Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga peradilan atau arbitrase. Mahasiswa harus memahami bagaimana menyelesaikan perselisihan ekonomi secara damai melalui negosiasi, mediasi atau arbitrase, atau secara hukum di pengadilan. Modul ini berisi penjelasan tentang pengertian sengketa, cara penyelesaian sengketa secara dam

1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Alternatif Resolusi sengketa
atau Resolusi Sengketa
Ekonomi
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
NIM Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
02
4321601004
1
Kevin Biondy

2. Abstract : Kompetensi
Mampu Menjelaskan Alternatif
Penyelesaian Sengketa baik secara
lansung ataupun tidak lansung melalui
lembaga peradilan dan arbitrase
Mahasiswa
harus dapat menjelaskan
bagaimana menyelesaikan perselisihan
ekonomi secara langsung atau tidak
langsung dan untuk menjelaskan hal yang
sama melalui lembaga peradilan
(pengadilan) dan arbitrase
.

3. Jawaban Quiz :
1. Menurut Ahli Ali Achmad, Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang
berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat
menmbulkan akibat hukum bagi keduanya.
Kesimpulan saya : Jadi, sengketa itu sendiri adalah konflik yang timbul karena adanya persepsi
dari dua sudut pandang yang berbeda terhadap suatu kepentingan pribadi.
2.
Penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk mencegah dan mengindarkan kekerasan
atau peperangan dalam suatu persengketaan antar negara. Menurut pasal 33 ayat 1
(Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam PBB
penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:
1. Negosiasi (perundingan)
Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk
menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga.
2. Enquiry (penyelidikan)
Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dimaksud untuk mencari fakta.
3. Good offices (jasa-jasa baik)
Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak yang bersengketa tidak dapat
menyelesaikan secara langsung persengketaan yang terjadi diantara mereka.
Jawaban Forum :
SENGKETA MEREK: Dua Perusahaan
Teh Berebut Merek Dagang
Teavana, perusahaan asal Amerika Serikat mengajukan gugatan pembatalan merek Teayana yang
terdaftar dengan sertifikat No. IDM000237042 milik Ahmed Mohamed Saleh Baeshen & Co.

4. Berdasarkan berkas gugatan, kuasa hukum Teavana Corporation Juliane Sari Manurung
mengatakan tergugat tidak menggunakan merek Teayana selama 3 tahun berturut-turut dalam
perdagagan barang dan jasa sejak tanggal pendaftaran.
Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) huruf a UU No.15/2001 tentang Merek, pihak Dirjen HAKI bisa
segera melakukan penghapusan merek.
“Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk beberapa kelas termasuk
kelas 30 dan 43 utnuk produk teh dan jasa kafe. Pasal 63 memungkinkan pihak ketiga yang
berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek,” kata Juliane dalam
berkas yang diterima Bisnis, Senin (15/9/2014).
Penggugat mendaftarkan perkara No. 37/Pdt.Sus.MEREK/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst pada 21 Mei
2014. Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM menjadi turut tergugat dalam perkara
tersebut.
Penggugat adalah penjual retail produk teh beserta aksesorisnya dengan menawarkan beragam
rasa dan seduhan herbal. Teavana telah memulai menjalankan usaha sejak 1997 dan telah
berkembang di 35 negara dengan 330 kedai.
Merek dan logo Teavana telah digunakan dan terdaftar di beberapa negara di bawah naungan
Teavana Corporation. Merek tersebut terdaftar di kelas 35 yakni toko-toko eceran dan jasa-jasa
pemesanan barang melalui surat. Selain itu juga terdaftar untuk kelas 5, kelas 11, kelas 21, kelas
29, kelas 30, dan kelas 43.
Adapun, Teayana telah terdaftar pada 17 Februari 2010 pada jenis barang kelas 43 untuk jenis
jasa-jasa. Adapun, jenis jasa tersebut adalah penyediaan makanan dan minuman, penginapan
sementara, kafe, restoran, dan perhotelan.
Penggugat, lanjutnya, telah melakukan survei pasar di Indonesia untuk menunjukkan bahwa
merek tersebut belum pernah digunakan. Dia juga telah menggandeng Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk
menunjukkan tidak adanya pendaftaran dan penggunaan merek Teayana.
Juliane menuturkan berdasarkan situs www.teayana.com, merek tersebut hanya dioperasikan
pada tiga lokasi di Arab Saudi dan tidak digunakan di Indonesia.
Perkara yang diperiksa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut telah memasuki tahapan
sidang pertama dengan agenda pemeriksaan para pihak. Namun, pihak tergugat yang berdomisili
di Jeddah, Arab Saudi belum hadir kendati sudah dipanggil secara patut.

5. Sesuai dengan undang-undang, majelis memutuskan untuk menunda peridangan hingga 3 bulan
ke depan karena pihak tergugat berada di luar negeri.
sumber : http://kabar24.bisnis.com/read/20140916/16/257555/sengketa-merek-dua-
perusahaan-teh-berebut-merek-dagang