianatan terhadap kepercayaan (BoT)
merupakan bentuk korupsi paling sederhana.
o Semua orang yang berkhianat atau
mengkhianati kepercayaan atau amanat yang
diterimanya adalah koruptor.
o Amanat dapat berupa apapun, baik materi
maupun non materi (ex: pesan, aspirasi
rakyat).
o Anggota DPR yang tidak menyampaikan
aspirasi rakyat/menggunakan aspirasi untuk
kepentingan pribadi merupakan bentuk
korupsi.

8. Definisi Tindak Pidana Korupsi
o Tindak pidana korupsi: Tindakan yang
mengakibatkan kerugian keuangan
negara, suap-menyuap, penggelapan
dalam jabatan, pemerasan, perbuatan
curang, benturan kepentingan dalam
pengadaan, gratifikasi, dan tindakan
lain yang mendukung terjadinya tindak
atau perilaku korupsi.
o (UU No 31/1999 jo UU No. 20/2001
tentang Tindak Pidana Korupsi)

9. Delik-Delik Tipikor
1. Delik yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi)
2. Delik penyuapan memberikan atau menjanjikan
sesuatu Pasal 5 UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU NO. 20
Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 209 KUHP (SUAP
AKTIF).
3. Delik penyuapan memberikan atau menjanjikan
sesuatu kepada Hakim dan Advokat Pasal 6 UU NO. 31
Tahun 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 yang diadopsi
dari Pasal 210 KUHP (SUAP AKTIF).
LANJUT

10. Delik-Delik Tipikor
4. Delik dalam hal membuat bangunan dan menjual
bahan bangunan dan korupsi dalam menyerahkan alat
keperluan TNI dan Kepolisian RI Pasal 7 UU. No. 31
Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi
dari Pasal 387 dan 388 KUHP.
5. Delik Pegawai Negeri menggelapkan Uang dan Surat
Berharga Pasal 8 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20
Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 415 KUHP.
6. Delik Pegawai Negeri memalsu buku-buku dan daftar-
daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi
Pasal 9 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun
2001 yang diadopsi dari Pasal 416 KUHP.
LANJUT

11. Delik-Delik Tipikor
7. Delik Pegawai Negeri merusakkan barang, akta, surat,
atau daftar untuk meyakinkan/membuktikan di muka
pejabat yang berwenang Pasal 10 UU. No. 31 Tahun
1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal
417 KUHP.
8. Delik Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang
berhubungan dengan kewenangan jabatan, Pasal 11
UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang
diadopsi dari Pasal 418 KUHP.
LANJUT

12. Delik-Delik Tipikor
9.Delik Pegawai Negeri atau
penyelenggara negara, hakim dan
advokat menerima hadiah atau janji
(suap pasif), Pegawai Negeri memaksa
membayar, memotong pembayaran,
meminta pekerjaan, menggunakan
tanah negara, dan turut serta dalam
pemborongan, Pasal 12 UU. No.31
Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001
yang diadopsi dari Pasal 419, 420, 423,
425, 435 KUHP.
LANJUT

13. Delik-Delik Tipikor
10.Delik Pegawai Negeri menerima gratifikasi
(Pegawai Negeri atau penyelenggara negara
yang menerima gratifikasi pemberian dalam
arti luas, yakni : pemberian uang, rabat,
komisi pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas
lainnya (Pasal 12 B UU. No.20 Tahun 2001).
11.Delik suap pada Pegawai Negeri dengan
mengingat kekuasaan Jabatan Pasal 13 UU.
No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001.
LANJUT

14. Delik-Delik Tipikor
11.Delik yang berhubungan dengan
hukum acara Pemberantasan Korupsi:
Mencegah, merintangi/ menggagalkan
penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan TPK (Pasal 21 UU. No.31
Tahun 1999).
LANJUT

15. Delik-Delik Tipikor
13. Tersangka tidak memberikan keterangan
seluruh hartanya, saksi bank, setiap saksi
dan mereka yang wajib menyimpan rahasia
jabatan sengaja tidak memberikan
keterangan atau memberikan keterangan
yang palsu (Pasal 22 UU. No.31 Tahun 1999).
14. Delik saksi menyebut pelapor tindak pidana
korupsi (Pasal 24 Jo. Pasal 31 UU. No.31
Tahun 1999).

16. Rumusan Kerugian Negara
Keuangan Negara Menurut Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999
Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yaitu seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak
dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan
negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan
pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik
tingkat pusat maupun di daerah;
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung
jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang
menyertakan modal negara, atau perusahaan yang
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian
dengan negara.

17. Rumusan Kerugian Negara
o Kerugian Negara adalah menurut Pasal
1 angka 22 UU NO. 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara :
Kerugian negara/daerah adalah
kekurangan uang, surat berharga, dan
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai.

18. Instrumen Peraturan Lain yang Terkait
 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Prinsipnya : Badan Publik (termasuk
Pemerintah Daerah) harus menyediakan
informasi bagi publik baik informasi itu
diminta atau tidak diminta, seperti informasi
yang harus tersedia setiap saat, informasi
yang diumumkan secara berkala, informasi
yang harus diumumkan secara serta merta)
kecuali informasi yang diminta termasuk yang
dikecualikan atau rahasia.

19. Instrumen Peraturan Lain yang Terkait
 UU. Nomor 20 Tahun 2002 Tentang KPK
Khususnya mengenai tata cara pelaporan dan
penentuan status gratifikasi wajib melaporkan kepada
KPK)
 UU. No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Khususnya tentang pengelolaan piutang dan utang,
Pengelolaan Investasi, Pengelolaan Barang Milik
Negara /Daerah ketentuan dalam Penatausahaan dan
pertanggungjawaban APBN/APBD
 UU. No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Khususnya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN dan APBD.

20. Instrumen Peraturan Lain yang Terkait
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik
Prinsipnya : Memberikan kepastian hukum
dalam hubungan antara masyarakat dengan
penyelenggara dalam pelayanan publik ,
diantaranya mengenai terwujudnya batasan
dan hubungan yang jelas tentang Hak
tanggung jawab kewajiban dan kewenangan
seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik

21. Instrumen Peraturan Lain yang Terkait
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lampiran
BAB IV.1.2, huruf E angka 35)
Pembangunan Aparatur Negara dilakukan
melalui Reformasi Birokrasi untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur
negara dan untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik, di pusat maupun
daerah, agar mampu mendukung keberhasilan
pembangunan di bidang lainnya.

22. Instrumen Peraturan Lain yang Terkait
 UU No. 37 Tahun 2008 Tentang
Ombudsman RI
Mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan
publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan
pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik
Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Hasil pengawasan berupa rekomendasi kepada terlapor atau atasan
terlapor untuk dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan dapat dikenakan
sanksi administrasi

23. Titik Rawan Terjadinya Korupsi
1. Pengadaan Barang dan Jasa
2. Proses Perizinan & Pembuatan
dokumen/Surat Keterangan.
3. Pengelolaan Aset/Barang Milik
Negara/Daerah
4. Pengelolaan Penerimaan
Negara/Daerah/Pendapatan Asli
Daerah (Pajak, Retribusi, Denda)
5. Penggunaan APBD/APBN (Perjalanan
Dinas, Honor)