Mercu Buana University, Faculty of economic and business

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Hukum Lingkungan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
NIM Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
15
43216010041 Kevin Biondy
Abstract : Kompetensi
Mahasiswa mampu menjelaskan
Hukum Lingkungan di Indonesia
Mahasiswa/I memahami Hukum
Lingkungan di Indonesia dan
bagaimana proses hukum terjadi

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
JawabanQuiz:
Executive summary :
Hukum Lingkungan adalah bidang ilmu yang paling strategis karna ilmu hukum paling
strategis karna ilmu hukum paling banyak segi, yaitu segi hukum administrasi, pidana, dan
perdata. Hukum lingkungan adalah suatu aturan yang diatur oleh pemerintah supaya
lingkungan yang berhubungan dengan mahluk hidup terjamin kelangsungan hidupnya.
Hukum Lingkungan ini adalah adanya kewajiban setiap warga negara untuk mentaati aturan
yang sudah dibuat, supaya terciptanya keteraturan dan kenyamanan hidup dalam suatu
lingkungan.
Penataan ruang dimaksudkan pula untuk memberikan gambaran kepada para penggunanya
tentang spesifikasi pemanfaatan ruang, sekaligus akan menjadi pedoman dalam
merencanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dan berdaya guna. Dalam konteks yang
demikian itu penataan ruang dalam sistem alokasi ruang pada dasarnya dimaksudkan untuk
mengalokasikan letak, luas, dan atribut lain misalnya jenis dan intensitas kegiatan dari ruang
tersebut agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa harus mengorbankan
kelestarian dan merusak lingkungan.
JawabanForum:
Hakim Diminta Pertimbangkan Dampak
Perubahan Iklim Akibat Pembangkit
Batubara
Sembilan lembaga hukum lingkungan dari dalam dan luar negeri mengajukan pendapat
hukum “Sahabat Pengadilan” atau Amicus Curiae Brief pada hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Denpasar terkait dengan gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang,
Bali. Salah satu kajiannya adalah bahaya emisi pelepasan lebih dari 200 juta ton CO2 selama
30 tahun beroperasinya pabrik ini nanti.
Mereka meminta majelis untuk membatalkan Keputusan Gubernur yang memberikan izin
lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang sampai penilaian penuh untuk dampak
iklim proyek telah diselesaikan. Para pemberi pendapat hukum (amici curiae) ini yakni
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change
Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide
(ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental
Justice Australia, dan The Access Initiative. Mereka (Amici) adalah organisasi nirlaba yang
memiliki keahlian dalam hukum lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, hukum,
dan kebijakan iklim.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dokumen pendapat hukum ini disampaikan ke PTUN Denpasar pada Selasa (26/06/2018)
oleh salah satu perwakilan yakni Margaretha Quina, Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan
dari ICEL. “Kami terima dan akan sampaikan ke majelis hakim. Sepertinya baru pertama kali
Amicus, bahan bacaan majelis hakim,” ujar Katherina Yunita, Humas PTUN Denpasar dan
salah satu hakim bersertifikasi lingkungan. Menurutnya perkara lingkungan hidup tergolong
baru dan belum banyak hakim tersertifikasi lingkungan.
Amicus bisa jadi bahan bacaan hakim walau tak bisa mempengaruhi keputusan. Ini disebut
kasus dengan register Lingkungan Hidup pertama di PTUN Denpasar. Dua hakim lain yang
sudah tersertifikasi di kasus lingkungan adalah Himawan Krisbiyantoro dan Hakim Ketua
A.K Setiyono.
Dokumen kajian Amicus ini memaparkan pentingnya penghitungan emis gas rumah kaca
(GRK) dan bagaimana sejumlah negara sudah menerapkannya dalam keputusan gugatan
lingkungan. Menurut Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), penambahan unit pembangkit
2×330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama
periode operasinya.
Pendapat hukum ini menyebut jika asumsi bahwa PLTU Celukan Bawang akan beroperasi
dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit,
perluasan Celukan Bawang akan menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton
batubara selama masa operasional pabrik. Ini akan menghasilkan pelepasan lebih dari 200
juta ton CO2 selama 30 tahun.
ANDAL untuk PLTU Celukan Bawang disebut gagal menerapkan prinsip-prinsip
pengelolaan lingkungan nasional yang dituangkan dalam UU No.32/2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan peraturan pelaksana yang terkait karena tidak
menyertakan analisis mengenai dampak perubahan iklim yang komprehensif. “Perlu
perhitungan akurat dari dampak iklim proyek PLTU Celukan Bawang,” jelas Quina. Terlebih
ini terkait komitmen Indonesia mengurangi emisi 29% pada 2030. Mengutip laporan media
Guardian, pada 2006, Indonesia menghasilkan 280 juta ton emisi CO2 atau 1,2 juta ton per
orang/tahun.
Amicus disebut sudah dipraktikkan pada kasus pidana UU ITE Prita Mulyasari dan kasus
Time vs Soeharto. “Bisa bantu hakim bertanya, menilai jawaban logis atau tidak memberi,
dan kesimpulan dalil mana yang material,” urai Quina. Sejumlah risiko dampak GRK pada
pesisir misalnya kerusakan infratruktur karena gelombang pasang, kerusakan terumbu
karang, dan lainnya.
Kasus No.2/G/LH/2018/PTUN.DPS mengenai Gugatan Tata Usaha Negara mengenai
Pembatalan Keputusan Gubernur Bali No.660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin
Lingkungan untuk PLTU yang diberikan kepada PT. PLTU Celukan Bawang di Kecamatan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Gugatan diajukan oleh I Ketut Mangku Wijana, Baidi
Sufarlan, I Putu Gede Astawa, dan Greenpeace Indonesia (Penggugat) melawan Gubernur
Bali (Tergugat) dan PT PLTU Celukan Bawang (Tergugat II Intervener).
Pada 28 April 2017, Gubernur Bali menandatangani keputusan pemberian izin lingkungan
untuk perluasan PLTU Celukan Bawang untuk menambah dua unit pembangkit 330 MW
tambahan, sehingga total kapasitasnya menjadi lebih dari 1.000 MW. Ekspansi inilah yang
dipersoalkan, terlebih tidak masuk dalam rencana umum ketenagalistrikan nasional.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Pelepasan emisi dari proyek energi Indonesia 35 GW, di mana 60% di antaranya dari
batubara. Proyek ini dinilai akan menghambat pencapaian komitmen internasional Indonesia
untuk pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% (atau 41% dengan bantuan
internasional) pada 2030.
Sarah Burt dari Earthjustice mengatakan upaya penyelamatan lingkungan global yang
dilakukan komunitas internasional telah berhasil membuat preseden hukum yang baik.
“Analisis dampak perubahan iklim adalah instrumen penting untuk menstabilkan iklim untuk
melindungi terumbu karang, perikanan dan masyarakat pesisir di Bali dan seluruh dunia,”
Sarah menjelaskan.
Pada 28 April 2017, Gubernur Bali menandatangani keputusan pemberian izin lingkungan
untuk perluasan PLTU Celukan Bawang untuk menambah dua unit pembangkit 330 MW
tambahan, sehingga total kapasitasnya menjadi lebih dari 1.000 MW. Ekspansi inilah yang
dipersoalkan, terlebih tidak masuk dalam rencana umum ketenagalistrikan nasional.
Pelepasan emisi dari proyek energi Indonesia 35 GW, di mana 60% di antaranya dari
batubara. Proyek ini dinilai akan menghambat pencapaian komitmen internasional Indonesia
untuk pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% (atau 41% dengan bantuan
internasional) pada 2030.
Sarah Burt dari Earthjustice mengatakan upaya penyelamatan lingkungan global yang
dilakukan komunitas internasional telah berhasil membuat preseden hukum yang baik.
“Analisis dampak perubahan iklim adalah instrumen penting untuk menstabilkan iklim untuk
melindungi terumbu karang, perikanan dan masyarakat pesisir di Bali dan seluruh dunia,”
Sarah menjelaskan.