Dokumen tersebut membahas tentang berbagai jenis badan usaha dalam perekonomian Indonesia, mulai dari perusahaan perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, serta menjelaskan karakteristik dan kelebihan masing-masing jenis badan usaha.
2. Badan Usaha VS Perusahaan
• Badan Usaha adalah Kesatuan yuridis dan
ekonomis dari faktor – faktor produksi yang
bertujuan mencari laba atau memberi
pelayanan kepada masyarakat
• Perusahaan adalah kesatuan teknis dalam
produksi yang tujuannya menghasilkan barang
dan jasa
3. Tabel Perbandingan Badan Usaha VS Perusahaan
Aspek Badan Usaha Perusahaan
Tujuan Mencari laba atau
keuntungan dan memberi
layanan kepada masyarakat
Menghasilkan barang atau jasa
Fungsi Kesatuan organisasi (badan)
untuk mengurus perusahaan
Alat badan usaha untuk
mencapai tujuan
Bentuk Yuridis/ hukum dapat
berbentuk PT, CV atau
Koperasi
Pabrik, Bengkel atau unit
produksi
4. Mengapa Mendirikan Badan Usaha?
• Untuk Hidup;
• Bebas dan Tidak Terikat;
• Dorongan Sosial;
• Mendapat Kekuasaan;
• Melanjutkan Usaha Orang Tua
5. Faktor – faktor yang harus dihadapi dalam
pendirian Badan Usaha
• Barang dan jasa yang akan dijual;
• Pemasaran barang dan jasa;
• Penentuan harga;
• Pembelian;
• Kebutuhan tenaga kerja;
• Organisasi Intern;
• Pembelanjaan;
• Jenis badan usaha yang akan dipilih.
6. Hal yang harus diperhatikan untuk
menentukan bentuk badan usaha
• Modal yang diperlukan;
• Tipe atau jenis badan usaha;
• Tingkat Risiko yang dihadapi;
• Luas Operasional;
• Analis Pasar;
• Undang – undang dan Peraturan;
• Cara Pembagian Laba.
7. Pengelompokkan Badan Usaha
• Berdasarkan kegiatan yang dilakukan
atau aspek bidang usaha;
• Berdasarkan kepemilikan modal;
• Berdasarkan wilayah negara;
• Berdasarkan aspek yuridis.
8. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan /
aspek bidang usaha
• Ekstraktif : diambil dari alam;
• Agraris : olah dari alam;
• Industri : barang atau bahan mentah = jadi;
• Perdagangan : beli jual dagangan untuk
memperoleh untung
• Jasa : menyediakan jasa.
9. Berdasarkan Kepemilikan Modal
• BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
• BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)
• Badan Usaha Milik Campuran
• Badan Usaha Milik Koperasi
10. BUMN
• Merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; (Pasal 1 huruf 1
No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara)
• Maksud dan tujuan pendirian BUMN :
1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
nasional dan penerimaan negara;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum;
4. Turut aktif membimbing dan memberi bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
11. Pengurusan dan Pengawasan BUMN
• Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi yang dalam
melaksanakan tugasnya harus mematuhi anggaran dasar
BUMN, perUU serta mematuhi prinsip – prinsip good
governance yang meliputi:
• Transparansi;
• Kemandirian;
• Akuntabilitas;
• Pertanggungjawaban;
• Kewajaran.
• Pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan Pengawas
yang dalam melaksanakan tugasnya juga harus
memperhatikan prinsip good governance diatas.
12. BUMN
Jenis BUMN
Diliat Dari Segi / Aspek
Tujuan Modalnya Pimpinan Pegawai Contoh
Perusahaan
Jawatan
Pelayanan
Publik
Seluruhnya
milik pemilik
Dirjen dari
Departemen
Pemerintah
PNS Perusahaan
jawatan
kereta api
(PT KAI)
Perusahaan
Umum
Pelayanan
Publik
sekaligus
memupuk
Laba
Sebagian
milik
pemerintah
Direktur
Perum
Pegawai
Perusahaan
umum
Perum
Pegadaian,
Perum
Damri
Persero Orientasi
Laba
Pemerintah
hanya
memiliki
sebagian
saham
Direktur
persero
Pegawai
Swasta
PT. Telkom,
PT PLN
14. Berdasarkan aspek yuridis
• Perusahaan Perseorangan;
• Firma (Fa);
• Perusahaan Commanditer (CV);
• Perseroan Terbatas (PT);
• Koperasi;
• Yayasan.
15. 1. Perusahaan Perorangan
• Merupakan suatu bentuk badan usaha
pribadi yang memikul resiko secara pribadi
atau perorangan;
• Perusahaan perorangan merupakan bentuk
peralihan antara bentuk partnership dan
dapat pula dimungkinkan sebagai one man
corporation;
• Pasal 6 dan pasal 18 KUHDagang
16. Sumber modal perusahaan
• Sumber modal perusahaan perorangan
adalah berasal dari milik pribadi atau
dapat pula menggunakan modal
pinjaman;
• Contoh perusahaan perorangan adalah
toko pakaian, toko makanan, toko
mainan, toko parfum, dll
17. Tanggung jawab pemilik
perusahaan perorangan
• Tidak terdapat pemisahan antara kekayaan
pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan
sehingga utang perusahaan berarti hutang
pemilik juga;
• Seluruh harta kekayaan pemilik menjadi
jaminan bagi semua utang perusahaan;
• Perusahaan perorangan memiliki tanggung
jawab yang tidak terbatas
18. Kelebihan perusahaan perseorangan
• Aktivitas relatif sedikit dan sederhana;
• Biaya organisasi rendah;
• Pendirian dan pembubarannya mudah;
• Seluruh keuntungan yang diperoleh
merupakan hak pemilik;
• Manajemen relatif flexibel.
19. Kekurangan perusahaan perseorangan
• Tanggung jawab pemilik tidak terbatas
(hutang perusahaan = kekayaan pemilik)
• Status hukum adalah bukan badan hukum;
• Pada umumnya kemampuan investasi
terbatas sehingga besar atau luas usaha juga
terbatas;
• Apabila pemilik meninggal dunia atau tidak
dapat aktif untuk waktu yang cukup lama
maka kegiatan perusahaan akan terhenti;
• Kemampuan manajerial yang terbatas.
20. 2. Persekutuan Firma (Fa)
• Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata yang
khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan
dengan menggunakan nama bersama.
• Diatur dalam pasal 16 sd pasal 35 KUHDagang;
• Mengandung unsur – unsur :
a. Menjalankan usaha bersama;
b. Dengan nama bersama;
c. Tanggung jawab sekutu secara pribadi atau
keseluruhan.
21. Lanjutan …
• Tata cara pendirian firma pada prinsipnya melalui 3
prosedur antara lain : pendirian, pendaftaran dan
pengumuman;
• Kekuasaan tertinggi dalam firma adalah para sekutu
semuanya;
• Tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan artnya para
sekutu bertanggung jawab sampai harta pribadinya
selain dari harta kekayaan yang ada dalam firma;
• Berakhirnya firma antara lain : daluwarsa (lewat waktu),
telah tercapai tujuan, ada kehendak dari seseorang atau
beberapa sekutu, adanya keputusan pengadilan atas
tuntutan kejaksaan
22. 3. Commanditaire Vennootschap (CV) /
Persekutuan Komanditer
• Pengertian CV menurut I.G. Rai Widjaya adalah
suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau
beberapa orang yang secara tanggung menanggung,
bertanggung jawab untuk seluruhnya atau
bertanggung jawab secara solider dengan satu
orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter)
• Merupakan suatu firma yang memiliki 1 (satu) atau
beberapa orang sekutu komanditer;
• Diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD
23. Karakteristik CV
• Satu orang atau lebih secara tanggung menanggung
atau bertanggung jawab untuk seluruhnya atau
sering disebut dengan sekutu komplementer atau
sekutu aktif;
• Tugas sekutu aktif antara lain:
1. Mengurus CV;
2. Berhubungan hukum dengan pihak ketiga;
3. Bertanggung jawab secara pribadi untuk
keseluruhan;
24. Lanjutan …
• Satu orang atau lebih sebagai pelepas uang atau
yang sering disebut dengan sekutu komanditer atau
sekutu Pasif/ sekutu Diam;
• Tugas sekutu diam antara lain:
1. Wajib menyerahkan uang, benda ataupun tenaga
kepada persekutuan sebagaimana yang telah
disanggupkan;
2. Berhak menerima keuntungan;
3. Tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukkan
yang telah disanggupkan
25. Kelebihan CV
1. Pendiriannya tidak terlalu rumit ( lisan
maupun tulisan);
2. Bentuk badan usaha CV telah mendapatkan
kepercayaan masyarakat;
3. Bersifat flexibel dibandingkan dengan
badan usaha lainnya;
4. Struktur organisasi tidak terlalu rumit;
5. Modal usaha yang dibutuhkan tidak
ditentukan sehingga lebih mudah
26. Kekurangan CV
• Apabila sekutu pasif menjadi sekutu aktif
maka tanggung jawabnya akan menjadi
tanggung jawab pribadi;
• Status hukumnya adalah bukan badan
hukum;
• Tidak dapat menumpuk modal dengan jalan
menghimpun modal dari para sekutunya
27. 4. Perseroan Terbatas (PT)
• Pasal 1 UU No. 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas
adalah badan hukum yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam UU.
• Unsur – unsur PT antara lain:
1. Badan hukum;
2. Didirikan berdasarkan perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Modal dasar;
5. Memenuhi persyaratan UU
28. Macam – macam PT
1. PT Terbuka (tbk) : suatu PT yang modal dan
sahamnya telah memenuhi syarat tertentu dimana
saham – sahamnya dipegang oleh banyak orang/
banyak perusahaan yang penawaran sahamnya
dilakukan pada publik / masyarakat sehingga jual
beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal;
2. PT Tertutup : suatu PT yang saham – sahamnya
masih dipegang oleh beberapa orang atau
perusahaan saja sehingga jual beli sahamnya
dilakukan dengan cara – cara yang ditentukan
dalam anggaran dasar PT yang pada umumnya
diserahkan pada kebijaksanaan pemegang saham
yang bersangkutan.
29. Modal Perseroan Terbatas
• Modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal
saham;
• Modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000,-
• Paling sedikit 25 % dari modal dasar harus
ditempatkan dan disetor penuh;
• Setiap saham wajib memiliki nilai nominal;
• Setiap saham mewakili 1 suara dalam RUPS;
• Setiap saham harus diterbitkan atas nama;
• Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan
dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain.
30. Saham Perseroan Terbatas
• Saham PT dikeluarkan atas nama pemiliknya;
• Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang
rupiah;
• Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan;
• Direksi PT wajib mengadakan dan menyimpan daftar
pemegang saham;
• Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham
untuk saham yang dimilikinya.
32. Kelebihan Perseroan Terbatas
• Pemilik PT memiliki tanggung jawab terbatas;
• Ada pemisahan antara pemilik PT dengan pengurus PT
sehingga RUPS dapat memilih pengurus yang mampu
menjalankan Perseoran terbatas;
• Dengan dilakukan pemilihan pengurus PT atas dasar
kemampuan maka kontinuitas PT lebih terjamin;
• Modal diperoleh dengan menjual saham, menerbitkan
obligasi atau memperoleh pinjaman dari lembaga
keuangan;
• Pemilik PT dapat diganti tanpa membubarkan PT;
• Ada pemisahan harta kekayaan antara harta pribadi dan
harta perusahaan
• Sulit membubarkan PT
33. Kekurangan Perseroan Terbatas
• Biaya organisasi besar dan rumit;
• Pajak penghasilan terhadap PT dan
pajak dividen para pemegang saham;
• Pendirian PT lebih rumit dibandingkan
badan usaha yang lain;
• Modal perusahaan besar;
• Kewajiban terbatas pada modal tanpa
melibatkan harta pribadi
34. 5. Koperasi
• Koperasi adalah jenis badan usaha yang
beranggotakan orang – orang atau badan
hukum perkoperasian.
• Koperasi melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat
yang berdasarkan asas kekeluargaan
35. Fungsi dan peran Koperasi
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan
sosialnya;
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan
dan ketahanan perekonomian nasional;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
36. Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 5
Prinsip – prinsip Koperasi
• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
• Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
• Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil
sebanding dengan besarnya jasa usaha masing –
masing anggota (andil anggota tersebut dalam
koperasi);
• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
• Kemandirian;
• Kerjasama antar koperasi.
38. Koperasi vs Badan usaha lainnya
Unsur koperasi Badan usaha lainnya
Para pihak Orang – orang yang tidak
bermodal sehingga untuk
mendapatkan modal yang besar
harus banyak anggotanya
Tidak perlu banyak jumlahnya
karena masing – masing memiliki
modal yang besar
Tujuan Untuk kemakmuran bersama Untuk mencari keuntungan/laba
Modal Dikumpulkan dari simpanan,
pinjaman, penyisihan hasil
usaha, dana cadangan serta
sumber lain yang sah
Terdiri atas pemasukan atau
masukan dari para sekutu yang
dilakukan sekali saja dengan jumlah
yang relatif besar
Pembagian
hasil usaha
Pembagian hasil usaha (SHU)
dibagikan kepada semua
anggota sebanding dengan jasa
usaha yang dilakukan oleh
masing – masing anggota
Pembagian sisa hasil usaha atau
keuntungan akan dibagi sebanding
dengan jumlah pemasukan modal.