SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
Badan Usaha Dalam Perekonomian Indonesia
Dion Teguh Pratomo,SH.MH
Badan Usaha VS Perusahaan
• Badan Usaha adalah Kesatuan yuridis dan
ekonomis dari faktor – faktor produksi yang
bertujuan mencari laba atau memberi
pelayanan kepada masyarakat
• Perusahaan adalah kesatuan teknis dalam
produksi yang tujuannya menghasilkan barang
dan jasa
Tabel Perbandingan Badan Usaha VS Perusahaan
Aspek Badan Usaha Perusahaan
Tujuan Mencari laba atau
keuntungan dan memberi
layanan kepada masyarakat
Menghasilkan barang atau jasa
Fungsi Kesatuan organisasi (badan)
untuk mengurus perusahaan
Alat badan usaha untuk
mencapai tujuan
Bentuk Yuridis/ hukum dapat
berbentuk PT, CV atau
Koperasi
Pabrik, Bengkel atau unit
produksi
Mengapa Mendirikan Badan Usaha?
• Untuk Hidup;
• Bebas dan Tidak Terikat;
• Dorongan Sosial;
• Mendapat Kekuasaan;
• Melanjutkan Usaha Orang Tua
Faktor – faktor yang harus dihadapi dalam
pendirian Badan Usaha
• Barang dan jasa yang akan dijual;
• Pemasaran barang dan jasa;
• Penentuan harga;
• Pembelian;
• Kebutuhan tenaga kerja;
• Organisasi Intern;
• Pembelanjaan;
• Jenis badan usaha yang akan dipilih.
Hal yang harus diperhatikan untuk
menentukan bentuk badan usaha
• Modal yang diperlukan;
• Tipe atau jenis badan usaha;
• Tingkat Risiko yang dihadapi;
• Luas Operasional;
• Analis Pasar;
• Undang – undang dan Peraturan;
• Cara Pembagian Laba.
Pengelompokkan Badan Usaha
• Berdasarkan kegiatan yang dilakukan
atau aspek bidang usaha;
• Berdasarkan kepemilikan modal;
• Berdasarkan wilayah negara;
• Berdasarkan aspek yuridis.
Berdasarkan kegiatan yang dilakukan /
aspek bidang usaha
• Ekstraktif : diambil dari alam;
• Agraris : olah dari alam;
• Industri : barang atau bahan mentah = jadi;
• Perdagangan : beli jual dagangan untuk
memperoleh untung
• Jasa : menyediakan jasa.
Berdasarkan Kepemilikan Modal
• BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
• BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)
• Badan Usaha Milik Campuran
• Badan Usaha Milik Koperasi
BUMN
• Merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; (Pasal 1 huruf 1
No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara)
• Maksud dan tujuan pendirian BUMN :
1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
nasional dan penerimaan negara;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum;
4. Turut aktif membimbing dan memberi bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
Pengurusan dan Pengawasan BUMN
• Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi yang dalam
melaksanakan tugasnya harus mematuhi anggaran dasar
BUMN, perUU serta mematuhi prinsip – prinsip good
governance yang meliputi:
• Transparansi;
• Kemandirian;
• Akuntabilitas;
• Pertanggungjawaban;
• Kewajaran.
• Pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan Pengawas
yang dalam melaksanakan tugasnya juga harus
memperhatikan prinsip good governance diatas.
BUMN
Jenis BUMN
Diliat Dari Segi / Aspek
Tujuan Modalnya Pimpinan Pegawai Contoh
Perusahaan
Jawatan
Pelayanan
Publik
Seluruhnya
milik pemilik
Dirjen dari
Departemen
Pemerintah
PNS Perusahaan
jawatan
kereta api
(PT KAI)
Perusahaan
Umum
Pelayanan
Publik
sekaligus
memupuk
Laba
Sebagian
milik
pemerintah
Direktur
Perum
Pegawai
Perusahaan
umum
Perum
Pegadaian,
Perum
Damri
Persero Orientasi
Laba
Pemerintah
hanya
memiliki
sebagian
saham
Direktur
persero
Pegawai
Swasta
PT. Telkom,
PT PLN
Berdasarkan wilayah negara
• Badan usaha penanaman modal dalam negeri;
• Badan usaha penanaman modal asing;
Berdasarkan aspek yuridis
• Perusahaan Perseorangan;
• Firma (Fa);
• Perusahaan Commanditer (CV);
• Perseroan Terbatas (PT);
• Koperasi;
• Yayasan.
1. Perusahaan Perorangan
• Merupakan suatu bentuk badan usaha
pribadi yang memikul resiko secara pribadi
atau perorangan;
• Perusahaan perorangan merupakan bentuk
peralihan antara bentuk partnership dan
dapat pula dimungkinkan sebagai one man
corporation;
• Pasal 6 dan pasal 18 KUHDagang
Sumber modal perusahaan
• Sumber modal perusahaan perorangan
adalah berasal dari milik pribadi atau
dapat pula menggunakan modal
pinjaman;
• Contoh perusahaan perorangan adalah
toko pakaian, toko makanan, toko
mainan, toko parfum, dll
Tanggung jawab pemilik
perusahaan perorangan
• Tidak terdapat pemisahan antara kekayaan
pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan
sehingga utang perusahaan berarti hutang
pemilik juga;
• Seluruh harta kekayaan pemilik menjadi
jaminan bagi semua utang perusahaan;
• Perusahaan perorangan memiliki tanggung
jawab yang tidak terbatas
Kelebihan perusahaan perseorangan
• Aktivitas relatif sedikit dan sederhana;
• Biaya organisasi rendah;
• Pendirian dan pembubarannya mudah;
• Seluruh keuntungan yang diperoleh
merupakan hak pemilik;
• Manajemen relatif flexibel.
Kekurangan perusahaan perseorangan
• Tanggung jawab pemilik tidak terbatas
(hutang perusahaan = kekayaan pemilik)
• Status hukum adalah bukan badan hukum;
• Pada umumnya kemampuan investasi
terbatas sehingga besar atau luas usaha juga
terbatas;
• Apabila pemilik meninggal dunia atau tidak
dapat aktif untuk waktu yang cukup lama
maka kegiatan perusahaan akan terhenti;
• Kemampuan manajerial yang terbatas.
2. Persekutuan Firma (Fa)
• Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata yang
khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan
dengan menggunakan nama bersama.
• Diatur dalam pasal 16 sd pasal 35 KUHDagang;
• Mengandung unsur – unsur :
a. Menjalankan usaha bersama;
b. Dengan nama bersama;
c. Tanggung jawab sekutu secara pribadi atau
keseluruhan.
Lanjutan …
• Tata cara pendirian firma pada prinsipnya melalui 3
prosedur antara lain : pendirian, pendaftaran dan
pengumuman;
• Kekuasaan tertinggi dalam firma adalah para sekutu
semuanya;
• Tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan artnya para
sekutu bertanggung jawab sampai harta pribadinya
selain dari harta kekayaan yang ada dalam firma;
• Berakhirnya firma antara lain : daluwarsa (lewat waktu),
telah tercapai tujuan, ada kehendak dari seseorang atau
beberapa sekutu, adanya keputusan pengadilan atas
tuntutan kejaksaan
3. Commanditaire Vennootschap (CV) /
Persekutuan Komanditer
• Pengertian CV menurut I.G. Rai Widjaya adalah
suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau
beberapa orang yang secara tanggung menanggung,
bertanggung jawab untuk seluruhnya atau
bertanggung jawab secara solider dengan satu
orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter)
• Merupakan suatu firma yang memiliki 1 (satu) atau
beberapa orang sekutu komanditer;
• Diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD
Karakteristik CV
• Satu orang atau lebih secara tanggung menanggung
atau bertanggung jawab untuk seluruhnya atau
sering disebut dengan sekutu komplementer atau
sekutu aktif;
• Tugas sekutu aktif antara lain:
1. Mengurus CV;
2. Berhubungan hukum dengan pihak ketiga;
3. Bertanggung jawab secara pribadi untuk
keseluruhan;
Lanjutan …
• Satu orang atau lebih sebagai pelepas uang atau
yang sering disebut dengan sekutu komanditer atau
sekutu Pasif/ sekutu Diam;
• Tugas sekutu diam antara lain:
1. Wajib menyerahkan uang, benda ataupun tenaga
kepada persekutuan sebagaimana yang telah
disanggupkan;
2. Berhak menerima keuntungan;
3. Tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukkan
yang telah disanggupkan
Kelebihan CV
1. Pendiriannya tidak terlalu rumit ( lisan
maupun tulisan);
2. Bentuk badan usaha CV telah mendapatkan
kepercayaan masyarakat;
3. Bersifat flexibel dibandingkan dengan
badan usaha lainnya;
4. Struktur organisasi tidak terlalu rumit;
5. Modal usaha yang dibutuhkan tidak
ditentukan sehingga lebih mudah
Kekurangan CV
• Apabila sekutu pasif menjadi sekutu aktif
maka tanggung jawabnya akan menjadi
tanggung jawab pribadi;
• Status hukumnya adalah bukan badan
hukum;
• Tidak dapat menumpuk modal dengan jalan
menghimpun modal dari para sekutunya
4. Perseroan Terbatas (PT)
• Pasal 1 UU No. 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas
adalah badan hukum yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam UU.
• Unsur – unsur PT antara lain:
1. Badan hukum;
2. Didirikan berdasarkan perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Modal dasar;
5. Memenuhi persyaratan UU
Macam – macam PT
1. PT Terbuka (tbk) : suatu PT yang modal dan
sahamnya telah memenuhi syarat tertentu dimana
saham – sahamnya dipegang oleh banyak orang/
banyak perusahaan yang penawaran sahamnya
dilakukan pada publik / masyarakat sehingga jual
beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal;
2. PT Tertutup : suatu PT yang saham – sahamnya
masih dipegang oleh beberapa orang atau
perusahaan saja sehingga jual beli sahamnya
dilakukan dengan cara – cara yang ditentukan
dalam anggaran dasar PT yang pada umumnya
diserahkan pada kebijaksanaan pemegang saham
yang bersangkutan.
Modal Perseroan Terbatas
• Modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal
saham;
• Modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000,-
• Paling sedikit 25 % dari modal dasar harus
ditempatkan dan disetor penuh;
• Setiap saham wajib memiliki nilai nominal;
• Setiap saham mewakili 1 suara dalam RUPS;
• Setiap saham harus diterbitkan atas nama;
• Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan
dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain.
Saham Perseroan Terbatas
• Saham PT dikeluarkan atas nama pemiliknya;
• Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang
rupiah;
• Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan;
• Direksi PT wajib mengadakan dan menyimpan daftar
pemegang saham;
• Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham
untuk saham yang dimilikinya.
Organ Perseroan Terbatas (PT)
• RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
• Direksi;
• Dewan Komisaris;
Kelebihan Perseroan Terbatas
• Pemilik PT memiliki tanggung jawab terbatas;
• Ada pemisahan antara pemilik PT dengan pengurus PT
sehingga RUPS dapat memilih pengurus yang mampu
menjalankan Perseoran terbatas;
• Dengan dilakukan pemilihan pengurus PT atas dasar
kemampuan maka kontinuitas PT lebih terjamin;
• Modal diperoleh dengan menjual saham, menerbitkan
obligasi atau memperoleh pinjaman dari lembaga
keuangan;
• Pemilik PT dapat diganti tanpa membubarkan PT;
• Ada pemisahan harta kekayaan antara harta pribadi dan
harta perusahaan
• Sulit membubarkan PT
Kekurangan Perseroan Terbatas
• Biaya organisasi besar dan rumit;
• Pajak penghasilan terhadap PT dan
pajak dividen para pemegang saham;
• Pendirian PT lebih rumit dibandingkan
badan usaha yang lain;
• Modal perusahaan besar;
• Kewajiban terbatas pada modal tanpa
melibatkan harta pribadi
5. Koperasi
• Koperasi adalah jenis badan usaha yang
beranggotakan orang – orang atau badan
hukum perkoperasian.
• Koperasi melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat
yang berdasarkan asas kekeluargaan
Fungsi dan peran Koperasi
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan
sosialnya;
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan
dan ketahanan perekonomian nasional;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 5
Prinsip – prinsip Koperasi
• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
• Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
• Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil
sebanding dengan besarnya jasa usaha masing –
masing anggota (andil anggota tersebut dalam
koperasi);
• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
• Kemandirian;
• Kerjasama antar koperasi.
Jenis – jenis Koperasi
• Koperasi Simpan Pinjam;
• Koperasi Konsumen;
• Koperasi Produsen;
• Koperasi Pemasaran;
• Koperasi Jasa.
Koperasi vs Badan usaha lainnya
Unsur koperasi Badan usaha lainnya
Para pihak Orang – orang yang tidak
bermodal sehingga untuk
mendapatkan modal yang besar
harus banyak anggotanya
Tidak perlu banyak jumlahnya
karena masing – masing memiliki
modal yang besar
Tujuan Untuk kemakmuran bersama Untuk mencari keuntungan/laba
Modal Dikumpulkan dari simpanan,
pinjaman, penyisihan hasil
usaha, dana cadangan serta
sumber lain yang sah
Terdiri atas pemasukan atau
masukan dari para sekutu yang
dilakukan sekali saja dengan jumlah
yang relatif besar
Pembagian
hasil usaha
Pembagian hasil usaha (SHU)
dibagikan kepada semua
anggota sebanding dengan jasa
usaha yang dilakukan oleh
masing – masing anggota
Pembagian sisa hasil usaha atau
keuntungan akan dibagi sebanding
dengan jumlah pemasukan modal.
Selesai

More Related Content

What's hot

Materi Bab Pelaku Kegiatan Ekonomi
Materi Bab Pelaku Kegiatan EkonomiMateri Bab Pelaku Kegiatan Ekonomi
Materi Bab Pelaku Kegiatan EkonomiOkky Cotrexjelly
 
Ppt Pertumbuhan ekonomi
Ppt Pertumbuhan ekonomiPpt Pertumbuhan ekonomi
Ppt Pertumbuhan ekonomiR Anggara
 
PPT ekonomi - indeks harga dan inflasi
PPT ekonomi - indeks harga dan inflasiPPT ekonomi - indeks harga dan inflasi
PPT ekonomi - indeks harga dan inflasiErika N. D
 
Power Point Kerja Sama Ekonomi Internasional
Power Point Kerja Sama Ekonomi InternasionalPower Point Kerja Sama Ekonomi Internasional
Power Point Kerja Sama Ekonomi InternasionalRizqiy Amelia
 
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"anggitacxcx
 
Masalah Ekonomi dan Sistem Ekonomi
Masalah Ekonomi dan Sistem EkonomiMasalah Ekonomi dan Sistem Ekonomi
Masalah Ekonomi dan Sistem EkonomiAntonius Suranto
 
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomiUNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomiJohan Setiawan
 
Pengantar ekonomi pembangunan ch.1
Pengantar ekonomi pembangunan   ch.1Pengantar ekonomi pembangunan   ch.1
Pengantar ekonomi pembangunan ch.1Darwin Damanik
 
Ppt konsep dasar ilmu ekonomi
Ppt konsep dasar ilmu ekonomiPpt konsep dasar ilmu ekonomi
Ppt konsep dasar ilmu ekonomiDwi Santoso
 
Materi uang dan lembaga keuangan PPT
Materi uang dan lembaga keuangan PPTMateri uang dan lembaga keuangan PPT
Materi uang dan lembaga keuangan PPTAde Cintia Aulia
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasiSugeng Budiharsono
 
Ppt perdagangan internasional
Ppt perdagangan internasionalPpt perdagangan internasional
Ppt perdagangan internasionalvinarmv
 
Ppt perubahan sosial
Ppt perubahan sosialPpt perubahan sosial
Ppt perubahan sosialAchmady1
 

What's hot (20)

Permasalahan ekonomi
Permasalahan ekonomiPermasalahan ekonomi
Permasalahan ekonomi
 
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIAMATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
 
Presentasi tentang Masalah Ekonomi
Presentasi tentang Masalah EkonomiPresentasi tentang Masalah Ekonomi
Presentasi tentang Masalah Ekonomi
 
Materi Bab Pelaku Kegiatan Ekonomi
Materi Bab Pelaku Kegiatan EkonomiMateri Bab Pelaku Kegiatan Ekonomi
Materi Bab Pelaku Kegiatan Ekonomi
 
Ppt Pertumbuhan ekonomi
Ppt Pertumbuhan ekonomiPpt Pertumbuhan ekonomi
Ppt Pertumbuhan ekonomi
 
Ekonomi "Pasar Modal" kelas X
Ekonomi "Pasar Modal" kelas XEkonomi "Pasar Modal" kelas X
Ekonomi "Pasar Modal" kelas X
 
PPT ekonomi - indeks harga dan inflasi
PPT ekonomi - indeks harga dan inflasiPPT ekonomi - indeks harga dan inflasi
PPT ekonomi - indeks harga dan inflasi
 
Power Point Kerja Sama Ekonomi Internasional
Power Point Kerja Sama Ekonomi InternasionalPower Point Kerja Sama Ekonomi Internasional
Power Point Kerja Sama Ekonomi Internasional
 
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
 
Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
 
Masalah Ekonomi dan Sistem Ekonomi
Masalah Ekonomi dan Sistem EkonomiMasalah Ekonomi dan Sistem Ekonomi
Masalah Ekonomi dan Sistem Ekonomi
 
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomiUNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
UNIT 8 BUMN BUMD BUMS Kelas 11 ppt ekonomi
 
Perbedaan makro dan mikro ekonomi
Perbedaan makro dan mikro ekonomi Perbedaan makro dan mikro ekonomi
Perbedaan makro dan mikro ekonomi
 
Model Ekonomi
Model EkonomiModel Ekonomi
Model Ekonomi
 
Pengantar ekonomi pembangunan ch.1
Pengantar ekonomi pembangunan   ch.1Pengantar ekonomi pembangunan   ch.1
Pengantar ekonomi pembangunan ch.1
 
Ppt konsep dasar ilmu ekonomi
Ppt konsep dasar ilmu ekonomiPpt konsep dasar ilmu ekonomi
Ppt konsep dasar ilmu ekonomi
 
Materi uang dan lembaga keuangan PPT
Materi uang dan lembaga keuangan PPTMateri uang dan lembaga keuangan PPT
Materi uang dan lembaga keuangan PPT
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
 
Ppt perdagangan internasional
Ppt perdagangan internasionalPpt perdagangan internasional
Ppt perdagangan internasional
 
Ppt perubahan sosial
Ppt perubahan sosialPpt perubahan sosial
Ppt perubahan sosial
 

Viewers also liked (11)

KEPAILITAN atau PAILIT
KEPAILITAN atau PAILITKEPAILITAN atau PAILIT
KEPAILITAN atau PAILIT
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Kartu plastik
Kartu plastikKartu plastik
Kartu plastik
 
Waralaba (FRANCHISE)
Waralaba (FRANCHISE)Waralaba (FRANCHISE)
Waralaba (FRANCHISE)
 
Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumenPerlindungan konsumen
Perlindungan konsumen
 
Pengantar hukum
Pengantar hukumPengantar hukum
Pengantar hukum
 
Asuransi
AsuransiAsuransi
Asuransi
 
Alternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketaAlternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketa
 
World Trade Organisation (WTO)
World Trade Organisation (WTO)World Trade Organisation (WTO)
World Trade Organisation (WTO)
 
HAKI
HAKIHAKI
HAKI
 
CSR
CSRCSR
CSR
 

Similar to Badan usaha dalam perekonomian

Hbl, dimas triadi, hapzi ali, bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kod...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kod...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kod...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kod...Dimas Triadi
 
materi tentang badan usaha untuk kelas 10
materi tentang badan usaha untuk kelas 10materi tentang badan usaha untuk kelas 10
materi tentang badan usaha untuk kelas 10luluksaja
 
Bentuk kepemilikan bisnis
Bentuk kepemilikan bisnisBentuk kepemilikan bisnis
Bentuk kepemilikan bisnisSelfia Dewi
 
akuntansi ekuitas - by Sugiyanti
akuntansi ekuitas - by Sugiyantiakuntansi ekuitas - by Sugiyanti
akuntansi ekuitas - by SugiyantiHaruna Tiyan
 
Aspek-Hukum.pdf
Aspek-Hukum.pdfAspek-Hukum.pdf
Aspek-Hukum.pdfhilman39
 
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...Naufal Alwan
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...megiirianti083
 
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usahaHbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usahamegiirianti083
 
MK Bentuk Badan Usaha.pptx
MK Bentuk Badan Usaha.pptxMK Bentuk Badan Usaha.pptx
MK Bentuk Badan Usaha.pptxRafliSaber
 
KELAS 10 - BADAN USAHA DI INDONESIA (2).pptx
KELAS 10 - BADAN USAHA DI INDONESIA (2).pptxKELAS 10 - BADAN USAHA DI INDONESIA (2).pptx
KELAS 10 - BADAN USAHA DI INDONESIA (2).pptxluluksaja
 
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.pptRusdiRustandi6
 

Similar to Badan usaha dalam perekonomian (20)

badan usaha.ppt
 badan usaha.ppt badan usaha.ppt
badan usaha.ppt
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kod...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kod...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kod...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam kod...
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
 
materi tentang badan usaha untuk kelas 10
materi tentang badan usaha untuk kelas 10materi tentang badan usaha untuk kelas 10
materi tentang badan usaha untuk kelas 10
 
Bentuk kepemilikan bisnis
Bentuk kepemilikan bisnisBentuk kepemilikan bisnis
Bentuk kepemilikan bisnis
 
P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3P.bisnis pert 3
P.bisnis pert 3
 
akuntansi ekuitas - by Sugiyanti
akuntansi ekuitas - by Sugiyantiakuntansi ekuitas - by Sugiyanti
akuntansi ekuitas - by Sugiyanti
 
BUMS PPT FAHMI.pptx
BUMS PPT FAHMI.pptxBUMS PPT FAHMI.pptx
BUMS PPT FAHMI.pptx
 
ASPEK-HUKUM.ppt
ASPEK-HUKUM.pptASPEK-HUKUM.ppt
ASPEK-HUKUM.ppt
 
Aspek-Hukum.pdf
Aspek-Hukum.pdfAspek-Hukum.pdf
Aspek-Hukum.pdf
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, univer...
 
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usahaHbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
Hbl, megi irianti pariakan, hazpi ali, aspek hukum bentuk badan usaha
 
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan UsahaJenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
 
MK Bentuk Badan Usaha.pptx
MK Bentuk Badan Usaha.pptxMK Bentuk Badan Usaha.pptx
MK Bentuk Badan Usaha.pptx
 
KELAS 10 - BADAN USAHA DI INDONESIA (2).pptx
KELAS 10 - BADAN USAHA DI INDONESIA (2).pptxKELAS 10 - BADAN USAHA DI INDONESIA (2).pptx
KELAS 10 - BADAN USAHA DI INDONESIA (2).pptx
 
bentuk badan usaha
bentuk badan usahabentuk badan usaha
bentuk badan usaha
 
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt
 

More from dionteguhpratomo

More from dionteguhpratomo (20)

Hak Asasi Manusia (Human Rights)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)Hak Asasi Manusia (Human Rights)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)
 
Negara Hukum Indonesia
Negara Hukum IndonesiaNegara Hukum Indonesia
Negara Hukum Indonesia
 
DEMOKRASI dan DEMOKRASI INDONESIA
DEMOKRASI dan DEMOKRASI INDONESIADEMOKRASI dan DEMOKRASI INDONESIA
DEMOKRASI dan DEMOKRASI INDONESIA
 
Kerjasama ekonomi internasional
Kerjasama ekonomi internasionalKerjasama ekonomi internasional
Kerjasama ekonomi internasional
 
Konstitusi
KonstitusiKonstitusi
Konstitusi
 
Desyawanti Tawape
Desyawanti Tawape Desyawanti Tawape
Desyawanti Tawape
 
Maharani syafi'i
Maharani syafi'iMaharani syafi'i
Maharani syafi'i
 
Annisa riana haras
Annisa riana harasAnnisa riana haras
Annisa riana haras
 
Luthfiani azzahra
Luthfiani azzahraLuthfiani azzahra
Luthfiani azzahra
 
Muhammad Triyadi Adam
Muhammad Triyadi AdamMuhammad Triyadi Adam
Muhammad Triyadi Adam
 
Kisi - kisi soal UTS Pendidikan Pancasila
Kisi - kisi soal UTS Pendidikan PancasilaKisi - kisi soal UTS Pendidikan Pancasila
Kisi - kisi soal UTS Pendidikan Pancasila
 
Kisi kisi Soal UTS Hukum Bisnis
Kisi kisi Soal UTS Hukum BisnisKisi kisi Soal UTS Hukum Bisnis
Kisi kisi Soal UTS Hukum Bisnis
 
Warga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan PewarganegaraanWarga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan Pewarganegaraan
 
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Pancasila sebagai Paradigma PembangunanPancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
 
Pancasila Sebagai Ideologi Nasional
Pancasila Sebagai Ideologi NasionalPancasila Sebagai Ideologi Nasional
Pancasila Sebagai Ideologi Nasional
 
Bangsa dan Negara
Bangsa dan NegaraBangsa dan Negara
Bangsa dan Negara
 
Pancasila sebagai Sistem Nilai
Pancasila sebagai Sistem NilaiPancasila sebagai Sistem Nilai
Pancasila sebagai Sistem Nilai
 
Identitas Nasional
Identitas NasionalIdentitas Nasional
Identitas Nasional
 
Pengantar
Pengantar Pengantar
Pengantar
 
Perumusan Pancasila
Perumusan PancasilaPerumusan Pancasila
Perumusan Pancasila
 

Recently uploaded

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desassuser274be0
 

Recently uploaded (10)

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
 

Badan usaha dalam perekonomian

  • 1. Badan Usaha Dalam Perekonomian Indonesia Dion Teguh Pratomo,SH.MH
  • 2. Badan Usaha VS Perusahaan • Badan Usaha adalah Kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor – faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi pelayanan kepada masyarakat • Perusahaan adalah kesatuan teknis dalam produksi yang tujuannya menghasilkan barang dan jasa
  • 3. Tabel Perbandingan Badan Usaha VS Perusahaan Aspek Badan Usaha Perusahaan Tujuan Mencari laba atau keuntungan dan memberi layanan kepada masyarakat Menghasilkan barang atau jasa Fungsi Kesatuan organisasi (badan) untuk mengurus perusahaan Alat badan usaha untuk mencapai tujuan Bentuk Yuridis/ hukum dapat berbentuk PT, CV atau Koperasi Pabrik, Bengkel atau unit produksi
  • 4. Mengapa Mendirikan Badan Usaha? • Untuk Hidup; • Bebas dan Tidak Terikat; • Dorongan Sosial; • Mendapat Kekuasaan; • Melanjutkan Usaha Orang Tua
  • 5. Faktor – faktor yang harus dihadapi dalam pendirian Badan Usaha • Barang dan jasa yang akan dijual; • Pemasaran barang dan jasa; • Penentuan harga; • Pembelian; • Kebutuhan tenaga kerja; • Organisasi Intern; • Pembelanjaan; • Jenis badan usaha yang akan dipilih.
  • 6. Hal yang harus diperhatikan untuk menentukan bentuk badan usaha • Modal yang diperlukan; • Tipe atau jenis badan usaha; • Tingkat Risiko yang dihadapi; • Luas Operasional; • Analis Pasar; • Undang – undang dan Peraturan; • Cara Pembagian Laba.
  • 7. Pengelompokkan Badan Usaha • Berdasarkan kegiatan yang dilakukan atau aspek bidang usaha; • Berdasarkan kepemilikan modal; • Berdasarkan wilayah negara; • Berdasarkan aspek yuridis.
  • 8. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan / aspek bidang usaha • Ekstraktif : diambil dari alam; • Agraris : olah dari alam; • Industri : barang atau bahan mentah = jadi; • Perdagangan : beli jual dagangan untuk memperoleh untung • Jasa : menyediakan jasa.
  • 9. Berdasarkan Kepemilikan Modal • BUMN (Badan Usaha Milik Negara) • BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) • Badan Usaha Milik Campuran • Badan Usaha Milik Koperasi
  • 10. BUMN • Merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; (Pasal 1 huruf 1 No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara) • Maksud dan tujuan pendirian BUMN : 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara; 2. Mengejar keuntungan; 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum; 4. Turut aktif membimbing dan memberi bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
  • 11. Pengurusan dan Pengawasan BUMN • Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi yang dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi anggaran dasar BUMN, perUU serta mematuhi prinsip – prinsip good governance yang meliputi: • Transparansi; • Kemandirian; • Akuntabilitas; • Pertanggungjawaban; • Kewajaran. • Pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan Pengawas yang dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan prinsip good governance diatas.
  • 12. BUMN Jenis BUMN Diliat Dari Segi / Aspek Tujuan Modalnya Pimpinan Pegawai Contoh Perusahaan Jawatan Pelayanan Publik Seluruhnya milik pemilik Dirjen dari Departemen Pemerintah PNS Perusahaan jawatan kereta api (PT KAI) Perusahaan Umum Pelayanan Publik sekaligus memupuk Laba Sebagian milik pemerintah Direktur Perum Pegawai Perusahaan umum Perum Pegadaian, Perum Damri Persero Orientasi Laba Pemerintah hanya memiliki sebagian saham Direktur persero Pegawai Swasta PT. Telkom, PT PLN
  • 13. Berdasarkan wilayah negara • Badan usaha penanaman modal dalam negeri; • Badan usaha penanaman modal asing;
  • 14. Berdasarkan aspek yuridis • Perusahaan Perseorangan; • Firma (Fa); • Perusahaan Commanditer (CV); • Perseroan Terbatas (PT); • Koperasi; • Yayasan.
  • 15. 1. Perusahaan Perorangan • Merupakan suatu bentuk badan usaha pribadi yang memikul resiko secara pribadi atau perorangan; • Perusahaan perorangan merupakan bentuk peralihan antara bentuk partnership dan dapat pula dimungkinkan sebagai one man corporation; • Pasal 6 dan pasal 18 KUHDagang
  • 16. Sumber modal perusahaan • Sumber modal perusahaan perorangan adalah berasal dari milik pribadi atau dapat pula menggunakan modal pinjaman; • Contoh perusahaan perorangan adalah toko pakaian, toko makanan, toko mainan, toko parfum, dll
  • 17. Tanggung jawab pemilik perusahaan perorangan • Tidak terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan sehingga utang perusahaan berarti hutang pemilik juga; • Seluruh harta kekayaan pemilik menjadi jaminan bagi semua utang perusahaan; • Perusahaan perorangan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas
  • 18. Kelebihan perusahaan perseorangan • Aktivitas relatif sedikit dan sederhana; • Biaya organisasi rendah; • Pendirian dan pembubarannya mudah; • Seluruh keuntungan yang diperoleh merupakan hak pemilik; • Manajemen relatif flexibel.
  • 19. Kekurangan perusahaan perseorangan • Tanggung jawab pemilik tidak terbatas (hutang perusahaan = kekayaan pemilik) • Status hukum adalah bukan badan hukum; • Pada umumnya kemampuan investasi terbatas sehingga besar atau luas usaha juga terbatas; • Apabila pemilik meninggal dunia atau tidak dapat aktif untuk waktu yang cukup lama maka kegiatan perusahaan akan terhenti; • Kemampuan manajerial yang terbatas.
  • 20. 2. Persekutuan Firma (Fa) • Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama. • Diatur dalam pasal 16 sd pasal 35 KUHDagang; • Mengandung unsur – unsur : a. Menjalankan usaha bersama; b. Dengan nama bersama; c. Tanggung jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan.
  • 21. Lanjutan … • Tata cara pendirian firma pada prinsipnya melalui 3 prosedur antara lain : pendirian, pendaftaran dan pengumuman; • Kekuasaan tertinggi dalam firma adalah para sekutu semuanya; • Tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan artnya para sekutu bertanggung jawab sampai harta pribadinya selain dari harta kekayaan yang ada dalam firma; • Berakhirnya firma antara lain : daluwarsa (lewat waktu), telah tercapai tujuan, ada kehendak dari seseorang atau beberapa sekutu, adanya keputusan pengadilan atas tuntutan kejaksaan
  • 22. 3. Commanditaire Vennootschap (CV) / Persekutuan Komanditer • Pengertian CV menurut I.G. Rai Widjaya adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter) • Merupakan suatu firma yang memiliki 1 (satu) atau beberapa orang sekutu komanditer; • Diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD
  • 23. Karakteristik CV • Satu orang atau lebih secara tanggung menanggung atau bertanggung jawab untuk seluruhnya atau sering disebut dengan sekutu komplementer atau sekutu aktif; • Tugas sekutu aktif antara lain: 1. Mengurus CV; 2. Berhubungan hukum dengan pihak ketiga; 3. Bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan;
  • 24. Lanjutan … • Satu orang atau lebih sebagai pelepas uang atau yang sering disebut dengan sekutu komanditer atau sekutu Pasif/ sekutu Diam; • Tugas sekutu diam antara lain: 1. Wajib menyerahkan uang, benda ataupun tenaga kepada persekutuan sebagaimana yang telah disanggupkan; 2. Berhak menerima keuntungan; 3. Tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukkan yang telah disanggupkan
  • 25. Kelebihan CV 1. Pendiriannya tidak terlalu rumit ( lisan maupun tulisan); 2. Bentuk badan usaha CV telah mendapatkan kepercayaan masyarakat; 3. Bersifat flexibel dibandingkan dengan badan usaha lainnya; 4. Struktur organisasi tidak terlalu rumit; 5. Modal usaha yang dibutuhkan tidak ditentukan sehingga lebih mudah
  • 26. Kekurangan CV • Apabila sekutu pasif menjadi sekutu aktif maka tanggung jawabnya akan menjadi tanggung jawab pribadi; • Status hukumnya adalah bukan badan hukum; • Tidak dapat menumpuk modal dengan jalan menghimpun modal dari para sekutunya
  • 27. 4. Perseroan Terbatas (PT) • Pasal 1 UU No. 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU. • Unsur – unsur PT antara lain: 1. Badan hukum; 2. Didirikan berdasarkan perjanjian; 3. Melakukan kegiatan usaha; 4. Modal dasar; 5. Memenuhi persyaratan UU
  • 28. Macam – macam PT 1. PT Terbuka (tbk) : suatu PT yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat tertentu dimana saham – sahamnya dipegang oleh banyak orang/ banyak perusahaan yang penawaran sahamnya dilakukan pada publik / masyarakat sehingga jual beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal; 2. PT Tertutup : suatu PT yang saham – sahamnya masih dipegang oleh beberapa orang atau perusahaan saja sehingga jual beli sahamnya dilakukan dengan cara – cara yang ditentukan dalam anggaran dasar PT yang pada umumnya diserahkan pada kebijaksanaan pemegang saham yang bersangkutan.
  • 29. Modal Perseroan Terbatas • Modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham; • Modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000,- • Paling sedikit 25 % dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh; • Setiap saham wajib memiliki nilai nominal; • Setiap saham mewakili 1 suara dalam RUPS; • Setiap saham harus diterbitkan atas nama; • Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain.
  • 30. Saham Perseroan Terbatas • Saham PT dikeluarkan atas nama pemiliknya; • Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah; • Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan; • Direksi PT wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham; • Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.
  • 31. Organ Perseroan Terbatas (PT) • RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) • Direksi; • Dewan Komisaris;
  • 32. Kelebihan Perseroan Terbatas • Pemilik PT memiliki tanggung jawab terbatas; • Ada pemisahan antara pemilik PT dengan pengurus PT sehingga RUPS dapat memilih pengurus yang mampu menjalankan Perseoran terbatas; • Dengan dilakukan pemilihan pengurus PT atas dasar kemampuan maka kontinuitas PT lebih terjamin; • Modal diperoleh dengan menjual saham, menerbitkan obligasi atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan; • Pemilik PT dapat diganti tanpa membubarkan PT; • Ada pemisahan harta kekayaan antara harta pribadi dan harta perusahaan • Sulit membubarkan PT
  • 33. Kekurangan Perseroan Terbatas • Biaya organisasi besar dan rumit; • Pajak penghasilan terhadap PT dan pajak dividen para pemegang saham; • Pendirian PT lebih rumit dibandingkan badan usaha yang lain; • Modal perusahaan besar; • Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
  • 34. 5. Koperasi • Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum perkoperasian. • Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan
  • 35. Fungsi dan peran Koperasi 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional; 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
  • 36. Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 5 Prinsip – prinsip Koperasi • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; • Pengelolaan dilakukan secara demokratis; • Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi); • Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; • Kemandirian; • Kerjasama antar koperasi.
  • 37. Jenis – jenis Koperasi • Koperasi Simpan Pinjam; • Koperasi Konsumen; • Koperasi Produsen; • Koperasi Pemasaran; • Koperasi Jasa.
  • 38. Koperasi vs Badan usaha lainnya Unsur koperasi Badan usaha lainnya Para pihak Orang – orang yang tidak bermodal sehingga untuk mendapatkan modal yang besar harus banyak anggotanya Tidak perlu banyak jumlahnya karena masing – masing memiliki modal yang besar Tujuan Untuk kemakmuran bersama Untuk mencari keuntungan/laba Modal Dikumpulkan dari simpanan, pinjaman, penyisihan hasil usaha, dana cadangan serta sumber lain yang sah Terdiri atas pemasukan atau masukan dari para sekutu yang dilakukan sekali saja dengan jumlah yang relatif besar Pembagian hasil usaha Pembagian hasil usaha (SHU) dibagikan kepada semua anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing – masing anggota Pembagian sisa hasil usaha atau keuntungan akan dibagi sebanding dengan jumlah pemasukan modal.