Industri Daur Ulang Plastik Penuhi Kebutuhan Bahan Baku Dalam Negeri

of 43 Plastik & Sampah: Pantauan April 2021
Plastik dan Sampah:
Pantauan bulan April 2021
Oleh: Riza V. Tjahjadi
PLTSa dalam program percepatan pemerintah tak merata. Baru di
Surabaya yang siap beroperasi. Tetapi Kajian Tim KPK mencatat
sejumlah proyek justru bergerak merangkak
Industri Daur Ulang Plastik Penuhi Kebutuhan Bahan Baku Dalam Negeri
Tetapi Menperin Agus menyampaikan, produsen bahan kemasan plastik
harus melakukan R&D untuk menghasilkan bahan kemasan plastik
yang ramah lingkungan dengan komitmen time frame yang jelas
Terdapat 200 kantong plastik dalam onta yang berada
di sekitar Dubai, Uni Emirat Arab
Interpol bersama badan kompeten di 67 negara selama 30 hari pada
Maret lalu menginspeksi laut dan perairan menemukan adanya
dumping ilegal dan perdagangan sampah.
Oooopppsss… Baru terpantau berita di bawah
Kemajuan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga
sampah dalam program percepatan pemerintah tak merata.
Baru di Surabaya yang siap beroperasi.
Retno Sulistyawati
Edisi : 28 Maret 2020
CEROBONG merah-putih menjulang di antara dua instalasi utama
pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang berbaris di pinggir
kompleks Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya.
Pembangunan pembangkit unit kedua yang merupakan pengembangan
unit sebelumnya tersebut telah rampung dan menunggu peresmian
Presiden Joko Widodo.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral Hendra Iswahyudi optimistis pembangkit
Benowo bisa segera beroperasi. Saat berkunjung ke lokasi pembangkit,
Jumat, 13 Maret lalu, Hendra telah mengecek serangkaian kegiatan

pengujian peralatan dan sistem kelistrikan di pembangkit baru
berkapasitas 9 megawatt tersebut. ―Ini akan menjadi contoh bagi sebelas
kota lain,‖ kata Hendra, Jumat, 27 Maret lalu.
PLTSa Benowo adalah satu di antara 12 proyek percepatan instalasi
pengolah sampah menjadi energi listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah
lingkungan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.
Selain di Surabaya, pembangkit berbasis sampah kota ini direncanakan
dibangun di DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi,
Bandung, Semarang, Surakarta, Makassar, Denpasar, Palembang, dan
Manado. Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta
bahu-membahu memberikan kemudahan perizinan supaya proyek tak
jalan di tempat.
Yang baru kelar dibangun di TPA Benowo ini sebenarnya proyek kedua.
Sejak 2015, unit pertama berkapasitas 1,65 megawatt telah beroperasi
dengan metode pemanfaatan gas metana (landfill gas/LFG) hasil
pengolahan 1.000 ton sampah per hari. Sedangkan unit baru memakai
sistem termal, memanfaatkan uap panas hasil pembakaran sampah.
Beresnya perjanjian pembelian dengan PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) dan ketersediaan infrastruktur jaringan 20 kilovolt di lokasi
proyek membuat PT Sumber Organik, pengembang proyek ini, hakulyakin
pembangkit bisa beroperasi sebelum paruh pertama 2020 berlalu.
―Sehingga dapat menyuplai listrik bagi warga Surabaya dan sekitarnya,‖
ucap Direktur Utama PT Sumber Organik Agus Nugroho.
Di Jakarta, rencana pemerintah DKI mengembangkan fasilitas pengolahan
sampah atau intermediate treatment facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara,
juga menunjukkan kemajuan setelah terkatung-katung sejak digagas pada
2015. Perjanjian kerja sama pembangunan telah diteken Dinas
Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakarta
Propertindo atau Jakpro, badan usaha milik daerah, pada Oktober 2019.
Biaya layanan pengolahan sampah alias tipping fee senilai Rp 583 ribu per
ton—dengan jaminan pasokan sampah 2.200 ton per hari—juga telah
disepakati pada Februari 2020, yang akan berlaku saat ITF Sunter
beroperasi.
Proyek ITF Sunter rencananya dikembangkan PT Jakarta Solusi Lestari,
perusahaan patungan antara Jakpro dan Fortum, perusahaan asal
Finlandia yang menjadi mitra Jakpro. Pembangunan diperkirakan
membutuhkan waktu tiga tahun. Selanjutnya, Jakarta Solusi Lestari akan
mengoperasikannya selama 25 tahun dengan skema build-operate-
transfer. Setelah konsesi habis, aset diserahkan ke pemerintah DKI
Jakarta.
PLTSa Sunter bakal menggunakan teknologi insinerasi memakai tungku
pembakar sampah. Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan, metode ini
banyak dipilih untuk diterapkan di kota besar dengan area pengolahan
terbatas tapi memiliki target mereduksi sampah dalam volume besar.
Di Sunter, misalnya, luas lahan yang tersedia hanya 3,05 hektare untuk
menggiling 2.200 ton sampah per hari. Bandingkan dengan pembangkit
unit pertama di Benowo, yang dengan area mencapai 37,4 hektare
mengolah sekitar 1.000 ton sampah sehari. ―Sehingga membutuhkan
investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan yang lebih besar,‖ tutur Asep.
Namun tak semua proyek percepatan pembangkit listrik tenaga sampah
menunjukkan kemajuan. Kajian tim Direktorat Penelitian dan Pencegahan
Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejumlah proyek justru bergerak
merangkak, bahkan mundur. Kajian menunjukkan kondisi ini terjadi
lantaran besarnya proyek, baik kebutuhan dana investasi maupun
teknologi, tak diimbangi kemampuan sumber daya manusia di tingkat
pemerintah daerah.
Di Palembang, misalnya, lelang proyek sempat dipersoalkan dan tak
mendapat rekomendasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
lantaran pengembang tak melengkapi dokumen teknis yang disyaratkan.
Tim KPK juga menyoroti perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota
Palembang dan PT Indo Green Power sebagai pengembang yang
dianggap berat sebelah. Contohnya, pemerintah daerah tetap harus
membayar tipping fee Rp 297 ribu per ton dengan pasokan sampah 1.000
ton per hari kendati realisasi pengiriman sampah kurang dari itu.
Pemerintah Kota Palembang sebenarnya telah memulai rencana
renegosiasi untuk mengubah perjanjian tersebut. Namun pembahasan
belum rampung dan kini tertunda akibat wabah Covid-19. ―Ditunda dulu.
Akan ada penjadwalan ulang setelah persoalan Covid-19 berlalu,‖ ujar
Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang Ratu Dewa kepada
Tempo, Rabu, 25 Maret lalu.
Dengan kondisi tersebut, target dimulainya pembangunan pembangkit
berkapasitas 20 megawatt itu pada pertengahan tahun ini agaknya bakal
molor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Palembang Alex
Fernandus mengungkapkan, hingga pekan lalu, belum ada aktivitas sama
sekali di lahan seluas 22 hektare yang disiapkan pengembang di daerah
Keramasan, sekitar 8 kilometer barat daya pusat kota.
Masalah juga dihadapi rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga
sampah di TPA Suwung, Denpasar, Bali. Penyebabnya, pemerintah
mengubah skema penugasan menjadi lelang ulang.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Made Teja menjelaskan,
pemerintah daerah akan melelang ulang proyek ini untuk
menyesuaikannya dengan ketentuan kerja sama pemerintah dan badan

usaha. ―Nantinya, bila ada hambatan (dalam memenuhi kelengkapan
dokumen), pemda akan menentukan pola baru dalam pengelolaan
pembangkit listrik bertenaga sampah ini,‖ katanya, Jumat, 27 Maret lalu.
Menurut Made Teja, saat ini Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama
dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan
Kawasan Permukiman sedang menyusun kajian akhir pra-studi kelayakan
atau final business case untuk pengolahan 1.000 ton sampah per hari
yang ditargetkan bisa menghasilkan setrum hingga 10 megawatt tersebut.
―Bila selesai tepat waktu, proses selanjutnya tahap transaksi atau proses
lelang,‖ ucap Made Teja. Dia mengakui proses melengkapi dokumen
hingga eksekusi bakal memakan waktu cukup lama. ―Tapi semua harus
dilewati.‖
RETNO SULISTYOWATI, PARLIZA (PALEMBANG), MADE ARGAWA (BALI)
https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/160065/penyebab-
proyek-pembangkit-listrik-sampah-tak-kunjung-rampung
Industri Daur Ulang Plastik Penuhi Kebutuhan Bahan Baku
Dalam Negeri
Adi - Senin, 05 April 2021 16:29?foto: doc Kemenperin
Pasardana.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung para
pelaku industri dalam upayanya mewujudkan ekonomi sirkular yang
berkelanjutan.
Salah satunya seperti yang dilakukan Coca-Cola Amatil Indonesia dan
Dynapack Asia dengan mengolah kembali kemasan plastik kemasan
minuman menjadi pelet plastik yang aman dipakai.
―Industri daur ulang plastik nasional memiliki peranan yang penting dalam
memenuhi kebutuhan bahan baku dan meningkatkan daya saing industri
plastik hilir dalam negeri, di samping pelestarian lingkungan,‖ kata Menteri
Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita pada Peresmian Pabrik
Plastik Daur Ulang PT. Amandina Bumi Nusantara di Kawasan Industri
Deltamas Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/4/2021).
Menperin menyampaikan, plastik masih menjadi pilihan utama bahan baku
kemasan bagi industri makanan dan minuman karena memiliki keunggulan
dari sisi higienitas, sifatnya yang mudah dibentuk, massa yang ringan,
mampu menjaga kualitas produk, serta aman dalam proses transportasi.

Hal tersebut didukung oleh
data konsumsi plastik dunia
yang menyebutkan sebesar
39% didominasi
penggunaannya untuk
kemasan pangan.
Walaupun demikian, Indonesia masih berada di peringkat terbawah
penggunaan plastik dunia, jauh dibawah USA, China, dan Jepang.
Saat ini kebutuhan bahan baku plastik nasional mencapai 7,2 juta ton per
tahun. Sebanyak 2,3 juta ton bahan baku berupa virgin plastic lokal
disuplai oleh industri petrokimia dalam negeri.
―Sedangkan kebutuhan bahan baku industri daur ulang plastik nasional
sekitar 2 juta ton dengan pasokan dalam negeri sekitar 913.000 ton, dan
sisanya merupakan pasokan impor,‖ jelas Menperin.
―Industri daur ulang plastik dapat menghasilkan berbagai produk bernilai
tambah dengan potensi ekonomi mencapai lebih dari Rp10 triliun per
tahun dan potensi ekspor produk turunan daur ulang plastik yang
mencapai US$141,9 juta,‖ tambahnya.
Karena itu, pemerintah menyiapkan regulasi baik dalam rangka pemberian
insentif dan disinsentif, termasuk pegawasan dan pengendalian regulasi
yang ditetapkan serta penyediaan sarana prasarana pengumpulan
sampah plastik.
Agus juga menyampaikan, produsen bahan kemasan plastik harus
melakukan Reseach and Development (R&D) untuk menghasilkan bahan
kemasan plastik yg ramah lingkungan dengan komitmen time frame yang
jelas.
Selanjutnya, industri makanan minuman sebagai pengguna kemasan
plastik juga harus menggunakan kemasan plastik secara efisien dan
melakukan upaya-upaya untuk mengelola sampah plastik menjadi produk
lain yang mempunyai nilai ekonomi.
―Perusahaan juga didorong untuk membantu pemerintah dalam melakukan
edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kemasan plastik,‖ ujar
Menperin.

Selain itu menurut Menperin, pemerintah perlu menyediakan sarana
prasarana dengan membangun unit-unit pengolahan sampah plastik skala
IKM bekerja sama dengan pelaku usaha dengan memanfaatkan dana
corporate social responsibility (CSR) serta melibatkan masyarakat
sehingga konsep circular economy dapat berjalan.
―Kemenperin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Coca-Cola
Amatil Indonesia, Dynapack Asia, Amandina Bumi Nusantara, serta Mahija
Paramita Nusantara dalam pengelolaan pengumpulan plastik dan
pembangunan pabrik daur ulang plastik yang akan digunakan sebagai
kemasan produk. Semoga fasilitas ini dapat terus mendukung perwujudan
program pembangunan berkelanjutan terkait pelaksanaan sirkular ekonomi
di sektor industri,‖ imbuhnya.
Pabrik PT. Amandina Bumi Nusantara merupakan kerja sama Coca-Cola
Amatil Indonesia dengan Dynapack Asia yang berfungsi mengoperasikan
fasilitas rPET untuk mengolah kembali limbah Polyethylene Terephthalate
(PET) berkualitas rendah menjadi PET berkualitas tinggi.
Sedangkan Mahija Paramita Nusantara merupakan yayasan non-profit
yang mendukung pengelolaan collection center dan mendukung inisitatif
peningkatan kesejahteraan para pemulung dan masyarakat, termasuk
menjalankan penelitian dan pengembangan tentang peluang peningkatan
daur ulang dan pemanfaatan PET serta pengumpulan plastik.
Coca-Cola Amatil Indonesia juga mengumumkan Sustainability Ambition
2020-2040 dengan salah satu fokus utama menciptakan siklus tertutup
pada kemasan dengan mencapai tingkat daur ulang di setiap kemasan
pada tahun 2030 sebesar 50%.
Kemenperin Menperin Agus Gumiwang PT. Amandina Bumi Nusantara
Industri Daur Ulang Plastik Coca-Cola Amatil Indonesia
PT Bina Investama Infonet
Gedung Indosurya Plaza, Lantai 3A
Jl M.H. Thamrin No. 8-9
Jakarta Pusat 10230
Telp +62 21 30482202
Telp +62 21 30482203
Email: redaksi@pasardana.id
© Copyright 2019 Pasardana
https://pasardana.id/news/2021/4/5/industri-daur-ulang-plastik-penuhi-kebutuhan-
bahan-baku-dalam-negeri/

Prihatin Sampah Plastik, Ecoton Apresiasi Pemkab Gresik
Bangun TPST
08 April 2021: 23:00:00
Prihatin Sampah plastik, puluhan aktivis Ecoton saat melakukan aksi di
gasebo Kantor Bupati Gresik, Kamis (8/4/2021).
BACASAJA.ID - Puluhan aktivis lingkungan Ecological Observation and
Wetlands Conservation (Ecoton) melakukan aksi didepan kantor Pemkab
Gresik, Kamis (8/4/2021).
Dalam aksi itu, para aktivis yang juga pemerhati sampah terutama sampah
plastik ini menuntut agar Pemkab Gresik lebih memperhatikan
penanganan sampah plastik yang sudah mencemari sungai-sungai di
Kabupaten Gresik.
Mereka menuntut agar pemerintah menyediakan sarana tempat sampah
dan Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPST) pada seluruh desa,
menyediakan transportasi sampah dari TPST ke TPA.
Juga mengedukasi masyarakat mengenai bahaya sampah plastik,
memilah sampah dan upaya yang bisa dilakukan dalam mengurangi
penggunaan plastik. Serta menyusun dan menegakkan peraturan
pelarangan pelarangan sampah plastik di kabupaten Gresik.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat melakukan dialog dengan aktivis
Ecoton mengatakan selama ini belum ada perhatian dalam penanganan
masalah sampah, dan dalam waktu dekat akan segera membangun
fasilitas tempat sampah di wilayah Gresik selatan.
"Kami sebagai pemerintah daerah masih terlihat konsentrasinya belum
ada terkait dengan penanganan sampah, kami lagi mengarah ke sana. Di
mana akan di bangun tempat sampah agar bisa mengurangi GPA atau
TPST di Ngipik yang sudah penuh. Mudah-mudahan kita bisa bangunkan
TPST di selatan agar bisa mengurai sampah-sampah di Gresik Selatan,"
ujarnya.
Bupati milenial yang biasa disapa Gus Yani itu melanjutkan untuk
pembangunan tempat sampah di wilayah selatan itu, harapannya tahun ini
bisa segera terbangun, tapi tentu bekerjasama dengan pihak ketiga.
Tidak hanya itu, Gus Yani juga mengajak LSM di bidang lingkungan
termasuk aktivis yang bergerak di sampah serta seluruh masyarakat
Gresik agar lebih responsif dengan melaporkan jika ada masalah dengan
sampah melalui Gresikpedia.

"Terkait dengan penumpukan sampah di jalan dan sebagainya, agar bisa
dilaporkan masyarakat atau teman teman LSM pemerhati sampah atau
lingkungan menyampaikannya. Kami sudah meluncurkan Gresikpedia agar
tidak ada jarak antara kami dengan masyarakat, agar komunikasinya lebih
dekat. Dan melaporkan melalui aplikasi itu," ungkap Gus Yani.
Lebih lanjut, terkait dengan tuntutan dari aktivis Ecoton, bagaimana
pemerintah ada upaya terkait dengan pengurangan sampah plastik, Gus
Yani menjelaskan DPRD Gresik masih mengusulkan Ranperda terkait
pengurangan sampah plastik.
"Sampai hari ini teman-teman DPRD Gresik masih mengusulkan
Ranperda terkait pengurangan sampah plastik, mudah mudahan berjalan
lancar, kami akan mendukung ketika perda itu sudah di lahirkan dan kita
awali di pemerintahan," ungkap Gus Yani.
Sementara itu Prigi Arisandi, direktur Ecoton, menyambut baik serta
mengapresiasi respon dari Bupati Fandi Akhmad Yani tentang
permasalahan sampah plastik, termasuk ada rencana perbup baru tentang
sampah. Juga ada inovasi yang akan di bangun di wilayah selatan, artinya
ada keseimbangan antara Gresik wilayah selatan dan utara.
Kemudian lanjut Prigi, dengan rencana adanya pembangunan TPST di
Kecamatan Kedamean merupakan langkah sangat bagus karena selama
ini masih bermasalah dengan sampah plastik di bagian selatan.
"Ya sangat bagus tadi bupati merespon, dan akan membangunkan TPST
di selatan (Kedamean). Ini sebuah inovasi bagus dan seimbang antara
selatan dan utara tentang penanganan sampah terutama sampah plastik,"
kata Prigi. (TBK)
Pemkab GresikSampah
https://m.bacasaja.id/baca-3464-prihatin-sampah-plastik-ecoton-apresiasi-
pemkab-gresik-bangun-tpst
Nina Van Zinnicq Bergmann Indonesian Waste Platform
9 April 2021
Besok : Sabtu produktif dengan ikutan webinar Peran Sekolah dalam
Pengelolaan Sampah Elektronik, yang diadakan oleh Pem Kab Tangerang
bekerja sama dengan EwasteRJ.

Webinar ini terbuka untuk guru, calon guru, siswa, mahasiswa, maupun
siapa saja yang tertarik boleh daftar. Akan mendapat e-certificate juga
lho!??
Daftar sekarang di:
bit.ly/Webinar1TGRPilahEwaste
Yuk yuk segera daftar, kuota terbatas ??
Shared by bu Tuti Hendrawati Mintarsih
Koalisi Kawali Indonesia Lestari
Drs Faizal AR : Mari Kita Mencari Solusi Untuk
Menguraikan Sampah Plastik
Author : Edvin GunawanDate : April 9, 2021Comment : No Comments
PALEMBANG, LENSAINFORMASI.COM – Asisten I Setda Pemkot
Palembang Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs Faizal
AR M,Si menjabarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Kawal
Indonesia Lestari (Kawali) Sumsel, terkait isu lingkungan dan sosialiasi
penggunaan bioplastik, Kamis (8/4/2021).

―Kita berterima kasih dengan
KAWALI dan Direktur Utama
Greenhope Sugianto Tandio,
yang bergerak memproduksi
material plastik oxium dan
ecoplas, karena telah
membawa teknologi baru
bagaimana untuk menguraikan
sampah plastik,‖ ujar Faizal
AR.
Faizal mengatakan, dirinya mengajak para generasi muda supaya bisa
bertanggung jawab, bagaimana penyelesaian sampah yang ada di kota
Palembang. Kalau bicara masalah sampah di mana-mana pun kota besar,
selalu terjadi permasalahan.
―Apalagi di kota Palembang ini, jumlah sampah sekitar 1300 ton perhari,
yang terbawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekitar 900 ton, salah
satunya adalah sampah plastik yang susah di uraikan selama puluhan
tahun, bahkan ribuan tahun tidak akan terurai,‖ ucapnya.
Menurutnya, pada prinsipnya tataran pemerintah kota dirinya akan
menyampaikan dengan Wali Kota Palembang, untuk mengatasinya dan
akan menindak lanjuti hal tersebut.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota (DLHK) Palembang, Alex Fernandus mengatakan, untuk diskusi hari
ini sangat bermanfaat, sejalan dengan program Kota Palembang, yakni
pengurangan pada sampah plastik.
―Kita bisa menerapkan hal tersebut di Palembang dan butuh dukungan dari
seluruh stakeholder, agar dapat menggunakan kantong plastik yang ramah
lingkungan. Bahkan, kita juga sudah membuat kebijakan Perwali No 4
tahun 2016, dan dikuatkan dengan surat edaran No 9 tahun 2021 tentang
penggunaan kantong plastik lama,‖ jelasnya.
Alex mengungkapkan, karena memang sampah plastik ini bila tidak
dikelola dengan baik akan sangat berbahaya sekali, Jadi mereka harus
bekerja sama, semua harus mengawasi karena sampah ini sesungguhnya
dihasilkan oleh setiap manusia.
―Kita punya tanggung jawab, bila sampah ini dikelola dengan baik akan
bermanfaat, dan bila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan
bencana. Khususnya pengawasan untuk masalah sampah di masyarakat,
kita semua harus berani menegur, melarang terhadap rekan-rekan kita
yang membuang sampah sembarangan,‖ imbuhnya.

Sementara Itu, Ketua DPW KAWALI Sumsel Candra Anugrah
mengatakan, kegiatan ini adalah bagian dari sosialisasi mendukung
Palembang eco friendly, karena bagaimana merubah mindset atau
mendorong terbitnya kebijakan, tentang kegiatan ramah lingkungan
maupun produk yang ramah lingkungan.
―Produk ramah lingkungan ini, harus dimulai di kota-kota yang memang
memiliki tingkat populasi masyarakat yang besar. Diketahui, Palembang
merupakan salah satu kota besar di Sumatera yang memiliki penduduk
hampir dua juta jiwa, tentu menghasilkan produk sampah plastik yang
cukup banyak,‖ katanya.
Chandra menambahkan, bahwa produk konvensional itu puluhan tahun
pun tidak akan terurai, makanya KAWALI berusaha mensosialisasikan
tentang apa itu produk-produk yang ramah lingkungan.(Ray).
KONTAK KAWALI
Jl. Al Mubarok 1 No. 54 Jakarta
+6281222131138
+6281299468621
info@kawali.or.id
© 2021 Koalisi Kawali Indonesia Lestari | Designed by: Theme Freesia | Powered by:
WordPress
https://kawali.or.id/drs-faizal-ar-mari-kita-mencari-solusi-untuk-menguraikan-sampah-
plastik/
Seafood Sidoarjo Terkontaminasi Mikroplastik,
Aktivis Desak Perda Penggunaan Plastik
Ali Masduki
Sabtu, 10 April 2021 - 02:31 WIB
Belasan aktivis lingkungan menggelar aksi #StopMakanPlastik di Sidoarjo,
Jumat (9/4/2021). Foto/SINDOnews/Ali Masduki
SURABAYA - Belasan aktivis lingkungan dari berbagai elemen menggelar
Deklarasi #StopMakanPlastik di depan Alun-alun Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, Jumat (9/4/2021). Deklarasi tersebut untuk mendesak
pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, agar mengeluarkan peraturan
daerah (Perda) pembatasan atau larangan penggunaan plastik sekali
pakai seperti tas kresek, sedotan, styrofoam, botol air minum sekali pakai,
popok dan sachet.
Baca juga: Berbahaya, Air Sungai Tambak Wedi Surabaya Mengandung
Mikroplastik

Koordinator Aksi Stop Makan Plastik, Thara Bening Sandrina mengatakan,
berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Komunitas Telisik
( Peneliti Mikroplastik ) mahasiswa Jurusan Biologi Uinsa Surabaya, biota
air di pesisir Sidoarjo seperti kupang, udang dan ikan telah terkontaminasi
mikroplastik .
Mikroplastik adalah serpihan plastik berukuran kurang dari 5 mm yang
berasal dari fragmentasi sampah-sampah plastik yang dibuang
sembarangan. "Sumber utama mikroplastik adalah dari tas kresek,
styrofoam, sedotan, botol air minum sekali pakai dan sachet. Sampah-
sampah plastik ini berasal dari perilaku masyarakat yang membuang
sampah tidak pada tempatnya dan berakhir di perairan (sungai)," katanya.
Thara menyebut, minimnya sarana tempat sampah dan pengolahan
sampah yang disediakan oleh Pemkab Sidoarjo menjadi penyebab
banyaknya sampah plastik tercecer di perairan, lahan kosong hingga
bantaran sungai.
Untuk itu, melalui gerakan #stopmakanplastik, lanjutnya, aktivis lingkungan
Jawa Timur mengajak semua orang untuk tidak menggunakan tas kresek,
sedotan, botol air minum dalam kemasan, popok, Styrofoam dan sachet.
"Kami Pemuda Indonesia akan berpartisipasi untuk Indonesia Bebas
Sampah Plastik melalui panca satya millenia," ungkap Thara Bening.
Dalam aksinya, aktivis yang beranggotakan anak muda itu berikrar Panca
Satya Millenia. Di antaranya mengurangi sampah plastik sekali pakai,
menggunakan produk yang bisa dipakai berulang kali, memisahkan
sampah organik dari sampah anorganik, menolak cara pembakaran
sampah dan mendukung produksi produk berkelanjutan lokal, segar dan
alami tanpa kemasan plastik.
(eyt)
Topik Terkait :
limbah mikroplastik mikroplastik pencemaran laut masalah plastik sampah
plastik
Berita Terkait
Heran, Kok Bisa Ratusan Tong Sampah di Jalan Ciater Tangsel Dicuri
Plastik, Tak Seharusnya Jadi Sekadar Sampah!
3 Juta Masker Terbuang Tiap Menit Menjadi Ancaman Lingkungan
Lagi, Sampah di Sungai Berdera Gemparkan Warga Medan dan Ganggu
Nelayan
Berbahaya, Air Sungai Tambak Wedi Surabaya Mengandung Mikroplastik
Plastik Berbahan Dasar PET Memiliki Nilai Ekonomi Tinggi
Kurangi Sampah, Amerika Daur Ulang Kantong Plastik Jadi Pakaian

Dari Sungai Sampah Plastik Mengalir Sampai Jauh
Mikroplastik, Bom Waktu dari Laut
Gawat! Ratusan Jenis Ikan yang Dikonsumsi Manusia Makan Sampah
Plastik
https://daerah.sindonews.com/read/392544/704/seafood-sidoarjo-
terkontaminasi-mikroplastik-aktivis-desak-perda-penggunaan-plastik-
1617995043
Plastik dalam perut onta
Wolfgang Hasselmann via Unsplash
MO' PLASTIC, MO' PROBLEMS
RESEARCHERS FIND 2,000 PLASTIC BAGS INSIDE CAMEL
By TONY TRAN
APR 11
WOLFGANG HASSELMANN VIA UNSPLASH
THE BAGS WERE IN A LUMP ―AS BIG AS A LARGE SUITCASE.‖
New Level of Appalling
A team of researchers in Dubai made a
startling discovery: around 2,000
plastic bags in the stomach area of a
camel.
Marcus Erikson is the director of
research and co-founder of the 5
Gyres Institute, a nonprofit focused on
reducing plastic pollution. He recently
penned an op-ed in The Washington
Post about his team’s research in
plastic pollution worldwide.
More recently, they discovered more than 300 camels in Dubai that had
died after eating human trash.
Amongst those camels included one that had around 2,000 plastic bags in
its stomach area forming a mass ―as big as a
large suitcase,‖ Erickson said. While he has been studying plastic pollution
for several decades, he says that the death of the camels are ―a whole new
level of appalling.‖

Dehydration, Malnutrition, and Death
According to Erikson, the camels’ deaths from eating trash is a part of a
larger trend of ―casualties‖ that occur due to plastic pollution.
―Imagine having 50 plastic bags in your stomach that you could not digest,
causing ulcers and tremendous discomfort and the feeling that you’re full,
all the time. You can’t and don’t eat any food,‖ Erikson wrote in his op-ed.
―This is what happens to camels, and it results in intestinal bleeding,
blockages, dehydration, malnutrition, and death.‖
Plastic Pollution Pandemic
Erikson says a part of the problem is society’s inability to conceptualize
plastic pollution as an issue outside of oceans.
―We have a plastic pollution pandemic from the tops of mountains to the
bottom of the sea,‖ he wrote. ―A limited view limits our ability to solve the
problem.‖
Now he wants world leaders including the Biden administration to endorse
a United Nations treaty on plastic pollution. The treaty aims to abolish
harmful consumer plastic products and introduce sustainable alternatives.
It’s not a stretch to say that plastic pollution is a kind of pandemic itself.
Unfortunately, though, we can’t just develop a vaccine to solve this one.
READ MORE: I thought I’d seen it all studying plastics. Then my team found 2,000
bags in a camel. [The Washington Post]
SHARE THIS ARTICLE
https://futurism.com/the-byte/researchers-find-2000-plastic-bags-inside-
camel
Sebelumnya:
Opinion: I thought I’d seen it all studying plastics. Then my
team found 2,000 bags in a camel.
Emaciated camels graze through trash near Dubai. (Ulrich Wernery/Central Veterinary
Research Laboratory)
Opinion by Marcus Eriksen
March 23, 2021 at 3:43 p.m. EDT
Marcus Eriksen is director of research and co-founder of the 5 Gyres
Institute.

Digging between the ribs of a dead camel buried in the sands of Dubai, I
couldn’t believe what my colleagues and I found: a mass of plastic bags as
big as a large suitcase. At least 2,000 plastic bags were lumped together
where the animal’s stomach would have been.
Support our journalism. Subscribe today.
We had been led to the site by Ulrich Wernery of the Dubai-based Central
Veterinary Research Laboratory, who knew we were researching floating
plastics in the Persian Gulf region. After two decades at sea, I thought I
had seen it all. We had traveled from the Arctic to the Antarctic, publishing
research on plastic pollution across all the oceans’ garbage patches. We
found plastic microbeads in the Great Lakes. We have seen albatrosses
full of plastic on Midway Atoll, fish with microplastics in their stomachs and
California sea lions with nooses of fishing line around their necks.
But the camels were a whole new level of appalling. Our team of scientists
documented that more than 300 camels in the region around Dubai had
died from eating humans’ trash, accounting for 1 percent of dead camels
evaluated in the region since 2008. Unlike other research that might
examine animals in a laboratory, this was a field study with concentrations
of plastic trash that currently exist in the environment. It is a real-world
tragedy with ecologically relevant concentrations of trash.
Imagine having 50 plastic bags in your stomach that you could not digest,
causing ulcers and tremendous discomfort and the feeling that you’re full,
all the time. You can’t and don’t eat any food. This is what happens to
camels, and it results in intestinal bleeding, blockages, dehydration,
malnutrition and death.
Much of the world still perceives plastic pollution as a problem limited to
the ocean. Last month, U.N. Secretary General António Guterres opened
the gathering of the United Nations Environmental Assembly, the world’s
top environmental decision-making body, by warning that the ―oceans are
filling with plastic,‖ and left it at that.
This is wrong. The camels are only the latest casualties occurring in all
environments on this planet due to plastic. Researchers have also
observed death and suffering in animals from elephants to reindeer. They
have found plastic fragments in farmland, food and drinking water. Another
recent report drawing on the results of more than 30 studies calls attention
to the damage that a chemical found in plastic may do to babies’ brains.
Plastic has even been seen in Earth’s orbit.
We have to stop talking about plastic pollution as if it were confined to our
oceans and start talking about global plastic pollution harming life
everywhere. We have a plastic pollution pandemic from the tops of
mountains to the bottom of the sea. A limited view limits our ability to solve
the problem.

The industries that make plastic bags would like you to think we can
recycle our way out of this problem, but they resist any legislative
requirement to use recycled plastic in new products. Therefore, few
companies use significant amounts of recycled plastic, and our recycling
system fails to find markets for all the plastic packaging we send its way.
Why? Because new plastic is cheaper, especially when taxpayers cover
the true cost to manage trash, pull plastic bags out of trees and fences,
and clean up storm drains and beaches. In other words, the public
subsidizes cheap, single-use, throwaway plastics, with all the benefits
going to businesses. If recycling is going to work, we must commit to using
recycled plastic and design for recyclability in the first place.
The world has had enough. National organizations and businesses are
calling for a binding U.N. treaty on plastic pollution that would eliminate the
most harmful plastic products and packaging and adopt innovations for
reusable alternatives that are proving to work in cities everywhere. One
example: Many start-ups are creating business models for the reuse
economy, from reusable mailers to reusable to-go boxes for takeout. The
future is all about creating zero-waste models that don’t burden citizens
with having to pay for the negative externalities of excessive-waste
management.
Corporate leaders and the Biden administration should fully support the
U.N. treaty on plastic pollution as a critical step toward ending the harm of
plastic waste. And they should affirm that plastic pollution is causing harm
to life of all kinds everywhere — on land and at sea. Humans included.
Read more:
The Post’s View: Plastic is everywhere. We can no longer ignore that.
The Post’s View: Every human should be alarmed by the plastic crisis in
our oceans
Ann Telnaes cartoons: Our overuse of plastics
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/03/23/camels-plastic-
bags-pollution-dubai/

15 April 2021 14:53
Aktivis Lingkungan di Malang Canangkan Gerakan Puasa
Plastik
Konten ini diproduksi oleh Tugu Malang
Aktivis lingkungan dari Environmental Green Society saat menggelar aksi
Gerakan Puasa Plastik di depan Balai Kota Malang, pada Kamis
(15/4/2021)

MALANG - Bulan Ramadhan tak membuat komunitas pecinta lingkungan,
Environmental Green Society, berhenti kampanye kepedulian lingkungan.
Pada Kamis (15/4/2021), mereka menggelar aksi damai mencanangkan
gerakan Puasa Plastik di depan Balai Kota Malang.
Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan brand audit oleh
pihaknya beberapa waktu lalu. Di situ, ditemukan timbunan sampah plastik
liar di sepanjang sungai Brantas, khususnya di wilayah Bumiaji, Muharto,
hingga Bendungan Sengguruh.
Aktivis lingkungan dari Environmental Green Society saat menggelar aksi
Gerakan Puasa Plastik di depan Balai Kota Malang, pada Kamis
(15/4/2021). Foto: Ulul Azmy
"Jika permasalahan itu terus dibiarkan berlarut-larut, maka bukan tidak
mungkin aliran sungai penting ini akan tercemar mikroplastik yang
mengandung partikel senyawa racun berbahaya," ucap Peneliti
Environmental Green Society, Alaikha Rahmatullah.
''Tentu berbahaya buat organisme di dalamnya untuk dikonsumsi manusia.
Seperti ikan dan udang itu kalau terkontaminasi mikro plastik kan bahaya
buat manusia," imbuhnya.
Sebab itu, pihaknya mendesak Pemda agar segera mengeluarkan
Peraturan Daerah (Perda) terkait antisipasi dampak dari sampah plastik
sekali pakai ini.
Perda ini, contoh dia, sudah diterapkan di sejumlah wilayah seperti di
Bogor dan Bali. ''Mereka sudah ada Perda larangan plastik sekali pakai.
Kota Malang itu kan kota Pendidikan ya kok gak ada-ada (Perda),''
sebutnya.
Selain menelurkan kebijakan lewat Perda, dia menuturkan bahwa
Pemerintah juga bisa segera menghadirkan fasilitas pengangkatan
sampah khusus di bantaran Sungai. Seperti di wilayah Muharto.
Dia menambahkan, kurangnya fasilitas tempat sampah, pengangkutan
sampah, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi
penggunaan plastik sekali pakai, menyebabkan banyak sampah plastik
tercecer di perairan, lahan kosong, dan bantaran sungai.
Alaik melanjutkan, tentu dalam upaya memerangi sampah plastik ini, juga
harus datang dari kesadaran pengusaha atau produsen plastik untuk
tanggung jawab atas apa yang mereka ciptakan.

"Produsen harus bertanggungjawab untuk sampah-sampah yang mereka
produksi. Paling tidak mereka kan bisa re-desain kemasan agar lebih
ramah lingkungan,'' tegasnya.
Sebagai informasi, Pemkot Malang telah mengeluarkan Surat Edaran (SE)
No 8 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
jenis rumah tangga.
"Akan tetapi dalam penerapannya, masih belum bisa menyadarkan
masyarakat, karena memang belum ada efek jera atau penerapan sanksi
bagi masyarakat yang melanggar. SE itu sifatnya lebih pada soal
imbauan," pungkasnya.
https://kumparan.com/tugumalang/aktivis-lingkungan-di-malang-
canangkan-gerakan-puasa-plastik-1vYcZPwJmoF
[15/4 15.26] +62 851-5675-0983:
https://kumparan.com/tugumalang/aktivis-lingkungan-di-malang-
canangkan-gerakan-puasa-plastik-1vYcZPwJmoF
[15/4 15.26] +62 851-5675-0983:
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/341470/aktivis-lingkungan-
kota-malang-gaungkan-gerakan-puasa-plastik
[15/4 15.26] +62 851-5675-0983: https://m.kbr.id/nusantara/04-
2021/aktivis_lingkungan_malang_gaungkan_gerakan_puasa_sampah_pla
stik/105121.html
[15/4 15.26] +62 851-5675-0983: https://youtu.be/lAjKgWkXpqI
[15/4 15.26] +62 851-5675-0983:
https://jatim.tribunnews.com/2021/04/15/prihatin-dengan-kondisi-sungai-
brantas-malang-aktivis-lingkungan-suarakan-puasa-plastik
[15/4 15.26] +62 851-5675-0983: https://malangvoice.com/environtmental-
green-society-malang-gelar-aksi-tolak-plastik-sekali-pakai/
[15/4 15.26] +62 851-5675-0983: https://tugumalang.id/environmental-
green-society-canangkan-gerakan-puasa-plastik/
[15/4 15.26] +62 851-5675-0983:
https://malang.suara.com/read/2021/04/15/133306/aktivis-desak-pemkot-
malang-terbitkan-perda-larangan-plastik-sekali-pakai

Green Ramadhan
16 April 2021
Aspek Hukum dan Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah
Kamis 15 April 2021

KOTA TANGERANG SELATAN
Hari Ketiga Ramadhan, DLH Kota Tangsel Antispasi
Lonjakan Sampah Dan Bencana Banjir
17 April 2021
Redaksi 9 jam lalu 53 views
Tangsel – Memasuki hari ketiga Ramadhan 1442 Hijriah Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan melakukan langkah antisipasi
lonjakan sampah lebaran dan bencana banjir. Salah satu upaya ditempuh
dengan melakukan bersih-bersih sekitaran PB Jaya Kampung Sawah
Kecamatan Ciputat
Kegiatan bersih-bersih ruas sisi jalan di kecamatan Ciputat dilakukan
secara masif. Sedikitnya 25 orang diterjunkan dalam kegiatan yang
menyasar Ke berbagai ruas jalan sepanjang 50meter. Mereka terdiri dari 5
orang petugas dari tim Sapu Bersih Sampah Liar (Saber Sali) dan 20
orang petugas dari DLH
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui Kasie Rastra Yudhatama
mengatakan, kegiatan bersih-bersih itu bagian antisipasi lonjakan sampah
rumah tangga dan bencana banjir di area kota. Dimana, banyak warga
menurun kesadarannya saat berpuasa yang kerap membuang sampah di
sekitar area PB Jaya
‖Ini antisipasi meningkatnya sampah rumah tangga,‖ ujarnya, dihubungi
Kamis (15/5/2021).
Dijelaskan Yudha, bersih-bersih ini juga terkait pelayanan masyarakat
bidang kebersihan. Sehingga, tetap mendukung Kota sehat dan mencegah
lonjakan sampah apalagi d musim hujan selama Ramadhan
‖ Sebagai bentuk kepedulian Dinas Lingkungan Hidup terhadap kebersihan
dan keindahan Kota Tangsel ,‖ jelas Yudha
Kegiatan bersih-bersih itu dilakukan 25 personel DLH, Dan dalam kegiatan
itu, sampah yang terkumpul sebanyak dua mobil pick up. (Diaz)
https://korantangerang.com/hari-ketiga-ramadhan-dlh-kota-tangsel-
antispasi-lonjakan-sampah-dan-bencana-banjir/

Peta Jalan Kelola Sampah, petisi tapi lebih dulu sudah
ditanya Produsen Daurulang
Petisi ini adalah bagian dari gerakan #tolaksekalipakai!
Detail petisi
Komentar
Perkembangan
Pak Jokowi, Buat Peta Jalan Pengelolaan Sampah di Indonesia, dong!
11.449 telah menandatangani. Mari kita ke 15.000.
Ikene Sere Edwina
Ikene Sere Edwina menandatangani 4 jam yang lalu
lestari sitorus
lestari sitorus menandatangani 13 jam yang lalu
Relawan Bergerak untuk #IndonesiaBersih dan #BebasSampah memulai
petisi ini kepada Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia)
Teman-teman, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia terancam
penuh dua-tiga tahun ke depan. Sebenarnya ini gak mengagetkan. Setiap
hari aja, ada 7000 ton yang masuk TPA Bantargebang. Makanya TPA itu

diperkirakan penuh tahun ini. TPA Cipeucang sudah penuh sampai-sampai
ratusan ton sampah harus dipindahkan.
Kalau nanti semua TPA penuh, sampah kita bakal dibuang ke mana?
Indonesia saat ini menghasilkan banyak sekali sampah. Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahkan menyampaikan bahwa
timbulan sampah secara nasional meningkat tiap tahunnya, dari 64 juta ton
di tahun 2019, menjadi 67,8 juta ton di tahun 2020. Kita juga disebut
sebagai penyumbang kedua terbanyak sampah plastik ke lautan di dunia.
Data dari KLHK juga bilang, kalau 30% dari total sampah itu gak dikelola
dengan baik dan mencemari lingkungan. Belum lagi, emisi-emisi yang
dihasilkan oleh tumpukan sampah tersebut! Kalau gini caranya,
bagaimana kita bisa mencapai target bebas sampah tahun 2025?
Sebenarnya, Indonesia udah punya berbagai landasan hukum untuk
mengelola sampah. UU no. 18 tahun 2008 pasal 12 misalnya, bilang
bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani
sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Atau, Peraturan
Pemerintah No. 81 tahun 2012, Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 tahun
2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas), dan Perpres
No, 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.
Yang kurang apa? Tentu saja implementasinya. Soalnya, belum ada peta
jalan/ road map yang jelas untuk menuntun masyarakat mengurangi
sampah. Kalau untuk produsen, sih, udah ada. Tapi untuk konsumennya?
Makanya, lewat petisi ini, kami rakyat Indonesia, pegiat lingkungan,
masyarakat pesisir sungai dan laut, masyarakat yang terdampak timbulan
sampah, generasi muda, dan pemangku kepentingan, meminta dan
mengajak Bapak Presiden untuk membuat sebuah peta jalan pengelolaan
dan pengurangan sampah yang spesifik, bertarget dan jelas untuk
masyarakat serta penegakkan peraturan persampahan demi terwujudnya
sistem pengelolaan sampah yang baik.
Kami yakin, dengan adanya peta jalan yang jelas, kewajiban setiap pihak,
mulai dari pemerintahan (pusat, provinsi dan daerah), swasta hingga
masyarakat akan terpenuhi. Sehingga, Indonesia juga bisa benar-benar
bebas sampah di tahun 2025.
Ayo dukung petisi ini, saatnya bergerak dan tunjukkan dukungan kalian
dalam mewujudkan Indonesia Bersih dan Bebas Sampah melalui tanda
tangan petisi ini!
Salam Bebas Sampah!

Jakarta, 21 Februari 2021
Atas nama rakyat Indonesia dan masyarakat dunia yang peduli akan
Indonesia Bersih dan Bebas Sampah,
Relawan Bergerak untuk #IndonesiaBersih dan #BebasSampah
Ingin baca versi Inggrisnya?
Panduan Bergerak #PESAN2021 dapat diakses melalui:
bit.ly/PanduanPESAN2021
Peraturan-peraturan terkait dapat dilihat melalui:
UU 18/2008 Pengelolaan Sampah
PP 81/2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
PP No. 97 Tahun 2017 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
PP No. 83 Tahun 2018 Penanganan Sampah Laut
Terkait
Pihak swasta meminta kejelasan soal roadmap sampah
plastik
Oleh: Eldo Christoffel Rafael
Minggu, 01 September 2019 19:26 WIB
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) tengah merampungkan aturan berupa ―Peta Jalan
Pengurangan Sampah Plastik Oleh Produsen‖. Peta jalan ini diperlukan
demi mengurangi produksi sampah plastik setidaknya 30% dalam 10 tahun
mendatang. Kelak, semua produsen wajib menyampaikan laporan dalam
bentuk baseline setiap tahun, seperti kemasan. Kemudian produsen plastik
harus membuat roadmap dalam 10 tahun ke depan untuk pengurangan
sampah kepada KLHK minimal 30%.
Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik
Indonesia (Adupi) Christine Halim
mengatakan Adupi akan terbantu
dalam hal pengelolaan data sampah
yang dikelola dari produsen bila
roadmap tersebut jadi aturan resmi.
KLHK harus mencermati manajemen
sampah (waste management). Tidak
hanya dari perusahaan tapi juga
individu masyarakat," kata Christine,
Minggu (1/9).

Menurutnya pemerintah belum serius dalam menindak tegas masyarakat
ataupun perusahaan yang membuang sampah sembarangan. Menurutnya
pengelolaan sampah tidak hanya proses penangkutan sampah dan buang
tapi juga sampai titik pendauran ulangnya.
Sehingga perlu ada infrastruktur dan pendanaan yang tepat agar adanya
infrastruktur pengelolaan sampah di tiap daerah.
Tak hanya itu perlu ada edukasi serentak ke masyarakat agar dalam
mensortir sampah yang dapat didaur ulang dan tak dapat didaur ulang.
Dalam hirarki daur ulang biaya sortir adalah biaya termahal.
"Perlu juga ada sanksi yang buat efek jera bagi perusahaan dan individu.
Kita bisa meniru negara seperti Singapura dalam hal tersebut," jelasnya.
Baca Juga: Menteri Siti Nurbaya: Limbah B3 zero tolerance
Menurutnya tidak perlu ada insentif khusus agar ada investasi ke industri
daur ulang di Indonesia. Sebab saat ini sudah banyak perusahaan daur
ulang di Indonesia yang justru harus impor bahan baku.
"Kembali lagi ke waste management yang belum terstruktur bagus.
Bilamana bahan baku tercecer terkmpulkan, pasti ada perusahaan yang
jeli untuk berbisnis daur ulang," jelasnya. Direktur Industri Kimia Hilir dan
Farmasi Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan Kemenperin
menunggu sampai seberapa besar KLHK dan Pemda menyediakan bahan
baku Industri dari scrap sampah. "Faktanya industri recyling kekurangan
bahan baku," kata Taufiek kepada KONTAN, Minggu (1/9).
Dari data Kemenperin kebutuhan baku industri daur ulang plastik
sebanyak 913 ribu ton dipenuhi dari dalam negeri dan 320 ribu ton dari
negara lain. Sementara itu, secara kebutuhan nasional, Indonesia
memerlukan bahan baku plastik untuk produksi sebanyak 7,2 juta ton per
tahun. Sebanyak 2,3 juta ton bahan baku berupa virgin plastic lokal
disuplai oleh industri petrokimia di dalam negeri seperti PT. Lotte Chemical
dan PT. Chandra Asri Petrochemical.
Taufiek menambahkan sejatinya roadmap itu hanyalah kertas. Pada
prakteknya diharapkan sesuai dengan kebutuhan industri untuk ekspor
dan subtitusi impor. "Hindari ego sektoral," jelasnya.
Baca Juga: Jokowi minta pengaturan impor sampah segera diselesaikan
Taufiek menjelaskan pengembangan industri daur ulang plastik di dalam
negeri terus dikebut oleh pemerintah karena sebagai upaya strategis untuk
substitusi bahan baku impor karena kebutuhan bahan baku plastik masih
sangat tinggi.

Selanjutnya, sektor industri daur ulang juga dinilai akan mampu menjadi
salah satu tulang punggung perekonomian nasional, karena selain
meningkatkan nilai tambah, juga bisa sebagai penghasil devisa.
―Saat ini, produk daur ulang plastik punya nilai ekonomi yang tinggi.
Misalnya, menjadi bahan bangunan seperti pintu dan talang air, serta
produk alat rumah tangga seperti ember dan gayung. Bahkan, telah
menjadi bahan baku untuk memproduksi pakaian,‖ sebutnya.
Editor: Azis Husaini
TAG: Kantong Plastik
https://industri.kontan.co.id/news/pihak-swasta-meminta-kejelasan-soal-
roadmap-sampah-plastik
Gaya Hidup Tanpa Kemasan
19 April 2021

23 April 2021
Bank sampah Amphini tanpa keterangan (sekadar disain)
26 April 2021
Bank Sampah Tingkatkan Ekonomi Keluarga Penerima
Manfaat PKH Bisa memberi dampak positif
Ester Ajeng
Verified
Ester Ajeng Verified Writer
27 Apr 21 | 20:45

Toba, IDN Times – Taraf perekonomian Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat, berkat pengelolaan
bank sampah yang dilakukan penerima PKH di Kecamatan Tampahan,
Kabupaten Toba Sumatera Utara.
Bank Sampah di Kecamatan Tampahan sendiri merupakan hasil kerja
sama dengan Bank Sampah Induk IAS (Indah, Asri, Senyum) Toba
Kecamatan Balige yang telah memiliki tiga unit bank sampah yang
melayani 17 desa dan kelurahan. Yakni di Kelurahan Pardede Onan, Desa
Tambunan Lumban Pea, dan Desa Silalahi Pagar Batu.
―Dengan banyaknya Bank Sampah Unit, pengolahan sampah anorganik
akan semakin baik dan bahkan memberikan dampak positif bagi keuangan
Keluarga Penerima Manfaat PKH,‖ kata Plt. Koordinator PKH Kabupaten
Toba Rammen Andino Sinaga, pada Rabu (27/4/2021).
1. Sampah akan dipilah jadi 2
Bank Sampah Tingkatkan
Ekonomi Keluarga Penerima
Manfaat PKHIlustrasi daur ulang
sampah (ANTARA
FOTO/Syaiful Arif)
Sampah yang dikumpulkan
dipilah menjadi dua, untuk
yang masih bisa didaur
ulang, dibuat kerajinan
berupa tas, sedangkan
untuk yang tidak bisa
didaur ulang akan dijual
Lisken Tampubolon sebagai salah satu peserta Bank Sampah di
Kecamatan Tampahan, mengaku dengan adanya Bank Sampah ini sangat
bermanfaat untuk menambah penghasilannya.
―Saya baru menyadari sampah ternyata memiliki nilai ekonomi untuk
menambah pendapatan keluarga,‖ kata Lisken.
Ia menjelaskan tentang bagaimana cara pengelolaannya. Salah satunya
seperti sampah yang dipisahkan terlebih dahulu. Dimulai dari sampah
yang tidak dapat diurai yaitu barang berbahan plastik dan aluminium foil.
Sampah tersebut dapat dijadikan barang yang bernilai guna. Sehingga,
pada akhir kegiatan, Bank Sampah Induk (IAS) menimbang sampah
tersebut dan memberikan invoice jumlah barang serta harga tiap satuan
sampah.

https://www.idntimes.com/news/indonesia/ester-ajeng-2/bank-sampah-
tingkatkan-ekonomi-keluarga-penerima-manfaat-pkh-
csc?utm_source=whatsapp
Status di grup WA Dewan Sampah
29 April 2021
Assalamu'alaikum Bapak/Ibu,
Mohon izin mengundang Bapak/Ibu dalam acara Peluncuran Gerakan
Sedekah Sampah Indonesia (GRADASI) Berbasis Masjid dan Buku
Panduan dan Khutbah Jum’at tentang ―Tata Kelola Sampah Menurut
Ajaran Islam pada :
️Jum’at, 30 April 2021
09.00 – 11.00 WIB
Zoom Webinar melalui tautan
http://bit.ly/LaunchingGerakanSedekahSampah
Gerakan Sedekah Sampah Indonesia (GRADASI) Berbasis Masjid
merupakan sebuah program untuk mengajak masyarakat lebih peduli
terhadap kebersihan dan lingkungan serta mampu mengurangi sampah
dengan bersedekah yang

merupakan amal mulia. Sedekah sampah ini diharapkan dapat menjadi
salah satu solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui
pendekatan kesehatan dan keagamaan dan pada akhirnya turut
berkontribusi dalam mengurangi volume timbulan sampah Indonesia 67,8
juta ton pada 2020 dan mampu berkontribusi dalam mencapai target
pengurangan sampah laut sebesar 70% pada tahun 2025 sesuai mandat
Perpres 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut serta sebagai ikhtiar
agar Indonesia tidak menempati posisi sebagai kontributor sampah plastik
di laut no 2 di dunia.
Gerakan sedekah sampah diharapkan dapat membentuk kebiasaan baru
masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah dengan melibatkan
ratusan ribu rumah ibadah yang ada di Indonesia baik Masjid, Gereja,
Pura, Vihara dll.
Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami haturkan terima
kasih.
_"Setiap Kebaikan adalah Sedekah"_
Kerjasama dengan Pemkot Serang, Walkot Tangsel: Jika
Dinas Lingkungan Tak Sanggup Angkut Sampah, Ada Pihak
ke Tiga
By Irfan Murpratomo |
29 April 2021
Kedai Pena.Com – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin
Davnie mengatakan, jika mekanisme pengangkutan sampah dari kotanya
menuju TPA Cilowong diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Lingkungan
Hidup (DLH).
Benyamin begitu ia disapa menjelaskan, jika sampah yang akan diangkut
bukan yang berada ada di TPA Cipeucang.
―Yang diangkut itu sampah baru. Mekanisme pengangkutannya nanti
gimana DLH. Kalau kendaraan DLH sanggup, ya berarti pakai kendaraan
DLH. Tapi kalau misalnya engga bisa, nanti di pihak ketigakan,‖ kata
Benyamin, Kamis, (29/4/2021).

Walikota Tangerang Selatan (Tangsel)
Benyamin Davnie | Foto: Istimewa
Benyamin menjelaskan,
retribusi yang akan
dibayarkan sebesar Rp 175
ribu per ton, dengan
kapasitas pembuangan 400
ton setiap harinya.
―Kita targetkan 400 ton
perhari walaupun itu secara
bertahap ya. Secara
bertahap, mau 100 ton dulu,
mau 200 ton dulu, tapi target
kita 400 ton perhari,‖ kata
Benyamin.
―Untuk besaran retribusinya Rp.175 ribu per ton. Disana (Tempat
Pemrosesan Akhir Cilowong) tinggal buang. Buang nanti dihitung berapa
ton sebulan, dihitung berapa kita bayar tipping feenya,‖ tandas Benyamin.
Laporan: Sulistyawan
https://www.kedaipena.com/kerjasama-dengan-pemkot-serang-walkot-
tangsel-jika-dinas-lingkungan-tak-sanggup-angkut-sampah-ada-pihak-ke-
tiga/
PAPER EDITION TODAY'S PAPER
Unmasking the hidden threat of single-use surgical masks
Share PREMIUM Bogor, West Java ●
Thu, April 29 2021
The COVID-19 pandemic obliges us to wear an appropriate mask to
protect us from the virus. And the filtration efficiency of single-use surgical
masks is still above cloth masks. With the ideal application of four hours
long, it is expected that we wear two masks a day, at minimum. With the
Indonesian population reaching 270 million, assuming that only half of
those wear single-use surgical masks, we expect 300 million waste
surgical masks a day, which end up in landfills or the ocean. Imagine how
many masks 7.9 billion people in the world throw out in one day. Panda et
al. (2020) and OcenAsia 2020 revealed that since the global production of
single-use surgical masks for 2020 is estimated at between 2.4 and 52
billion pieces, corresponding to approximately 7200–312,000 tons, and it
can be estimated that 1 to 10 percent are released into the environment
(as ot...
to Read Full Story SUBSCRIBE NOW

PT. Bina Media Tenggara
This article was published in thejakartapost.com with the title "Unmasking
the hidden threat of single-use surgical masks". Click to read:
https://www.thejakartapost.com/paper/2021/04/28/unmasking-the-hidden-
threat-of-single-use-surgical-masks.html
.
Agencies in 67 countries uncovered crimes ranging from
illegal dumping to waste trafficking
LYON, France – Thousands of suspects, companies and criminal networks
engaged in maritime pollution have been detected and investigated in a
global INTERPOL-led operation.
Operation 30 Days at Sea 3.0 (1-31
March) saw simultaneous action by 300
agencies across 67 countries resulting in
an unprecedented 34,000 inspections at
sea and inland waterways, coastal areas
and ports to detect marine pollution
violations.
30 Days at Sea - 1- Results
Frontline action followed five months of
intelligence collection and analysis,
enabling the identification of specific
hotspots and suspects behind the
criminal, deliberate pollution of the world’s
waterways.
Preliminary results from the operation’s tactical phase included the
detection of 1,600 marine pollution offences, often triggering fines and
follow-up investigations across all continents. These include:

Nearly 500 illegal acts of pollution committed at sea, including oil
discharges, illegal shipbreaking and sulphur emissions from vessels;
1,000 pollution offences in coastal areas and in rivers, including illegal
discharges of sewage, mercury, plastics, and other contaminants, leading
to serious water contamination which flows into the oceans; 130 cases of
waste trafficking through ports.
By using INTERPOL’s wide range of databases and analytical capabilities,
countries were able to connect pollution crime with other serious offences
such as fraud, corruption, tax evasion, money laundering, piracy, and
illegal fishing.
Officers from the Italian Coast Guard inspect waste destined for bulk ships.
Officers from the Italian Coast Guard inspect waste destined for bulk ships.
Port and environmental protection officers joined forces in Kuwait.
Port and environmental protection officers joined forces in Kuwait.
An illegal shipment of metal waste was uncovered in Croatia.
An illegal shipment of metal waste was uncovered in Croatia.
Hazardous metal scraps had been illegally shipped from Europe to
Namibia.
Hazardous metal scraps had been illegally shipped from Europe to
Namibia.
Authorities in Malta investigate a derelict vessel.
Authorities in Malta investigate a derelict vessel.
Indonesian authorities detected 65 oil spills.
Indonesian authorities detected 65 oil spills.
The US Coast Guard used drones as part of their surveillance efforts.
The US Coast Guard used drones as part of their surveillance efforts.
Authorities in Ecuador inspect effluent from a water treatment plant.
Authorities in Ecuador inspect effluent from a water treatment plant.
Onboard inspections in Bolivia.
Onboard inspections in Bolivia.
Waste shipment inspection in Latvia.
Waste shipment inspection in Latvia.
With surveillance down, criminals are seizing opportunities
With many enforcement resources being reassigned to tackle the
pandemic, criminals have been quick to exploit growing vulnerabilities in
environmental security and reduced risk of detection.
Authorities in Indonesia detected 65 oil spills and detained two vessels
which tried to evade detection by turning off geolocation systems and
concealing their national flags.
A major criminal network trafficking plastic waste between Europe and Asia
was exposed, triggering cooperation between authorities from both
regions. So far, 22 suspects have been arrested and thousands of tonnes

of waste have been prevented from being illegally shipped to Asia, where it
would have likely been dumped, contaminating soils and generating
considerable marine litter.
Several countries from Europe, Asia and Africa reported illegal shipments
of contaminated or mixed metal waste falsely declarTHR Philippines and
Croatia also reported cases of illegal waste shipments from Europe.
Growing trends included COVID-19 disposable items such as masks and
gloves, with 13 cases involving medical waste opened as a result of the
operation.
With the value of gold on the rise, agencies across Africa, Central and
South America worked to track illegal mining, which often results in
devastating contamination due to mercury discharges.
―Although this is the third edition of 30 Days at Sea, it is never the same
exercise.‖
Jürgen Stock, INTERPOL Secretary General INTERPOL Secretary
General Jürgen Stock said: ―The threat of pollution crime is constantly
evolving, endangering the air we breathe, our water and soil. Although this
is the third edition of 30 Days at Sea, it is never the same exercise.
―It is thanks to a global yet agile network that we have seen the number of
inspections more than double since the first edition: a clear sign that the
international community will not stand for criminal attacks on our
environment.‖
INTERPOL will assist member countries in their follow-up operations and
intelligence analysis with support from itsFRONTIER (European Border
and Coast Guard Agency) provided crucial support by coordinating the
European leg of 30 Days at Sea 3.0, as part of the EMPACT action plan on
environmental crime.
Europol’s Executive Director Catherine De Bolle said: ―Marine pollution E
consolidated law enforcement efforts such as 30 Days at Sea are critical to
tackle these borderless crimes and protect our environmental heritage for
generations to come.‖
―Environmental crime is one of many criminal activities Frontex targets as
part of our mission as the European Border and Coast Guard Agency. This
is our contribution to the protection of the environment. I’m proud that, as
part of 30 Days at Sea, Frontex aerial and maritime assets monitored
nearly 1 000 vessels,‖ said Frontex Executive Director Fabrice Leggeri.
All three editions of Operation 30 Days at Sea have been carried out with
funding from the Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad).

Participating countries
Participating countries: Angola, Argentina, Australia, Bangladesh, Benin,
Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cameroon, Canada,
Chile, China, Cote d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Democratic Republic of
Congo, Ecuador, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany,
Ghana, Greece, Guatemala, Guinea Bissau, Honduras, India, Indonesia,
Ireland, Israel, Italy, Kenya, Kuwait, Latvia, Liberia, Malaysia, Maldives,
Malta, Namibia, Netherlands, Nigeria, Norway, Peru, Philippines, Poland,
Portugal, Qatar, Republic of Korea, Romania, Russia, Saudi Arabia,
Senegal, South Africa, Spain, Sweden, Tanzania, Thailand, Timor Leste,
Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Vietnam, Zimbabwe
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2021/Operation-30-
Days-at-Sea-3.0-reveals-1-600-marine-pollution-offences-worldwide
Pulau Plastik
30 April 2021
Film dokumenter Pulau Plastik sudah tayang di bioskop-bioskop! Film ini
mengikuti jejak Robi Gede, Tiza Mafira dan Prigi Arisandi dalam mengatasi
permasalahan sampah plastik sekali pakai di Indonesia. Perpaduan antara
kesenian, aktivisme mendorong kebijakan, dan ilmu pengetahuan memberi
gambaran seberapa parah polusi plastik menyusup dalam rantai makanan
kita, dan aksi yang dapat dilakukan untuk menghentikannya.
Film dokumenter Pulau Plastik yang disutradarai Dandhy Laksono dan
Rahung Nasution ini merupakan film dokumenter ke-12 yang tayang di
bioskop dan dapat anda saksikan mulai *29 April sampai 8 Mei di
Jabodetabek dan Kota Bandung!*

Mari kita #BergerakUntukMasaDepan menuju Indonesia merdeka dari
plastik sekali pakai!
TKN PSL dan MUI inisiasi Gerakan Sedekah Sampah
Indonesia
Jumat, 30 April 2021 11:55 WIB
sedekah tidak hanya dengan uang namun sampah di sekitar kita
Jakarta (ANTARA) - Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan
Sampah Laut (TKN PSL) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
menginisiasi Gerakan Sedekah Sampah Indonesia (GRADASI) Berbasis
Masjid secara virtual di Jakarta pada Jumat.
Gerakan itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sampah dan
mengajak masyarakat serta komunitas agama untuk mengubah
pandangan terkait sampah. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga
terlibat dalam inisiasi gerakan yang dilakukan jelang Lebaran itu.
"Kegiatan sedekah sampah berbasis masjid yang hari ini kita luncurkan
bersama-sama merupakan wujud konkret dari kolaborasi berbagai
komponen masyarakat," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Nani
Hendiarti, dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Jumat.
Kolaborasi antara TKN PSL bersama MUI, tegas Nani, adalah pendekatan
lewat keagamaan untuk menstimulasi pengelolaan sampah secara baik.
Diharapkan inisiatif itu dapat menjadi pendekatan baru sebagai platform
amal melalui sedekah bagi masyarakat Indonesia dan pengelolaan
sampah yang baik.
Baca juga: DPRD Banjarmasin sedekahkan hasil bank sampah bagi
disabilitas
Baca juga: Jakarta Utara mampu kurangi sampah non-ekonomis 40 ton
"Inisiatif ini juga memberikan pesan penting bahwa melakukan sedekah
tidak semata-mata hanya dapat dilakukan dengan sedekah uang atau
harta, namun sampah yang ada di sekitar kita dapat juga menjadi
kesempatan untuk semua sebagai upaya untuk bersedekah," katanya.
Salah satu contoh gerakan itu adalah sampah plastik yang tertampung di
masjid akan dijual baik ke Bank Sampah maupun pengepul. Hasil dari

proses itu dapat menjadi sumber dana untuk aktivitas masjid, serta
disalurkan untuk membantu fakir miskin, anak yatim piatu dan janda
sekitar lingkungan masjid.
Guna mendukung upaya kampanye itu, dirilis pula Buku Panduan dan
Khutbah "Tata Kelola Sampah Menurut Ajaran Islam" sebagai pedoman
untuk pengelolaan sampah sesuai dengan perspektif Islam.
Gerakan itu rencananya akan disosialisasikan ke seluruh Indonesia
dengan tahap awal dilakukan pada enam masjid yang menjadi
percontohan, yaitu Masjid Raya Bintaro Jaya, Masjid Azzikra, Masjid
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Masjid Batul Ma'Muur, Masjid Brajan,
dan Masjid An-Nazofah.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Pemulihan Lingkungan
Hidup dan Sumber Daya Alam (PLH dan SDA) MUI Hayu S. Prabowo
mengatakan gerakan itu didasari bahwa masih banyak sampah plastik
yang dibuang ke laut dan jumlah sampah organik yang dihasilkan
Indonesia.
"Di sinilah kita melihat pentingnya umat Islam kita bisa bertindak," kata
Hayu, mengingatkan bahwa umat wajib menjaga kebersihan.
Baca juga: Bank sampah Induk Banjarmasin buat layanan jemput sedekah
sampah
Baca juga: Wali Kota Tangerang ajak masyarakat sedekah sampah
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Zita Meirina
https://www.antaranews.com/berita/2130794/tkn-psl-dan-mui-inisiasi-
gerakan-sedekah-sampah-indones
Penutup
1. Hingga bulan Maret 2020, setahun lalu, PLTSa dalam program
percepatan pemerintah tak merata. Baru di Surabaya yang siap
beroperasi. Tetapi Kajian Tim KPK mencatat sejumlah proyek justru
bergerak merangkak
Kajian tim Direktorat Penelitian dan Pencegahan Komisi Pemberantasan
Korupsi mencatat sejumlah proyek justru bergerak merangkak, bahkan
mundur. Kajian menunjukkan kondisi ini terjadi lantaran besarnya proyek,

baik kebutuhan dana investasi maupun teknologi, tak diimbangi
kemampuan sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah.
2. Industri Daur Ulang Plastik Penuhi Kebutuhan Bahan Baku Dalam
Negeri Tetapi Menperin Agus menyampaikan, produsen bahan kemasan
plastik harus melakukan Reseach and Development (R&D) untuk
menghasilkan bahan kemasan plastik yang ramah lingkungan dengan
komitmen time frame yang jelas.
3. Peran Sekolah dalam Pengelolaan Sampah Elektronik, yang diadakan
oleh Pem Kab Tangerang bekerja sama dengan EwasteRJ.
Menarik untuk dipantau pada masa dekat ini jika ada info kelanjutannya.
4. Mencari Solusi Untuk Menguraikan Sampah Plastik di Palembang
Sejalan dengan program Kota Palembang, yakni pengurangan pada
sampah plastik.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
(DLHK) Palembang, Alex Fernandus mengatakan ―Kita bisa menerapkan
hal tersebut di Palembang dan butuh dukungan dari seluruh stakeholder,
agar dapat menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan. Bahkan,
kita juga sudah membuat kebijakan Perwali No 4 tahun 2016, dan
dikuatkan dengan surat edaran No 9 tahun 2021 tentang penggunaan
kantong plastik lama,‖ jelasnya.
Pada sisi lain, Kawali Sumsel mengatakan ―Produk ramah lingkungan ini,
harus dimulai di kota-kota yang memang memiliki tingkat populasi
masyarakat yang besar. Diketahui, Palembang merupakan salah satu kota
besar di Sumatera yang memiliki penduduk hampir dua juta jiwa, tentu
menghasilkan produk sampah plastik yang cukup banyak,‖ katanya.
5. Belasan aktivis lingkungan dari berbagai elemen menggelar Deklarasi
#StopMakanPlastik di depan Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
Jumat (9/4/2021). Deklarasi tersebut untuk mendesak pemerintah daerah
Kabupaten Sidoarjo, agar mengeluarkan peraturan daerah (Perda)
pembatasan atau larangan penggunaan plastik sekali pakai seperti tas
kresek, sedotan, styrofoam, botol air minum sekali pakai, popok dan
sachet.
Ringkasnya, sampah plastik semakin gencar dikobarkan perlawannya oleh
kaum muda di Jawa Timur hingga berlanjut dengan pemutaran film Pulau
Plastik di beberapa kota di Jawa,

6. Plastik dalam perut onta. itu adalah hasil risetl ada 2,000 kantung plastik
dalam perut onta. Di Dbai Uni Emorat Arab tercatat 300 camels mati
lantaran makan sampahnya manusia. ―Imagine having 50 plastic bags in
your stomach that you could not digest, causing ulcers and tremendous
discomfort and the feeling that you’re full, all the time. You can’t and don’t
eat any food,” Erikson wrote in his op-ed. “This is what happens to camels,
and it results in intestinal bleeding, blockages, dehydration, malnutrition,
and death.‖
Lebih lanjut, peneliti dari the 5 Gyres Institute mengatakan Now he wants
world leaders including the Biden administration to endorse a United
Nations treaty on plastic pollution. The treaty aims to abolish harmful
consumer plastic products and introduce sustainable alternatives.
7. Petisi kepada Presiden Jokowi
Petisi Minta Peta Jalan Kelola Sampah
Petikannya: Indonesia udah punya berbagai landasan hukum untuk
mengelola sampah. UU no. 18 tahun 2008 pasal 12 misalnya, bilang
bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani
sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Atau, Peraturan
Pemerintah No. 81 tahun 2012, Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 tahun
2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas), dan Perpres
No, 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Soalnya, belum
ada peta jalan/ road map yang jelas untuk menuntun masyarakat
mengurangi sampah. Kalau untuk produsen, sih, udah ada. Tapi untuk
konsumennya?
Makanya, lewat petisi ini, kami rakyat Indonesia, pegiat lingkungan,
masyarakat pesisir sungai dan laut, masyarakat yang terdampak timbulan
sampah, generasi muda, dan pemangku kepentingan, meminta dan
mengajak Bapak Presiden untuk membuat sebuah peta jalan pengelolaan
dan pengurangan sampah yang spesifik, bertarget dan jelas untuk
masyarakat serta penegakkan peraturan persampahan demi terwujudnya
sistem pengelolaan sampah yang baik.
Oh, ya.... ini kelompok mau mengulang target-targetan. Tahun 2015-2016
nyaring suara mengumandangkan Indonesia Bebas sampah 2020.
Nyatanya? Zonk. Kini diulang lagi Indonesia Bebas Sampah 2025... A n e
h semua diam; semua menikmati sajakah?.
Hampir dua tahun sebelumnya, adalah Pertanyaan Produsen
Daurulang (1 September 2019)
Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) Christine Halim
mengatakan Adupi akan terbantu dalam hal pengelolaan data sampah
yang dikelola dari produsen bila roadmap tersebut jadi aturan resmi.

KLHK harus mencermati manajemen sampah (waste management). Tidak
hanya dari perusahaan tapi juga individu masyarakat," kata Christine,
Minggu (1/9).[…] Menurutnya pemerintah belum serius dalam menindak
tegas masyarakat ataupun perusahaan yang membuang sampah
sembarangan. Menurutnya pengelolaan sampah tidak hanya proses
penangkutan sampah dan buang tapi juga sampai titik pendauran
ulangnya.
Sehingga perlu ada infrastruktur dan pendanaan yang tepat agar adanya
infrastruktur pengelolaan sampah di tiap daerah.
Tak hanya itu perlu ada edukasi serentak ke masyarakat agar dalam
mensortir sampah yang dapat didaur ulang dan tak dapat didaur ulang.
Dalam hirarki daur ulang biaya sortir adalah biaya termahal. "Perlu juga
ada sanksi yang buat efek jera bagi perusahaan dan individu. Kita bisa
meniru negara seperti Singapura dalam hal tersebut," jelasnya.
8, Interpol mengkoordinasikan kerjasama dengan badan berkometen
menangani kriminal lingkungan di 67 negara menginspeksi laut, perairan
laut maupun perairan darat selama 30 hari pada bulan Maret lalu telah
menemukan sejumlah pelanggaran dari dumping ilegal hingga
perdagangan sampah. Interpol akan memberikan dukungan untuk tindak
lanjut inspeksi bersama ini yaitu:follow-up operations and intelligence
analysis with support from itsFRONTIER (European Border and Coast
Guard Agency) provided crucial support by coordinating the European leg
of 30 Days at Sea 3.0, as part of the EMPACT action plan on
environmental crime
.
9. Kerjasama dengan Pemkot Serang, Walkot Tangsel: Jika Dinas
Lingkungan Tak Sanggup Angkut Sampah, Ada Pihak ke Tiga.masuh terus
diwacanakan.
Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengatakan,
jika mekanisme pengangkutan sampah dari kotanya menuju TPA Cilowong
diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sampah
yang akan diangkut bukan yang berada ada di TPA Cipeucang. ―Yang
diangkut itu sampah baru. Mekanisme pengangkutannya nanti gimana
DLH. Kalau kendaraan DLH sanggup, ya berarti pakai kendaraan DLH.
Tapi kalau misalnya engga bisa, nanti di pihak ketigakan,‖ kata Benyamin,
Kamis, (29/4/2021.
10. TKN PSL dan MUI inisiasi Gerakan Sedekah Sampah Indonesia
(GRADASI) Berbasis Masjid. Kolaborasi antara TKN PSL bersama MUI,
tegas Nani, adalah pendekatan lewat keagamaan untuk menstimulasi
pengelolaan sampah secara baik.Diharapkan inisiatif itu dapat menjadi

pendekatan baru sebagai platform amal melalui sedekah bagi masyarakat
Indonesia dan pengelolaan sampah yang baik.
Bagus dan semoga semakin membesar geraknnya,
Tangerang 5 Mei 2021
Baca juga
Plastik dan Sampah: Pantauan bulan Maret 2021
Konvensi Basel naik daun semenjak transportasi lintas-batas plastik
masuk ke dalam konvensi itu. Dan, ketika Amerika Serikat mengirimkan
sampah plastik ke negara tujuan Indonesia, Malaysia dan India maka
nyaring sentilan terhadap pelanggaran konvensi oleh bukan Negara
anggota konvensi
Mahasiswa berjenaka-ria mengkritik pengelolaan sampah di wilayah DI
Yogyakarta yang mereka pandang tidak baik
Peraturan dari level pemkot/ pemkab tentang pelarangan kantong plastic
dikritik analis kebijakan
Plastik dan Sampah: Pantauan bulan Februari 2021
Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi' sebagai tema HPSN
2021 mengalirkan beberapa aksi di antaranya aksi bersih-bersih serentak
#dirumahsaja bersama keluarga; Aksi tanam pohon mangrove di TPST
Bantargebang dan ada pula diskusi daring.
Biotani Bahari Indonesia: HPSN Bebersih Danau
Tegal di Jawa tengah telah mencanangkan sebagai pusat daur ulang
sampah
Plastik dan Sampah: Pantauan bulan Januari 2021
Dampak belum tuntasnya kontrak kerjasama antara pemerintah daerah
dan swasta dalam pengelolaan sampah di Riau;
Kerjasama antar kota/ regional antara Tangsel dan Serang akan tampil;
Inovasi tentang plastik berbahan kentang belum menuju industri?
Plastik dan Sampah: Pantauan bulan Desember 2020
Sampah Kota Serang sedang uji coba Gen 5 tapi butuh Perwali, juga
Perda Sampah. KBRL Jakarta termasuk oxo dan nabati tapi mesti tahan
air dan bisa didaur guna; akan jadi tren nasional?

Plastik dan Sampah: Pantauan bulan November 2020
Dana Swakelola Tipe III, Limbah Medis Dibuang Sembarangan, Kantung
Belanja Berbahan Singkong
Plastik dan Sampah: Pantauan bulan Oktober 2020
Proponen daur ulang tetap hajar lajur Compostable
Studi: material berbasis bio dan/ atau biodegradable yang tersedia di pasar
adalah sama beracunnya dengan plastik konvensional terkait dengan zat
kimia yang mereka miliki
Sosialisasikanlah Pergub DKI Jakarta No. 142 Thn 2019 Tentang
Kewajiban ber-KBRL siapa takut?
Plastik dan Sampah: Pantauan bulan September 2020
Plastik Alf*mart dan Ind*maret Bukan Plastik biodegradable?? Tidak
Ramah Lingkungan???
Food loss and waste must be reduced for greater food security and
nvironmental sustainability
Sampah Plastik lama untuk RDF, Sekilas
#Boycott 2020 World Cleanup Day and expose environment fraud by
NGOs from the Global North
Plastik dan Sampah: Pantauan bulan Agustus 2020
KLHK Terbitkan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen
Insinerator, promosi
Aksi Warga +62 Peduli Sampah
Aksi gerakan kurangi sampah laut (26 Agustus 2020)
Plastik dan Sampah: Pantauan bulan Juli 2020
Polluter Pays Principle, Kaji Kembali Daur Ulang dan TPA bermasalah
Bank Sampah dan Konsep yang utuh
TPA Tata Kelolanya belum disiplin dan jujur anggaran
Tiga Kota Dengan Pengelolaan Sampah Terbaik?
Plastik dan Sampah: Pantauan bulan Juni 2020
EPR Dipertanyakan Industri, TPA Jabodetabek Sudah Darurat Perluasan
Lokasi dan Soal Lainnya
Plastik dan Sampah: Semengitnya Industri Daur Ulang; TPA di Indonesia
Mesti Ditelaah Satu-satu
Covid19 Pemakaian Plastik Meningkat, Industri Daur Ulang
Nyungsep?
WFH 280420

Covid19 Sampah Plastik Meningkat, Konsumen ber-go_green
bingun.Pdf
Opini Riza V. Tjahjadi
#WorkfromHome 140420
Riza V. Tjahjadi biotani@gmail.com biotani2001@tahoo.com
Anggota Pokja 1: Kebijakan, Monitoring & Evaluasi
Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional (DP3SN)
periode 2016 – saat ini,
dan secara pribadi membidani terbentuknya asosiasi industri hijau plastik
ramah lingkungan (AMIHN) pada 27 Februari 2019.
Direktur Eksekutif Yayasan Biotani dan Bahari Indonesia.
Laporan berkala ini sejak April; 2020 sepenuhnya adalah swadaya murni.
So, maklum saja,ya, jangkauan pemantauan terbatas.

Industri Daur Ulang Plastik Penuhi Kebutuhan Bahan Baku Dalam Negeri

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Industri Daur Ulang Plastik Penuhi Kebutuhan Bahan Baku Dalam Negeri

Similar to Industri Daur Ulang Plastik Penuhi Kebutuhan Bahan Baku Dalam Negeri (20)

More from Biotani & Bahari Indonesia

More from Biotani & Bahari Indonesia (20)

Industri Daur Ulang Plastik Penuhi Kebutuhan Bahan Baku Dalam Negeri