Badan Usaha Milik negara, Badan usaha milik daerah

1. BADAN USAHA MILIK NEGARA,
BADAN USAHA MILIK DAERAH,
BADAN LAYANAN UMUM
A.TUNIO DIGEROTNA C2B021029
ANIKAWATI C2B021033

2. Negara memiliki campur tangan dalam kegiatan pengelolaan kekayaan dan hasil bumi dan
hal itu tertuang jelas dalam UUD BAB XIV pasal 33 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh Negara. Dalam hal ini pemerintah menempatkan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) sebagai representasi dalam aktivitas pengelolaan nya.
Sedangkan derivasi aktivitas pengelolaan kekayaan negara juga diturunkan pada badan
usaha lainnya yang berlokasi didaerah atau yang biasa disebut dengan Badan Usaha Milik
Daerah.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang hampir sebagian besar
kepemilikannya didominasi oleh pemerintah daerah dan dengan modal penyertaan untuk
menjalankan aktivitas operasionalnya juga diperoleh dari penyertaan modal yang dilakukan
langsung oleh pemerintah daerah.
Modal kerja BUMN dan BUMD sepenuhnya didominasi oleh keuangan Negara dan Daerah
yang tentunya berasal dari APBN dan APBD yang kemudian dijadikan untuk unsur
penyertaan modal.

3. Tujuan Dibentuknya BUMN dan BUMD
Adapun tujuan dbentuknya tujuan BUMN dan BUMD oleh pemerintah adalah
1. Dengan adanya BUMN dan BUMD diharapkan dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi bagi lingkup nasional dan daerah
2. BUMN dan BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi dari segi peningkatan sumber
pendapatan negara atau daerah yang tentunya diharapkan berimplikasi yang positif pada pos
penerimaan negara (profit oriented)
3. BUMN dan BUMD diharapkan dapat memberi contributor sebagai pelaku penyelenggara jasa
dibidang sector public yang berorintasi pada kualitas layanan jasa yang berkualitas
4. BUMN dan BUMD diharapkan dapat mengelola kekayaan alam sebagai upaya untuk
mengoptimalkan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi
masyarakat
5. BUMN dan BUMD diharapkan dapat menjadi pelopor untuk menstimulus potensi kegiatan usaha
yang belum dijalankan oleh sector swarta
6. BUMN dan BUMD diharapkan dapat berperan secara aktif sebagai incubator dalam menunjang
UKM, koperasi dan masyarakat.

4. Fungsi BUMN dan BUMD
Peran dan fungsi BUMN dan BUMD menjadi krusial sehingga memiliki peranan
yang sangat penting sebagai penggerak roda perekonomian nasional, yaitu :
1. Sebagai pelaksana kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bidang
ekonomi dan pembangunan dalam skala daerah maupun nasional
2. Sebagai sarana pemupukan dana bagi pembiayaan dan katalisator
pengembangan
3. Sebagai perumus kebijakan teknis administrative dalam area investasi, promosi
dan Kerjasama investasi, pemberdayaan perusahaan milik pemerintah (baik
daerah atau negara), serta implementasi dari pelayanan pemerintah yang saling
terintegrasi dan terpadu

5. Bentuk Badan Usaha MilikNegara (BUMN)
 BUMN merupakan sebuah Lembaga atau koorporasi yang berbadan hukum. Berdasarkan ketentuan dalamundang-undang
Nomor 19 Tahun2003 tentang Badan Usaha MilikNegara, BUMN dikategorikandalamdua kelompok yaitu Persero dan
Perusahaan Umum (Perum), namun sebelum dikeluarkanUndang-UndangNomor 19 Tahun2003 BUMN terbagi dalamtiga
bentuk yaitu Persero, Perusahaan Umum dan Perusahaan Jawatan.
 Setiap BUMN yang berbentuk persero harus mengikutiketentuan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1995 tentangperseroan
terbatas (PT), Adapun perseroan yang sudah berubah status menjadi perseroan terbuka melaluiproses Initial Publik Offering
(IPO). Selain harus tunduk kepada ketentuang Undang-UndangBUMN dan Undang-Undangperseroan terbatas juga harus
mengikutiketentuang yang berlaku dipasarmodal yang dikeluarkanoleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan(BAPEPAM-LK) atau yang sekarang disebut denganOtoritas jasa Keuangan( OJK).
 Sejalan dengan tujuan dibentuknyaBUMN, perusahaannegara yang berbentuk perusahaanumum (Perum) dimaksudkan
untuk mengimplementasikankewajiban pemerintah dalamaktivitas penyediaanbarang atau jasa yang tentunyaharus
mengutamakankualitasyang bagus dan tentunyadengan harga yang terjangkau serta juga dalampengelolaannyadengan
menerapkan prinsipGood Corporate Governance (GCG).
 Astami (2010) menyebutkan bahwa struktur kepemilikanBUMN dapatsepenuhnya dibiayaioleh negara atau secara parsial.
Dan meskipun aktivitasBUMN berbentuk Perum memilikitarget utama memberikan kemanfaatansecara umum, dapat
beroperasi secara mandiridan menghasilkanlabayang konsistenuntukkebutuhan operasionalnya. ContohBUMN yang
berbentuk Perum adalahPerum Pegadaian,Perum Telekomunikasi,Perum Damri, Perum Jasa Tirta, Perum Bulog, Perum
Perhutani, Perum Peruri dan Perum BalaiPustaka.

6. Struktur Organisasi Dalam BUMN
Organ dalam BUMN terdiri atas beberapa komponen seperti Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS), direksi dan komisaris dan dari segi kepemilikan pemegang saham BUMN
yang berbentuk persero didominasi oleh kepemilikan institusional. Adalah negara yang
diwakili oleh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN sedangkan susunan organisasi yang
berbentuk Perum adalah terdiri dari Menteri, direksi dan dewan pengawas. BUMN yang
berbentuk Persero maupun Perum dibina oleh kementerian BUMN dan dalam
pelaksanaan tugasnya BUMN membantu Presiden dalam bidang pembinaan BUMN dan
dengan fungsi yang dijalankan adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan dibidang
pembinaan BUMN, koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan dalam aspek
pembinaan BUMN, pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab
kementerian BUMN dan juga serta dalam hal pengawasan atas implementasinya.

7. Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998
dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dapat berbentuk
perusahaan daerah maupun perseroan, namun dasar hukum tersebut
telah dperbaharui sehingga BUMD tidak hanya sebatas perusahaan
daerah dan perseroan tetapi dapat berbentuk perseroan terbatas yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007
BUMD berawal dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang
perusahaan daerah yang menjadi cikal bakal BUMD, dan amandemen
Undang-Undang lainnya untuk perubahan BUMD tersebut, Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008. Adapun dalam ketentuan tersebut Pemerintah Daerah
dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan
kepemilikan dan pembubarannya ditetapkan oleh Perda.

8. Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Badan layanan umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual dengan tidak
mengedepankan konsep keuntungan namun berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas
Mursyidi, (2009) mengatakan bahwa pelaksanaan BLU dilatarbelakangi oleh reformasi di bidang
keuangan yang mengamanatkan terjadinya pergeseran pola system pengganggaran yang pada
awalnya dilaksanakan secara tradisional dan bertransformasi menjadi penganggaran berbasis kinerja
(Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara), dan Adapun tujuan pola
pergeseran ini untuk mengoptimalkan penggunaan dana pemerintah yang berorientasi pada output.
Implementasi BU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 68 dan 69, Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan
Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah.

9. Karakteristik Badan Layanan Umum (BLU)
1. BLU bukan badan hukum yang independent, tetapi status hukum BLU melekat pada kementerian Negara, Lembaga atau
pemerintah daerah yang bertindak sebagai induk instansi
2. BLU dibentuk dengan tujuan meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang selaras dengan upaya memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bernegara
3. Aktivitas operasional BLU adalah kegiatan penyediaan barang dan jasa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,
bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga menyebabkan ada pendapatan BLU yang diperoleh dari biaya yang
dibebankan kepada masyarakat sebagai konsumen dan sehingga pendapatan BLU dikategorikan kedalam Pendapatan Neagara
Bukan Pajak (PNBP) dan dapat digunakan secara langsung.
4. Dana BLU tidak termasuk dalam kekayaan Negara atau daerah yang dipisahkan tetapi berasal dari komponen system
APBN/APBD
5. Memungkinkan bagi BLU untuk menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain
6. BLU tidak mengutamakan cari keuntungan, namun tetap berprinsip konsep bisnis yang sehat
7. Operasionalisasi BLU lebih efisien dan produktif bila dibandingkan dengan unit organisasi atau institusi pemerintahan lainnya
yang mengedepankan penyerapan anggaran tinggi
8. Rancangan Bisnis Anggaran (RBA) yang menjadi basis dalam rencana dan pencapaian kinerja BLU serta laporan keuangan
disusun dan disajikan dalam format yang selaras dengan instansi induknya.
9. BLU memiliki keistimewaan dalam hal ketentuan pengelolaan keuangan yaitu dalam bentuk semangat otonomi yang
memungkinkan BLU untuk melanggar ketentuan keuangan negara, sebagai contoh BLU diperbolehkan secara langsung
menggunakan penerimaannya
10. BLU lebih fleksibel dalam melakukan pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan dan pengadaan asset
11. Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola BLU oleh kementerian, gubernur, bupati atau walikota bertanggung jawab atas segala
bentuk pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU yang dipimpinnya
12. Pegawai yang bekerja pada BLU terbagi dalam PNS dan Non PNS

10. Asas Dalam Badan Layanan Umum
Berdasarkan jenisnya dibagi dalam tiga kelompok
1. BLU yang focus melakukan kegiatan pelayanan dibidang jasa seperti rumah sakit, Lembaga
Pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran
2. BLU yang beroperasi dalam kegiatan pengelolaan wilayah atau area khusus
3. BLU yang melakukan pengelolaaan pada dana khusus, seperti pengelolaan dana bergulir, dana
Usaha Kecil Menengah (UKM), tabungan pegawai
Berdasarkan jenis kegiatannya, secara konfrehensif disusun sebagai berikut
1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara, Lembaga atau pemerintah daerah yang bertujuan memberi
layanan umum berdasarkan kewenangan instansi induk
2. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara, Lembaga atau pemerintah daerah dan
status hukumnya tidak terpisahkan dari instansi induknya
3. Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, bupati dan walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dalam
pelayanan umum BLU
4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung atas pelaksanaan kegiatan BLU yang dilegasikan kepadanya.
5. BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan keuntungan namun tetap berpedoman pada praktek organisasi
yang baik dan sehat
6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran
7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan yang umum sejalan dengan praktek yang sehta.

11. Syarat menjadi Badan Layanan Umum BLU
Adapun instansi yang dapat diajukan menjadi BLU adalah instansi atau unit organisasi yang
memiliki aktivitas operasional yang bersentuhan dengan masyarakat.
Persyaratan Substansif
Menurut Mahmudi (2011), meliputi :
1. Pelayanan dibidang Kesehatan, Pendidikan, penelitian dan pengujian yagn termasuk jenis
peyediaan barang dan jasa
2. Pelayanan dibidang pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Kecil Menengah (UKM),
pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaan tabungan dan dana khusus
3. Pelayanan di bidang pengembangan ekonomi terpadu termasuk wilayah otonom

12. Persyaratan Teknis
1. Kinerja pelayanan dibidang tugas pokok dan fungsi unit dinilai layak untuk dikelola dan
ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU
2. Kinerja keuangan satuan kerja unit yang berganti sebagai BLU harus sehat
Persyaratan Administratif
1. Intitusi yang mengajukan BLU harus menyatakan kesanggupan meningkatkan kinerja dalam
hal pelayanan, keuangan
2. Sebagai BLU memiliki pola tata Kelola yang baik
3. Sebagai BLU memiliki rencana strategis bisnis yang jelas
4. Sebagai BLU memiliki laporan keuanga pokok yang dilaporkan setiap tahun
5. Memiliki standar pelayanan minimal dalam pelayanan barang atau jasa yang dioperasikan
6. Memiliki laporan keuangan terakhir yang diaudit dan bersedia diaudit secara independent

13. Persyaratan Teknis
1. Kinerja pelayanan dibidang tugas pokok dan fungsi unit dinilai layak untuk dikelola dan
ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU
2. Kinerja keuangan satuan kerja unit yang berganti sebagai BLU harus sehat
Persyaratan Administratif
1. Intitusi yang mengajukan BLU harus menyatakan kesanggupan meningkatkan kinerja dalam
hal pelayanan, keuangan
2. Sebagai BLU memiliki pola tata Kelola yang baik
3. Sebagai BLU memiliki rencana strategis bisnis yang jelas
4. Sebagai BLU memiliki laporan keuanga pokok yang dilaporkan setiap tahun
5. Memiliki standar pelayanan minimal dalam pelayanan barang atau jasa yang dioperasikan
6. Memiliki laporan keuangan terakhir yang diaudit dan bersedia diaudit secara independent
Berdasarkan hasil penilaian pimpinan daerah baru dapat menentukan apakah institusi layak atau
tidak ditetapkan sebagai BLU dengan status penuh, bertahap atau ditolak.

14. Pengelolaan Keuangan Dalam BLU/BLUD
1. BLU/BLUD dapat melakukan memungut biaya atas pelayanan yang diberikan, namun biaya tersebut
berdasarkan hitungan biaya perunit layanan
2. Penerimaan dalam hal jasa dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional dan ini masuk
dalam kategori PNBP
3. BLU/BLUD memiliki fleksibilitas dalam mengelola belanja
4. Pada aktivitas pengelolaan kas BLU/BLUD dapat melakukan perencanaan penerimaan dan pengeluaran
kas, memungut pendapatan, menyimpan kas dan rekening bank, melakukan pembayaran, mendapatkan
dana untuk mengantisipasi krisis likuiditas (menutupi deficit jangka pendek) dan menggunakan surplus kas
jangka pendek guna memperoleh tambahan pendapatan
5. Pernarikan dana pada APBD/APBN dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan ini menggunakan rekening kas BLU/BLUD.
6. BLU/BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek maupun jangka Panjang serta harus mendapatkan
persetujuan pimpinan daerah
7. Dapat mengelola piutang serta utang yang dikelola dan diselesaikan dengan menerapkan praktek bisnis
yang sehat
8. Dalam urusan karyawan menggunakan PNS dan Non PNS
9. Remunerasi untuk para pejabat, dewan pengawas pegawai dan diberikan berdasarkan profesionalisme
dan tanggung jawabnya
10. Surplus anggaran pada BLU/BLUD dapat dipergunakan Kembali pada tahun berikutnya
11. Defisit anggaran dapat dilakukan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya pada Menteri keuangan
atau PPKD melalui pimpinan daerah

15. Pengelolaan Utang Pada BLU/BLUD
Berikut prinsip prinsip pengelolaan utang pada BLU/BLUD :
1. BLU/BLUD dapat memiliki utang yang berhubungan dengan aktivitas operasional penyediaan
layanan barang atau jasa atau perikatan peminjaman dengann pihak lain
2. Utang BLU/BLUD harus dikelola dengan berdasarkan pada praktik bisnis yang sehat
3. Utang yang diperoleh dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya dapat digunakan untuk
belanja operasional
4. Utang yang diperoleh dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya dapat digunakan
untuk belanja modal
5. Peminjaman dalam bentuk utang dilakukan oleh pejabat berwenang secara berjenjang
dengan besaran nilai pinjaman
6. Pelunasan utang merupakan tanggung jawab BLU/BLUD
7. Hak tagih atas utang BLU mencapai batas kadaluarsa 5 tahun sejak utang-utang tersebut jatuh
tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang

16. te𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑠𝑖ℎ