diskusi materi mahkamah konstitusi oleh kelompok 5 fakultas hukum universitas jambi.

1. MAHKAMAH
KONSTITUSI

2. DOSENPENGAMPU
MATAKULIAH
Dr. ARFA I, S.H., M.H.
NIP 198110162006041003
MUHAMMAD ERITON, S.H., M.H., C.L.A.
NIP 199312202023211016

3. ADITHYA ERLANGGA
B1A122116
01
02
03
04
AHMAD RIDHO FAHLEVI
B1A122121
DANU PRANATA ANDORA
B1A122149
RAHMAT AL FATIR SAMOSIR
B1A1221128
05
M. MUQARRABIN RAYA RABBANI
B1A1221143
MAHASISWA
KELOMPOK
5

4. KEDUDUKANMAHKAMAHKONSTITUSI
(Pasal24UUD1945danPasal2UUMK)
 Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga
negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan
 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

5. PENGISIAN JABATAN
(UUNO7TAHUN2020)

6. PENGISIAN JABATAN
Adapun Hakim Konstitusi yang ada di NKRI saat ini antara lain:
1. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.Ketua Mahkamah Konstitusi(02 April 2018 s/d 06 April 2026)
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM.Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi(26 Maret 2019 s/d 21
Maret 2029)
3. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S..
4. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA
5. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
6. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum
7. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
8. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.
9. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

7. FUNGSIMAHKAMAHKONSTITUSI

8. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:
• menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
• memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
• memutus pembubaran partai politik
• memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Presidendan Wakil
Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD)
• memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa penghianatan thdnegara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sbg Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut UUD 1945

9. DASAR HUKUM
MAHKAMAH KONSTITUSI
DASAR HUKUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Pasal 7B ayat 4, Pasal 24, Pasal 24c
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003
Undang-Undang No. 4 Tahun 2014
Undang-Undang No. 7 Tahun 2020

10. ANALISISKEWENANGANMAHKAMAHKONSTITUSI
Perubahan dalam kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) dapat
bervariasi tergantung pada negara dan sistem hukumnya. Perubahan semacam
ini sering kali menjadi subjek perdebatan dan reformasi dalam upaya untuk
meningkatkan sistem hukum dan keadilan. Beberapa perubahan yang mungkin
diharapkan atau telah diusulkan dalam kewenangan judicial review MK
termasuk:
1. Peningkatan Independensi
2. Keterbukaan dan Akuntabilitas
3. Melebarkan Ruang Lingkup Judicial Review
4. Perlindungan Hak-hak Individu
5. Pengawasan Terhadap Eksekutif dan Badan Legislatif
6. Pengaturan Konflik Antar Lembaga
7. Penyempurnaan Proses Hukum8. Kasus-kasus Tertentu
MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

11. ANALISISKEWENANGANMAHKAMAHKONSTITUSI
Sengketa kewenangan antar lembaga negara dimungkinkan terjadi karena
diterapkannya sistem checks and balances dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia sebagai konsekuensi adanya pemisahan kekuasaan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
terhadap kelembagaan negara.
Sengketa kewenangan antar lembaga negara dalam praktiknya dapat terjadi
karena berbagai kemungkinan, diantaranya sebagai berikut:
1. Kurang memadainya sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antar
lembaga negara yang ada sehingga menimbulkan perbedaan interprestasi.
2. Dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mekanisme hubungan antar
lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal. Sesuai
dengan paradigma baru ini, semua lembaga-lembaga negara secara
konstitusional berkedudukan sederajat.
3. Norma-norma yang menentukan mengenai lembaga negara yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
semakin meluas.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan
lembaga negara tidak memberikan batasan yang lebih jelas bagi Mahkamah
Konstitusi dalam menentukan lembaga-lembaga negara yang dapat menjadi
pihak-pihak bersengketa dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara,
dengan kata lain bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh Undang- Undang
Dasar Tahun 1945 saja yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dari
sengketa kewenangan lembaga negara tersebut dan Mahkamah Konstitusi
mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian
Penyelesaian sengketa untuk lembaga negara yang basis kewenangannya ada di
konstitusi, sudah jelas jalurnya melalui Mahkamah Konstitusi, dengan putusan
yang bersifat final dan mengikat atas sengketa tersebut. Namun, bagaimana
penyelesaian atas sengketa-sengketa jenis lainnya yang kewenangan tidak diatur
oleh konstitusi? Karena itu kami berpendapat agar Mahkamah Konstitusi dapat
menggunakan penafsiran luas sehingga mencakup semua lembaga negara yang
kewenangannya tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG
KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD 1945

12. ANALISISKEWENANGANMAHKAMAHKONSTITUSI
MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

13. ANALISISKEWENANGANMAHKAMAHKONSTITUSI
MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU
MK diberi kewenangan untuk mengadili sengketa pemilu presiden dan
pemilu anggota legislatif, yaitu caleg DPD, DPR, DPRD
Provinisi/Kabupaten/Kota. Selain kewenangan tersebut, MK juga berwenang
mengadili perkara sengketa Pilkada.
Apabila kelak terjadi kesalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu dan
pilkada, maka proses perhitungan suara tersebut akan dilaksanakan kembali
dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila harus
diselenggarakan ulang pemungutan suara di tempat pemungutan suara
tertentu yang diduga terjadi kecurangan dalam proses penyelenggaraannya.
Ada beberapa saran agar kita dapat memahami lebih dalam tentang pemilu
dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai solusi penyelesaian sengketa
dalam pemilu. Karena Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilihan
Umum, yang secara konstitusional perlu ada regulasi tersendiri dalam
pengaturannya, sebab Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional dalam
mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah. Dan juga, dapat diberlakukan beberapa cara salah satunya
apabila hasil Pemilu ke depan digugat oleh Pasangan Calon yang kalah ke
Mahkamah Konstitusi maka dalam proses persidangan, KPU harus mampu
menampilkan alat bukti dan saksi yang kuat, sehingga dalil yang dimohonkan
Pemohon dapat dijawab dengan baik
Berbagai keputusan yang dikeluarkan MK sebagai suatu putusan tingkat
pertama dan terakhir yang bersifat final tidak jarang menimbulkan pro dan
kontra di masyarakat. beberapa kalangan masyarakat menganggap putusan-
putusan yang dikeluarkan oleh MK melenceng jauh dari apa yang telah
digariskan dalam perundang undangan, sehingga masyarakat dan praktisi
menuntut agar kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa
Pemilukada ini untuk dikembalikan kepada MA. Sehingga polemik ini
merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh MK
Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Ayat (3)
“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan
diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan
peradilan khusus”

14. BAGIAN STUDI HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
DISKUSI
HUKUM KELEMBAGAAN
NEGARA
MAHKAMAH KONSTITUSI

15. TERIMA KASIH