Sistem Ekonomi Indonesia

222,994 views

Published on

Materi untuk kelas 8

Published in: Education, Business
33 Comments
42 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
222,994
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,257
Actions
Shares
0
Downloads
2,979
Comments
33
Likes
42
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem Ekonomi Indonesia

  1. 1. SISTEM EKONOMI INDONESIA Oleh: Abdul Kodir
  2. 2. PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA <ul><li>Sistem Demokrasi Ekonomi (Orde Baru) </li></ul><ul><li>Sistem Ekonomi Kerakyatan (Reformasi) </li></ul>
  3. 3. Sistem Demokrasi Ekonomi Sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.
  4. 4. LANDASAN <ul><li>Idiil Pancasila </li></ul><ul><li>Konstitusional UUD 1945 </li></ul>
  5. 5. Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi <ul><li>Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. </li></ul><ul><li>Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. </li></ul><ul><li>Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. </li></ul><ul><li>Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. </li></ul>
  6. 6. Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi <ul><li>Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. </li></ul><ul><li>Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. </li></ul><ul><li>Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. </li></ul><ul><li>Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. </li></ul>
  7. 7. Ciri-Ciri Negatif hal-hal yang harus dihindarkan. <ul><li>1) Sistem free fight liberalism , yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain </li></ul><ul><li>2) Sistem etatisme; Negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. </li></ul><ul><li>3) Monopoli; Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok yang merugikan masyarakat </li></ul>
  8. 8. SISTEM EKONOMI KERAKYATAN masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah enciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.
  9. 9. CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI KERAKYATAN <ul><li>Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. </li></ul><ul><li>Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. </li></ul><ul><li>Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. </li></ul><ul><li>Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. </li></ul><ul><li>Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. </li></ul>
  10. 10. PELAKU EKONOMI DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA PELAKU EKONOMI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BADAN USAHA MILIK SWASTA (BUMS) KOPERASI
  11. 11. BUMN Badan Usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya dari negara
  12. 12. TUJUAN PEMERINTAH MENDIRIKAN SEBUAH BUMN <ul><li>Memberikan pelayanan kepada masyarakat </li></ul><ul><li>Menjadi salah satu sumber penerimaan negara </li></ul><ul><li>Mencegah terjadinya monopoli oleh swasta </li></ul><ul><li>Memperluas lapangan kerja </li></ul>
  13. 13. BENTUK BUMN <ul><li>Perusahaan Jawatan (PERJAN) </li></ul><ul><li>Perusahaan Umum (Perum) </li></ul><ul><li>Persero </li></ul>
  14. 14. PERJAN Perusahaan negara yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara dan merupakan bagian dari suatu departemen. Usahanya bersifat pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  15. 15. Ciri-ciri perjan <ul><li>Bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat </li></ul><ul><li>Pemimpin dan karyawannta ditunjuk/diangkat oleh menteri dan berstatus PNS </li></ul><ul><li>Mendapat fasilitas dari negara </li></ul><ul><li>Perusahaan ini di bawah suatu departemen dan bertanggung jawab pada menteri </li></ul><ul><li>Seluruh modal dari APBN </li></ul>
  16. 16. PERUM Perusahaan Negara yang seluruh modalnya dari negara yang telah dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan utama pendirian Perum ialah memberikan pelayanan kepada kepentingan umum sekaligus untuk meraih keuntungan.
  17. 17. Ciriciri dari BUMN yang berbentuk Perum <ul><li>Bertujuan melayani kepentinan umum yang vital tetapi diperbolehkan untuk mencari keuntungan. </li></ul><ul><li>Modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. </li></ul><ul><li>Pemimpin dan karyawan berstatus sebagai perusahaan negara atau pegawai negeri. </li></ul><ul><li>Perum berada di bawah pimpinan dewan direksi. </li></ul>
  18. 18. PT PERSERO Perusahaan negara yang bentuk kepemilikannya berupa saham dan sebagian kecil saham tersebut boleh dijual kepada pihak swasta (< 50 %) Tujuan dari Persero ini adalah untuk meraih keuntungan
  19. 19. Ciri-ciri BUMN yang berbentuk persero <ul><li>Bertujuan mencari keuntungan ( non public utility ) </li></ul><ul><li>Modal sebagian besar dimiliki oleh pemerintah </li></ul><ul><li>Dipimpin oleh dewan direksi </li></ul><ul><li>Tidak mendapat fasilitas negara </li></ul><ul><li>Pemimpin dan karyawan berstatus karyawan swasta. </li></ul>
  20. 20. PERUSAHAAN DAERAH Perusahaan yang modalnya seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah
  21. 21. BUMS Badan Usaha yang modalnya berasal dari perseorangan ataupun kelompok masyarakat
  22. 22. BENTUK BUMS <ul><li>Badan Usaha/perusahaan Perseorangan </li></ul><ul><li>Firma (Fa) </li></ul><ul><li>Persekutuan Komanditer (CV) </li></ul><ul><li>Perseroan Terbatas (PT) </li></ul>
  23. 23. BADAN USAHA/PERUSAHAAN PERSEORANGAN Badan usaha yang didirikan dan dikelola secara perorangan/seorang diri
  24. 24. Firma (Fa) Badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh dua orang atau lebih
  25. 25. Persekutuan Komanditer (CV) Persekutuan antara dua orang atau lebih yang keanggotaannya ada yang bertanggung jawab tidak terbatas (persero) dan ada yang terbatas (komanditer)
  26. 26. Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan yang terdiri dua orang atau lebih dengan kepemilikan modalnya berupa saham-saham.
  27. 27. KOPERASI
  28. 28. Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi , sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan . UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia
  29. 29. PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN PERAN PEMERINTAH PELAKU KEGIATAN EKONOMI PENGATUR KEGIATAN EKONOMI
  30. 30. PELAKU KEGIATAN EKONOMI <ul><li>PRODUSEN </li></ul><ul><li>DISTRIBUTOR </li></ul><ul><li>KONSUMEN </li></ul>MENDIRIKAN BUMN <ul><li>-MENDIRIKAN BULOG </li></ul><ul><li>PELAYANAN PENDIDIKAN </li></ul><ul><li>PELAYANAN KESEHATAN </li></ul>MEMBELI BARANG DAN JASA UNTUK MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN
  31. 31. PENGATUR KEGIATAN EKONOMI <ul><li>SECARA LANGSUNG </li></ul><ul><li>SECARA TIDAK LANGSUNG </li></ul>
  32. 32. SECARA LANGSUNG <ul><li>KEBIJAKAN MONETER </li></ul><ul><li>KEBIJAKAN FISKAL </li></ul><ul><li>BIDANG KEUANGAN </li></ul><ul><li>POLITIK DISKONTO </li></ul><ul><li>OPERASI PASAR TERBUKA </li></ul><ul><li>KEBIJAKAN CADANGAN KAS </li></ul><ul><li>KEBIJAKAN KREDIT SELEKTIF </li></ul>KEBIJAKAN DIBIDANG PERPAJAKAN
  33. 33. SECARA TIDAK LANGSUNG <ul><li>HIMBAUAN/ANJURAN </li></ul>

×