Mercu Buana University, Faculty of economic and business

1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Tindak pidana Pencucian Uang
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
NIM Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
06
43216010041 Kevin Biondy
Abstract : Kompetensi
Tindak pidana pencucian uang Dapat menjelaskan tentang
tindak pidana pencucian uang

2. Jawaban Quiz :
Kasus Perusahaan pembiayaan :
Industri Turut Terdampak
JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyoroti melemahnya
kepercayaan perbankan kepada perusahaan pembiayaan yang merupakan dampak lanjutan
dari sejumlah kasus yang menimpa perusahaan pembiayaan pada awal tahun ini.
Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan, beberapa kasus yang menyandung
perusahaan pembiayaan pada awal tahun ini, seperti kasus Arjuna Finance dan PT Kembang
88 Multifinace, rupanya turut memberikan dampak kepada industri pembiayaan.
Salah satunya, dapat menurunnya kepercayaan industri perbankan kepada industri
pembiayaan dalam memberikan pendanaan.
Suwandi melihat sekarang ini beberapa perusahaan pembiayaan sedikit mengalami kesulitan
dalam mendapatkan pendanaan dari perbankan. Dia mencontohkan kejadian yang menimpa
PT Bima Multifinance (Bima Finance).
Bima Finance yang secara bisnisnya berjalan dengan baik, tiba-tiba dihentikan pendanaannya
hanya karena salah satu pemegang saham Bima Finance juga menjadi pemegang saham di
Arjuna Finance.
“Kalau Arjuna kan kasus awal, kalau Bima kan kasihan hanya terdampak. Saya rasa sekarang
beberapa perusahaan lainnya yang tidak ada kaitannya [dengan Arjuna Finance] mulai agak
seret dananya,” ujar Suwandi, Selasa (25/7).
Suwandi berujar, saat ini persoalan tersebut memang belum krusial, tetapi perlu mendapat
perhatian semua pelaku pembiayaan. Pendekatan kepada perbankan benar-benar harus
dilakukan agar hubungan dengan perbankan tidak memburuk.
Pasalnya, hidup perusahaan pembiayaan sangat bergantung pada sumber dana, khususnya
dari perbankan yang mencapai 70%. Jika pendanaan dari perbankan mandek, dikhawatirkan
akan menyebabkan penyaluran pembiayaan tidak tumbuh atau bahkan bisa memicu naiknya
rasio pembiayaan bermasalah.
Oleh karena itu, Suwandi mengaku saat ini pihaknya tengah gencar melakukan pendekatan
kepada perbankan untuk meningkatkan kembali kepercayaan kepada multifinance.
2
Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

3. Pihaknya terutama menjelaskan bahwa tidak semua perusahaan pembiayaan bermasalah dan
berharap agar kasus Arjuna Finance tidak disamaratakan ke seluruh perusahaan pembiayaan.
Pihaknya juga berencana membentuk tim kecil dan membuat forum diskusi dengan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan untuk membuat kajian mengenai industri pembiayaan.
Dia berharap melalui forum tersebut, OJK dapat menjelaskan kepada perbankan mengenai
kondisi perusahaan pembiayaan yang sebenarnya. “Harapan kami jangan sampai rekan-rekan
perbankan melihat industri ini [multifinance] sama semua.”
Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II OJK Dumoly F. Pardede
mengatakan telah menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian, khususnya dalam hal
pemberitaan, agar kasus yang menimpa Arjuna Finance dan lainnya tidak memberikan kesan
negatif pada reputasi industri.
Tidak bergantung
Lebih lanjut, Dumoly juga menganjurkan agar industri pembiayaan tidak hanya bergantung
pada perbankan dalam hal pendanaan. Dia menyarankan industri multifinance memperluas
pendanaan ke pelaku industri keuangan nonbank (IKNB) lainnya.
Dia juga meminta APPI rajin menjalin komunikasi dengan IKNB lainnya agar saat
perusahaan pembiayaan menerbitkan surat utang atau obligasi, mereka berkeyakinan bahwa
berinvestasi di perusahaan pembiayaan akan mendapatkan yield yang baik.
Berdasarkan catatan Bisnis, Kembang 88 Multifinace beberapa waktu lalu mendapat surat
peringatan ketiga (SP3) dari OJK lantaran banyaknya pengaduan dari konsumen. Kembang
88 Multifinace menjalani masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) karena
tercatat memiliki utang kepada kreditur mencapai Rp1,5 triliun. Sementara itu, Arjuna
Finance diduga melakukan transaksi penjualan saham yang tidak proper.
Editor: Anggi Oktarinda
source : http://kalimantan.bisnis.com/read/20170726/444/674958/kasus-
perusahaan-pembiayaan-industri-turut-terdampak
Jawaban forum :
KPK Tetapkan Muchtar Effendi Tersangka Pencucian Uang
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Muchtar
Effendi sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang. Muchtar diduga menyamarkan harta
yang diperoleh dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M
Akil Mochtar. "KPK menduga ME menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, atau mengubah bentuk atas harta kekayaan yang patut diketahui sebagai
hasil tindak pidana korupsi," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di
Gedung KPK Jakarta, Jumat (9/3/2018). (Baca juga: KPK Tetapkan Muchtar Effendi sebagai
Tersangka Dugaan Suap Sengketa Pilkada di MK) Menurut Basaria, Muchtar diduga
3
Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

4. menerima titipan uang Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS dari Bupati Empat Lawang Antoni
Aljufri melalui istrinya Suzana. Kemudian, menerima uang dari Wali Kota Palembang Romi
Herton melalui istrinya Masitoh sebesar Rp 20 miliar secara bertahap. Menurut KPK, dari
total Rp 30 miliar yang diterima Muchtar, diduga baru Rp 17,5 miliar yang diserahkan
kepada Akil. Kemudian, pemberian melalui transfer kepada rekening CV Ratu Samagat milik
istri Akil sebesar Rp 3,8 miliar. Sementara itu, sisa sebesar Rp 13,5 miliar dikelola oleh
Muchtar untuk membeli sejumlah aset. Pembelian itu atas persetujuan Akil. "ME
membelanjakan uang Rp 13,5 miliar berupa tanah dan bangunan. Kemudian, puluhan
kendaraan roda empat dan belasan kendaraan roda dua atas nama orang lain," kata Basaria.
Muchtar disangka melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat 1
ke-1 KUHP. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Muchtar Effendi sebagai
tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi
(MK). Muchtar pernah disebut sebagai orang dekat mantan hakim MK, Akil Mochtar. Kasus
yang menjerat Muchtar terkait pengurusan sengketa Pilkada di Kabupaten Empat Lawang
dan Kota Palembang di MK. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK
Tetapkan Muchtar Effendi sebagai Tersangka Dugaan Suap Sengketa Pilkada di MK",
https://nasional.kompas.com/read/2017/03/15/20002481/kpk.tetapkan.muchtar.effendi.sebaga
i.tersangka.dugaan.suap.sengketa.pilkada.di.mk. Penulis : Lutfy Mairizal Putra Komisi
Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Muchtar Effendi sebagai tersangka dalam kasus
dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Muchtar pernah
disebut sebagai orang dekat mantan hakim MK, Akil Mochtar. Kasus yang menjerat Muchtar
terkait pengurusan sengketa Pilkada di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di
MK. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Tetapkan Muchtar Effendi
sebagai Tersangka Dugaan Suap Sengketa Pilkada di MK",
https://nasional.kompas.com/read/2017/03/15/20002481/kpk.tetapkan.muchtar.effendi.sebaga
i.tersangka.dugaan.suap.sengketa.pilkada.di.mk. Penulis : Lutfy Mairizal Putra Komisi
Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Muchtar Effendi sebagai tersangka dalam kasus
dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Muchtar pernah
disebut sebagai orang dekat mantan hakim MK, Akil Mochtar. Kasus yang menjerat Muchtar
terkait pengurusan sengketa Pilkada di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di
MK. KPK sebelumnya menetapkan Muchtar Effendi sebagai tersangka dalam kasus dugaan
suap pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Kasus yang menjerat
Muchtar terkait pengurusan sengketa Pilkada di Kabupaten Empat Lawang dan Kota
Palembang di MK.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Tetapkan Muchtar Effendi
Tersangka Pencucian Uang", https://nasional.kompas.com/read/2018/03/09/19035011/kpk-
tetapkan-muchtar-effendi-tersangka-pencucian-uang.
Penulis : Abba Gabrillin
Editor : Sandro Gatra
4
Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id