1. Rancangan Kerangka Pengelolaan
Lingkungan dan Sosial (ESMF) DOISP 2
Konsultasi Publik – Rancangan ESMF Proyek
Peningkatan Operasional dan Keamanan
Bendungan
Madiun, 16 Desember 2021,
Ruang Pertemuan Desa Sugihwaras
2. ISI DAN PROSES PENYUSUNAN ESMF
ESMF terdiri dari :
Pelingkupan kegiatan yang akan dilakukan dalam DOISP
Penapisan persyaratan kajian lingkungan dan social
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan
kebijakan pengamanan (safeguard) bank dunia
Usulan Langkah-Langkah pengelolaan/mitigasi dampak
dan pemantauan pelaksanaannya, prosedur penyusunan
dokumen lingkungan dan sosial yang diperlukan
Rencana peningkatan kapasitas lembaga dan
kelembagaan
Proses Penyusunan ESMF :
Tinjauan Dokumen dan Peraturan Perundangan
Diskusi antar tim Kemen PUPR dan Tim Bank Dunia
Penyusunan Rancangan Dokumen
Konsultasi Publik
Finalisasi Dokumen
3. Tujuan ESMF
Tujuan ESMF diantaranya :
Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
(Environmental and Sosial Management Framework /
ESMF) disusun untuk memastikan seluruh komponen
DOISP akan dilaksanakan secara berkelanjutan
dengan mengelola aspek lingkungan dan social
ESMF akan berfungsi sebagai dasar utama untuk
pengelolaan dampak lingkungan dan social dari
kegiatan Sub Proyek DOISP
ESMF akan menjelaskan prinsip-prinsip aturan,
pedoman dan prosedur, dan penataan organisasi
untuk diterapkan dalam rencana pengelolaan
lingkungan dan social (ESMP) pada sub proyek DOISP
Setiap Sub proyek yang tidak dapat dilaksanakan
sesuai dengan ESMF tidak akan didanai di bawah
proyek ini
4. KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN EMF DOISP
Kegiatan konsultasi publik merupakan bagian dari
proses penyusunan dokumen Rancangan ESMF dan
dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari pihak
terkait dalam rangka penyempurnaan ESMF
Tujuan dari konsultasi publik ini :
Menyampaikan rancangan ESMF sebagai jaminan
pemenuhan aspek lingkungan dan social, sesuai
dengan perundangan yang berlaku
Mendapatkan umpan balik dari para pihak terkait
untuk memperbaiki ESMF dan menilai sejauh mana
ESMF bisa diimplementasikan
Mendapatkan masukan tentang peran para pihak
dalam pelaksanaan ESMF ke depan
5. UU No. 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja
PP No. 22 Tahun 2021
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PerMenegLH No. 4 Tahun 2021
Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan
Hidup
PP No. 22 Tahun 2021
Pasal 78 huruf c
Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota
Penyusunan Dokumen Lingkungan
Untuk Remedial Bendungan di Provinsi Jawa Timurr
Pembangunan Bendungan dengan Tinggi > 15 m;
Daya Tampung ≥ 500.000 m3 atau
Luas Genangan ≥ 200 Ha
PP No. 22 Tahun 2021
Pasal 86
Kegiatan yang sudah berjalan wajib Menyusun DELH
Penyusunan Dokumen DELH mengacu
PP No. 22 Tahun 2021
Lampiran V
PP No. 22 Tahun 2021
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Telah Beroperasi dan
Belum Memiliki Dokumen Lingkungan
DASAR HUKUM DOKUMEN LINGKUNGAN
Penyusunan Dokumen
ESMF
6. LINGKUP KEGIATAN DOISP
Kegiatan DOISP 2 telah diberikan lingkupan agar tidak
menyertakan pekerjaan yang memiliki dampak
lingkungan atau social yang besar
Pembatasan tersebut meliputi :
Bukan merupakan pembangunan bendungan baru
dan dekomisi bendungan yang sudah ada
Bukan merupakan kegiatan pengerukan skala besar
dan pembuangan lumpur / sludge dengan volume di
atas 500.000 m3
Tidak meliputi kegiatan yang akan berakibat adanya
pembebasan lahan yang signifikan dan permukiman /
penempatan Kembali (resettlement) serta memberi
dampak yang signifikan terhadap masyarakat adat
(indigeneous people)
Tidak meliputi aktivitas di dalam habitat alami yang
kritis, hutan cadangan, dan konservasi satwa liar dan
Kawasan hutan lindung
7. KEBIJAKAN SAFEGUARD BANK DUNIA
Kebijakan Safeguard Ringkasan Kebijakan dan Pekerjaan yang Perlu Dilakukan
Kajian Lingkungan (OP/BP 4.01)
Proses penilaian risiko dan dampak lingkungan potensial dari proyek, cakupan, kedalaman, dan jenis analisis tergantung pada sifat, skala, dan potensi dampak lingkungan dari
proyek yang diusulkan. Penilaian lingkungan juga mengkaji alternatif proyek, mengidentifikasi cara untuk meningkatkan proses penyeleksian proyek, penempatan,
perencanaan, desain, dan penerapan dengan cara mencegah, meminimalkan, mitigasi, atau memberi kompensasi untuk dampak lingkungan yang merugikan dan
meningkatkan dampak positif, termasuk proses mengurangi dan mengelola dampak lingkungan yang merugikan selama seluruh pelaksanaan proyek.
Pemindahan/Pemukiman Kembali secara
Paksa dan Pembebasan Tanah/Involuntary
Resettlement and Land Acquisition (OP/BP
4.12)
OP ini mensyaratkan penilaian dilakukan untuk potensi dampak sosial proyek, terutama yang melibatkan pembebasan lahan, relokasi penduduk, hilangnya aset produktif
atau akses ke layanan, baik pada tahap pelaksanaan dan tahap operasional proyek. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan pemindahan/pemukiman
kembali dapat dipahami dan dilaksanakan sebagai program pembangunan berkelanjutan, yang menyediakan sumber daya investasi yang cukup untuk memungkinkan orang-
orang yang terkena dampak untuk mendapatkan keuntungan proyek, jika memungkinkan, kesempata untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pemukiman
kembali serta dalam kegiatan proyek. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang terkena dampak mendapatkan sarana dan sumber daya untuk meningkatkan
mata pencaharian dan standar hidup mereka, atau setidaknya untuk memulihkannya secara nyata, seperti kondisi sebelum proyek.
Masyarakat Hukum Adat/Indigenous Peoples
(OP/BP 4.10)
Tujuannya adalah untuk (a) memastikan bahwa semua Masyarakat hukum adat mendapat manfaat dari pengembangan proyek, dan (b) menghindari atau mitigasi potensi
efek yang merugikan bagi Masyarakat hukum adat yang disebabkan oleh kegiatan bantuan dari Bank. Tindakan khusus diperlukan jika investasi Bank mempengaruhi
Masyarakat hukum adat dimana status sosial dan ekonominya membatasi kapasitas mereka untuk menyatakan/menyampaikan kepentingan dan hak-hak mereka terhadap
lahan dan sumber daya produktif lainnya.
Sumber Daya Budaya Fisik (OP. 4.11)
Properti bergerak atau tidak bergerak sangat penting terhadap warisan budaya setiap orang, seperti monumen arsitektur, seni atau sejarah, baik itu agama atau sekuler; situs
arkeologi; kelompok bangunan yang secara keseluruhan memiliki kepentingan sejarah atau seni; karya seni; manuskrip, buku dan benda seni lainnya, minat/kepentingan
sejarah atau arkeologi; serta koleksi ilmiah dan koleksi penting berupa buku atau arsip atau reproduksi dari properti yang didefinisikan di atas;
Habitat Alami/Natural Habitat (OP 4.0.4)
Lahan dan area air dimana komunitas ekosistem biologis terbentuk secara besar karena adanya spesies tanaman dan hewan asli serta aktivitas manusia yang tidak merubah
fungsi utama ekologi daerah tersebut, pada tempat atau kondisi alam tertentu dimana tanaman atau hewan hidup.
Pengelolaan Hama (OP 4.09)
Untuk meminimalkan dan mengelola risiko lingkungan dan kesehatan yang berhubungan dengan penggunaan pestisida dan mempromosikan serta mendukung pengelolaan
hama yang aman, efektif, dan ramah lingkungan.
Keamanan Bendungan (OP 4.37)
Untuk menjamin kualitas dan keamanan desain dan pembangunan bendungan baru dan rehabilitasi bendungan yang sudah ada, dan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
yang mungkin akan terpengaruh oleh bendungan yang sudah ada.
Kebijakan Pengungkapan Informasi (OP/BP
17.50)
Semua proyek harus mengungkapkan informasi penting di negara tersebut melalui Infoshop Bank.
8. KEBIJAKAN BANK DUNIA DAN PERATURAN
INDONESIA
KEGIATAN DAMPAK PENGELOLAAN
Kewajiban Sub-proyek di bawah DOISP :
Kajian Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF)
Rencana Pembebasan Lahan dan Permukiman Kembali (LARAP)
Rencana Pengembangan Masyarakat Adat (IPP)
Melakukan integrated Pest Management dan praktik penanganan pestisida yang tepat
Melakukan pelibatan para stake holders dan pengungkapan informasi
9. PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN
Penyusunan dokumen lingkungan pada kegiatan rehabilitasi bendungan yang terletak di Kabupaten Madiun dilakukan pada Bendungan
Saradan yang berlokasi di Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Adapun jenis dokumen lingkungan yang harus dibuat
adalah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) di mana dijelaskan sebagai berikut :
Skala Besaran Kegiatan Wajib AMDAL berdasarkan Peraturan Menteri
Lingkungan hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 KBLI 42911
Pembangunan Bendungan
Bendungan Saradan
Tinggi Bendungan ≥ 15 meter (diukur dari dasar pondasi) 8,4 meter
Daya Tampung ≥ 500.000 m3 1,83 juta m3
Luas Genangan ≥ 200 ha 50,92 ha
Kategori Termasuk Skala Wajib Amdal
Dokumen Lingkungan Yang Harus Disusun
Namun dikarenakan saat ini Bendungan Saradan telah beroperasi namun belum
memiliki Dokumen Lingkungan, maka berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. S.541/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016
tanggal 28 Desember 2016 Perihal Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup bagi
kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup maka
diwajibkan menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
10. PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)
01
02
03
04
Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Berjalan
(Kegiatan utama & pendukung beserta skala besaran kegiatan, kegiatan yang menimbulkan
dampak, identifikasi dampak yang telah/sedang terjadi, pengelolaan dan pemantauan lingkungan
yang telah dilakukan
Evaluasi dampak
Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Pendahuluan
(Latar Belakang, Identitas Pemrakarsa, Perizinan yang dimiliki)
05
Pernyataan Komitmen Penanggung Jawab
12. DATA TEKNIS BENDUNGAN SARADAN
NO. DATA TEKNIS KAK DAN STUDI TERDAHULU INSPEKSI BESAR 2016
1 Hidrologi
Sungai Kali Mati, Lemah Bang, Ulo Tidak ada sungai
Luas DAS 4,88 km2 4,88 km2
2 Tubuh Bendungan
Tipe urugan Tanah homogen Tanah homogen
Panjang puncak 800 m 730 m
Lebar puncak 3,00 s/d 6,00 m 3,00 s/d 6,00 m
Elevasi puncak + 118,50 m + 146,61 m
Tinggi maksimum + 9,00 m + 8,40 m
Kemiringan lereng hulu 1 : 1,5 1 : 1,5 - 2
Kemiringan lereng hilir 1 : 1,5 1 : 2 - 4
3 Bendungan
Elevasi muka air normal + 117,50 m + 145,25 m
Elevasi muka air banjir + 118,77 m + 146,54 m
Elevasi muka air minimum + 113,00 m + 138,15 m
Luas dan vol waduk pada m.a. normal 80 ha, 2,34 juta m³ 50,92 ha, 1,83 juta m³
Luas dan vol waduk pada m.a. banjir 103 ha, 2,40 juta m³ 63,45 ha, 3,23 juta m³
Luas dan vol waduk pada m.a. minimal 73 ha, 0,06 juta m³ 7,37 ha, 0,07 juta m³
4 Pelimpah
Tipe
Pelimpah tanpa pintu
konstruksi beton
Pelimpah tanpa pintu
konstruksi beton
Elevasi mercu + 117,50 m + 145,25 m
Panjang mercu 10,70 m 8,04 m
5 Pintu Intake
Tipe Slide gate, tangkai spindle Slide gate, tangkai spindle
Panjang stang spindle 7,50 m 7,50 m
Lebar pintu 1,00 m 1,00 m
Tinggi pintu 0,80 m 0,80 m
Jumlah pintu 1 buah 1 buah
Cara pengoperasian manual manual
Head Maksimum 4,00 m Maksimum 8,4 m
Kapasitas 8,00 m³/detik 5,33 m³/detik
6 Instrumentasi
Piezometer 9 buah 9 buah
Mistar ukur 2 buah 2 buah
Patok dan BM 10 buah 10 buah
Alat ukur debit 1 buah 1 buah
Stasiun Hujan 1 buah 1 buah
7 Lain-Lain
Tahun konstruksi 1942 1942
Irigasi 990 Ha selama ± 40 hari 990 Ha selama ± 40 hari
Listrik - -
Manfaat lain Pariwisata Pariwisata
13. Masalah Spesifik
Dokumentasi Keterangan
kondisi tubuh bendung sedang dalam
perbaikan
Kondisi di lapangan sedang konstruksi
perbaikan to drain
Kondisi rip rap sebagian memakai
rumput dan sebagian pasangan batu
Dokumentasi Keterangan
Kondisi di lapangan jalan akses lokasi
bendungan sudah cukup memadai dan
sedang dilakukan perbaikan
Kondisi di lapangan sedang dilakukan
perbaikan pagar BRC sebagai pembatas
untuk menjaga keselamatan masyarakat dan
pekerja bendungan
Kondisi di lapangan pintu air sedang
dilakukan perbaikan
14. Masalah Spesifik
Dokumentasi Keterangan
Kondisi di lapangan sedang dilakukan
konstruksi perbaikan spill way
Jalan akses munuju lokasi bendungan
cukup memadai karena sudah
dilakukan perbaikan dengan
pengaspalan.
Kondisi di lapangan sedang dilakukan
perbaikan saluran drainase.
Dokumentasi Keterangan
Kondisi di lapangan dinding Parapet ada
terdapat keretakan
Kondisi di lapangan sedang dilakukan
konstruksi perbaikan rumah jaga.
15. RENCANA PERAWATAN ATAU PEMELIHARAAN BENDUNGAN
SARADAN
Kegiatan Perawatan atau Pemeliharaan Bendungan Saradan
Perawatan adalah usaha-usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi bangunan, tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti.
Kegiatan perawatan, meliputi :
1. Perawatan rutin
Perawatan rutin adalah usaha-usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi bangunan, tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau
diganti. Kegiatan perawatan rutin dilaksanakan secara swakelola dan dilaksanakan setiap waktu. Perawatan rutin terhadap bangunan bendung
meliputi :
a. Pertumbuhan rumput di bangunan yang akan mengganggu fungsi harus dipotong atau dibersihkan;
b. Sampah-sampah atau timbunan pengganggu (ganggang, eceng gondok plastik, dan lain-lain) yang mengganggu kapasitas debit saluran
harus dibersihkan;
c. Lubang-lubang pada tanggul dan longsoran-longsoran kecil pada tebing saluran jika akan menimbulkan bocoran/mengganggu aliran
harus segera diperbaiki;
d. Bagian-bagian yang bekerja pada pintu harus dapat bergerak bebas, harus dilumasi dengan gemuk dan dibersihkan dari kotoran;
e. Bagian pintu yang mudah berkarat dan keropos harus di cat.
2. Perawatan berkala
Perawatan berkala adalah usaha-usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi bangunan, tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau
diganti dan dilaksanakan secara berkala. Perawatan berkala untuk bangunan bendung dilakukan sebagai berikut :
a. Endapan lumpur di sepanjang saluran atau bangunan harus diangkat dan normalisasi profil saluran setiap tahun pada saat pengeringan;
b. Pintu air atau papan petunjuk operasional dan papan duga setiap 2 (dua) tahun sekali harus di cat kembali;
c. Memperbaiki pintu yang macet dan bangunan yang rusak ringan;
d. Tanaman air, pepohonan dan semak-semak liar yang besar-besar harus dibongkar atau dibersihkan.
16. RENCANA PERAWATAN ATAU PEMELIHARAAN BENDUNGAN
SARADAN
B. Kegiatan Perbaikan dan Pergantian
Kegiatan Perbaikan
Perbaikan adalah usaha-usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi bangunan. Kegiatan perbaikan, meliputi :
- Perbaikan darurat
Perbaikan darurat adalah usaha-usaha perbaikan dengan maksud agar bangunan dapat segera berfungsi. Perbaikan darurat meliputi
kegiatan perbaikan yang sifatnya rusak dimana kerusakan diakibatkan oleh bencana alam dan kelalaian manusia; misal : tanggul
jebol, pintu air macet.
- Perbaikan permanen
Perbaikan permanen adalah usaha-usaha perbaikan untuk mengembalikan kondisi dan fungsi bangunan yang sifatnya merupakan
peningkatan perbaikan darurat maupun memperbaiki kerusakan akibat bencana alam atau kelalaian manusia dengan dibuat desain
yang baru sehingga hasil perbaikannya bersifat permanen. Kegiatan perbaikan dilaksanakan dengan cara diborongkan, sehingga
perlu didukung dengan desain baru. Kegiatan permanen meliputi :
a. tanggul longsor cukup berat;
b. tanggul bocor cukup berat;
c. sayap bangunan patah cukup berat;
d. koperan bangunan patah;
e. pintu air rusak berat;
f. pelindung talud runtuh;
17. RENCANA PERAWATAN ATAU PEMELIHARAAN BENDUNGAN
SARADAN
Kegiatan Pergantian
Penggantian adalah usaha-usaha pemeliharaan untuk mengganti seluruh/sebagian komponen
prasarana fisik, fasilitas dan perlatan bendung yang secara ekonomis, fungsi dan kondisinya tidak
layak dipakai lagi. Kegiatan penggantian, meliputi :
a. Penggantian pintu-pintu air yang sudah rusak berat;
b. Alat ukur yang tidak berfungsi diganti dengan alat ukur yang baru;
c. Bagian dari peralatan elektrik-mekanis dan lain-lain dalam kurun waktu tertentu diganti yang
baru;
d. Penggantian total karet bendung dilakukan apabila tidak ada cara perbaikan yang bisa menjamin
ketidak bocoran dan kekuatan karet bendung ketika bendung dioperasikan
18. RENCANA PERBAIKAN / REMEDIAL BENDUNGAN
SARADAN
1. Pekerjaan Pada Tubuh Bendungan
Kegiatan pekerjaan pada tubuh
bendungan, diantaranya adalah:
a. Pembuatan Alur Drainase Puncak
Bendungan;
b. Pekerjaan Lapis Aspal Puncak
Bendungan;
c. Pembuatan Parapet Beton;
d. Perbaikan Penerangan Puncak
Bendungan;
e. Pembuatan Jalan Inspeksi;
f. Perbaikan Saluran Pengeluaran
(Outlet); dan
g. Pembuatan Pagar Pengaman Outlet
2. Pekerjaan Pada Bangunan Pelimpah
(Spillway)
Kegiatan yang dilakukan dalam
kategori pekerjaan pada bangunan
pelimpah (Spillway), diantaranya
adalah sebagai berikut:
a. Pembongkaran dan Penggantian
Jembatan Intake;
b. Pembuatan Lapisan Selimut Beton;
c. Pembuatan Pengaman Tebing; dan
d. Perbaikan Bangunan Inlet Pelimpah
Samping di Sisi Hulu
19. RENCANA PERBAIKAN / REMEDIAL BENDUNGAN
SARADAN
3. Pekerjaan Pada Bangunan Pengambilan
(Menara Intake)
Kegiatan yang dilakukan dalam kategori
pekerjaan pada bangunan pengambilan
(Menara intake), diantaranya adalah sebagai
berikut:
a. Pengadaan dan Pemasangan Filter
Sampah (Trashrack);
b. Pengadaan dan Pemasangan Stoplogs;
c. Pengadaan dan Pemasangan Intake
Gate;
d. Pengadaan dan Pemasangan
Peilschaale; dan
e. Perbaikan Kebocoran Atap (Ducting)
4. Perbaikan Pada Bangunan Fasilitas
Kegiatan yang dilakukan dalam
kategori perbaikan pada bangunan
fasilitas, diantaranya adalah sebagai
berikut:
a. Pembangunan Kantor O&M;
b. Rehabilitasi Kantor O&M Lama;
c. Pengadaan dan Pemasangan
Papan Data Teknis Bendungan; dan
d. Pengadaan dan Pemasangan
Papan Operasi
20. Dampak Potensial
NO KEGIATAN
DAMPAK YANG TELAH/ SEDANG BERJALAN KOMPONEN LINGKUNGAN TERKENA
DAMPAK
JENIS DAMPAK SUMBER DAMPAK
A Operasional Bendungan
1 Operasional Bendungan Penurunan kuantitas air Operasional bendungan Komponen fisik -kimia
2 Operasional Bendungan Penurunan kualitas air Pengendapan sedimen pada kantong
lumpur dan bangunan pengatur air
Komponen fisik -kimia
3 Operasional Bendungan Terjadinya sedimentasi - Operasional bangunan pembilas
- Operasional kantong lumpur
Komponen fisik -kimia
4 Operasional Bendungan Gangguan terhadap biota air Dampak turunan dari adanya
peningkatan sedimentasi dan endapan
lumpur
Komponen ekologi
5 Operasional Bendungan Hilangnya flora Perubahan dari lahan perkebunan
menjadi bendungan
Komponen ekologi
6 Operasional Bendungan Gangguan terhadap fauna Perubahan dari lahan perkebunan
menjadi bendungan
Komponen ekologi
7 Operasional Bendungan Perubahan Tingkat Pendapatan Dampak turunan dari adanya
kesempatan berusaha
Kompponen sosial & ekonomi
B Pemeliharaan Bendungan
1 Pemeliharaan Bendungan Terjadinya sedimentasi Perubahan kualitas air Komponen fisik - kimia
2 Pemeliharaan Bendungan Timbulan limbah padat Kegiatan pemeliharaan Komponen fisik - kimia
3 Pemeliharaan Bendungan Keresahan Masyarakat Penurunan kinerja bendungan Kompnen sosial, ekonomi & budaya
21. Pengelolaan Dampak
NO KEGIATAN
IDENTIFIKASI DAMPAK
PENGELOLAAN DAMPAK
JENIS DAMPAK SUMBER DAMPAK
A Operasional Bendungan
1 Operasional Bendungan Penurunan kuantitas air Operasional bendungan Memelihara kondisi Daerah Tangkapan Air sebagai sumber inflow ke
bendungan
2
Operasional Bendungan Penurunan kualitas air Pengendapan sedimen pada
kantong lumpur dan bangunan
pengatur air
Menjaga kantong lumpur dan bangunan pengatur air tetap dalam kondisi
yang baik dengan melakukan pengawasan secara rutin.
3
Operasional Bendungan Terjadinya sedimentasi - Operasional bangunan
pembilas
- Operasional kantong lumpur
Menjaga kantong lumpur dan bangunan pembilas tetap dalam kondisi yang
baik dengan melakukan pengawasan secara rutin.
4
Operasional Bendungan Gangguan terhadap biota air Dampak turunan dari adanya
peningkatan sedimentasi dan
endapan lumpur
Menjaga kualitas air waduk agar populasi biota air tidak terganggu,
misalnya dengan cara menjaga waduk dengan pengendalian sedimentasi
dan gulma air yang berlebihan (terkait dengan pengelolaan sedimen).
Pembersihan gulma air secara periodik untuk menjaga produktivitas
waduk. Gulma adalah tanaman air pengganggu yang akan menjadi sampah
organic.
5
Operasional Bendungan Hilangnya flora Perubahan dari lahan perkebunan
menjadi bendungan
Lahan yang dilakukan perubahan disesuaikan dengan luas bendungan.
6
Operasional Bendungan Gangguan terhadap fauna Perubahan dari lahan perkebunan
menjadi bendungan
Lahan yang dilakukan perubahan disesuaikan dengan luas bendungan
7
Operasional Bendungan Perubahan Tingkat Pendapatan Dampak turunan dari adanya
kesempatan berusaha
Mendengarkan saran dan pendapat dari masyarakat lokal sekitar terkait
usaha dan kegiatan sekitar Bendungan
22. Pengelolaan Dampak
NO KEGIATAN
IDENTIFIKASI DAMPAK
PENGELOLAAN DAMPAK
JENIS DAMPAK SUMBER DAMPAK
B Pemeliharaan & Kegiatan Remedial
1
Pemeliharaan
Bendungan
Terjadinya
sedimentasi
Perubahan kualitas air Melakukan pemeliharaan sesuai dengan SOP yang ada;
Memasang pembatas antara lokasi yang akan
dilakukan pemeliharaan dengan bendungan.
2
Pemeliharaan
Bendungan
Timbulan limbah
padat
Kegiatan pemeliharaan Menyediakan tempat sampah terpilah antara organic,
anorganik, dan limbah B3
Pengangkutan limbah padat secara berkala
3
Pemeliharaan
Bendungan
Keresahan
Masyarakat
Penurunan kinerja bendungan Rencana partisipasi masyarakat
Penyebaran informasi yang tepat
Mekanisme penanganan keluhan di PIU
23. DOKUMEN ESMF
0
1
02 03 0
4
Deskripsi
Proyek
Komponen
Dari Proyek
Tujuan dari
ESMF
PENDAHULUAN PENGEMBANGA
N KAPASITAS,
PELATIHAN DAN
BANTUAN
TEKNIS (TA)
Prosedur
Pengelolaan
Lingkungan
Peninjauan Dokumen
dan Perubahan
Pemantauan dan
Evaluasi Kinerja
Pertimbangan
Lingkungan Dalam
Proses Desain
Lingkup Kegiatan
Penapisan dari
DOISP
Penilaian
Penapisan
Konsultasi Publik &
Keterlibatan
Pemangku
Kepentingan
Penyingkapan/
penyampaian
Informasi
(Disclosure)
PERSYARATAN
PENAPISAN
LINGKUNGAN DAN
SOSIAL
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
24. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN
Mekanisme Penanganan Keluhan merupakan Langkah pengelolaan dampak yang sangat penting untuk dilaksanakan sedini
mungkin dalam siklus proyek
Dilaksanakan oleh PIU untuk setiap kegiatan sub-proyek DOISP
Dijabarkan lebih lanjut dalam Project Implementation Plan (PIP)
Keluhan/Pengaduan
Masyarakat (langsung,
email, telepon, fax, sms,
whatsapp)
Pencatatan oleh Unit
Pengaduan Masyarakat
(dalam PIU)
Staff Unit Pengaduan
Masyarakat menangani
oengaduan (fact finding,
klarifikasi)
Proses Penanganan
Pengaduan dengan
melibatkan / tidak
melibatkan pengadu
Penyampaian Informasi
hasil penyelesaian
pengaduan pada pengadu
Pencatatan dalam Catatan
Pengaduan Masyarakat
(Grievance Log)
26. Kegiatan Institusi Pelaksana yang
bertanggung jawab
Institusi Pengawas yang
bertanggung jawab
1. Penapisan Dampak Pekerjaan
Rehabilitasi dan/atau Pekerjaan
Pengelolaan Sedimentasi
B(B)WS Direktorat O&P (Kementerian
PUPR)
2. Persiapan Dokumen
Pengamanan (DELH, LARAP,
dan IPP sebagaimana
diperlukan)
a. Persiapan Adiministrasi B(B)WS Direktorat O&P (Kementerian
PUPR)
b. Penyusunan Dokumen B(B)WS Direktorat O&P (Kementerian
PUPR)
c. Persetujuan Tim Teknis DELH (untuk DELH)
Bank Dunia (untuk IPP)
Direktorat O&P (Kementerian
PUPR)
3. Pelaksanaan dan Pemantauan
Proyek
a. Pelaksanaan Proyek
- Operasional bendungan B(B)WS Direktorat O&P (Kementerian
PUPR)
- Waduk B(B)WS/Dinas PU Direktorat O&P (Kementerian
PUPR)
- Wilayah DAS B(B)WS
Dinas Pertanian
Dinas Kehutanan
Dinas Pertambangan
Dinas Perindustrian
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
DLH
Direktorat O&P (Kementerian
PUPR)
Dinas Pertanian
Dinas Kehutanan
Dinas Pertambangan
Dinas Perindustrian
Dinas Pekerjaan Umum
DLH
- Pelaporan B(B)WS
Berkoordinasi dengan institusi
terkait
Direktorat O&P (Kementerian
PUPR)
Dinas PU Provinsi
b. Pelaksanaan Pengelolaan
Lingkungan
- Operasional bendungan B(B)WS Direktorat O&P (Kementerian
PUPR)
- Waduk B(B)WS/Dinas PU Direktorat O&P (Kementerian
PUPR)
- Wilayah DAS B(B)WS
Dinas Pertanian
Dinas Kehutanan
Dinas Pertambangan
Dinas Perindustrian
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Dinas Lingkungan Hidup
Direktorat O&P (Kementerian
PUPR)
Dinas Pertanian
Dinas Kehutanan
Dinas Pertambangan
Dinas Perindustrian
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Lingkungan Hidup
- Pelaporan B(B)WS
Berkoordinasi dengan institusi
terkait
Direktorat O&P (Kementerian
PUPR)
Dinas PU Provinsi
BLH (Provinsi atau
Kabupaten/kota)
Bank Dunia
c. Pelaksanaan Pemantauan
Lingkungan
- Operasional bendungan B(B)WS Direktorat O&P (Kementerian
PUPR)
- Waduk B(B)WS/Dinas PU Direktorat O&P (Kementerian
PUPR)
- Wilayah DAS B(B)WS
Dinas Pertanian
Dinas Kehutanan
Dinas Pertambangan
Dinas Perindustrian
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Dinas Lingkungan Hidup
Direktorat O&P (Kementerian
PUPR)
Dinas Pertanian
Dinas Kehutanan
Dinas Pertambangan
Dinas Perindustrian
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Lingkungan Hidup
- Pelaporan B(B)WS
Berkoordinasi dengan institusi
terkait
Direktorat O&P (Kementerian
PUPR)
Dinas PU Provinsi
DLH (Provinsi atau
Kabupaten/kota)
Bank Dunia
Peran dan Tanggung Jawab Pelaksanaan ESMF