PEMIMPIN yang amanah sepa-
tutnya mengedepankan etika.
Demikian inti pendapat Ke
tua Badan Kehormatan DPD
AM Fatwa, pengam...
UtangJamkesmasbelumDianggarkan
GAYATRI SUROYO
K
EMENTERIAN Ke-
uangan belum bisa
mencairkantunggak-
an pembayaran Ja-
mina...
RAJA EBEN LUBIS
H
AKIM Pengadi-
lan Tindak Pi-
d a n a K o r u p s i
Pekanbaru, Riau,
menjatuhkan hukuman 14
tahun penjara...
MAHKAMAH Konstitusi meng-
gelar sidang perdana uji materi
Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Pengelo-
laan Lingkung...
K
ESUKSESAN
mendamaikan beberapa
pihak yang berkonflik
dalam lebih dari satu
organisasi dan golongan membuat
Menteri Pemuda...
ABDUL HALIM
B
ADAN Pengawas
Pemilu Sulawesi
Tenggara sudah
mendengarberedar-
nya rekaman video amatir
yang memperlihatkan ...
JUMAT, 14 MARET 2014 MEGAPOLITAN 7
LINTAS BERITA
TIM Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menangkap terpidana kasus
korupsi peng...
L
AIN dulu lain se-
karang. Ungkapan
tersebut nampaknya
tepat disematkan
pada Pasar Tanah Abang yang
berada di bilangan Ja...
D
ETIK-DETIK menuju
pileg makin dekat.
Baik konstituen mau-
puncaleg sama-sama
menunggu perubahan. Mung-
kinkah konstituen...
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Media Indonesia 14 Maret 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Media Indonesia 14 Maret 2014

2,622 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,622
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Media Indonesia 14 Maret 2014

  1. 1. PEMIMPIN yang amanah sepa- tutnya mengedepankan etika. Demikian inti pendapat Ke tua Badan Kehormatan DPD AM Fatwa, pengamat kebijak- an publik Agus Pambagio, dan anggota Komisi C DPRD DKI Ahmad Husein Alaydrus saat menanggapi kepergian Guber- nur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke Blitar, Rabu (12/3), tanpa izin dari Mendagri. Menurut Fatwa, Jokowi pu- nya janji membangun Jakarta yangdiucapkaneksplisit.“Dulu dia bilang dari Wali Kota Solo ingin meningkatkan karier menjadi Gubernur DKI.” Agus Pambagio mengatakan sebagai pejabat publik seyogia- nya Jokowi tunduk pada aturan negara. Jokowi punya beban moral kepada rakyat. “Jangan mentang-mentang. Sepanjang dia menduduki ja- batan publik wajib menaati aturan,” kata Agus, kemarin. Sementara itu, Ahmad Hu- sein Alaydrus menegaskan, kalau pergi ke luar kota, Jokowi semestinya mendapat izin resmi dari Mendagri. Namun, keberangkatan Jokowi ke Blitar Rabu (12/3) pukul 10.00 WIB dan kembali ke Jakarta pukul 19.00 di hari yang sama tanpa izin dari Mendagri. “Jakarta bagian dari Indone- sia. Gubernur berada di bawah Mendagri, wajib izin. Kalau ti- dak, Jokowi sengaja melanggar aturan,” ujar Habib, panggilan akrab Husein Alaydrus. Jokowi membenarkan keper- giannya bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Blitar pada hari kerja, Rabu (12/3). Namun, sebelum be- rangkat ziarah ke makam Bung Karno, Jokowi menyelesaikan tugas dulu, yaitu meneken setumpuk surat baru mening- galkan Balai Kota DKI. “Memang mendadak. Pagi hari saya ngerampungin peker- jaan. Sore saya kembali,” ung- kap Jokowi. Pada Rabu (12/3) malam, lan- jut Jokowi, dia sudah tiba kem- bali di Jakarta. Bahkan pada pukul 20.00, Jokowi mengha- diri diskusi yang diadakan Nahdlatul Ulama. “Malamnya saya sudah bekerja lagi.” Jokowi mengaku tidak meng- ajukan izin kepada Mendagri karena acaranya mendadak. Dia juga tidak gamblang me- nyebutkan apakah kepergian- nya itu memerlukan izin. “Tetapi saya (Rabu, 12/3) ke sini menyelesaikan pekerjaan dulu. Bukan (tidak perlu izin), kalau izin tuh kampanye,” jelas Jokowi. (Ssr/*/X-3) Berita terkait hlm 4 VERA ERWATY ISMAINY K ONDISI kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan di Riau yang semakin memburuk dinilai sebagai imbas dari ketidakefektifan Inpres Nomor 16 Tahun 2011 soal Penanganan Asap. Direktur Walhi Abetnego Tarigan mengatakan peme- rintah mengeluarkan banyak izin tanpa didukung kemam- puan dan kecakapan dalam mengendalikan penerima izin tersebut. “Pemerintah juga tidak me- miliki kesiapan dan kemam- puan untuk mengawasi dan menindakpelanggaran-pelang- garan yang dilakukan pemba- kar lahan,” kata Abetnego kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin. SenadadenganWalhi,Green- peace juga melihat kebakaran hutan di Riau yang semakin meluas merupakan dampak lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait per- izinan lahan gambut. Political Forest Campaigner Greenpeace Yuyun Indradi menambahkan, sudah banyak memang peraturan mengenai pengendaliankebakaranhutan seperti Inpres Nomor 16 Tahun 2011, zero burning policy, serta RUU Perlindungan dan Peman- faatan Lahan Gambut. Namun, dalam penindakan dan pembe- rian sanksi, aturan-aturan itu majal. Kebakaran hutan pun terus terjadi setiap tahun. “Sebanyak 75% titik kebakar- an di Riau saat ini terdiri dari lahan gambut. Kami punya list perusahaan yang memiliki lahan gambut yang menjadi titik kebakaran dan sudah kami advokasi kepada peme- rintah, tetapi tanggapannya masih begitu-begitu saja,” pa- par Yuyun, kemarin. Untuk meningkatkan efekti- vitas inpres dan aturan terkait lainnya, menurut Abetnego, pemerintah harus memasuk- kan tindakan pembakaran lahan dan hutan sebagai keja- hatan korporasi. “Dalam jangka pendek, me- nengah, dan panjang, pemerin- tah harus meninjau ulang izin-izin dari lahan yang sering dilanda kebakaran, bahkan tanpa ragu mencabutnya.” Selain itu, Greenpeace men- dorong pemerintah untuk mengkajiulangizinpemanfaat- an lahan gambut dan mengau- dit perusahaan-perusahaan pemilik lahan gambut. Memburuk Di sisi lain, sejumlah warga Pekanbaru, kemarin, dilapor- kan mulai mengungsi karena kondisi udara terus memburuk akibat asap. Umumnya me- reka meninggalkan Pekanbaru karena tidak tahan dengan kondisi udara yang rentan memaparkan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Sri Maharani, 30, warga Jl Bukit Barisan, Pekanbaru, mengaku akan pergi ke Yog- yakarta karena hampir dua pekan anaknya, Shakira, 2, tak kunjung sembuh dari batuk akibat asap. Rian Anggoro, warga Kemu- ning, Pekanbaru, harus mem- beli alat penjernih udara ka- rena asap sudah masuk ke rumah. Kepala Pusat Data Informa- si dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam rilis, kemarin, menyampaikan dam- pak pembakaran lahan dan hutan di Riau kian meluas. Hampir seluruh wilayah Riau dan Sumbar tertutup kabut asap. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pun menetapkan Sumbar siaga darurat asap, kemarin. Sejumlah kota dan kabupaten di provinsi itu me- liburkan para pelajar. Kepala Operasi Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang, Joko Sudarman- to, mengatakan sejumlah pe- nerbangan di bandara itu diba- talkan. Sebelumnya, hal yang sama dilakukan di Pekanbaru. (BG/YH/Riz/*/X-6) vera@mediaindonesia.com KUALITAS UDARA PEKANBARU BERBAHAYA: Warga menggunakan masker untuk melindungi diri dari kabut asap yang menyelimuti Pekanbaru, Riau, kemarin. Selain melumpuhkan akitivitas penerbangan di Bandara Internasional Syarif Kasim II, kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan juga membuat kualitas udara di kota tersebut berada pada level bahaya. KABUT asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus berkembang dalam skala luas. Ia kejahatan yang membawa malapetaka. Disebut kejahatan karena kebakaran itu disengaja. Ia bukan kebakaran, melainkan pembakaran. Malapetaka atau bencana yang disebabkannya pun sema- kin hebat. Setelah menyebabkan seorang warga Riau mati lemas akibat menghirup udara penuh racun, kabut asap juga melumpuhkan seluruh aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Sejak kemarin, seluruh penerbangan dari dan ke bandara tersebut dihentikan. Airlines Operator Committee atau Ko- mite Operator Maskapai Penerbangan di Pekanbaru telah menjadikan daerah itu tertutup bagi operasi penerbangan, setidaknya hingga besok. Penutupan bandara itu tidak mustahil akan diperpanjang jika kabut asap terus saja menghalangi jarak pandang aman yang diperlukan bagi operasi penerbangan. Masyarakat juga sudah sangat terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sekolah-sekolah diliburkan. Kesehatan dan keselamatan warga Pekanbaru dan wila- yah-wilayah lain di sekitar kota itu berada dalam bahaya sangat serius karena setiap saat harus menghirup udara kotor yang menghancurkan kesehatan. Kondisi tersebut dalam jangka panjang dapat beraki- bat fatal. Selain mematikan, asap yang terhirup oleh sistem pernapasan dalam jangka ter- tentu dapat merusak otak dan menyebabkan penduduk di wilayah itu menderita idiot. Kita prihatin, bahkan berdu- ka, dengan malapetaka yang belum juga bisa diatasi. Yang lebih mengkhawatirkan, skala dari dampak kabut asap terse- but semakin meluas. Bukan hanya Riau, wilayah yang berde- katan dengan provinsi sumber kebakaran lahan dan hutan itu, seperti Sumatra Utara dan Sumatra Barat, juga sudah mulai ikut terkena dampaknya. Kita menghargai upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi bencana tersebut. Namun, memandang kebakaran lahan sekadar sebagai bencana tidaklah cukup. Adalah telat ketika Presiden memerintahkan agar penegakan hukum lebih digiatkan. Instansi pelaksana juga dinyatakan mengupayakan penambahan personel penegakan hukum, termasuk 582 personel dari Polri, Kemenhut, dan Kemente- rian Lingkungan Hidup. Namun, kita melihat semua upaya itu jauh dari men- cukupi. Pemerintah belum mengatasi persoalan dengan intensitas dan prioritas semestinya. Kondisi di lapangan sudah darurat, tetapi itu masih ditangani dengan langgam business as usual. Karena itu, kita mendesak agar kesigapan ditingkatkan dan sense of emergency dijalankan! Kita juga melihat Inpres No 16/2011 soal Penanganan Asap tidak lagi efektif. Di lapangan, penghentian pemberi- an izin baru pembukaan lahan di hutan alam primer dan gambut yang diamanatkan inpres tersebut tidak selamanya dipatuhi. Pengenaan sanksi kepada pembakar lahan dan hutan baik perorangan maupun perusahaan juga tidak pernah menjera- kan. Kabut asap terus menjadi persoalan saban tahun, tetapi kita tidak pernah mendengar perorangan dihukum berat dan izin perusahaan pembakar lahan dan hutan dicabut serta pelakunya dipidanakan. Selama pembiaran tersebut berlangsung, selama itu pula malapetaka mematikan ini akan terus mengancam. Sampai kapan? SEBUAH studi teranyar yang dipublikasikan di Journal of the Ameri- can Geriatrics Socie- ty mengungkapkan bahwa pola kon- sumsi diet tinggi protein hewani dapat memban- tu meningkatkan fungsikomponen fisik, psikologis, dan sosial kelom- pok lanjut usia (lan- sia). Tim peneliti mencoba mela- kukan studi yang berfokus pada keterkaitan antara asupan protein dan penurunan kapasitas fungsional di masa depan dengan menganalisis kalangan lansia di Jepang. Ada sekitar 1.007 partisipan berusia rata- rata 67,4 tahun yang diikuti selama 7 tahun. Kesimpulannya, partisipan yang mengonsumsi protein hewani mengalami penurunan sebesar 39% dalam hal penu- runan risiko masalah fungsional jika dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi sangat sedikit protein hewani. (Medical News Today/Hym/X-4) Malapetaka Asap Protein dan Lansia Kabut asap menjadi persoalan saban tahun, tetapi kita tak pernah mendengar ada yang dihukum berat, baik perorangan maupun korporasi. Silakan tanggapi Editorial ini melalui: www.metrotvnews.com InpressoalAsapMajal Efektivitas aturan soal penanganan asap rendah. Pemerintah didorong menetapkan pembakaran lahan dan hutan sebagai kejahatan korporasi. AP/RONY MUHARRMAN KepergianJokowikeBlitarTemaniMegaTuaiKritik JUMAT, 14 MARET 2014 / NO. 12016 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Meniru Bendungan Kota Rotterdam Pertengahan tahun ini megaproyek Jakarta Giant Sea Wall mulai dibangun dengan perkiraan dana Rp600 triliun. Fokus Megapolitan, Hlm 22-23 MI/RAMDANI Joko Widodo Gubernur DKI Jakarta Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com SENO
  2. 2. UtangJamkesmasbelumDianggarkan GAYATRI SUROYO K EMENTERIAN Ke- uangan belum bisa mencairkantunggak- an pembayaran Ja- minan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2013 pada 1.023 rumah sakit (RS). Pasalnya, Kementerian Kesehatan belum memasukkan kebutuhan terse- but pada pagu anggaran 2014 sehingga kebutuhan itu belum dianggarkan. Atas persoalan ini sejumlah rumah sakit terancam berhenti operasi karena tidak lagi me- miliki dana untuk stok obat, alat kesehatan (alkes), dan alat habis pakai. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Asko- lani beralasan kebutuhan membayar tunggakan Jamkes- mas baru disampaikan Kemen- kes setelah APBN dirumuskan. Ditegaskan bahwa usulan atau permintaan Kemenkes terse- but mekanismenya harus me- lalui verifikasi atau audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terlebih dahulu. “Hasil audit BPKP inilah akan menjadi dasar untuk diusulkan anggarannya di RAPBN-P 2014 dan itu jelas memakan waktu. Pengajuan- nya RAPBN-P 2014 saja baru Mei, itu pun jika diperlukan,” ujar Askolani kepada Media Indonesia, kemarin. Menurutnya, pembahasan postur anggaran baru dalam APBN-P membutuhkan waktu satu bulan sehingga anggaran baru bisa berjalan secepatnya pada Juni. Ancaman gagal bayar tagih- an program Jamkesmas 2013 senilai Rp2,9 triliun itu mem- buat sejumlah RS mulai kesu- litan likuiditas untuk membeli stok obat, alat kesehatan (al- kes), dan alat habis pakai. “Saya prihatin utang Rp2,9 triliun belum dibayar juga. Lama-lama RS bisa bangkrut. Pemerintah ibarat sudah ma- kan di warung, kalau ditagih tar...sok-tar..sok (sebentar besok) terus,” kecam Ketua Yayasan Pemberdayaan Kon- sumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) dr Marius Widjajarta saat dihubungi kemarin. Marius mengaku sejumlah manajemen RS telah mengadu. Mereka mengaku tidak enak hati lantaran sudah dikejar- kejar produsen obat dan alkes untuk membayar utang. Salah satu RS yang mengadu kepadanya ialah RS PGI Cikini, Jakarta, yang piutang Jamkes- masnya sebesar Rp6,5 miliar untuk periode Oktober-Desem- ber belum juga dibayar. Hal senada juga dikeluhkan Ketua I Bidang Jaminan Kese- hatan Nasional (JKN) Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) Kusmedi Priharto. Dia menga- takan sejumlah rumah sakit umum daerah (RSUD) meng- aku sudah tidak bisa berutang lagi kepada pabrik besar far- masi (PBF). “RS memang boleh berutang dalam membeli obat, tetapi dibatasi maksimal tiga bulan. Kalau sebelumnya sudah beru- tang, ya, pastinya permintaan utang tidak lagi dilayani PBF,” tandasnya. Dihubungi terpisah, Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Suto- to mengatakan tidak semua RS terancam bangkrut lantaran Jamkesmas belum dibayar. “Itu semua tergantung dari kredibilitas direktur utamanya dalam mengelola manajerial RS. Yang jadi masalah di dae- rah banyak anggota tim sukses yang dipilih menjadi direktur utama,” beber dia. (Eko/X-9) gayatri @mediaindonesia.com Pengajuan klaim bayar utang Jamkesmas baru akan dimasukkan APBN-P 2014 dan itu berarti prosesnya akan lebih lama. MASIH NIHIL: Prajurit Angkatan Udara Kerajaan Malaysia beristirahat di dalam pesawat CN-235 yang terbang di atas Selat Malaka saat operasi pencarian dan penyelamatan pesawat Malaysia Airlines MH 370, kemarin. Pencarian pesawat yang hilang sejak enam hari lalu itu belum membuahkan hasil yang signifikan. Fokus Pencarian Pesawat di Teluk Thailand AP/LAI SENG SIN PEMERINTAH China melapor- kan satelit miliknya telah me- nangkap citra tiga objek tera- pung yang diperkirakan puing pesawat di kawasan yang tidak jauh dari koordinat lokasi esti- masi awal hilangnya pesawat MalaysiaAirlines(MAS)MH370 antara Laut China Selatan dan Teluk Thailand. Besarnya objek itu bervariasi, terbesar sekitar 22-24 meter. Namun, Kepala Departemen Penerbangan Sipil Malaysia Azharuddin Abdul Rahman menyatakan pesawat badan maritim Malaysia (MMEA) yang dikirimuntukmengecekditem- pat tersebut tidak menemukan apa pun. Kepala Pusat Koordinasi Search and Rescue (SAR) Viet- nam Doan Huu Gia pun me- nyatakan pihaknya tidak mene- mukan objek yang dimaksud di kawasan tersebut. Hingga kemarin, berarti su- dahenamharitimpencariyang melibatkan 12 negara belum menemukan titik terang. Pada- hal, wilayah pencarian pesawat Boeing 777-200ER yang dinyata- kan hilang pada Sabtu (8/3) dini hari itu telah diperluas menjadi 27 ribu mil laut persegi atau sekitar 93 ribu km2 hingga Laut Andaman. Pelaksana Tugas Menteri Per- hubungan Malaysia Hisham- muddin Hussein menyatakan meskidaerahoperasidiperluas, fokusnya tetap di kawasan Teluk Thailand dan dekat Laut China Selatan. Hishammuddin menyatakan armada laut dan udara yang dikerahkanbertambahmenjadi 43 kapal dan 40 pesawat. Seba- nyak 26 kapal dan 25 pesawat mencari di Laut China Selatan, 17 kapal dan 15 pesawat bero- perasi di Selat Malaka. Hishammuddin juga mem- bantah laporan bahwa MH 370 sempat terbang sampai 4 jam setelah hilang dari radar kontrol udara sekitar pukul 01.30 waktu Malaysia. Laporan itu berdasarkan data yang o- tomatis terunduh dari mesin Rolls-Royce yang terpasang di Boeing 777. “Menurut pihak Rolls-Royce dan Boeing, laporan itu tidak akurat. (Data) terakhir trans- misi dari pesawat ialah pada pukul 01.07 (waktu Malaysia),” ujarnya. Pada bagian lain, Malaysia Airlines memensiunkan kode penerbangan MH 370 pada rute Kuala Lumpur (Malaysia)- Beijing (China). Otoritas MAS menyatakan itu sebagai bagian dari rasa hormat kepada pe- numpang dan kru MH 370 yang hilang. (Reuters/AP/Bernama/ Xinhua/Kid/X-4) JUMAT, 14 MARET 2014SELEKTA2 Askolani Dirjen Anggaran Kemenkeu KEMENKEU.GO.ID K INERJA PT Jasa Marga (Persero) Tbk kian cemer- lang di usianya yang semakin matang, 36 tahun. Sebagai BUMN yang fokus bergerak di bisnis jalan tol, Jasa Marga terus men- jadi market leader di bisnis tersebut. Kini, perseroan telah mengoperasikan 73% dari total panjang jalan tol di Indonesia sekaligus melayani 83% volume lalu lintas jalan tol di Tanah Air. Namun, apakah kemudian Jasa Marga berpuas diri de- ngan pencapaian itu? “Tentu tidak,” tegas Direk- tur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Adityawarman. “Untuk mempertahankan posisi sebagai market leader dalam industri jalan tol, kami akan terus mengupayakan penambahan panjang jalan tol yang ada melalui pem- bangunan ruas-ruas jalan tol baru,” sambungnya. Keengganan untuk ber- puas diri itu dibuktikan de- ngan progres terbaru dari upaya pengembangan Jasa Marga yang cukup pesat. Di antaranya bakal diresmi- kannya enam ruas tol baru di bawah pengelolaan Jasa Marga pada tahun ini. Keenam ruas tol dengan panjang total sekitar 46,3 km itu ialah Jakarta Outer Ring Road (JORR) W2 Utara ruas Ciledug-Ulujami (2 km), Bogor Ring Road ruas Ke- dunghalang-Kedungbadak (2,1 km), Semarang-Solo ruas Ungaran-Bawen (12,3 km), Gempol-Pandaan (12 km), dan Gempol-Pasuruan Ruas Gempol-Rembang (13,9 km). Berbarengan dengan peng- operasian Jalan Tol Gempol- Pandaan, Jasa Marga juga akan mengoperasikan ruas Kejapanan-Gempol (4 km) sebagai relokasi ruas Porong- Gempol yang terkena lumpur Sidoarjo. Capaian tahun ini meru- pakan lanjutan dari prestasi tahun lalu. Pada 2013 Jasa Marga berhasil menyelesai- kan pembangunan dua ruas tol baru sepanjang 18,23 km. Yaitu, Jalan Tol Bali Mandara sepanjang 12,7 km yang su- dah dioperasikan sejak 23 September 2012, serta Jalan Tol JORR W2 Utara ruas Ke- bon Jeruk-Ciledug sepanjang 5,53 km yang mulai diope- rasikan pada 27 Desember 2013. Dalam rencana jangka me- nengah, seluruh proyek jalan tol baru diproyeksikan sele- sai pada 2016. Jika saat ini Jasa Marga mengoperasikan sekitar 560 kilometer jalan tol di seluruh Indonesia, pada 2016 nanti perseroan akan memiliki total jalan tol sepan- jang 738 kilometer. Tidak cuma membangun ruas tol baru, Jasa Marga juga berencana menambah konsesi jalan tol baru mela- lui tender, akuisisi, ataupun private initiator (mengusul- kan kepada pemerintah). “Kami akan mengakuisisi ruas-ruas tol yang potensial, yang pemegang konsesinya mengalami hambatan untuk membangun jalan tol terse- but,” ujar Adityawarman. Bisnis lain di luar jalan tol juga mulai dirambah Jasa Marga. Salah satunya dengan membentuk anak perusa- haan yang bergerak di bidang properti, yakni PT Jasamarga Properti, dengan tujuan me- maksimalkan potensi lahan di sekitar jalan tol. Diben- tuk pula PT Sarana Marga Utama yang khusus bergerak di bidang pemeliharaan jalan tol. Selain itu, melalui unit bisnisnya, Jasa Marga juga mengembangkan beberapa tempat istirahat (rest area) di ruas-ruas tol miliknya. Dengan semua pengem- bangan-pengembangan itu, di usia ke 36 tahun ini PT Jasa Marga (Persero) Tbk sukses mencatat kinerja keuangan yang gemilang, bahkan mam- pu melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan pada 2013, pendapatan tol menca- pai Rp5,82 triliun, atau 2,47% lebih tinggi dari target awal. Realisasi volume lalu lintas transaksi 2013 mencapai 1,26 miliar kendaraan atau lebih tinggi 0,39% dari target 2013. Laporan keuangan 2013 juga memperlihatkan laba usaha perseroan mencapai Rp2,66 triliun, lebih tinggi 18,15% ketimbang target awal. Adapun laba bersih mencapai Rp1,34 triliun, meningkat 15,7% dari target semula. (S-25) JASA MARGA 36 Tahun Menjadi Market Leader DOK JASAMARGA
  3. 3. RAJA EBEN LUBIS H AKIM Pengadi- lan Tindak Pi- d a n a K o r u p s i Pekanbaru, Riau, menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada man- tan Gubernur Riau Rusli Zainal. Rusli tersandung perkara dugaan suap ter- kait dengan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau dan penyalahgunaan we- wenang pada penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, dari 2001 sampai 2006. Rusli dinyatakan bersalah karena memerintahkan pem- berian izin kehutanan secara tidak sah dan melakukan ko- rupsi secara bersama-sama dalamproyekPON.Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga Rp265 miliar. Namun, muncul pertanyaan, mengapa Komisi Pemberantasan Ko- rupsi tidak menjatuhkan tin- dak pidana pencucian uang (TPPU) kepada Rusli? Menurut juru bicara KPK Johan Budi, KPK masih belum menjatuhkan pencucian uang kepada Rusli. Walaupun ia su- dah divonis, KPK masih terus menelusuri aset dan meng- umpulkan dua alat bukti du- gaan adanya pencucian uang yang dilakukan Rusli. “Masih belum (di-TPPU). As- set tracking masih dilakukan. Lagi pula, kan menetapkan TPPU bukan sekadar soal as- set tracking, putusan penga- dilan masih belum final dan berkekuatan hukum tetap,” kata Johan, kemarin. Berkenaan dengan vonis hakim, menurut Johan, KPK masih pikir-pikir untuk mela- kukan upaya hukum banding atau tidak walaupun Rusli sudah tegas menyatakan akan banding. Pakar hukum pidana pen- cucian uang Universitas Tri- sakti, Yenti Garnasih, tidak mengerti dengan alasan KPK belum menetapkan Rusli sebagai tersangka pencu- cian uang. Padahal, banyak tersangka lain yang memiliki pola korupsi sama sudah dijerat pidana pencucian uang. Bahkan, tindak pidana yang dilakukan Rusli dalam kasus kehutanan terjadi se- jak 2001. “Kenapa Rusli tidak, se- dangkan yang lain iya? Pa- dahal, dalam konteks teori dan pola korupsi tidak bisa dibeda-bedakan. KPK sudah menyalahi asas persamaan di mata hukum dengan mem- berikan keistimewaan pada orang tertentu,” kata Yenti. Seharusnya, ujar Yenti, tindak pidana korupsi dan pencucian uang masuk satu dakwaan. Pidana pencucian uang sebagai tambahan un- tuk mengoptimalisasi hu- kuman bagi para koruptor, baik dari sisi vonis maupun kerugian negara. Terlalu ringan Sementara itu, kalangan aktivis antikorupsi dan pegiat lingkungan menilai vonis 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan ku- rungan terhadap Rusli terlalu ringan. “Vonis yang dijatuh- kan majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada Rabu (12/2) lalu itu ditakutkan tidak memberikan efek jera terha- dap praktik gurita korupsi yang sangat akut di Riau,” ungkap Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, Riko Kurniawan, kemarin. Menurutnya, denda Rp1 mi- liar itu juga tergolong sangat ringan. Apabila pasal TPPU digunakan, semua aset yang diduga hasil korupsi Rusli dapat disita dan dikembali- kan kepada negara. “Vonis itu tidak memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi pe- negakan hukum terkait pem- berantasan korupsi di Riau,” papar Riko. (RK/P-3) raja_eben @mediaindonesia.com TERDAKWA kasus Bank Cen- tury Budi Mulya mengakui tidak sendiri membuat ke- bijakan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemis, tetapi bersama-sama dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. “Tidaklah mungkin terdak- wa sendiri memiliki kewenan- gan untuk ikut menyetujui pemberian FPJP tanpa adanya pertimbangan yang objektif dari satuan-satuan kerja ter- kait, yakni dari persetujuan Dewan Gubernur bidang Pengawasan Bank dan satuan kerja lainnya,” kata pengacara Luhut Pangaribuan saat mem- bacakan eksepsi kliennya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Soal penerimaan uang Rp1 miliar dari pemilik Bank Cen- tury Robert Tantular, menu- rut mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Penge- lolaan Moneter dan Devisa itu, tidak bisa dikaitkan de- ngan penanganan Century. “Uraian surat dakwaan seolah-olah penyebab pem- berian dan pencairan FPJP kepada Bank Century serta penetapan bank gagal yang d i t e n g a ra i b e r d a m p a k sistemis disebabkan karena terdakwa menerima Rp1 mi- liar dari Robert Tantular, yang mana pemberian terse- but sebagaimana telah disam- paikan ialah murni pinjam- meminjam, yang hal ini juga telah diakui Robert Tantular,” ujarnya. Seperti diketahui, Budi Mu- lya didakwa memberikan FPJP sebesar Rp689,374 mi- liar dan bailout Rp6,7 triliun dengan total kerugian negara Rp7.4 triliun. Dalam pembe- rian FPJP dan bailout kepada Century itu, Budi diduga me- nerima Rp1 miliar dari Ro- bert Tantular, pemilik Bank Century. Menurut Budi, permasa- lahan Century telah melalui proses panjang sejak 2009. Dia melihat penanganannya tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi politik. Budi pun menilai tidak ada kerugian negara dalam kasus Century. Secara terpisah, juru bi- cara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP me- negaskan pihaknya tak se- dang mengadili kebijakan dengan menyidangkan kasus Century. “Akan tetapi, dalam proses pengambilan kebijakan pem- berian FPJP dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemis itu ada dugaan terjadi pe- nyalahgunaan kewenang- an,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. (Her/Ben/ FU/X-5) BudiMulyaAkuitidakSendirisoalKebijakanCentury RusliMestinyaDijeratTPPU Banyak tersangka lain yang memiliki pola korupsi sama dengan yang dilakukan Rusli dijerat dengan pidana pencucian uang. EKSEPSI AKIL DITOLAK: Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilu kada di Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, berjalan ke luar ruang sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Hakim menolak eksepsi terdakwa dan menyatakan sidang dilanjutkan. KERUGIAN NEGARA: Terdakwa Budi Mulya menyalami jaksa seusai sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dalam sidang eksepsi itu Budi menilai kebijakan yang diambil bersama deputi lainnya sama kali tidak menimbulkan kerugian negara. MI/ROMMY PUJIANTO MI/ROMMY PUJIANTO JUMAT, 14 MARET 2014 TIPIKOR 3 D I saat sebagian warga Ibu Kota masih terlelap dan terbuai dalam mimpi indah dan sebagian warga lagi bangun dari tidur bersiap melaksanakan salat subuh, kesibukan terlihat di gedung Djuanda lantai 3 Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 21 November 2008, pukul 04.30 WIB. Menteri Keuangan selaku ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati memimpin rapat komite. Ikut hadir Gubernur Bank Indonesia selaku anggota KSSK Boediono, Sekretaris KSSK Raden Pardede, dan konsultan hukum Arief Surjowidjojo. Rapat memutuskan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemis. “Kami minta LPS menangani bank milik Robert Tantular sesuai dengan UU No 24 Tahun 2004 tentang LPS,” kata Sri Mulyani. Rapat kemudian dilanjutkan pukul 05.30. Keputusan rapat KSSK di pagi buta itu jelas tak menggubris sebagian besar pandangan peserta rapat pra-KSSK pada 20 November 2008. Kala itu, Ketua Dewan Komisaris LPS Rudjito yang menghadiri rapat ikut ikut angkat bicara. “LPS perlu justifikasi yang lebih terukur bila Century ditetapkan sebagai bank gagal yang berdampak sistemis,” ujarnya. Pada bagian lain, terkait pembengkakan penanganan Century Rp632 miliar hingga Rp6,7 triliun pada 24 November 2008, Gubernur BI Boediono mengatakan tidak mengetahuinya. “Perubahan dari kebutuhan injeksi modal dan mungkin juga kebutuhan likuiditas tambahan setelah bank diputuskan untuk diselamatkan, diserahkan ke LPS,” ungkap Boediono, seperti dikutip dalam dokumen pemeriksaan yang diperoleh Media Indonesia. Lain Boediono, lain Sri Mulyani. Mantan menkeu yang kini menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia ini tidak bisa menahan kekecewaannya atas meroketnya biaya penanganan Century. Sri Mulyani mempertanyakan kemampuan BI melakukan penilaian mengenai profil pemegang saham.” Apabila judgment BI atas Bank Century diragukan kredibilitasnya, hasil assessment (penilaian) klaim potensi risiko sistemis oleh KSSK pun dapat dipertanyakan kredibilitasnya,” kata Sri pada rapat di Kemenkeu pada 24 November 2008 pukul 22.30. Dalam menanggapi kegalauan Sri Mulyani, Boediono menyampaikan tiga hal. Di antaranya, pemerintah telah memutuskan pengambilalihan Century. “Diharapkan tidak mengambil kebijakan lain yang menjadi blunder dan berdampak buruk,” timpalnya. Boediono yang kini Wakil Presiden RI itu berjanji akan memperbaiki sistem di BI. Bagaimana ending skandal Century? Ikuti proses persidangannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Adakah kejutan? (Ade Alawi/P-3) BoedionoTudingLPS,SriSemprotBI(Habis)
  4. 4. MAHKAMAH Konstitusi meng- gelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelo- laan Lingkungan Hidup (PLH) terhadap UUD 1945. Uji materi tersebut dimohonkan oleh ter- pidana kasus dugaan korupsi proyek pemulihan lahan atau tanah terkontaminasi limbah minyak bumi (bioremediasi) PT Chevron Pasific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah. Sidang dengan agenda pe- meriksaan pendahaluan itu dipimpin Ketua Majelis Panel Muhammad Alim dengan di- dampingianggotamajelispanel Patrialis Akbar dan Ahmad Fadlil Sumadi, kemarin. Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan de- ngan pemberlakuan Pasal 59 ayat 4, Pasal 95 ayat 1, dan Pasal 102 UU PLH. Pasal 59 ayat 4 menyatakan, ‘pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya’. Selanjutnya, Pasal 95 ayat 1, ‘dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tin- dak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukumterpaduantarapenyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordi- nasi menteri’. Pasal 102, ‘setiap orang yang melakukanpengelolaanlimbah B3 tanpa izin sebagaimana di- maksudPasal59ayat4dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar’. Kuasa hukum pemohon, Maqdir Ismail, dalam permo- honannya menungkapkan ke- tentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945bahwa‘setiaporangberhak atas pengakuan, jaminan, per- lindungan,dankepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum’. Menurut Maqdir, rumusan Pasal 59 ayat 4 itu memung- kinkan terjadi kondisi yang karena alasan-alasan tertentu, instansiberwenangtidak/belum memberikan izin kepada orang yang menghasilkan limbah B3 untuk mengelola limbah B3 tersebut. Dia juga mengatakan ke- beradaan kata ‘dapat’ dalam Pasal 95 ayat 1 menciptakan ketidakpastian karena mem- buka kemungkinan ‘penegakan hukum terpadu’ hanya menjadi slogan karena memberikan peluangkepadaaparatpenegak hukum untuk ‘jalan sendiri- sendiri’. Untukitu,pemohonmeminta MK menyatakan Pasal 59 ayat 4 jo Pasal 102 UU PLH ber- tentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu harus di- batalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon juga meminta MK menyatakan kata ‘dapat’ pada Pasal 95 ayat 1 UU PLH berten- tangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Petitum permohonan itu juga memintaMKuntukmenyatakan frasa‘tindakpidanalingkungan hidup’ dalam Pasal 95 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk ‘tindak pidana terkait dengan lingkungan hidup’. (AI/ Ant/P-3) MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Chevron WACANA mitra pengawas pe- milu lapangan (PPL) kembali muncul dalam pertemuan ter- batas antara Ketua Bawaslu, Ketua Komisi II DPR, dan per- wakilan Kemendagri di Kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin. Wacana mitra PPL sempat tenggelam karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak kunjung menerbitkan pera- turan presiden sebagai payung hukum. “Hasilnya, Komisi II dan Ba- waslu tetap mendesak supaya rencana itu direspons positif,” terang Ketua Bawaslu Muham- mad, kemarin. Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR yang diwakili Agun Gunandjar dan pihak Ke- mendagri yang diwakili Dirjen Kesbangpol Tanri Bali Lamo, kata Muhammad, Kemendagri telah menyatakan akan segera membahas kembali usulan tersebut supaya tidak berhenti di tengah jalan. Saat ini yang aktif, katanya, ialah Komisi II DPR dan telah meminta kepada Dirjen Kes- bangpol agar segera menghu- bungi Menteri Keuangan. “Bawaslu sudah punya perangkat. Bawaslu juga su- dah memiliki instrumen untuk mengawasi. Bawaslu ting- gal membuat SK-nya dengan konsekuensi ada anggaran yang turun dari Kemenkeu atas usulan Kemendagri. Jadi sekarang tinggal anggarannya saja,” terang Muhammad. Apalagi, sambungnya, dari informasi Kementerian Ke- uangan, dana tersebut ada. Na- mun, ketiadaan dasar hukum berupa peraturan presiden yang diusulkan Kemendagri menjadi pengganjalnya. Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar mengatakan pemerintah telah membuat kekeliruan jika tidak mencairkan anggaran terse- but. Menurutnya, Bawaslu bisa mengeluarkan keputusan tentang perlunya mitra PPL dengan dasar hukumnya un- tuk mengawasi. Agun mengatakan mitra PPL bertugas mengawasi tempat pemungutan suara (TPS) dan sudah ada keputusan poli- tiknya. “Kita menyetujui 2 orang di setiap TPS dengan anggaran Rp847 miliar. Itu sudah ada ketuk palunya dan ada dokumennya,” katanya. Tanri Bali Lamo, Dirjen Kesbangpol Kemendagri, me- ngatakan sebenarnya usulan mitra PPL sudah dibahas saat pembahasan Komisi II DPR dengan Bawaslu, dan saat itu sudah disepakati ada angga- rannya. Namun, pembahasan tersebut tidak dilanjutkan pada dasar hukum sebagai payung hukumnya. (AT/P-1) NUR AIVANNI W AJAH politik dan ekonomi di 2014 diprediksi t i d a k a k a n mengalami perubahan yang signifikan jika pemerintahan dan parlemen masih dikuasai partai lama. Pengamat politik-ekonomi Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi 2014: Perubahan Lan- skap Politik & Ekonomi Indo- nesia mengatakan hal itu tak lepas dari sikap partai-partai lama selama berkuasa yang proneoliberal. “Karena sistem yang ada di Indonesia masih neoliberal. Sayajustruoptimistisneoliberal akan tetap berjalan,” ujar Ich- sanuddin dalam diskusi yang digelar di Jakarta itu, kemarin. Dalam diskusi tersebut juga diungkap hasil survei yang dilakukan Soegeng Sarjadi School of Government. Hasil survei itu memaparkan elek- tabilitas individu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presi- den (capres) yang mengung- guli tokoh-tokoh lainnya, se- perti Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, dan Wiranto. Kehadiran tokoh muda Jokowi, menurut Ichsanuddin, belum juga jadi jaminan akan hadirnya ekonomi Pancasila yangterumuskandengangam- blang di Pasal 33 UUD 1945. Meski merajai sejumlah sur- vei elektabilitas lembaga sur- vei, Jokowi dinilainya belum pernah menunjukkan konsep membangun Jakarta kepada masyarakat, apalagi konsep memimpin Indonesia. “Saya belum melihat kon- sep Jokowi itu seperti apa kalau memimpin negara. Se- lama jadi Gubernur Jakarta, Jokowi juga belum pernah memperlihatkan konsepnya dan dia belum pernah mem- bicarakan apa yang mau dilakukannya,” paparnya. Tidak buru-buru Di tempat berbeda, Sek- retaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo membantah partainya akan mendeklarasi- kan penetapan bakal calon presiden dan/atau kandidat wakil presiden dalam waktu dekat. “DPP PDIP pada hari ini (13/3) tidak mengadakan ra- pat DPP. Seluruh konsentrasi kepartaian masih ditempat- kan pada upaya memper- siapkan pemenangan Pemilu 2014,” katanya di Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Sikap politik PDIP itu, kata peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, merupakan bagian dari strategi politik PDIP. “Penundaan deklarasi Jokowi itu untuk menghindari serangan politik negatif. Ti- dak mendeklarasikan Jokowi sesegera mungkin itu untuk mengkristalkan Jokowi di pil- pres nanti,” tandas Zuhro Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi menilai langkah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan capres dan cawapres PDIP setelah Pe- milu 9 April sebagai pilihan politik strategis dan tepat da- lam dinamika politik aktual. “Bernilai strategis karena lebih untuk mengantisipasi munculnya serangan politik terhadap Jokowi pada saat awal. Karena sangat mungkin lawan-lawan politik akan mencari celah atau kelemah- an Jokowi,” katanya. Apalagi, sambungnya, bela- kangan muncul kasus peng- adaan bus Trans-Jakarta oleh mantan tim sukses Jokowi di Solo, Michael Bimo, yang mengaitkan nama Jokowi. Oleh karena itu, langkah Megawati tersebut sejalan dengan dinamika politik yang ada. (Ant/P-1) aivanni @mediaindonesia.com JUMAT, 14 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4 Sejumlah survei dirajai Joko Widodo selama berbulan-bulan. Namun, Gubernur DKI Jakarta itu masih belum mampu menunjukkan bukti keberhasilannya membangun Jakarta. Jokowi belum Tentu Bawa Perubahan DPR Tagih Pembentukan Mitra PPL 14. PBB 15. PKPI ANTARA/ANDIKA BETHA UJI UU PENGELOLAAN LINGKUNGAN: Hakim konstitusi Muhammad Alim (kiri) dan Ahmad Fadlil Sumadi memimpin sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi. MK, kemarin, menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap UUD 1945 yang diajukan Bachtiar Abdul Fatah. MI/RAMDANI Ichsanuddin Noorsy Pengamat politik-ekonomi MI/SUSANTO COPOT STIKER CALEG: Petugas mencopot stiker alat peraga kampanye yang dipasang di kaca belakang mobil angkutan umum, di Jalan Merdeka, Garut, Jawa Barat, kemarin. Petugas Dinas Perhubungan dan kepolisian Kabupaten Garut mencopot seluruh stiker calon anggota legislatif yang dipasang di angkutan umum. ANTARA/FERI PURNAMA IMBAUAN IKUT PEMILU: Sukarelawan menggelar aksi simpatik jelang pemilu di perempatan Wora-wari, Surakarta, Jawa Tengah, kemarin. Mereka mengimbau pengguna jalan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu 9 April 2014. WALI Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo mengancam akan memberi- kan sanksi kepada warga yang tercantum dalam daftar pe- milih tetap (DPT) tetapi tidak ke tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu Legislatif 9 April mendatang. Ancaman tersebut dilontar- kan Rudy di hadapan peserta Seminar Pendidikan Politik bagi Perempuan yang dise- lenggarakan Sosialita Surakar- ta di Bale Tawang Arum, Balai Kota Surakarta, kemarin. Ia menegaskan, setelah pe- mungutan suara mendatang, pihaknya akan membukukan DPT dari setiap TPS. Buku itu akan diserahkan kepada para pengurus RT/RW serta lurah sebagairujukanapakahwarga yang bersangkutan menggu- nakan hak pilih atau tidak. “Warga yang namanya di- stabilo karena tidak menggu- nakan hak pilih supaya tidak dilayani bila minta surat kete- rangan,” tegasnya. Rudy menegaskan pemilu merupakan hajatan untuk menentukan nasib bangsa di masa depan. “Kalau hajatan itu tidak direspons, biar adil, namanya di DPT di-stabilo supaya kepentingan mereka jangan dilayani. Untuk apa DPT dibiayai triliunan rupiah kalau tidak dianggap bermak- na,” tegasnya. Menurutnya, tindakan yang akan dilakukannya itu dida- sari prinsip keadilan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tujuannya untuk menekan angka golput dalam pemilu. “Tidak men- coblos dalam pemilu memang hak asasi. Namun, tidak adil kalau mereka yang tidak ber- partisipasi dalam politik minta dilayani sama dengan warga yang ikut nyoblos,” pungkas- nya. Sementara itu, KPU Bali menandatangani nota kese- pahaman (MoU) dengan tiga lembaga, yakni Komisi Penyi- aran Indonesia (KPI), Bawaslu, dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali. Keempat lem- baga tersebut masing-masing diwakili para ketua, yakni Ketua KPU Bali Dewa Kadek Wiarsa Rakasandi, Ketua Ba- waslu Bali Ketut Rudi, Ketua KPI I Gede Rai Sahadewa, dan Ketua KI Gede Sentanu. Pe- nandatanganan dilakukan di Kantor KPU Bali, kemarin. Menurut Dewa Kadek, tu- juan penandatangan MoU ter- sebut ialah menciptakan kesa- maanbahasaterutamabahasa kampanye dalam media cetak, elektronik, ataupun online, baik kampanye rapat umum maupun kampanye melalui iklan atau pemberitaan. “Perlu ada prinsip agar selu- ruh parpol atau caleg menda- patkan perlakuan yang sama dalam berkampanye melalui media,” ujarnya. (FR/OL/P-3) WaliKotaAncamWarga yangtidakMencoblos
  5. 5. K ESUKSESAN mendamaikan beberapa pihak yang berkonflik dalam lebih dari satu organisasi dan golongan membuat Menteri Pemuda dan Olahraga Repulik Indonesia Roy Suryo dianugerahi penghargaan Tokoh Perdamaian Nusantara dari Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committee-WPC). Roy mendapat kehormatan menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan penghargaan dari organisasi dunia beranggotakan 202 negara itu. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden WPC Djuyoto Suntani di acara peresmian Gong Perdamaian Nusantara (GPN) di Bukit Nosarara Nosabatutu, Palu, Sulawesi Tengah, 11 Maret lalu. Namun, piagam penghargaan tidak diterima langsung oleh Roy, tapi oleh Deputi II Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Sakhyan Asmara. Sakhyan diutus mewakili Menpora dalam acara tersebut. “Saya yang menerima penghargaan itu dan merasa senang sekali Menpora mendapat apresiasi dari organisasi perdamaian dunia. Momen ini bisa menjadi inspirasi bagi pemuda di Indonesia untuk terus mewujudkan persatuan dan perdamaian. Ini juga tentunya menjadi kegembiraan bagi rakyat Indonesia,” kata Sakhyan saat ditemui di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3). GPN sendiri sengaja dibangun oleh WPC di beberapa tempat di Indonesia sebagai kampanye perdamaian. Gong itu akan dipukul setahun sekali dalam seremoni kampanye perdamaian organisasi yang berdiri sejak 1997 itu. Sebelum di Palu, GPN sudah dibangun di Yogyakarta, Kupang, Singkawang, dan Bangka. Di Palu, GPN bersanding dengan Monumen Perdamaian Bukit Nosarara Nosabatutu yang dirintis mantan Kapolda Sulteng Dewa Persana. Presiden WPC Djuyoto Suntani mengatakan terpilihnya Roy Suryo sebagai Tokoh Perdamaian Nusantara tidaklah melalui proses asal-asalan. Nama Roy diajukan kepada seluruh anggota WPC yang terdiri dari wakil 202 negara di dunia. Karena memenuhi berbagai kriteria yang ditetapkan, para anggota WPC pun menyetujui Menpora sebagai salah satu Tokoh Perdamaian Nusantara. “Dari Indonesia baru dia yang menerima penghargaan ini. Sebelum ini juga kami pernah memberikan penghargaan serupa, di antaranya kepada Presiden Iran Ahmadinejad, Presiden Nigeria Goodluck Jonathan, dan Presiden Brasil Dilma Rousseff,” kata Djuyoto. Memenuhi kriteria Adapun kriteria Tokoh Perdamaian Nusantara, antara lain ialah seseorang yang merupakan tokoh masyarakat, memberikan aura positif bagi orang-orang sekitar, memiliki spirit dan daya juang yang tinggi, serta berjasa dalam pemersatu dan pendamai di masyarakat. Roy Suryo, yang pada masa jabatannya sebagai Menpora berhasil meredakan konflik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komisi Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI), dianggap WPC sangat memenuhi kriteria tersebut. Belum lagi, jasanya dalam meredakan konflik PP Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan juga konflik sengketa Keraton Solo. Selain itu, masih segar dalam ingatan ketika Roy turun langsung ke lapangan di sela laga panas Indonesia Super League (ISL) antara Persija Jakarta dan Persib Bandung, yang digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Agustus tahun lalu. Di laga klasik tersebut, ketegangan terjadi antara dua kelompok suporter, yakni the jakmania yang merupakan pendukung Persija dan viking yang merupakan pendukung Persib Bandung. Aksi saling lempar dan saling ejek antara kedua kelompok suporter itu mewarnai pertandingan. Wasit pun sempat menghentikan laga karena beberapa suporter menyalakan petasan. Di saat genting itu, Roy yang sedang menyaksikan pertandingan di stadion langsung turun ke lapangan. Ia berusaha menenangkan kedua kelompok suporter dengan mengajak semua penonton menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Roy juga diketahui menggelar forum pertemuan untuk mendamaikan kedua suporter dan memberi edukasi tentang sportivitas dalam menonton pertandingan. Djuyoto menjelaskan, selain daya juang yang tinggi, karakter Roy juga membuatnya bisa menjadi inspirator perdamaian. Kesederhanaan dan keramahan Roy memberikan aura positif kepada siapa saja yang melihatnya. “Kami memberikan penghargaan ini bukan dalam rangka kampanye positif Pak Menteri yang mencalokan diri menjadi anggota legislatif. Kami organisasi nonpolitik, berbagai negara seperi Amerika Serikat, Italia, dan Inggris juga terlibat dalam pemberian penghargaan ini,” tegasnya. Seusai menerima penghargaan, kiprah Roy sebagai Menpora tidak berhenti sampai di situ. Sakhyan mengatakan pihaknya masih akan terus menjalankan program- program kepemudaan dalam usaha mewujudkan persatuan dan perdamaian. Program-program yang sedang berjalan di antaranya pelatihan kepemimpinan, pelatihan ketahanan nasional, juga berbagai pertemuan untuk mengedukasi suporter olahraga. “Pelatihan-pelatihan ini untuk membentuk pilot project. Nantinya biar pilot project ini yang menularkan semangat perdamaian kepada pemuda- pemuda Indonesia. Kan tidak mungkin kita membuat program untuk jutaan orang langsung. Kami akan terus mengedukasi pemuda untuk menyuarakan perdamaian di Indonesia,” tutupnya. (Mag/S-25) Roy Suryo Inspirator Perdamaian JUMAT, 14 MARET 2014 KEMENPORA 5 SETELAH diangkat menjadi menteri pemuda dan olahraga menggantikan Andi A Mallarangeng yang mengundurkan diri, Roy Suryo, yang tidak memiliki latar belakang keolahragaan, langsung dihadapkan pada kondisi persepakbolaan Tanah Air yang morat-marit. Induk organisasi sepak bola Indonesia, PSSI, tengah mengalami kekisruhan karena terbelah sejak era Menpora sebelumnya. Kekisruhan PSSI bermula dari kebijakan PSSI di bawah pimpinan Djohar Arifin Husin yang mengubah semua keputusan Kongres Tahunan II PSSI di Bali pada Januari 2011. Kongres Bali memutuskan beberapa program kerja, tapi Djohar menganulirnya melalui keputusan rapat Komite Eksekutif PSSI pimpinannya. Setidaknya ada tiga keputusan krusial kongres di Bali yang diubah. Pertama, menyangkut jumlah dan struktur peserta kompetisi. Kedua tentang operator penyelenggara liga profesional. Ketiga terkait hukuman PSSI atas dua klub yang kala itu menyeberang ke kompetisi Indonesia Premier League (IPL), yakni Persema Malang dan Persibo Bojonegoro. Titik awal kemelut dipicu penolakan salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI La Nyalla Mattalitti terhadap produk keputusan rapat komite eksekutif yang mementahkan hasil Kongres Bali itu. Kekisruhan itu akhirnya melahirkan kelompok reformis yang tergabung dalam Komisi Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) yang dimotori La Nyalla yang kini menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Bola panas terus bergulir ketika klub-klub Indonesia Super League (ISL) menolak perubahan jumlah dan struktur kompetisi serta perubahan operator liga. Klub-klub ISL yang sudah mengikuti kompetisi tahun sebelumnya kehilangan hak dan kewajiban promosi-degradasi secara tiba-tiba. Sederet klub itu mendeklarasikan diri tetap berkompetisi sesuai keputusan Kongres Bali, yaitu di bawah naungan operator sebelumnya, yakni PT Liga Indonesia (LI) dan bukan di bawah operator baru yang ditunjuk rezim Djohar, yakni PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS). Padahal, saat itu LPIS lah yang terdaftar di Asosiasi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Puncaknya, 452 dari sekitar 600 anggota sah PSSI mengajukan mosi tidak percaya kepada rezim Djohar pada 18 Desember 2011. Atas mosi itu, 81 dari 101 pemegang hak suara menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Ancol, Jakarta, pada 18 Maret 2012. KLB itu akhirnya memilih Komite Eksekutif PSSI yang baru dan La Nyalla ditetapkan sebagai Ketua Umum PSSI. PSSI pun pecah kongsi. Kemelut itu sampai ke meja FIFA dan juga Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Kedua pemimpin PSSI versi masing-masing dipaksa menandatangani nota kesepahaman (MoU) penyatuan organisasi. Roy Suryo sebagai Menpora pun bertanggung jawab atas itu. Misi mendamaikan dua kubu PSSI saat itu menjadi prioritas Roy. Pasalnya, selain merupakan amanah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perbaikan federasi sepak bola Indonesia pun sudah diultimatum FIFA. “Kita harus berani. Negara harus hadir di situ. Konsekuensinya akan saya tanggung apakah itu akan digugat dan sebagainya,” kata Roy saat itu. Alat persatuan Sebagai Menpora, ia turun langsung menemui kedua kubu dan mengupayakan perdamaian. Ia juga turut serta dalam berbagai mediasi dari AFC. Alhasil, kedua kubu berhasil dipersatukan. Kini, induk organisasi sepak bola di Indonesia hanya satu, yaitu PSSI yang diketuai oleh Djohar Arifin dan La Nyalla Mattalitti sebagai wakilnya. Penyatuan liga, IPL dan ISL, pun menyusul. Tahun ini, hanya ada satu kompetisi kasta tertinggi, yaitu ISL, di bawah naungan PT LI. Masyarakat sepak bola Indonesia bisa sedikit bernapas lega dengan redanya kisruh tersebut. Tak cukup di level federasi, Roy juga turun di tingkat suporter. Dua kubu suporter yang sudah berseteru dalam beberapa dekade terakhir, yaitu the jakmania yang merupakan suporter Persija Jakarta dan viking yang merupakan suporter Persib Bandung. Pascameredakan tensi kedua kubu dalam laga panas di Yogyakarta, Agustus tahun lalu, ia berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan diskusi-diskusi lanjutan. The jakmania dan viking boleh jadi belum sepenuhnya bisa didamaikan, tapi lagi-lagi sosok Roy membuktikan spirit kebangsaannya dengan kutipan populernya, ‘di olahraga hanya ada Merah Putih’. Deputi II Bidang Kepemudaan Kemenpora Sakhyan Asmara mengatakan pihaknya akan meneruskan program-program serupa untuk menumbuhkan perdamaian di kalangan pemuda Indonesia. “Kami akan terus mengedukasi suporter supaya jangan menjadikan olahraga sebagai alat perpecahan, tapi sebagai pemersatu bangsa,” kata Sakhyan. (Mag/S-25) MenporadiTengahKisruhPSSI DOK KEMENPORA
  6. 6. ABDUL HALIM B ADAN Pengawas Pemilu Sulawesi Tenggara sudah mendengarberedar- nya rekaman video amatir yang memperlihatkan Bupati Konawe Utara Aswad Sulai- man yang Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Konawe melakukan intimidasi dan me- nyerahkan uang ke pegawai negeri sipil di Konawe. Aswad membagi-bagikan uang kepada PNS dalam satu pertemuan. Peristiwa itu di- rekam oleh salah seorang war- ga yang hadir. Wakil Ketua Badan Penga- was Pemilu Sulawesi Tengga- ra Munsir Salam mengakui pihaknya belum menerima laporan secara resmi terkait kasus itu. “Namun,kamisudahmende- ngar berita itu. Itu merupakan politik uang dan pelanggaran pemilu,” ungkap Munsir kepa- da Media Indonesia di Kendari, Rabu (12/4). Dia menyebutkan, Bawaslu akan memerintahkan Panwas Kabupaten Konawe Utara un- tuk menindaklanjuti kasus itu dengan mencari bukti-bukti. Munsirmenegaskan,jikananti laporan itu terbukti, kasusnya akan dipidanakan. “Dalam rapat koordinasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang sudah digelar, kami bahas kasus ini. Kebetul- an semua ketua Panwaslu ha- dir,” ungkapnya dalam acara itu. Ketua Panwas Kabupaten KonaweUtaraMarwanChalid, ketika dimintai konfirmasi oleh Media Indonesia, meng- aku telah menerima laporan lisan terkait kasus intimidasi dan politiik uang oleh Bupati Konawe Utara. “Namun, kami belum mene- rima laporan secara resmi,” ujar Marwan. Akibat peristiwa itu, 10 par- tai politik di Konawe Utara mengancam akan memboikot pemilu yang kan digelar pada 9April2014.Partaiyangmeng- ancamboikot,yaituPartaiNas- Dem, PKB, Golkar, Gerindra, PDIP, PAN, PKS, PKPI, Hanura, dan PBB. Sekretaris Partai Golkar Ka- bupaten Konawe Utara Safrin mengatakan aksi 10 partai itu dipicu oleh beredarnya rekaman video amatir yang menunjukan Aswad bersama para pejabat, salah satunya sekretaris daerah, membagi- bagikan uang kepada PNS un- tuk memilih caleg dari Partai Demokrat. Diamenilai,selainmencede- rai proses demokrasi dan ta- hapan pemilu yang tengah berjalan, parpol-parpol meni- lai perbuatan bupati dan peja- bat Konawe Utara merupakan kejahatan pemilu yang harus segera diproses hukum. “Perwakilan partai poli- tik dan caleg lain di Konawe Utara bahkan ada yang memi- liki lebih dari satu rekaman video terkait tindakan Bupati Konawe Utara yang meman- faatkan sejumlah pertemuan resmiuntukmengarahkandan mengintimidasi PNS agar me- menangkanPartaiDemokratdi Konawe Utara,” jelas Safrin. Caleg incumbent Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Suprapdiono menegaskan, calon legislatif yang masih ter- daftar sebagai anggota dewan alias caleg incumbent dilarang menerima sumbangan untuk dana kampanye. Caleg incum- bent hanya boleh membiayai kampanyenyasendiridandari partai politik. Giri menyebut KPK tidak melarang petahana untuk menerima sumbangan dari dua kategori itu. “Tidak boleh menerima sumbangan untuk kampanye dari pihak ketiga. Selainduatadi,bisadikategori- kan gratifikasi.” (*/P-4) halim@mediaindonesia.com KOMISI Pemilihan Umum Kabupaten Subang menemu- kan sedikitnya 55.233 lembar surat suara rusak untuk pe- milihan anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD ka- bupaten. Total kerusakan sebanyak itu ditemukan KPUD setelah pe- nyortiran dan pelipatan surat suara memasuki hari ke-11. Komisioner KPU Subang Divisi Logistik Cece Rahman mengatakan dari total surat suara yang diterima pihaknya sebanyak 5.400.000 lembar, yang sudah selesai disortir dan dilipat sebanyak 4.504.004 lembar. Jumlah itu terdiri dari DPR sebanyak 1.160.009 lembar, DPD 1.145.211 lembar, DPRD provinsi 1.112.192 lembar, dan DPRD kabupaten sebanyak 1.031.359 lembar. Dari total 4.504.004 lembar surat suara yang sudah ram- pung disortir, hanya sekitar 4.448.771 lembar yang dinya- takan mulus dan tidak ditemu- kan kerusakan. “Adapun surat suara yang dinyatakan rusak sebanyak 55.233 lembar, terdiri dari DPR 14.074 lembar, DPD 10.424 lembar, DPRD provinsi 22.285 lembar, dan DPRD kabupaten 8.450 lembar,” ungkap Cece di kantor KPU Subang, kemarin. Jenis kerusakan surat suara tersebut beragam, seperti ada bercak tinta di nomor caleg, sobekan kecil, juga terdapat lubang. Semua surat suara ru- sak masih tersimpan di Kantor KPU Subang. Sementara itu di Sidoarjo, jumlah surat suara Pemilu 2014 yang rusak setelah disor- tir petugas pelipat suara di KPUD Sidoarjo saat ini terus bertambah. Jumlah surat suara yang su- dah disortir dan dilipat pekerja pelipat surat suara hingga Rabu (12/3) sudah mencapai hampir 4,5 juta lembar. Dari surat suara yang sudah disortir itu, ditemukan 13.041 lembar rusak. Kerusakan bukan ha- nya karena robek, melainkan juga karena ada bintik atau dicoblos. Kerusakan surat suara terba- nyak ialah untuk kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo sebanyak 7.921 lembar. Surat suara yang rusak terbanyak kedua adalah untuk kursi DPRD Provinsi Jawa Timur sebanyak 2.156 lembar, kursi DPD 1.437 lem- bar. dan kursi DPR RI 1.527 lembar. Diprediksi, kerusakan surat suara kursi DPRD provinsi, DPD, dan DPR masih akan te- rus bertambah karena penyor- tiran serta pelipatannya belum selesai. Ketua KPU Sidoarjo Bhima Ariesdiyanto berharap agar surat suara rusak itu segera diganti. (RZ/HS/P-4) SURAT SUARA ROBEK: Petugas menunjukkan salah satu surat suara pemilu untuk DPD dapil Jabar yang rusak saat dilakukan penyortiran dan pelipatan di gudang logistik KPU Kota Depok, Jawa Barat, kemarin. KPU Kota Depok menemukan sekitar 774 surat suara rusak. TERTIBKAN BALIHO: Petugas Satpol PP Kabupaten Tangerang menertibkan baliho di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, kemarin. Penertiban alat peraga kampanye tersebut berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15/2013 yang mengatur ketentuan tata cara pemasangan alat peraga kampanye yang tidak pada tempatnya. ANTARA/INDRIANTO EKO SUWARSO ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA Caleg incumbent hanya boleh membiayai kampanyenya sendiri dan dari partai politik. Tidak diperkenankan ada sumbangan dari pihak ketiga. BawasluSelidiki PolitikUangBupati KonaweUtara TIGA menteri dari Kabinet In- donesia Bersatu jilid II sudah menyerahkan surat cuti ke Komisi Pemilihan Umum un- tuk menjadi juru kampanye partai masing-masing. “Ada tiga menteri yang su- dah ada surat persetujuan cuti. Menteri Perekonomian (Hatta Rajasa/PAN), Menteri Perhubungan(EEMangindaan/ Demokrat), Menteri Koperasi dan UKM (Syarief Hasan/De- mokrat),” ujar komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Gedung KPU, Jakarta, ke- marin. Sebelumnya, sudah dua menteri yang menjadi juru kampanye nasional partai telah memberitahukan surat izin cuti, yakni Menhut Zulkifli Hasan (PAN) dan Menteri Per- tanian Suswono (PKS). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sudah meng- ajukan cuti untuk kampanye di daerah pemilihan Jawa Te- ngah VI dan Jawa Timur VI, yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi pada 10 Maret 2014. Setidaknya ada 22 kepala daerah yang sudah mengaju- kan cuti kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi juru kampanye partai dalam Pemilu 2014. Sebagian permo- honan cuti dari kepala daerah sudah disetujui oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Didik Suprayitno menjelaskan kepala daerah bisa mendapat- kan cuti untuk kampanye dua hari kerja dalam seminggu. Permohonan cuti kampanye diajukan paling lambat 12 hari sebelum kampanye. “Antara kepala daerah dan wakil harus mengatur cuti kampanye agar tidak bersama- an. Agar pelayanan publik te- tap berjalan,” ujar Didik. Gubernur yang sudah meng- ajukan cuti antara lain Gu- bernur Sumatra Barat Irwan Prayitno (PKS), Gubernur Su- matra Selatan Alex Noerdin (Golkar), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (PKS), Gu- bernur Jawa Timur Soekarwo (Demokrat), dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya (PDIP). Selain itu, Gubernur Kali- mantan Barat Cornelis (PDIP), Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin (PPP), Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh (Golkar), Gubernur Su- matra Utara Gatot Puji Nugro- ho (PKS), dan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (PAN). Gubernur Lampung Sjach- roedin ZP (PDIP), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (PDIP),danGubernurBaliMade Mangku Pastika (Demokrat) juga cuti. (Fox/P-4) 22KepalaDaerahjugaCutiKampanye Kertas Suara Rusak Terus Bertambah JUMAT, 14 MARET 2014INDONESIA MEMILIH6 Ada rekaman video tindakan Bupati Konawe Utara yang mengarahkan dan mengintimidasi PNS. Safrin Politikus Golkar
  7. 7. JUMAT, 14 MARET 2014 MEGAPOLITAN 7 LINTAS BERITA TIM Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menangkap terpidana kasus korupsi pengadaan alat siar TVRI Rp12,4 miliar, mantan Dirut TVRI Sumita Tobing, kemarin. “Sumita ditangkap tadi pukul 11.50 WIB, di Kompleks Perniagaan SCBD, Jakarta,” ungkap Ke- pala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, lewat pesan singkat. Dia menjelaskan Sumita ditetapkan sebagai buron karena menolak pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung walau sudah berulang kali dirinya dikirimi surat panggilan. “Sumita dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan. Sumita telah tiga kali mangkir dari panggilan eksekusi kejaksaan,” imbuh Untung. (Kim/J-2) BADAN Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan barang bukti narkotika dengan total 9,3 kg sabu dan 4.955 butir ekstasi. Pe- musnahan yang keenam di 2014 ini dari pengungkapan empat kasus yang melibatkan jaringan asal Malaysia dan Hong Kong. “Dari keempat kasus itu, petugas menyita 9,3 kg sabu dan 4.958 butir ekstasi. Sebelum dilakukan pemusnahan, disisihkan 52 gram sabu dan 3 butir ekstasi untuk pembuktian perkara dan uji laboratorium,” kata Kasubag Humas BNN Krisna Anggara Jasa, di Kantor BNN, kemarin. Kasus itu terjadi di Samarinda dengan tersangka Agus, Rustam, Irwan, dan Dedie. Kasus lainnya di Jakarta dan kargo di Bandara Soekarno-Hatta. Para tersangka diancam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (AF/J-2) DALAM menandai dimulainya megaproyek perombakan tata ru- ang kawasan Kota Tua, Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan sebuah acara yang mengusung nama Fiesta Fatahillah. Wajah Kota Tua terlihat berubah dengan tata cahaya nan apik, seolah menunjukkan aura semangat perubahan. Fiesta Fatahillah me- rupakan sebuah perayaan untuk memulai program revitalisasi kawasan seluas 284 hektare itu. Proyek revitalisasi ini dianggap mampu menorehkan sejarah dalam mengubah tata ruang kawasan Kota Tua dari segi renovasi fisik gedung. Dalam acara itu ada kegiatan seni budaya, festival makanan Jakarta, dan lainnya. Bertempat di Taman Fatahillah Ka- wasan Kota Tua, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuka gelar Fiesta Fatahillah sekali- gus menyuarakan semangat revitalisasi, Kamis (13/3). (Tes/J-2) Mantan Dirut TVRI Ditangkap BNN Musnahkan 9,3 Kg Sabu SemangatRevitalisasidiKotaTua MI/ANGGA YUNIAR OPERASI PEKAT JAYA: Kapolres Jakarta Utara Kombes Mohammad Iqbal menunjukkan tersangka tindak kejahatan beserta barang bukti pada rilis Operasi Pekat Jaya 2014 di Polres Jakarta Utara, kemarin. Jajaran Polres Jakarta Utara menangkap 898 tersangka dari 467 kasus yang diungkap, di antaranya kasus tawuran, geng motor, perampokan oleh pelajar, dan penganiayaan. K ASUS remaja putri tewas di tangan man- tan pacar seperti yang menimpa Ade Sara Angelina Suroto, 18, kembali terjadi. Mia Nuraeny, 14, meninggal dunia, Rabu (12/3) dini hari, setelah kepalanya dihantam gir oleh mantan pacarnya, A. Orangtua Mia, Haris Khae- rudin, 53, berharap penge- royok putrinya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. “Saya cuma minta para pelaku dihukum seadil- adilnya. Kalau bisa mereka dihukum seumur hidup. Eng- gak adil remaja perempuan diperlakukan kayak begini,” kata Haris di Kantor Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Enam dari delapan penge- royok Mia ditahan kemarin. Haris sempat menatap satu per satu penganiaya putri- nya. Laki-laki yang sehari- hari bekerja sebagai satpam itu menyatakan bukan ingin balas dendam. Ia sekadar ingin tahu rupa pengeroyok Mia. Haris juga mengaku tidak kenal dengan para pe- laku ataupun soal hubungan asmara anaknya. Peristiwa mengenaskan itu terjadi di kawasan Cilandak sekitar pukul 01.30 WIB. Saat itu Mia tengah dalam per- jalanan pulang menuju Jalan H Mainum, Gandaria, dengan membonceng sepeda motor yang dikemudikan pacar ba- runya, Soni Sumarsono, 18. Mereka ditemani Surya At- maja, 16, yang mengendarai sepeda motor sendiri. Diteriaki maling Tidak diduga, dari arah belakang menyusul em- pat sepeda motor yang ditumpangi delapan remaja. Lantaran mereka mulai me- nunjukkan gejala hendak melakukan kekerasan, Soni dan Surya memacu sepeda motor dengan kencang. Na- mun, kedelapan pengejar itu meneriaki tiga korban sebagai maling. Dalam peristiwa itu, dua sepeda motor korban ter- jatuh di Jalan Poncol Raya, Cilandak, setelah ditendang para pelaku. Kepala Mia mem- bentur aspal, sedangkan dua teman lelakinya berupaya menyelamatkan diri dengan menghindari kejaran gerom- bolan tersebut. Para pengeroyok tidak me- nyerah. Salah satu pelaku utama, Albi Haqi Ghifari, 21, bermaksud menghantamkan gir yang diikat tali ke arah Soni, tetapi korban menge- lak. Gir berdiameter 15 cm menghantam Mia yang sudah tidak berdaya hingga kepala dan wajahnya luka robek. Seusai menganiaya ketiga korban, para pelaku langsung kabur. Mia oleh warga sekitar dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Fatmawati, tetapi nyawanya tidak tertolong. Petugas Polsek Cilandak kemarin telah menangkap enam dari delapan penge- royok, yaitu Albi Haqi Ghifari, 21, Indra Rifa’i, 30, Chilwan Yuliansyah, 19, Putri Astrini, 20, Yeti Heriyani, 19, dan NP, 16. Dua pelaku lainnya, A dan AR, buron. Keenam pe- laku mengaku pengeroyokan dilatarbelakangi kecembu- ruan A, mantan pacar Mia. (Kim/J-4) Pembunuhanoleh MantanPacarTerulang JAKARTA SELATAN SETELAH menyegel 28 unit hunian Cluster A Blok Hiu Ru- mah Susun Sederhana Sewa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, dengan cara digem- bok, pengelola menertibkan lagi 14 unit lainnya di Blok Baronang kemarin. Penertibandilakukandiba- wah koordinasi Dinas Peru- mahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Unit hunian itu juga ditengarai disewakan ke- pada pihak yang tidak berhak menempati. “Kami mendapat laporan di Blok Baronang ada 14 unit yang disewakan. Minggu depan akan kita gem- bok juga seperti 28 unit yang di Blok Hiu,” ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun Marunda Maharyadi. Dengan penertiban 14 unit, hingga kini sudah 42 unit hunian rusunawa itu yang telah ditertibkan. Sementara itu, dari 44 unit hunian Rusun Pinus Elok di Cakung, Jakarta Timur, yang disegel, delapan di antaranya di Blok A2 dan A4 masih berpenghuni dan pengelola belum mengosongkan paksa. Kepala Unit Pengelola Rusun Wilayah III Dinas Perumahan DKI Jakarta Jefyodya Julyan mengakui memberikan ke- sempatan kepada penghuni untuk mengosongkan secara sukarela. (Ths/AF/J-4) PENYIDIK Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah rampung meme- riksa kejiwaan Ahmad Imam Al Hafitd, 19, dan Assyifa Ramadani, 18, tersangka pem- bunuhan Ade Sara Angelina Suroto, mantan pacar Hafitd. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rik- wanto, kemarin, mengatakan pemeriksaan berlangsung 5 jam di Biro Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya, Rabu (12/3). Sejoli tersebut menunjukkan perilaku wa- jar, tidak gugup, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik. “Tes itu (psikologis) hanya SOP (standard operating proce- dure). Pemeriksaan berjalan aman, lancar, dan kondusif,” ujarnya, kemarin. Ia mengatakan, materi pemeriksaan kejiwaan itu menyangkut emosional ter- sangka dan kecenderungan perilaku sebelum atau se- sudah membunuh Ade Sara. Namun, lanjut Rikwanto, ha- silnya hanya bisa dipaparkan saat persidangan. Sementara itu, orangtua Hafitd dan Assyifa, Rabu (12/3) malam, mendatangi rumah orangtua Ade Sara di Jalan Layur Blok ABCD RT 07/11, Rawamangun, Jaktim. Mereka datang untuk meminta maaf atas perbuatan Hafitd dan Assyifa. (Gol/AF/J-4) 42 Unit Rusun Ditertibkan Perilaku Hafitd-Assyifa Normal JAKARTA UTARA POLDA METRO JAYA
  8. 8. L AIN dulu lain se- karang. Ungkapan tersebut nampaknya tepat disematkan pada Pasar Tanah Abang yang berada di bilangan Jakarta Pusat. Aktivitas perdagangan yang kian berkembang dari hari ke hari membuat Pasar Tanah Abang bukan lagi pasar regional, melainkan sudah me- rupakan pusat perbelanjaan dengan skala internasioanal. Rute angkutan ke Tanah Abang makin lama makin banyak, karena Tanah Abang bukan pasar regional lagi, melainkan sudah merupakan pasar nasional, bahkan sudah dibilang pasar internasional. Karena banyak warganegara asing seperti Malaysia, Singa- pura dan lainnya berbelanja ke sana. Sejumlah pedagang pun tu- rut mengamini hal itu. Tidak jarang, warga negara asing dari belahan Benua Asia, Ero- pa, bahkan Afrika datang ber- belanja ke Pasar Tanah Abang. “Pembeli ada yang turis beli eceran, yang beli grosir juga banyak. Kalau tempat saya paling jauh pembeli datang dari Yunani, Nigeria, Australia, pernah juga orang Malaysia datang minta kirim barang ke komunitas orang Turki di Ing- gris,” jelas Murni, 67, pedagang baju renang muslim di Blok A Pasar Tanah Abang. Murni melanjutkan, pembeli lokal pun tak kalah banyak. Selain datang dari Bodetabek, pembeli dari luar Pulau Jawa seperti Makassar hingga Papua telah menjadi langganan tetap di kiosnya. “Kalau lokal ada yang dari Makassar dan Papua. Merekabelanjasekaligusuntuk berwisata saat ke Jakarta,” ung- kap pedagang yang telah ber- jualan di sana sejak 2001 itu. Senada dengan Murni, Da- frul, 67, pedagang baju muslim di Blok B juga mengatakan setiap harinya baik pelancong maupun pembeli grosir lokal dan mancanegara berbelanja di Tanah Abang. “Orang Ma- laysia hampir tiap hari ada aja belanja ke sini. Pokoknya negara-negara yang ada umat muslimnya datang ke sini, karena mereka tahu di Tanah Abang segala macam ada dan murah,” jelasnya. Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna pun mengakui bahwa omzet para pedagang yang berkisar miliaran per hari mengundangpergerakanorang kesana. “Termasuk wisatawan datang ke sana,” jelas Yayat. Karena adanya aktivitas ekonomi itu, tak ayal kema- cetan kerap terjadi. Selain itu, fungsi Tanah Abang sebagai perlintasan akhir kereta api, bus,danangkutanumummem- buatTanahAbangjuga menjadi terminal.“Bukanhanyasebagai pasar,melainkanjugaterminal. Memang tidak ada terminal, tapi bus-bus segala jurusan menjadikan Tanah Abang se- bagai tujuan akhir perjalanan mereka. Belum lagi stasiun kereta yang penumpangnya makin bertambah, ojek-ojek, dan angkot numpuk ngetem menutupi badan jalan, parkir liar, bongkar muat truk barang, ini yang harus dikoordinasi- kan,” ungkap Yayat. Parkir liar Ketua Forum Warga Kota Ja- karta (Fakta) Azas Tigor Naing- golan berpendapat bahwa sumber kemacetan kawasan Tanah Abang bukanlah PKL yang menjamur, melainkan banyaknya parkir liar dan angkutan umum yang ngetem sembarangan. Penanganan kemacetan sebenarnya tidak rumit, hanya perlu penegakan hukum yang konsisten bagi pelanggar lalu lintas. Ia pun mengimbau agar PKL yang sempat dicap biang keladi kemacetan diberikan alternatif tempat berjualan yang sesuai dengan karakter PKL. “Teori- nya enggak banyak, cuma perlu konsistensi penegakan hukum lalu lintas di sana, sekaligus dicarikan alternatif tempat ber- jualan yang benar untuk PKL. PKL itu beda dengan pasar, kalau dipaksakan jadi pasar, ya enggak bisa, pikirkanlah alternatif tempat yang kreatif yang sesuai dengan karakter mereka,” tutup Tigor. (J-2) triyani @mediaindonesia.com PENGUMUMAN PELELANGAN NOMOR : 32/PL.02/PANPEL/2014 PT. Angkasa Pura I (Persero), Kantor Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta mengundang penyedia barang dan jasa untuk mengikuti pelelangan dengan metode prakualifikasi paket kegiatan sebagai berikut : No Kegiatan / Paket Pekerjaan Bidang / Kualifikasi Pagu (Rp.) Sub Bidang 1 Pengadaan Dan Pemasangan Elektrikal Gred 2 363.623.700,- Instalasi KWH Meter Prabayar (SBUJK) : Berikut Sistem Jaringan IT di Bandara Adisutjipto Instalasi Listrik Gedung dan Pabrik I. Syarat – Syarat Peserta Pelelangan : a. FC SBUJK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya b. Persyaratan lainnya dapat dilihat di sekretariat Panitia Pengadaan II. Tempat/waktu Pendaftaran, Pengambilan Formulir & Penyerahan/Pengembalian Dokumen Prakualifikasi : Tanggal : 14 Maret s.d 24 Maret 2013 Pukul : 10.00 s.d. 14.00 WIB Tanggal : 17 Maret s.d 27 Maret 2014 Pukul : 10.00 s.d. 15.00 WIB Sekretariat Panitia Pelelangan PT Angkasa Pura I (Persero), Kantor Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta Telepon (0274) 489466 ext. 700 Faks (0274) 489470 III. Pendaftaran langsung oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan harus menunjukan identitas (asli KTP,SBUJK) & menyampaikan fotocopy SBUJK, sedangkan pendaftar yang mewakili Direktur/Pimpinan Perusahaan harus membawa surat kuasa dari Direktur/Pimpinan Perusahaan, bermaterai cukup Rp.6.000,- serta melampirkan KTP Penerima Kuasa. IV. Proses Pengadaan Barang dan atau Jasa menggunakan aturan yang berlaku di PT Angkasa Pura I (Persero) V. Untuk hal – hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada Panitia Pengadaan. VI. Demikian, untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yogyakarta, 14 Maret 2014 PANITIA PENGADAAN Ketua, SHOFWAN JUMAT, 14 MARET 2014TANAH ABANG8 Tanah Abang sudah menjadi pasar internasional, tapi haruslah didukung lalu lintas lancar, aman, dan nyaman. MenjadiPasarInternasional VERA TRIYANI SEJAK Juli 2013 lalu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperbarui pengaturan arus lalu lintas di sekitar pusat perbelanjaan Pasar Tanah Abang. Namun, lang- kah itu tampaknya tidak mendapat dukungan dari semua pihak karena sejum- lah pedagang Tanah Abang, khususnya yang membuka kios di Blok A dan Blok B Pasar Tanah Abang, mulai mengeluhkan penurunan omzet akibat rekayasa lalu lintas itu. “Penurunan omzet me- mang dirasakan hampir se- mua pedagang, Rata-rata mengatakan turun 30% sejak beberapa bulan terakhir,” je- las Ketua Persatuan Pedagang Pasar Tanah Abang (P3TA), Murni Zed, saat ditemui di Blok A Pasar Tanah Abang, Rabu (12/3). Ia mengatakan penurunan omzet itu disebabkan su- litnya akses kendaraan pe- ngunjung menuju Blok A dan Blok B Pasar Tanah Abang sehingga jika dikal- kulasikan, dalam satu hari omzet yang hilang bisa men- capai Rp15 miliar. “Bayangkan kalau satu kios omzet Rp5 juta, lalu turun 30%,sedangkandisini(BlokA dan B) ada sekitar 13 ribu kios yang buka. Maka jika ditotal, penurunan omzet mencapai Rp10 miliar-Rp15 milliar per hari,” tutur Murni. Senada dengan Murni, sa- lah satu pedagang pakaian muslim di Lantai 2 Blok A Pasar Tanah Abang, Bahari, 63, juga mengutarakan hal yang sama. “Istilahnya su- dah kelihatan Tanah Abang (Blok A), tapi enggak bisa masuk. Orang sudah dibawa muter jauh, lihat macet pula, ya sudah bablas saja belanja tempat lain,” kata Bahari. Lanjut Bahari, dirinya menduga rekayasa lalu lin- tas dilakukan sehubungan dengan usaha pemerintah dalam meramaikan Blok G Pasar Tanah Abang. Meski mendukung program peme- rintah terkait dengan Blok G, ia menyayangkan kebijakan itu malah berdampak buruk bagi kelangsungan bisnis di blok lainnya. Pengelola Blok A Pasar Ta- nah Abang, Joseph, menam- bahkan untuk mengurangi kemacetan akibat pembu- kaan putaran jalan depan Blok B, U-turn depan Blok A diharapkan ditutup agar pe- ngendara yang datang dari arah Cideng pun sama-sama berputar di sana. Dalam menanggapi hal itu, Kepala Bidang Mana- jemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Benhard Huta- julu, membantah rekayasa lalu lintas yang dilakukan pihaknya menyebabkan pe- nurunan omzet pedagang. “Ini efek psikologis saja, pedagang berpikir karena alur jalan diubah, makanya penjualan sepi. Padahal, maksudnya kita putarkan itu supaya traffic-nya mengalir dengan menambah panjang ruas,” jelas Benhard, Rabu (12/3). Ia pun membantah peng- aturan lalu lintas itu untuk meramaikan blok tertentu. (Ver/J-2) LaluLintasMacet, OmzetPedagang Menurun Ini efek psikologis saja, pedagang berpikir karena alur jalan diubah, makanya penjualan sepi. Benhard Hutajulu Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta
  9. 9. D ETIK-DETIK menuju pileg makin dekat. Baik konstituen mau- puncaleg sama-sama menunggu perubahan. Mung- kinkah konstituen mampu memilih para caleg yang bisa mewujudkan aspirasi rakyat? Mungkinkahparacalegmampu menghayati aspirasi orang- orang yang mereka wakili? Pertanyaan itu timbul sete- lah mengikuti berbagai anali- sis tentang kinerja parlemen yang dianggap mengecewakan. Pihak legislatif, seperti tersirat dalam kata-kata Ketua DPR RI belum lama ini, meragukan ob- jektivitas penilaian dalam ber- bagai analisis. Bisa dimengerti karena jajaran pimpinan DPR RI pastinya telah berupaya menyukseskan kerja lembaga mereka. Namun, fakta bahwa hasil sorotan publik memberi testimoni lain. Akan tetapi, bahwa publik belum paham benar fungsi perwakilan rakyat tak bisa dimungkiri. Sebaliknya pun belum seluruh anggota badan legislatif menghayati kewa- jiban mereka sebagai abdi negara demokrasi. Kurang pencerahan. Ini menimbulkan gambaran negatif dan rasa tidak percaya publik padalem- baga pemerintah itu. Maka, kabar bahwa 90% orang lama akan maju kembali sebagai caleg menimbulkan tanda tanya besar: apakah badan de- liberatif pemerintah yang ber- kuasa membuat hukum, yang selesai masa tugasnya tahun ini, mungkin akan mengulang perilaku kinerja lama dalam periode baru mendatang? Tidak ada yang sempurna, tetapi sistem demokrasi yang lamban dan kadang-kadang serong selama ini perlu per- ubahan. Partai-partai politik yang mengirim kader-kader, jajaran pimpinan parlemen, dan para anggota parlemen perlu mawas diri. Pembekalan dan pembelajaran menjadi tuntutan yang tidak kenal henti; bila kita ingin membarui sistem demokrasi kita. Spirit pembaru Keinginan untuk mengubah situasi, merestorasi, dan mem- baruinya membahana di ma- na-mana. Siapa yang akan memeloporinya? Perlu spirit pembaru. Gambaran spirit itulah yang ditawarkan buku biografi Surya Paloh (SP), gara- pan Usamah Hisyam. Buku yang terbit Februari 2014 itu menyiratkan semangat mem- barui sistem. Penulis dalam pengantar Trilogi Restorasi Indonesia menyatakan bahwa judul Surya Paloh Sang Ideolog: Matahari Restorasi mungkin mengundang kontroversi. Itu suatu kemungkinan mengingat dalam alam demokrasi siapa pun berhak memberikan opini sesuai pengalaman sosial- politiknya. SP sendiri pada sampul bagian dalam buku ini menu- lis, “Kalau ingin mutiara, me- nyelamlah ke dasar laut yang dalam. Kalau ingin menda- patkan rasa keadilan, kehi- dupan yang penuh dengan rasa sejahtera, bergabunglah dengan arus Gerakan Per- ubahan Restorasi Indonesia.” Bagaimana pola gerakan ini? Pada malam peluncuran buku awal minggu ini di Jakarta, Rektor UIN Dr Komaruddin Hi- dayat dalam urun rembuknya mengatakan ideologi perlu diwujudkan. Kalau tidak, dia hanya akan berupa gagasan yang pada akhirnya menguap ditelan waktu. Pastinya banyak yang ingin bergabung dalam arus gerakan perubahan yang bisa menye- jahterakan semuanya. Namun, memang diperlukan rumusan pola platform yang bisa diikuti oleh mereka yang ingin ber- gabung. Yang mana yang men- jadi fokus utama perubahan? Banyak masalah yang kita hadapi. Mungkin kita pun sal- ing berbeda pendapat tentang pilihan fokus perhatian. Kebi- asaan di negara berkembang: kita ingin mengatasi segalanya dalam waktu bersamaan, yang rasanya tidak mungkin. Kita perlu membuat pilihan uru- tan permasalahan. Memang bukan harus satu demi satu yang diselesaikan, melainkan bisa susul-menyusul bergan- tian, seperti estafet. Paling tidak perlu memilih mana yang sebaiknya diprioritaskan, mengingat dampaknya yang bersifat sistemis, yang bisa memengaruhi seluruh sistem yang sedang berjalan. Kebangkitan moral Masalah kemerosotan moral akhir-akhir ini sering diwa- canakan. Sekalipun belum diadakan survei, fakta bahwa tiada hari tanpa berita gen- car tentang korupsi antara lain membuktikan adanya kemerosotan itu. Apalagi ko- rupsi besar-besaran banyak dilakukan tokoh-tokoh yang diharapkan menjadi teladan. Jalur politik praktis ataupun badan-badan legislatif, ekse- kutif, dan yudikatif tampaknya tak mampu mengelak dari gejala ini. Mungkinkah ma- syarakat bisa mengharapkan datangnya perubahan dengan pemilu tahun ini? Korupsi merongrong jati diri bangsa dan menggerogoti wibawa pemerintah karena menipisnya kepercayaan dan hormat masyarakat. Ketika SBY mengerahkan partainya untuk berkampanye melawan korupsi, muncul harapan baru. Sayangnya, sebagian yang dipercayainya justru yang mengkhianati tujuan luhur itu. Itu antara lain ikut menjelas- kan mengapa gairah korupsi yang bersemi sejak negeri ini dibanjiri petrodolar pada ta- hun 70-an, dibarengi dengan penggiatan pembangunan, terbukti pada masa reformasi belum juga reda. Mungkin korupsi merajalela sebagai ekses asas kebebasan berkat bangkitnya demokrasi. Masyarakat manusia mem- praktikkan korupsi sejak dulu. Hanya masyarakat primitif yang tidak kenal korupsi. Usa- ha pemberantasannya pun tidak pernah reda. Banyak tokoh sejarah yang terlibat da- lam usaha ini, termasuk tokoh terkenal dalam ajaran Islam, Ahmad Ibnu Hanbal (abad VIII-IX), yang sering masuk penjara karena sikapnya itu. Dia memandang rendah hakim yang waktu itu sering menjadi sasaran sogokan. Di Indone- sia, ekonom Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo (1917-2001) sekitar tiga dasawarsa lalu pernah mengatakan bahwa terjadi kebocoran 30% dalam pengeluaran negara. Berarti pada waktu itu pun dia sudah mencurigai terjadi korupsi di kalangan pejabat negara masa Orde Baru. Sebenarnya sejak lebih dari tigadasawarsalalupemerintah Orde Baru pernah melarang pemberian hadiah kepada pejabat, selain mencanangkan pola hidup sederhana. Operasi tertib waktu itu digerakkan untuk memberantas korupsi. Di masa Reformasi, sejak lebih dari satu dasawarsa lalu telah dibentuk KPK, Komisi Pem- berantasan Korupsi, dengan visi mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi, dan de- ngan misi menggerakkan per- ubahan untuk mewujudkan bangsa yang bebas korupsi. Maka, gerakan perubahan jelas menjadi tantangan seka- rang ini demi pertumbuhan demokrasi bermartabat sesuai cita-cita rakyat. S ETIAP kali memasuki pemilu, masyarakat selalu menaruh hara- pan yang besar, bahwa dari momentum sakral pem- ilu itu dapat lahir pemimpin baru yang dapat membawa perubahan bagi kehidupan bangsa. Pemimpin baru yang diimpikan lahir dari pemilu adalah pemimpin yang tidak menghamba pada kekuasaan, tetapi setulusnya memikirkan masa depan bangsa dan tak jemu-jemu berjuang untuk memperbaiki nasib rakyatnya yang diimpit berbagai kesulit- an. Pemimpin yang tidak ha- nya mengumbar janji kemu- dian menelan janji-janjinya dan membiarkan rakyat terus hidup dalam kenestapaan. Disayangkan, pemimpin bangsa kita yang lahir dari pemilu yang satu ke pemilu yang lain hingga kini masih jauh dari harapan masyara- kat. Pemimpin bangsa selama ini bukan saja selalu meng- hamba pada kekuasaan dan mengkhianati janji-janji poli- tiknya, tetapi juga gampang berkeluh kesah saat dirinya dikepung masalah. Pemimpin kita juga tidak tampil sebagai figur yang siap mengorban- kan segala-galanya dan bah- kan figur pejuang yang siap kehilangan nyawa. Pemimpin kita selama ini juga selalu goyah oleh kegalauan sendiri, dan lupa bahwa di pundaknya rakyat selalu menggantung- kan harapannya. Pemimpin tidak tahu bahwa dari hari ke hari ada rakyat bunuh diri akibat berkecil hati menatap masa depannya. Yang benar, bangsa In- donesia saat ini masih sa- ngat mendambakan lahirnya pemimpin yang benar-benar membawa perubahan yang mendasar bagi Republik ini, dan bukan perubahan yang hanya hidup dalam wacana atau slogan yang diluncur- kan pada saat kampanye. Ini juga mengingat pemimpin- pemimpin yang lahir pascare- formasi ternyata tidak memi- liki karakter yang kuat yang mampu mendesain sistem dan membangun motivasi untuk melakukan perubahan- perubahan mendasar itu. Menanti datangnya Ratu Adil Oleh karena itu, tidak heran hingga kini rakyat kecil, kaum miskin-papa yang putus asa, bahkan rakyat banyak masih selalu berharap akan datang- nya ‘Sang Juru Selamat’ atau ‘Satria Piningit’ alias ‘Ratu Adil’, yang konon akan mera- jut dan memandu bangsa ini meniti jembatan emas menuju hari esok yang lebih bersahaja dan berkeadaban. Penyelamat yang dengan bijak menuntun orang banyak menghadapi tantangan dan mengurai co- baan untuk merengkuh hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera. Dari sekian kali pemilu, be- lum juga lahir pemimpin yang diharapkan itu, dus yang ada hanyalah badut-badut politik, seperti acuh tak acuh dengan segala jeritan rakyat kecil, kaum miskin papa, sehingga segala kemungkinan bisa saja terjadi. Siapa berani menyang- kal jika figur mitis yang mistis itu sungguh muncul ibarat meteor atau bagaikan deus ex machina dari reruntuhan dan puing-puing harapan yang tersisa? Memang, situasi yang ma- sih belum menentu, di tengah kehidupan rakyat yang ma- sih diimpit kesulitan demi kesulitan, para budayawan masih kerap mengatakan, itu mungkin pantulan pra- hara Nusantara akhir abad ke-19 seperti dilukiskan Ronggowarsito (Pujangga Kesultanan Surakarta) beberapa saat sebelum meninggal pada 1873, ia menorehkan potret murung dari zaman- nya lewat puisi, Serat Kala Tida (puisi zaman kegela- pan). “Ke- gemilangankerajaansirnadari pandangan atau dalam kerun- tuhan pengajaran jalan keba- jikan atau karena tidak ada teladan yang t e r s i - sa.” Maksud Ronggowarsito de- ngan ramalannya, “tak ada te- ladan yang tersisa”, tidak lain adalah bahwa model-model lama tak bisa lagi diturunkan. Model-model baru, pemimpin- p e - mimpin b a r u d e n g a n gayakepe- mimpinan baru, harus segera lahir dan/ atau diturunkan, de- ngan misi dan karya nyata yang agung dan membumi. Di seantero Nusantara, khususnya Tanah Jawa, rakyat tidak jemu-jemu menantikan kedatangan tokoh baru, tokoh ‘Satria Piningit’ (te- ladan dan tatanan model baru) yang diharapkan, dan tentu akan datang pada waktunya, di ujung harapan-harapan yang ter- sisa. Harapan akan datang- nya ‘Ratu Adil’ pembawa perubahan mendasar bagi bangsa ini, juga tidak lain sebagai bentuk cita-cita selu- ruh anak bangsa ini tatkala bersepakat membangun ne- geri ini, seperti yang dilan- tunkan Benedict Anderson. Kata sang begawan Anderson, terbentuknya sebuah negara bangsa, selalu dilandasi sebuah utopia bersama un- tuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik, lebih sejahtera, dan berkeadaban. Itulah yang ia sebut bangsa (nation) sebagai komunitas imajiner, sebuah komuni- tas yang dibayangkan. Dan bagi bangsa Indonesia, state building and nation building yang semestinya dimaknai sebagai proyek penciptaan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dengan keadaban yang lebih maju, ternyata belum juga menemu- kan sosok sejatinya. Yang ada saat ini, bangsa Indonesia masih diselimuti kegalauan atau kegelisahan yang berkepanjangan. Hara- pan-harapan seperti masih saja bertepi. Jiwa bangsa yang galau menyaksikan dan mendengarkan betapa jelas dan nyata kekacauan moral dan hipokrisi para pemimpin dan kaum elite negeri, baik di bidang politik, moral, ekonomi, sosial, pendidikan, agama dan lain-lain. Dan tatkala para pemimpin dan kaum elite negeri, terutama para agamawan dan para punggawa moral terjerembab ke dalam kekacauan moral dan hipokrisi, bangsa ini kehilangan nyaris segalanya untuk berdiri tegak meraih hari esok yang gemilang se- perti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Lalu, apakah kita saat ini cukup menunggu saja datang- nya pemimpin baru penuh harapan, yang terpatri da- lam sosok ‘Satria Piningit’, atau ‘Ratu Adil’ sebagai ‘Juru Selamat’ yang membebas- kan bangsa ini dari berba- gai kesulitan ekonomi, yang dibaluti kekacauan moral dan hipokrisi para pemimpin dan elite negeri? Tentu saja tidak. Bangsa ini harus terus aktif mengerjakan politik, dan tak kenal lelah untuk menen- tukan perjalanan sejarah- nya sendiri lewat garis-garis politik yang dilakukannya. Prahara dan kepemimpinan politik bisa menjadi prakon- disi menuju kemajuan suatu bangsa. Demikian kesimpulan pemikir kelas dunia, Samuel Huntington dan Lawrence E Harrison (2000). Perubahan yang beretika Karena itu, yang dibutuh- kan kini adalah suatu gerakan perubahan yang terprogram, terencana, dan terukur, yang kerap disebut juga sebagai gerakan restorasi. Adalah suatu gerakan yang dituju- kan untuk mengembalikan nilai-nilai etika dan moralitas kebangsaan yang merupakan basis-basis kebangsaan yang telah lama pudar tergerus perilaku bangsa yang tak terkontrol. Dan, gerakan per- ubahan itu diharapkan dapat membawa Indonesia kepada suatu perubahan bangsa yang lebih baik, yang menyangkut peradaban politik, ekonomi, dan sosial. Sebuah gerakan perubahan yang dibangun dengan tekad merehabilitasi dan mentrans- formasi masa depan dengan landasan perubahan peri- laku dan pembaruan sikap dan mental melalui refleksi terhadap nilai-nilai manu- siawi yang telah lama terabai- kan, yaitu etika masa depan. Sebuah etika yang meng- hendaki tanggung jawab yang didorong keberanian untuk menjawab tantangan apa pun. Pada tataran ini, pemimpin perubahan yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berani dan mampu merumuskan nilai-nilai dan norma-nor- ma dengan prioritas yang menjamin perubahan-per- ubahan yang diinginkan. Adalah pemimpin yang tanpa lelah, terus berjuang bersama rakyat melintasi zaman edan, zaman kegelapan, zaman yang tidak menentu menuju zaman emas penuh kebang- gaan. Adalah pemimpin yang siap kehilangan nyawa untuk negeri ini. PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP) Menunggu Perubahan Gerakan Perubahan dengan Etika Masa Depan JUMAT, 14 MARET 2014 OPINI 9 Thomas Koten Direktur Social Development Center DOK-PRIBADI Toeti Prahas Adhitama Anggota Dewan Redaksi Media Group Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kan- song Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Lau- rens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryoprato- mo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Lau- rens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prase- tyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo Utomo Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035- 306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@ mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WAR- TAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU ME- MINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rah- mawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indri- antari Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hul- wan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Corne- lius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mo- hamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Per- mana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Us- man Iskandar, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem- bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Wi- djajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) METROTVNEWS.COM News: Khudori Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni Fauzan, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahri- ar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Per- cetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bu- lan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman

×