Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Draft 1.  MENELISIK RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS                         BUMI BATURADEN            ...
ditemukan di kawasan lain (endemik), seperti Anggrek Pertama (Macodes petola),Kantong Semar (Nephenthes andrianii), Palem ...
Proses pengembangan PLTP berdasarkan laporan-laporan triwulan semenjak triwulan II2011 – Triwulan I 2012 yang dikeluarkan ...
permukaan dengan Balai Besar Wilayah Sungai                                                 Serayu-Opak di Yogyakarta     ...
adalah WKP Panas Bumi Baturraden, Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan ini Didirikanpada tanggal 02 Maret 2011 sesuai akta not...
bebatuan panas, dimungkinkan ada kandungan arsenic dan substansi beracun lainnya.Materi pencemar tersebut tidak boleh samp...
b. Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang               Wajib Memiliki AMDAL       2. UU No....
hutang lindung, yang menurut Permen LH tersebut merupakan kegiatan usaha yangwajib AMDAL. Berdasarkan data yang diperoleh,...
7. pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk memenuhi semua             kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehub...
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi        dengan menggunakan segala jenis saluran yang ...
AMDAL11. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penerbitan izin lingkunganyang didasarkan pada keputusan kelayak...
pemanfaatan ruang darat, laut, udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikankearifan lokal serta sesuai dengan keten...
PLTP Baturaden, sebagaimana dikemukakan oleh banyak pihak, memang dapat menjadisolusi bagi sumber energy yang kian menipis...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Menelisik rencana pembangunan pltp baturaden

  • Be the first to comment

Menelisik rencana pembangunan pltp baturaden

  1. 1. Draft 1. MENELISIK RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI BATURADEN Oleh Tandiono Bawor Purbaya dan Sisilia Nurmala DewiPendahuluanDunia saat ini dihadapkan dengan krisis energi terutama yang bersumber dari fosilselain krisis lain berupa dampak perubahan iklim yang saat ini semakin terasakandampaknya. Untuk mengatasi hal tersebut maka beramai-ramailah orang mencarisumber-sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah melaluipanas bumi yang dikatakan sebagai sumber energi terbarukan, bersih, dan ramahlingkungan. Dinyatakan dalam beberapa tulisan, energi panas bumi tidak dapatditransmisikan dalam jarak jauh, namun energi panas bumi membantu melestarikanlingkungan karena sistem panasbumi (yang terbarukan selama siklus air terjaga)membutuhkan hutan untuk mengisi air ke dalam „penampungan‟ (batuan penampung didalam bumi) untuk dipanaskan lagi oleh sumber panas. Inilah alasan ketika kitaberkunjung ke pembangkit listrik tenaga panasbumi, kita akan menjumpai hutan yangasri di sekelilingnya, dan PLTP ini tidak mengeluarkan emisi yang mengotorilingkungan1.Tidak sembarang daerah bisa menjadi sumber panas bumi. ada beberapa daerah yangberpotensi sebagai sumber panasbumi, yaitu daerah intrusi dangkal, gunung api kuarteryang telah padam dan gunung api aktif . salah satunya adalah Gunung Slamet, di JawaTengah.Gunung Slamet2Gunung Slamet (3.428 m) mempunyai sisa hutan seluas 52.617 Ha dengan sepertiganya(20.000 Ha) berupa hutan lindung. Tutupan vegetasi ini merupakan yang terluas di JawaTengah dari total sisa hutan seluas 649 ribu Ha atau 19,93 % dari luas daratan propinsiJawa Tengah.Kekayaan hayati di kawasan Gunung Slamet sangat tinggi. Menurut data dari KesatuanPemangku Hutan (KPH) Banyumas Timur, di kawasan itu masih ada flora khas yang tak1 Hanif, Tentang eksplorasi panasbumi dalam geofisika, http://masukitb.com/c/2011, diunduh Jumat 29Juni 20122 Adam Subandi, Pembangunan PLTP penuh resiko, Satelit Post, edisi Rabu 4 April 2012
  2. 2. ditemukan di kawasan lain (endemik), seperti Anggrek Pertama (Macodes petola),Kantong Semar (Nephenthes andrianii), Palem Jawa (Ceratolobus glaucescens), danPinang Jawa (Pinanga javana). Ada pula fauna yang terancam punah yakni Macan Tutul(Panthera panlus), Suruli Jawa (Presbytis comata), Owa Jawa (Hylobates molochi), KucingHutan (Prionailurus bengalensis), Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) dan Kidang (Muntiacusmuntjak).Elang Jawa adalah burung yang sering diidentikkan dengan Burung Garuda, lambangnegara Republik Indonesia. Populasinya disinyalir tinggal beberapa pasang saja. Burungini termasuk spesies endemik Pulau Jawa dan statusnya terancam punah. Perkembanganpopulasi Elang Jawa tergolong sangat lambat. Burung betina hanya bertelur satu butirtiap tahunnya. Harganya yang sangat mahal di pasar gelap menjadi alasan kuat parapemburu. Selain Elang Jawa, masih ada Owa Jawa yang juga menjadi incaran parapemburu. Diyakini masih banyak flora dan fauna lain yang belum terdata secara rinci.Layaknya komodo, kekayaan hayati ini tak ternilai harganya. Kawasan hutan GunungSlamet juga merupakan zona transit migrasi Burung Raptor.Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi BaturadenKeputusan menteri ESDM nomor 1557.K/30/MEM/2010, menetapkan Baturaden sebagaisalah satu Wilayah Kerja Panas bumi (WKP) seluas 24.660 Ha. Berdasarkan keteranganPT. Sejahtera Alam Energy (SAE) yang mendapat ijin usaha pertambangan berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 541/27/2011 tanggal 11 April 2011 denganluas area 24.660 Ha, yang meliputi 5 Kabupaten (Kabupaten Banyumas, KabupatenPurbalingga, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang) di ProvinsiJawa Tengah enyatakan bahwa 98 % area prospek panas bumi Baturaden berada dikawasan hutan lindung. Untuk keperluan infrastruktur diperlukan lahan sebesar 49,8125Ha. Luas lahan total yang dibutuhkan untuk pengembangan panas bumi secarakeseluruhan kurang lebih 137,5 Ha3.Sesuai dengan rencana dari PT SAE selaku pengembang, Pembangkit Listrik TenagaPanas bumi (PLTP) Baturaden ditargetkan mampu menghasilkan 220 MW listrik pada2021. Pada 2017 akan dihasilkan listrik dengan daya 110 MW dari panas bumi yangtersimpan di Gunung Slamet. Proses pengembangannya sudah dimulai sejak setahunlalu.3 Adam Subandi, ibid
  3. 3. Proses pengembangan PLTP berdasarkan laporan-laporan triwulan semenjak triwulan II2011 – Triwulan I 2012 yang dikeluarkan PT SAE setelah pada bulan Mei MembuatProgram Rencana Kerja Eksplorasi Tahun 2011 Pengembangan Panas Bumi WKP PanasBumi Daerah Baturraden – Provinsi Jawa Tengah.Dari sisi perijinan Proses pengembangan PLTP sudah mendapatkan Izin UsahaKetenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara telah terbit dari DirjenKetenagalistrikan dengan surat nomor 838-12/20/6003/2011 tertanggal 19 Desember2011 dan rekomendasi Dokumen UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) ProvinsiJawa Tengah dengan surat nomor 660.1/BLH.II/1375 tertanggal 15 Desember 2011.Sementara sampai Maret 2012 proses perizinan penggunaan kawasan hutan diKementerian Kehutanan sedang dalam proses Pertimbangan Teknis di Perum PerhutaniJakarta.Sementara sosialisasi sudah dilakukan berdasarkan tabel di bawah ini :SosialisasiNo. Waktu Aktivitas1. Juni 2011 Sosialisasi Rencana Kerja PT. Sejahtera Alam Energy (SAE) Tahun 2011 di Pemerintahan; Kabupaten Banyumas pada tanggal 16 Juni 2011 ,Kabupaten Brebes pada Tanggal 22 Juni 2011.2. Juli–September Sosialisasi ke Pemerintah Provinsi Kabupaten 2011 Pemalang, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga3 Oktober – Sosialisasi ke Pemerintah dan Masyarakat di Desember 2011 Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes Sosialisasi di Dirjen EBTKE dalam rangka work shop: Fasilitasi Permasalahan Dalam Rangka Pelaksanaan Crash Program Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi” yang diselenggarakan oleh Dirjen EBTKE pada tanggal 16-18 November 2011 di Bandung Januari – maret 1. Pemaparan RKAB 2012 kepada Pemerintah 2012 Provinsi Jawa Tengah 2. Konsultasi proses perizinan penggunaan jalan dan jembatan dengan Dinas Pengairan, ESDM dan PU Kabupaten Brebes 3. Konsultasi proses perizinan penggunaan air
  4. 4. permukaan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak di Yogyakarta 4. Pembahasan materi power purchase agreement (PPA) antara PT. Sejahtera Alam Energy dengan PT. PLN (persero) 5. Sosialisasi: a. Pemaparan RKAB Tahun 2012 Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah b. Pemanfaatan Panas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada tanggal 18 Januari 2012. c. Pekerjaan Survey dan Pemetaan Topografi terhadap masyarakat di sekitar area kegiatan pada tanggal 14 Februari 2012. d. Sebagai narasumber pada acara dialog partisipatory “Sambung Rasa” Radio Republik Indonesia (RRI) Purwokerto, 7 Februari 2012PT. Sejahtera Alam EnergyPT Sejahtera Alam Energi, dimiliki oleh Adaro Energy melalui anak usahanya yangbernama PT Adaro Power. Setelah dibeli dari PT Trinergy pada Selasa 20, Desember2011. Dari penelusuran, selain di Baturaden, PT Trinergy berencana membangun PLTBdi Tangkuban Perahu II di Ciater Jawa Barat Sementara Adaro Power didirkan pada 17Desember 2010 oleh Adaro Energy dan anak usahanya yang lain yang bernama PT AlamTri Abadi.Laporan keuangan Adaro Energy pada akhir kuartal III/2011 menunjukkansebanyak 50% saham Adaro Power dimiliki perusahaan dan Alam Tri Abadi. Setoranmodal masing-masing pemegang saham Adaro Power sebesar Rp30 juta, yang saat itudiklaim setara dengan US$3.000. 4.Dalam webnya http://www.saegeothermal.co.id/ PT. Sejahtera Alam Energy (SAE)Perusahaan yang bergerak di bidang Geothermal (Panas Bumi), WKP yang dimiliki4 http://www.bisnis.com/articles/caplok-sejahtera-alam-adaro-masuk-panas-bumi
  5. 5. adalah WKP Panas Bumi Baturraden, Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan ini Didirikanpada tanggal 02 Maret 2011 sesuai akta notaris, dengan misi Menjadi suatu entitasusaha yang bergerak secara profesional dan kompetitif. Produk dan jasa PT SAE berupapemanfaatan energi, sebagai penyedia tenaga listrik (pembangkit, transmisi, distribusi)maupun penunjang tenaga listrik.PT. Sejahtera Alam Energy (SAE) mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP)untuk Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Daerah Baturraden – ProvinsiJawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNo. 541/27/2011 tanggal 11 April 2011 dengan luas area 24.660 Ha, yang meliputi 5Kabupaten (Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal,Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang) di Provinsi Jawa Tengah.Resiko Pembangunan PLTB BaturadenAdam Subandi5 menyatakan bahwa meskipun perbandingan antara luas lahan yangakan dibuka dengan luas hutan lindung memang kecil. Namun jika dikaji dengankacamata ekologis, ada potensi fragmentasi habitat, gangguan ini akan berdampakterhadap daya dukung kawasan akan kelangsungan hidup spesies primata dan mamalia.Pembukaan akses ke hutan membawa kemungkinan datangnya masyarakat yang tidakbertanggung jawab untuk merusak hutan secara sadar atau tidak. Potensi penebanganhutan sampai perburuan flora dan fauna yang dilindungi juga bisa jadi ancaman. Belumlagi potensi gangguan akan jalur migrasi komunitas Burung Raptor yang dapatmenyebabkan kepunahan satu atau dua spesies yang gagal beradaptasi.Sebuah situs tentang ilmu pengetahuan alam menjabarkan beberapa resiko yangmungkin terjadi dalam pembangunan PLTP. Pertama, dalam proses pembangunaninfrastruktur system geothermal, getaran yang dibuat di permukaan dapatmenyebabkan gempa bumi buatan di bawah tanah. Kedua, penggunaan air yangdigunakan di situs sistem geothermal dalam tahap pembangunan dan pengoperasianjuga beresiko. Untuk memecah bebatuan sampai ke permukaan, digunakan 7,6 juta literair atau sekitar tiga kali volume air di kolam renang Olympic). Seketika bebatuanterpecah, ia akan menghisap tempat penampungan air, menurunkan letak penyimpananair, kecuali jika ditumpahkan jutaan hingga miliaran liter air di permukaannya. Dalambeberapa system, lebih banyak air dibutuhkan untuk mendinginkan power station.Pencemaran air kemungkinan menjadi resiko lain. Sementara air disirkulasikan lewat5 Adam Subandi, op cit.
  6. 6. bebatuan panas, dimungkinkan ada kandungan arsenic dan substansi beracun lainnya.Materi pencemar tersebut tidak boleh sampai ke permukaan atau air bawah tanah6.Resiko-resiko tersebut di atas sebetulnya cukup untuk mengatakan bahwa perusahaanpemrakarsa wajib untuk membuat Analisis Mengenai Dampak LIngkungan (AMDAL). Halini dipertegas dalam Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usahadan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Dinyatakan di sana bahwapembangunan PLTP dengan skala listrik yang dihasilkan lebih dari 55 MW merupakankegiatan yang wajib AMDAL. AMDAL menjadi wajib karena pembangunan PLTP yangdemikian berpotensi menimbulkan dampak pada (a) aspek fisik kimia, terutama padakualitas udara (emisi, ambient, dan kebisingan) danm kualitas air (ceceran minyakpelumas, limbah bahang) serta air tanah; dan (b) aspek social, ekonomi, dan budaya,terutama pada saat pembebasan lahan. Selain itu, PLTP ini akan dijalankan di kawasanhutang lindung, yang menurut Permen LH tersebut merupakan kegiatan usaha yangwajib AMDAL. Berdasarkan data yang diperoleh, hingga saat ini, PT SAE baru membuatUKL-UPL untuk eksplorasi7. Meski kegiatan eksplorasi dikecualikan dari kewajibanmembuat AMDAL, kebijakan ini sebetulnya perlu dikritisi kembali, sebab, bagaimanapunjuga, 98% dari area eksplorasi ini dilakukan di kawasan hutan lindung yang punyafungsi vital untuk lingkungan dan sangat mungkin mempengaruhi kondisi lingkungan.Regulasi Perizinan dalam Pembangunan PLTP di Kawasan Hutan LindungPLTP Baturaden yang rencananya akan dirampungkan pada tahun 2017 akan dilakukanoleh PT. Sejahtera Alam Energy yang telah memperoleh izin usaha dari Gubernur. Izinusaha merupakan syarat dari diberikannya izin pinjam pakai yang nantinya akan menjadidasar dioperasikannya (mulai dari pembangunan infrastruktur sampai denganeksplorasi) PLTP tersebut. Sistem perizinan sendiri menjadi isu yang cukup rumit karenapengusahaan sumber daya panas bumi tersebut berada di bawah kawasan hutanlindung Gunung Slamet. Beberapa peraturan perundang-undangan berikut turunannyayang perlu dilihat dalam hal ini adalah: 1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup a. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan6“ Earthquakes and Other Risks of Artificial Geothermal Energy”, http://science.howstuffworks.com/environmental/green-tech/energy-production/artificial-geothermal-energy2.htm7 Meski kegiatan eksplorasi dikecualikan dari kewajiban membuat AMDAL, kebijakan ini sebetulnya perlu dikritisikembali sebab, bagaimanapun juga, 98% dari area eksplorasi ini dilakukan di kawasan hutan lindung yang punyafungsi vital untuk lingkungan dan sangat mungkin mempengaruhi kondisi lingkungan.
  7. 7. b. Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL 2. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi a. PP No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi b. Keppres No. 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik 3. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan a. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan i. Perpres No. 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah ii. P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam UU-PPLH, lingkungan hidup dimaknai sebagai kesatuan ruang dengansemua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunyayang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraanmanusia serta makhluk hidup lain. Panas bumi merupakan salah satu elemen dalamlingkungan hidup itu sendiri beserta dengan banyak unsure di dalamnya. Dengandemikian pengaturah tentang panas bumi dengan kaitannya dengan unsure lain, dalamhal ini, hutan, termasuk ke dalam ruang lingkup lingkungan hidup. Oleh karenanya,seluruh pengelolaan bidang tersebut secara substansi tidak boleh bertentangan denganUU-PPLH. Dalam hal ini termasuk pengaturan dan penyelenggaraan sistem perizinan8. Pertama-tama, izin yang harus dimiliki pemrakarsa PLTP Baturaden adalah IzinLingkungan. Dikeluarkannya Izin Lingkungan mensyaratkan pembuatan dokumenAnalisis Mengenai Dampak LIngkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan LingkunganHidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). AMDAL dibuat untukkegiatan usaha yang berdampak penting bagi lingkungan hidup. Sementara UKL-UPLdiperuntukkan bagi kegiatan usaha yang tidak berdampak penting bagi lingkunganhidup. Resiko-resiko yang dipaparkan pada subjudul sebelumnya pada dasarnya cukupuntuk mengatakan bahwa perusahaan pemrakarsa wajib untuk membuat AMDAL. Halini dipertegas dalam Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usahadan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Dinyatakan di sana bahwapembangunan PLTP dengan skala listrik yang dihasilkan lebih dari 55 MW merupakankegiatan yang wajib AMDAL. AMDAL menjadi wajib karena pembangunan PLTP yangdemikian berpotensi menimbulkan dampak pada (a) aspek fisik kimia, terutama padakualitas udara (emisi, ambient, dan kebisingan) danm kualitas air (ceceran minyakpelumas, limbah bahang) serta air tanah; dan (b) aspek social, ekonomi, dan budaya,terutama pada saat pembebasan lahan. Selain itu, PLTP ini akan dijalankan di kawasan8 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 97.
  8. 8. hutang lindung, yang menurut Permen LH tersebut merupakan kegiatan usaha yangwajib AMDAL. Berdasarkan data yang diperoleh, hingga saat ini, PT SAE baru membuatUKL-UPL untuk eksplorasi9. Meski kegiatan eksplorasi dikecualikan dari kewajibanmembuat AMDAL, kebijakan ini sebetulnya perlu dikritisi kembali, sebab, bagaimanapunjuga, 98% dari area eksplorasi ini dilakukan di kawasan hutan lindung yang punyafungsi vital untuk lingkungan dan sangat mungkin mempengaruhi kondisi lingkungan.Setelah izin lingkungan dibuat barulah dapat dikeluarkan Izin Usaha Pertambangan. Lokasinya yang sebagian berada di bawah kawasan hutan lindung mengharuskanpemrakarsa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalamPerpres No. 28 Tahun 2011. Yang dimaksud dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutanadalah “izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukankawasan hutan.” Izin pinjam pakai kawasan dapat diberikan setelah terlebih dahulu mendapatkanpersetujuan prinsip yang diberikan oleh menteri. Permohonan izin prinsip dan pinjampakai tersebut diajukan kepada Menteri Kehutanan (dengan tembusan kepada MenteriESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, dan Walikota setempat) dengankelengkapan yang diwajibkan sebagai berikut: 1. kelayakan usaha di bidang pertambangan yang dinyatakan di dalam Studi Kelayakan berdasarkan hasil eksplorasi yang telah disesuaikan dengan fungsi hutan lindung, yang disahkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral; 2. keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil penilaian AMDAL yang disesuaikan dengan fungsi pokok hutan lindung, yang diterbitkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup; 3. rekomendasi bupati/walikota dan gubernur setempat yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan; 4. Imbangan teknis dari badan usaha milik negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan, apabila areal yang dimohon merupakan areal kerja BUMN tersebut; 5. rencana penggunaan kawasan hutan lindung dan rencana kerja yang dilampiri dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan lindung yang dimohon serta citra satelit terbaru dengan resolusi minimal 15 m; 6. izin atau perjanjian di sektor pertambangan; dan
  9. 9. 7. pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan pinjam pakai. Disinergikan dengan PP No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Panas Bumi, StudiSelayakan sebagaimana dipersyaratkan di atas dapat dilakukan setelah perusahanmendapatkan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi. Studi kelayakan yang dimaksuddilakukan setelah melakukan eksplorasi. Hasil studi kelayakan yang kemudian dilengkapidengan izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk penambangan bawah tanahbarulah memenuhi syarat untuk dilakukannya eksploitasi. Selain itu, karena PLTP merupakan usaha dengan input tenaga listrik, maka,pembangunannya juga menjadi domain dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan. Oleh karenanya, diperlukan pula Izin usaha penyediaan tenaga listrikyakni izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.Dalam hal PLTP Baturaden yang wilayahnya lintas kabupaten, maka izin tersebutdiberikan oleh Gubernur.Hak dan Peran Serta Masyarakat dalam proses pembangunan PLTPBTerhadap proses pelaksanaan kegiatan usaha PLTP Baturaden, mulai dari perizinanhingga pengoperasian, masyarakat memiliki hak atas informasi, hak atas partisipasi,serta hak atas keadilan. Hal ini berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baikdan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia yang dalam pasal 9 ayat (3) menegaskan: “Setiap orang berhak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat” Hal tersebut dipertegas dan dikuatkan, dalamPasal 28 H Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidupsejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yangbaik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Demikian pula, hak inidiakui dalam Pasal 65 ayat (1) UU PPLH (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”Untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, masyarakat membutuhkan ruangaspirasi yang mensyaratkan hak akses atas informasi. Hak akses atas informasi tersebutmerupakan hak konstitusional warga negara, sebagaimana yang termuat dalam Pasal28F UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk menjari,
  10. 10. memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Secara khusus dalam UU PPLH, hak akses atas informasi, partisipasi, dan keadilandengan tegas diakui. Pasal 65 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Hal ini didukung dengan beberapa Bab dalam UU PPLH yang juga memberikan jaminan akan ketiga hak tersebut, yakni: 1. Bab VIII (pasal 62)  mengatur tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi 2. Bab XI (pasal 70)  mengatur tentang peran serta masyarakat (hak untuk berpartisipasi) 3. Bab XIII (pasal 84-93)  mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan, dan 4. Bab XV (Pasal 97-120)  mengatur tentang ketentuan pidana, yang merupakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Hak akses kepada keadilan ini dijamin pula dalam pasal 66 UU PPLH dengan mengatur bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana, maupun digugat secara perdata. “Pada level praktis, UU PPLH memberikan kesempatan bagi masyarakat untukberpartisipasi dalam memberikan masukan atas AMDAL (atau UKL-UPL) dan IzinLingkungan (dikeluarkan berdasarkan studi kelayakan). Dalam Permen LH No. 5 Tahun2011, AMDAL diwajibkan bagi setiap rencana usaha yang berada di kawasan lindung.Selanjutnya dalam ketentuan tersebut diatur bahwa jenis rencana usaha yang termuatdalam AMDAL wajib diusulkan ke menteri, salah satunya oleh masyarakat10. Dalam Pasal26 UU PPLH diatur bahwa pembuatan dokumen AMDAL melibatkan masyarakat.Prinsipnya, pemberian informasi yang transparan dan lengkap diberitahu sebelumkegiatan dilaksanakan. Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen10 Aturan ini sebetulnya agak lemah sebagai aturan konkrit yang imperatif karena kata “dan/atau” antarabupati/walikota dan masyarakat. Di sana diasumsikan bahwa bupati/walikota sendiri sudah mencerminkan aspirasimasyarakat sehingga jika masyarakat tidak bisa. Dalam kenyataannya, tentu tidak selalu demikian.
  11. 11. AMDAL11. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penerbitan izin lingkunganyang didasarkan pada keputusan kelayakan lingkungan hidup. Permohonan dankeputusan izin tersebut harus diumumkan dengan cara yang mudah diketahuimasyarakat12.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 3 mengaturbahwa tujuan undang-undang ini antara lain adalah mendorong partisipasi masyarakatdalam proses pengambilan kebijakan publik. Begitupun diatur dalam UU No. 25 tahun2009 tentang Pelayanan Publik. UU Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggarapelayanan publik memiliki sistem informasi pelayanan publik yang dapat dengan mudahdiakses oleh masyarakat.Pembangunan PLTP Baturaden merupakan bagian dari tata ruang Kabupaten Banyumas.Berdasarkan Pasal 65 UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, penyelenggaraanpenataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Peran sertamasyarakat diberi ruang dalam tiga tahap, yakni tahap perencanaan, pengendalian, danpemanfaatan. Bupati Banyumas sudah mengeluarkan Perda mengenai Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Banyumas13. Pasal 20 RTRW tersebut, KecamatanBaturaden telah menjadi salah satu lokasi rencana pembangunan PLTP, di samping 3(tiga) kecamatan lain, yakni, Cilongok, Pekuncen, dan Karanglewas. Perda mengenaiRTRW tersebut berlaku selama 30 tahun, dengan evaluasi yang dilakukan (minimal) satukali setiap lima tahun. RTRW yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumasini juga tidak lepas dari pentingnya peran serta masyarakat, baik dalam tahapperencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfataan ruang. Di tahappemanfaatan ruang, masyarakat dapat berperan serta dengan cara (1) memberimasukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang, (2) kerja sama dengan pemerintah,pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang, (3)kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tataruang yang telah ditetapkan (4) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam11 Ini pun sering menimbulkan masalah di lapangan di mana aspirasi beberapa individu serta merta dikategorikansebagai aspirasi masyarakat. Pertanyaannya, siapa masyarakat yang dimaksud itu? Ini penting, sebab ruang hukumini hanya bisa digunakan secara maksimal jika perwakilan masyarakatnya representatif.12 Pertanyaan besarnya adalah setelah mengetahui bahwa masyarakat memiliki hak atas partisipasi tersebut,bagaimana sebetulnya mekanime menyediakan tools yang mesti digunakan agar masukan dari masyarakat tidakberhenti pada meja penerima, melainkan (paling tidak) menjadi bahan diskusi di tingkat institusi.13 PeraturanDaerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenBanyumas Tahun 2011-2031. Perda tersebut ditinjau kembali minumal satu kali dalam(5) lima tahun.
  12. 12. pemanfaatan ruang darat, laut, udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikankearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (5)kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara danmeningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan (6)kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Dalam era demokrasi, penguatan partisipasi masyarakat merupakan hal yang pentingdalam mewujudkan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Kebijakan publik yangbaik merupakan pengakuan akan otoritas masyarakat. Partisipasi masyarakat mewujuddalam beberapa bentuk yang memiliki tingkatan. Dalam 8 tingkat partisipasi, peran sertamasyarakat digambarkan sebagai berikut14:Dengan demikian, hal penataan ruang, kondisi ideal partisipasi masyarakat adalahberbentuk peran serta masyarakat yaitu berupa aktivitas pendelegasian kekuasaan danberjalannya kontrol masyarakat terhadap proses penyelenggaraan penataan ruang. Olehkarenanya, pemerintah di tingkatan manapun perlu menyadari bahwa aktivitasmemberikan informasi dan melayani konsultasi belumlah cukup dalam menjalankanamanah UU no 26 tahun 2007. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah bahwa pelibatanmasyarakat ini hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraanpenataan ruang itu sendiri.Penutup14 “Peran Masyarakat”, diunduh dari http://werdhapura.penataanruang.net/pusat-informasi/saya-ingin-tahu/peran-masyarakat pada 10 Juli 2012.
  13. 13. PLTP Baturaden, sebagaimana dikemukakan oleh banyak pihak, memang dapat menjadisolusi bagi sumber energy yang kian menipis karena sifatnya yang terbarukan. Akantetapi, masyarakat tetap perlu berhati-hati karena pembangunan PLTP tersebut tidaklahlepas dari resiko baik terhadap lingkungan, maupun terhadap aspek sosial masyarakat.Oleh karena itu, peran semua pihak, baik itu pemrakarsa, pemerintah, maupunmasyarakat penting untuk menjaga agar usaha yang dijalankan jangan sampai justrumerugikan masyarakat dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk menjalankankehidupannya secara layak. Apalagi, pembangunan PLTP dilakukan juga di kawasanhutan lindung yang memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan hidup masyarakatBaturaden. Peran serta masyarakat, kini memiliki begitu banyak ruang hukum yangdapat digunakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ruang-ruang ini perludimanfaatkan dengan baik sehingga masyarakat tetap memiliki kendali terhadappengelolaan lingkungan hidup yang ada terdapat di dalamnya.

×