SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Draft 1.
  MENELISIK RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS
                         BUMI BATURADEN
                                                 Oleh
                             Tandiono Bawor Purbaya dan Sisilia Nurmala Dewi

Pendahuluan

Dunia saat ini dihadapkan dengan krisis energi terutama yang bersumber dari fosil
selain krisis lain berupa dampak perubahan iklim yang saat ini semakin terasakan
dampaknya. Untuk mengatasi hal tersebut maka beramai-ramailah orang mencari
sumber-sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah melalui
panas bumi yang dikatakan sebagai sumber energi terbarukan, bersih, dan ramah
lingkungan. Dinyatakan dalam beberapa tulisan, energi panas bumi tidak dapat
ditransmisikan dalam jarak jauh, namun energi panas bumi membantu melestarikan
lingkungan karena sistem panasbumi (yang terbarukan selama siklus air terjaga)
membutuhkan hutan untuk mengisi air ke dalam „penampungan‟ (batuan penampung di
dalam bumi) untuk dipanaskan lagi oleh sumber panas. Inilah alasan ketika kita
berkunjung ke pembangkit listrik tenaga panasbumi, kita akan menjumpai hutan yang
asri di sekelilingnya, dan PLTP ini tidak mengeluarkan emisi yang mengotori
lingkungan1.

Tidak sembarang daerah bisa menjadi sumber panas bumi. ada beberapa daerah yang
berpotensi sebagai sumber panasbumi, yaitu daerah intrusi dangkal, gunung api kuarter
yang telah padam dan gunung api aktif . salah satunya adalah Gunung Slamet, di Jawa
Tengah.

Gunung Slamet2

Gunung Slamet (3.428 m) mempunyai sisa hutan seluas 52.617 Ha dengan sepertiganya
(20.000 Ha) berupa hutan lindung. Tutupan vegetasi ini merupakan yang terluas di Jawa
Tengah dari total sisa hutan seluas 649 ribu Ha atau 19,93 % dari luas daratan propinsi
Jawa Tengah.

Kekayaan hayati di kawasan Gunung Slamet sangat tinggi. Menurut data dari Kesatuan
Pemangku Hutan (KPH) Banyumas Timur, di kawasan itu masih ada flora khas yang tak

1
 Hanif, Tentang eksplorasi panasbumi dalam geofisika, http://masukitb.com/c/2011, diunduh Jumat 29
Juni 2012

2
    Adam Subandi, Pembangunan PLTP penuh resiko, Satelit Post, edisi Rabu 4 April 2012
ditemukan di kawasan lain (endemik), seperti Anggrek Pertama (Macodes petola),
Kantong Semar (Nephenthes andrianii), Palem Jawa (Ceratolobus glaucescens), dan
Pinang Jawa (Pinanga javana). Ada pula fauna yang terancam punah yakni Macan Tutul
(Panthera panlus), Suruli Jawa (Presbytis comata), Owa Jawa (Hylobates molochi), Kucing
Hutan (Prionailurus bengalensis), Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) dan Kidang (Muntiacus
muntjak).

Elang Jawa adalah burung yang sering diidentikkan dengan Burung Garuda, lambang
negara Republik Indonesia. Populasinya disinyalir tinggal beberapa pasang saja. Burung
ini termasuk spesies endemik Pulau Jawa dan statusnya terancam punah. Perkembangan
populasi Elang Jawa tergolong sangat lambat. Burung betina hanya bertelur satu butir
tiap tahunnya. Harganya yang sangat mahal di pasar gelap menjadi alasan kuat para
pemburu. Selain Elang Jawa, masih ada Owa Jawa yang juga menjadi incaran para
pemburu. Diyakini masih banyak flora dan fauna lain yang belum terdata secara rinci.
Layaknya komodo, kekayaan hayati ini tak ternilai harganya. Kawasan hutan Gunung
Slamet juga merupakan zona transit migrasi Burung Raptor.


Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Baturaden


Keputusan menteri ESDM nomor 1557.K/30/MEM/2010, menetapkan Baturaden sebagai
salah satu Wilayah Kerja Panas bumi (WKP) seluas 24.660 Ha. Berdasarkan keterangan
PT. Sejahtera Alam Energy (SAE) yang mendapat ijin usaha pertambangan berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 541/27/2011 tanggal 11 April 2011 dengan
luas area 24.660 Ha, yang meliputi 5 Kabupaten (Kabupaten Banyumas, Kabupaten
Purbalingga, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang) di Provinsi
Jawa Tengah enyatakan bahwa 98 % area prospek panas bumi Baturaden berada di
kawasan hutan lindung. Untuk keperluan infrastruktur diperlukan lahan sebesar 49,8125
Ha. Luas lahan total yang dibutuhkan untuk pengembangan panas bumi secara
keseluruhan kurang lebih 137,5 Ha3.

Sesuai dengan rencana dari PT SAE selaku pengembang, Pembangkit Listrik Tenaga
Panas bumi (PLTP) Baturaden ditargetkan mampu menghasilkan 220 MW listrik pada
2021. Pada 2017 akan dihasilkan listrik dengan daya 110 MW dari panas bumi yang
tersimpan di Gunung Slamet. Proses pengembangannya sudah dimulai sejak setahun
lalu.



3
    Adam Subandi, ibid
Proses pengembangan PLTP berdasarkan laporan-laporan triwulan semenjak triwulan II
2011 – Triwulan I 2012 yang dikeluarkan PT SAE setelah pada bulan Mei Membuat
Program Rencana Kerja Eksplorasi Tahun 2011 Pengembangan Panas Bumi WKP Panas
Bumi Daerah Baturraden – Provinsi Jawa Tengah.

Dari sisi perijinan Proses pengembangan PLTP sudah mendapatkan Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara telah terbit dari Dirjen
Ketenagalistrikan dengan surat nomor 838-12/20/6003/2011 tertanggal 19 Desember
2011 dan rekomendasi Dokumen UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi
Jawa Tengah dengan surat nomor 660.1/BLH.II/1375 tertanggal 15 Desember 2011.
Sementara sampai Maret 2012 proses perizinan penggunaan kawasan hutan di
Kementerian Kehutanan sedang dalam proses Pertimbangan Teknis di Perum Perhutani
Jakarta.

Sementara sosialisasi sudah dilakukan berdasarkan tabel di bawah ini :

Sosialisasi

No.       Waktu                 Aktivitas
1.        Juni 2011             Sosialisasi Rencana Kerja PT. Sejahtera Alam Energy
                                (SAE) Tahun 2011 di Pemerintahan; Kabupaten
                                Banyumas pada tanggal 16 Juni 2011 ,Kabupaten
                                Brebes pada Tanggal 22 Juni 2011.
2.        Juli–September        Sosialisasi ke Pemerintah Provinsi Kabupaten
          2011                  Pemalang, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan
                                Pemerintah Kabupaten Purbalingga
3         Oktober –             Sosialisasi ke Pemerintah dan Masyarakat di
          Desember 2011         Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes

                                Sosialisasi di Dirjen EBTKE dalam rangka work shop:
                                Fasilitasi Permasalahan Dalam Rangka Pelaksanaan
                                Crash Program Pembangkit Listrik Tenaga Panas
                                Bumi” yang diselenggarakan oleh Dirjen EBTKE pada
                                tanggal 16-18 November 2011 di Bandung
          Januari – maret          1. Pemaparan RKAB 2012 kepada Pemerintah
          2012                          Provinsi Jawa Tengah
                                   2. Konsultasi proses perizinan penggunaan jalan
                                        dan jembatan dengan Dinas Pengairan, ESDM
                                        dan PU Kabupaten Brebes
                                   3. Konsultasi proses perizinan penggunaan air
permukaan dengan Balai Besar Wilayah Sungai
                                                 Serayu-Opak di Yogyakarta
                                              4. Pembahasan materi power purchase agreement
                                                 (PPA) antara PT. Sejahtera Alam Energy dengan
                                                 PT. PLN (persero)
                                              5. Sosialisasi:

                                                      a. Pemaparan RKAB Tahun 2012 Kepada
                                                         Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
                                                      b. Pemanfaatan Panas Bumi Untuk
                                                         Pembangkit Tenaga Listrik di Universitas
                                                         Jenderal Soedirman Purwokerto pada
                                                         tanggal 18 Januari 2012.
                                                      c. Pekerjaan Survey dan Pemetaan
                                                         Topografi terhadap masyarakat di
                                                         sekitar area kegiatan pada tanggal 14
                                                         Februari 2012.
                                                      d. Sebagai narasumber pada acara dialog
                                                         partisipatory “Sambung Rasa” Radio
                                                         Republik Indonesia (RRI) Purwokerto, 7
                                                         Februari 2012




PT. Sejahtera Alam Energy

PT Sejahtera Alam Energi, dimiliki oleh Adaro Energy melalui anak usahanya yang
bernama PT Adaro Power. Setelah dibeli dari PT Trinergy pada Selasa 20, Desember
2011. Dari penelusuran, selain di Baturaden, PT Trinergy berencana membangun PLTB
di Tangkuban Perahu II di Ciater Jawa Barat Sementara Adaro Power didirkan pada 17
Desember 2010 oleh Adaro Energy dan anak usahanya yang lain yang bernama PT Alam
Tri Abadi.Laporan keuangan Adaro Energy pada akhir kuartal III/2011 menunjukkan
sebanyak 50% saham Adaro Power dimiliki perusahaan dan Alam Tri Abadi. Setoran
modal masing-masing pemegang saham Adaro Power sebesar Rp30 juta, yang saat itu
diklaim setara dengan US$3.000. 4.

Dalam webnya http://www.saegeothermal.co.id/ PT. Sejahtera Alam Energy (SAE)
Perusahaan yang bergerak di bidang Geothermal (Panas Bumi), WKP yang dimiliki

4
    http://www.bisnis.com/articles/caplok-sejahtera-alam-adaro-masuk-panas-bumi
adalah WKP Panas Bumi Baturraden, Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan ini Didirikan
pada tanggal 02 Maret 2011 sesuai akta notaris, dengan misi Menjadi suatu entitas
usaha yang bergerak secara profesional dan kompetitif. Produk dan jasa PT SAE berupa
pemanfaatan energi, sebagai penyedia tenaga listrik (pembangkit, transmisi, distribusi)
maupun penunjang tenaga listrik.

PT. Sejahtera Alam Energy (SAE) mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP)
untuk Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Daerah Baturraden – Provinsi
Jawa   Tengah     berdasarkan    Surat  Keputusan      Gubernur   Jawa   Tengah
No. 541/27/2011 tanggal 11 April 2011 dengan luas area 24.660 Ha, yang meliputi 5
Kabupaten (Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal,
Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang) di Provinsi Jawa Tengah.

Resiko Pembangunan PLTB Baturaden

Adam Subandi5 menyatakan bahwa meskipun perbandingan antara luas lahan yang
akan dibuka dengan luas hutan lindung memang kecil. Namun jika dikaji dengan
kacamata ekologis, ada potensi fragmentasi habitat, gangguan ini akan berdampak
terhadap daya dukung kawasan akan kelangsungan hidup spesies primata dan mamalia.
Pembukaan akses ke hutan membawa kemungkinan datangnya masyarakat yang tidak
bertanggung jawab untuk merusak hutan secara sadar atau tidak. Potensi penebangan
hutan sampai perburuan flora dan fauna yang dilindungi juga bisa jadi ancaman. Belum
lagi potensi gangguan akan jalur migrasi komunitas Burung Raptor yang dapat
menyebabkan kepunahan satu atau dua spesies yang gagal beradaptasi.

Sebuah situs tentang ilmu pengetahuan alam menjabarkan beberapa resiko yang
mungkin terjadi dalam pembangunan PLTP. Pertama, dalam proses pembangunan
infrastruktur system geothermal, getaran yang dibuat di permukaan dapat
menyebabkan gempa bumi buatan di bawah tanah. Kedua, penggunaan air yang
digunakan di situs sistem geothermal dalam tahap pembangunan dan pengoperasian
juga beresiko. Untuk memecah bebatuan sampai ke permukaan, digunakan 7,6 juta liter
air atau sekitar tiga kali volume air di kolam renang Olympic). Seketika bebatuan
terpecah, ia akan menghisap tempat penampungan air, menurunkan letak penyimpanan
air, kecuali jika ditumpahkan jutaan hingga miliaran liter air di permukaannya. Dalam
beberapa system, lebih banyak air dibutuhkan untuk mendinginkan power station.
Pencemaran air kemungkinan menjadi resiko lain. Sementara air disirkulasikan lewat




5
    Adam Subandi, op cit.
bebatuan panas, dimungkinkan ada kandungan arsenic dan substansi beracun lainnya.
Materi pencemar tersebut tidak boleh sampai ke permukaan atau air bawah tanah6.

Resiko-resiko tersebut di atas sebetulnya cukup untuk mengatakan bahwa perusahaan
pemrakarsa wajib untuk membuat Analisis Mengenai Dampak LIngkungan (AMDAL). Hal
ini dipertegas dalam Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Dinyatakan di sana bahwa
pembangunan PLTP dengan skala listrik yang dihasilkan lebih dari 55 MW merupakan
kegiatan yang wajib AMDAL. AMDAL menjadi wajib karena pembangunan PLTP yang
demikian berpotensi menimbulkan dampak pada (a) aspek fisik kimia, terutama pada
kualitas udara (emisi, ambient, dan kebisingan) danm kualitas air (ceceran minyak
pelumas, limbah bahang) serta air tanah; dan (b) aspek social, ekonomi, dan budaya,
terutama pada saat pembebasan lahan. Selain itu, PLTP ini akan dijalankan di kawasan
hutang lindung, yang menurut Permen LH tersebut merupakan kegiatan usaha yang
wajib AMDAL. Berdasarkan data yang diperoleh, hingga saat ini, PT SAE baru membuat
UKL-UPL untuk eksplorasi7. Meski kegiatan eksplorasi dikecualikan dari kewajiban
membuat AMDAL, kebijakan ini sebetulnya perlu dikritisi kembali, sebab, bagaimanapun
juga, 98% dari area eksplorasi ini dilakukan di kawasan hutan lindung yang punya
fungsi vital untuk lingkungan dan sangat mungkin mempengaruhi kondisi lingkungan.

Regulasi Perizinan dalam Pembangunan PLTP di Kawasan Hutan Lindung

PLTP Baturaden yang rencananya akan dirampungkan pada tahun 2017 akan dilakukan
oleh PT. Sejahtera Alam Energy yang telah memperoleh izin usaha dari Gubernur. Izin
usaha merupakan syarat dari diberikannya izin pinjam pakai yang nantinya akan menjadi
dasar dioperasikannya (mulai dari pembangunan infrastruktur sampai dengan
eksplorasi) PLTP tersebut. Sistem perizinan sendiri menjadi isu yang cukup rumit karena
pengusahaan sumber daya panas bumi tersebut berada di bawah kawasan hutan
lindung Gunung Slamet. Beberapa peraturan perundang-undangan berikut turunannya
yang perlu dilihat dalam hal ini adalah:

     1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
          a. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan



6“   Earthquakes and Other Risks of Artificial Geothermal Energy”,
 http://science.howstuffworks.com/environmental/green-tech/energy-production/artificial-geothermal-
energy2.htm
7
  Meski kegiatan eksplorasi dikecualikan dari kewajiban membuat AMDAL, kebijakan ini sebetulnya perlu dikritisi
kembali sebab, bagaimanapun juga, 98% dari area eksplorasi ini dilakukan di kawasan hutan lindung yang punya
fungsi vital untuk lingkungan dan sangat mungkin mempengaruhi kondisi lingkungan.
b. Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang
               Wajib Memiliki AMDAL
       2. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
            a. PP No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
            b. Keppres No. 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber daya Panas
               Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik
       3. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
            a. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
                    i. Perpres No. 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
                       Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah
                   ii. P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan
                       Hutan

        Dalam UU-PPLH, lingkungan hidup dimaknai sebagai kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya
yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain. Panas bumi merupakan salah satu elemen dalam
lingkungan hidup itu sendiri beserta dengan banyak unsure di dalamnya. Dengan
demikian pengaturah tentang panas bumi dengan kaitannya dengan unsure lain, dalam
hal ini, hutan, termasuk ke dalam ruang lingkup lingkungan hidup. Oleh karenanya,
seluruh pengelolaan bidang tersebut secara substansi tidak boleh bertentangan dengan
UU-PPLH. Dalam hal ini termasuk pengaturan dan penyelenggaraan sistem perizinan8.
        Pertama-tama, izin yang harus dimiliki pemrakarsa PLTP Baturaden adalah Izin
Lingkungan. Dikeluarkannya Izin Lingkungan mensyaratkan pembuatan dokumen
Analisis Mengenai Dampak LIngkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). AMDAL dibuat untuk
kegiatan usaha yang berdampak penting bagi lingkungan hidup. Sementara UKL-UPL
diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang tidak berdampak penting bagi lingkungan
hidup. Resiko-resiko yang dipaparkan pada subjudul sebelumnya pada dasarnya cukup
untuk mengatakan bahwa perusahaan pemrakarsa wajib untuk membuat AMDAL. Hal
ini dipertegas dalam Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Dinyatakan di sana bahwa
pembangunan PLTP dengan skala listrik yang dihasilkan lebih dari 55 MW merupakan
kegiatan yang wajib AMDAL. AMDAL menjadi wajib karena pembangunan PLTP yang
demikian berpotensi menimbulkan dampak pada (a) aspek fisik kimia, terutama pada
kualitas udara (emisi, ambient, dan kebisingan) danm kualitas air (ceceran minyak
pelumas, limbah bahang) serta air tanah; dan (b) aspek social, ekonomi, dan budaya,
terutama pada saat pembebasan lahan. Selain itu, PLTP ini akan dijalankan di kawasan


8
    Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 97.
hutang lindung, yang menurut Permen LH tersebut merupakan kegiatan usaha yang
wajib AMDAL. Berdasarkan data yang diperoleh, hingga saat ini, PT SAE baru membuat
UKL-UPL untuk eksplorasi9. Meski kegiatan eksplorasi dikecualikan dari kewajiban
membuat AMDAL, kebijakan ini sebetulnya perlu dikritisi kembali, sebab, bagaimanapun
juga, 98% dari area eksplorasi ini dilakukan di kawasan hutan lindung yang punya
fungsi vital untuk lingkungan dan sangat mungkin mempengaruhi kondisi lingkungan.
Setelah izin lingkungan dibuat barulah dapat dikeluarkan Izin Usaha Pertambangan.
       Lokasinya yang sebagian berada di bawah kawasan hutan lindung mengharuskan
pemrakarsa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam
Perpres No. 28 Tahun 2011. Yang dimaksud dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
adalah “izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan
kawasan hutan.”
       Izin pinjam pakai kawasan dapat diberikan setelah terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan prinsip yang diberikan oleh menteri. Permohonan izin prinsip dan pinjam
pakai tersebut diajukan kepada Menteri Kehutanan (dengan tembusan kepada Menteri
ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, dan Walikota setempat) dengan
kelengkapan yang diwajibkan sebagai berikut:
           1. kelayakan usaha di bidang pertambangan yang dinyatakan di dalam Studi
               Kelayakan berdasarkan hasil eksplorasi yang telah disesuaikan dengan
               fungsi hutan lindung, yang disahkan oleh gubernur atau bupati/walikota
               sesuai kewenangan masing-masing setelah mendapatkan pertimbangan
               teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber
               daya mineral;
           2. keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil penilaian AMDAL yang
               disesuaikan dengan fungsi pokok hutan lindung, yang diterbitkan oleh
               Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup;
           3. rekomendasi bupati/walikota dan gubernur setempat yang didasarkan pada
               pertimbangan teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
               kehutanan;
           4. Imbangan teknis dari badan usaha milik negara (BUMN) yang diberi tugas
               dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan,
               apabila areal yang dimohon merupakan areal kerja BUMN tersebut;
           5. rencana penggunaan kawasan hutan lindung dan rencana kerja yang
               dilampiri dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan lindung yang
               dimohon serta citra satelit terbaru dengan resolusi minimal 15 m;
           6. izin atau perjanjian di sektor pertambangan; dan
7. pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk memenuhi semua
             kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan
             permohonan pinjam pakai.

       Disinergikan dengan PP No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Panas Bumi, Studi
Selayakan sebagaimana dipersyaratkan di atas dapat dilakukan setelah perusahan
mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi. Studi kelayakan yang dimaksud
dilakukan setelah melakukan eksplorasi. Hasil studi kelayakan yang kemudian dilengkapi
dengan izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk penambangan bawah tanah
barulah memenuhi syarat untuk dilakukannya eksploitasi.
       Selain itu, karena PLTP merupakan usaha dengan input tenaga listrik, maka,
pembangunannya juga menjadi domain dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan. Oleh karenanya, diperlukan pula Izin usaha penyediaan tenaga listrik
yakni izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
Dalam hal PLTP Baturaden yang wilayahnya lintas kabupaten, maka izin tersebut
diberikan oleh Gubernur.

Hak dan Peran Serta Masyarakat dalam proses pembangunan PLTPB

Terhadap proses pelaksanaan kegiatan usaha PLTP Baturaden, mulai dari perizinan
hingga pengoperasian, masyarakat memiliki hak atas informasi, hak atas partisipasi,
serta hak atas keadilan. Hal ini berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia yang dalam pasal 9 ayat (3) menegaskan: “Setiap orang berhak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat” Hal tersebut dipertegas dan dikuatkan, dalam
Pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Demikian pula, hak ini
diakui dalam Pasal 65 ayat (1) UU PPLH (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, masyarakat membutuhkan ruang
aspirasi yang mensyaratkan hak akses atas informasi. Hak akses atas informasi tersebut
merupakan hak konstitusional warga negara, sebagaimana yang termuat dalam Pasal
28F UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa

      “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
      mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk menjari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
        dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

        Secara khusus dalam UU PPLH, hak akses atas informasi, partisipasi, dan keadilan
dengan tegas diakui. Pasal 65 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa:

        “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi,
        akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup
        yang baik dan sehat.”

        Hal ini didukung dengan beberapa Bab dalam UU PPLH yang juga memberikan
        jaminan akan ketiga hak tersebut, yakni:

        1. Bab VIII (pasal 62)  mengatur tentang kewajiban pemerintah dan
            pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi
        2. Bab XI (pasal 70)  mengatur tentang peran serta masyarakat (hak untuk
            berpartisipasi)
        3. Bab XIII (pasal 84-93)  mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan,
            dan
        4. Bab XV (Pasal 97-120)  mengatur tentang ketentuan pidana, yang
            merupakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Hak akses
            kepada keadilan ini dijamin pula dalam pasal 66 UU PPLH dengan mengatur
            bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang
            baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana, maupun digugat secara
            perdata. “

Pada level praktis, UU PPLH memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam memberikan masukan atas AMDAL (atau UKL-UPL) dan Izin
Lingkungan (dikeluarkan berdasarkan studi kelayakan). Dalam Permen LH No. 5 Tahun
2011, AMDAL diwajibkan bagi setiap rencana usaha yang berada di kawasan lindung.
Selanjutnya dalam ketentuan tersebut diatur bahwa jenis rencana usaha yang termuat
dalam AMDAL wajib diusulkan ke menteri, salah satunya oleh masyarakat10. Dalam Pasal
26 UU PPLH diatur bahwa pembuatan dokumen AMDAL melibatkan masyarakat.
Prinsipnya, pemberian informasi yang transparan dan lengkap diberitahu sebelum
kegiatan dilaksanakan. Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen

10
  Aturan ini sebetulnya agak lemah sebagai aturan konkrit yang imperatif karena kata “dan/atau” antara
bupati/walikota dan masyarakat. Di sana diasumsikan bahwa bupati/walikota sendiri sudah mencerminkan aspirasi
masyarakat sehingga jika masyarakat tidak bisa. Dalam kenyataannya, tentu tidak selalu demikian.
AMDAL11. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penerbitan izin lingkungan
yang didasarkan pada keputusan kelayakan lingkungan hidup. Permohonan dan
keputusan izin tersebut harus diumumkan dengan cara yang mudah diketahui
masyarakat12.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 3 mengatur
bahwa tujuan undang-undang ini antara lain adalah mendorong partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan kebijakan publik. Begitupun diatur dalam UU No. 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik. UU Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggara
pelayanan publik memiliki sistem informasi pelayanan publik yang dapat dengan mudah
diakses oleh masyarakat.

Pembangunan PLTP Baturaden merupakan bagian dari tata ruang Kabupaten Banyumas.
Berdasarkan Pasal 65 UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, penyelenggaraan
penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Peran serta
masyarakat diberi ruang dalam tiga tahap, yakni tahap perencanaan, pengendalian, dan
pemanfaatan. Bupati Banyumas sudah mengeluarkan Perda mengenai Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Banyumas13. Pasal 20 RTRW tersebut, Kecamatan
Baturaden telah menjadi salah satu lokasi rencana pembangunan PLTP, di samping 3
(tiga) kecamatan lain, yakni, Cilongok, Pekuncen, dan Karanglewas. Perda mengenai
RTRW tersebut berlaku selama 30 tahun, dengan evaluasi yang dilakukan (minimal) satu
kali setiap lima tahun. RTRW yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas
ini juga tidak lepas dari pentingnya peran serta masyarakat, baik dalam tahap
perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfataan ruang. Di tahap
pemanfaatan ruang, masyarakat dapat berperan serta dengan cara (1) memberi
masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang, (2) kerja sama dengan pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang, (3)
kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata
ruang yang telah ditetapkan (4) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam


11
   Ini pun sering menimbulkan masalah di lapangan di mana aspirasi beberapa individu serta merta dikategorikan
sebagai aspirasi masyarakat. Pertanyaannya, siapa masyarakat yang dimaksud itu? Ini penting, sebab ruang hukum
ini hanya bisa digunakan secara maksimal jika perwakilan masyarakatnya representatif.
12
    Pertanyaan besarnya adalah setelah mengetahui bahwa masyarakat memiliki hak atas partisipasi tersebut,
bagaimana sebetulnya mekanime menyediakan tools yang mesti digunakan agar masukan dari masyarakat tidak
berhenti pada meja penerima, melainkan (paling tidak) menjadi bahan diskusi di tingkat institusi.
13
   PeraturanDaerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banyumas Tahun 2011-2031. Perda tersebut ditinjau kembali minumal satu kali dalam(5) lima tahun.
pemanfaatan ruang darat, laut, udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan
kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (5)
kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan
meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan (6)
kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam era demokrasi, penguatan partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting
dalam mewujudkan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Kebijakan publik yang
baik merupakan pengakuan akan otoritas masyarakat. Partisipasi masyarakat mewujud
dalam beberapa bentuk yang memiliki tingkatan. Dalam 8 tingkat partisipasi, peran serta
masyarakat digambarkan sebagai berikut14:




Dengan demikian, hal penataan ruang, kondisi ideal partisipasi masyarakat adalah
berbentuk peran serta masyarakat yaitu berupa aktivitas pendelegasian kekuasaan dan
berjalannya kontrol masyarakat terhadap proses penyelenggaraan penataan ruang. Oleh
karenanya, pemerintah di tingkatan manapun perlu menyadari bahwa aktivitas
memberikan informasi dan melayani konsultasi belumlah cukup dalam menjalankan
amanah UU no 26 tahun 2007. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah bahwa pelibatan
masyarakat ini hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan
penataan ruang itu sendiri.

Penutup

14
  “Peran Masyarakat”, diunduh dari http://werdhapura.penataanruang.net/pusat-informasi/saya-ingin-
tahu/peran-masyarakat pada 10 Juli 2012.
PLTP Baturaden, sebagaimana dikemukakan oleh banyak pihak, memang dapat menjadi
solusi bagi sumber energy yang kian menipis karena sifatnya yang terbarukan. Akan
tetapi, masyarakat tetap perlu berhati-hati karena pembangunan PLTP tersebut tidaklah
lepas dari resiko baik terhadap lingkungan, maupun terhadap aspek sosial masyarakat.
Oleh karena itu, peran semua pihak, baik itu pemrakarsa, pemerintah, maupun
masyarakat penting untuk menjaga agar usaha yang dijalankan jangan sampai justru
merugikan masyarakat dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk menjalankan
kehidupannya secara layak. Apalagi, pembangunan PLTP dilakukan juga di kawasan
hutan lindung yang memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat
Baturaden. Peran serta masyarakat, kini memiliki begitu banyak ruang hukum yang
dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ruang-ruang ini perlu
dimanfaatkan dengan baik sehingga masyarakat tetap memiliki kendali terhadap
pengelolaan lingkungan hidup yang ada terdapat di dalamnya.

More Related Content

What's hot

Perencanaan sistem penyaliran tambang
Perencanaan sistem penyaliran tambangPerencanaan sistem penyaliran tambang
Perencanaan sistem penyaliran tambang
Ipung Noor
 
Pengolahan Data GPR KARSAM 2012
Pengolahan Data GPR KARSAM 2012Pengolahan Data GPR KARSAM 2012
Pengolahan Data GPR KARSAM 2012
Fajar Perdana
 
siklus-batuan
siklus-batuansiklus-batuan
siklus-batuan
Mas Mun
 

What's hot (20)

110687483 contoh-proyek-ti
110687483 contoh-proyek-ti110687483 contoh-proyek-ti
110687483 contoh-proyek-ti
 
Materi Mata Kuliah Geomorfologi Indonesia (Geomorfologi Bali dan Nusa Tenggara)
Materi Mata Kuliah Geomorfologi Indonesia (Geomorfologi Bali dan Nusa Tenggara)Materi Mata Kuliah Geomorfologi Indonesia (Geomorfologi Bali dan Nusa Tenggara)
Materi Mata Kuliah Geomorfologi Indonesia (Geomorfologi Bali dan Nusa Tenggara)
 
Laporan Pembuatan Peta Tematik
Laporan Pembuatan Peta TematikLaporan Pembuatan Peta Tematik
Laporan Pembuatan Peta Tematik
 
Ruang lingkup
Ruang lingkupRuang lingkup
Ruang lingkup
 
MATERI 1 HIDROGEOLOGI (Manajemen Pertambangan & Energi) STEM Akamigas
MATERI 1 HIDROGEOLOGI (Manajemen Pertambangan & Energi) STEM AkamigasMATERI 1 HIDROGEOLOGI (Manajemen Pertambangan & Energi) STEM Akamigas
MATERI 1 HIDROGEOLOGI (Manajemen Pertambangan & Energi) STEM Akamigas
 
Makalah memori
Makalah memoriMakalah memori
Makalah memori
 
Perencanaan sistem penyaliran tambang
Perencanaan sistem penyaliran tambangPerencanaan sistem penyaliran tambang
Perencanaan sistem penyaliran tambang
 
Bagaimana membangun sistem scada dari konsep untuk PDAM
Bagaimana membangun sistem scada dari konsep untuk PDAMBagaimana membangun sistem scada dari konsep untuk PDAM
Bagaimana membangun sistem scada dari konsep untuk PDAM
 
Eksplorasi geokimia
Eksplorasi geokimiaEksplorasi geokimia
Eksplorasi geokimia
 
Pengolahan Data Gempabumi Untuk Penentuan Nilai Percepatan Tanah Maksimum (PG...
Pengolahan Data Gempabumi Untuk Penentuan Nilai Percepatan Tanah Maksimum (PG...Pengolahan Data Gempabumi Untuk Penentuan Nilai Percepatan Tanah Maksimum (PG...
Pengolahan Data Gempabumi Untuk Penentuan Nilai Percepatan Tanah Maksimum (PG...
 
Ppt cpu
Ppt cpuPpt cpu
Ppt cpu
 
Geolistrik ppt
Geolistrik pptGeolistrik ppt
Geolistrik ppt
 
153800318 van-zuidam
153800318 van-zuidam153800318 van-zuidam
153800318 van-zuidam
 
Laporan Teknis Kajian Kesetabilan Lereng Dengan Metode Resistivity Sounding
Laporan Teknis Kajian Kesetabilan Lereng Dengan Metode Resistivity SoundingLaporan Teknis Kajian Kesetabilan Lereng Dengan Metode Resistivity Sounding
Laporan Teknis Kajian Kesetabilan Lereng Dengan Metode Resistivity Sounding
 
Laporan koreksi geometri citra satelit landsat
Laporan koreksi geometri citra satelit landsatLaporan koreksi geometri citra satelit landsat
Laporan koreksi geometri citra satelit landsat
 
Geolistrik 2
Geolistrik 2Geolistrik 2
Geolistrik 2
 
Teknik Geodesi
Teknik GeodesiTeknik Geodesi
Teknik Geodesi
 
Lampiran 11 Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 11  Perda Cianjur No 17 2012Lampiran 11  Perda Cianjur No 17 2012
Lampiran 11 Perda Cianjur No 17 2012
 
Pengolahan Data GPR KARSAM 2012
Pengolahan Data GPR KARSAM 2012Pengolahan Data GPR KARSAM 2012
Pengolahan Data GPR KARSAM 2012
 
siklus-batuan
siklus-batuansiklus-batuan
siklus-batuan
 

Similar to Menelisik rencana pembangunan pltp baturaden

Paper Ilmiah Manfaat Energi Geothermal
Paper Ilmiah Manfaat Energi GeothermalPaper Ilmiah Manfaat Energi Geothermal
Paper Ilmiah Manfaat Energi Geothermal
'Oke Aflatun'
 
Bppt outlook energi indonesia 2013
Bppt   outlook energi indonesia 2013Bppt   outlook energi indonesia 2013
Bppt outlook energi indonesia 2013
Rattapong Rattahayo
 

Similar to Menelisik rencana pembangunan pltp baturaden (20)

Buku 3 : Geothermal capital overview
Buku 3 : Geothermal  capital overviewBuku 3 : Geothermal  capital overview
Buku 3 : Geothermal capital overview
 
Geomagz201206
Geomagz201206Geomagz201206
Geomagz201206
 
Membangun desa-mandiri-energi
Membangun desa-mandiri-energiMembangun desa-mandiri-energi
Membangun desa-mandiri-energi
 
Majalah Energi - 1 - 2025 Indonesia Pemimpin Panas Bumi Dunia
Majalah Energi - 1 - 2025 Indonesia Pemimpin Panas Bumi DuniaMajalah Energi - 1 - 2025 Indonesia Pemimpin Panas Bumi Dunia
Majalah Energi - 1 - 2025 Indonesia Pemimpin Panas Bumi Dunia
 
Laporan Praktek Kerja Lapangan di PT. PGE Kamojang
Laporan Praktek Kerja Lapangan di PT. PGE KamojangLaporan Praktek Kerja Lapangan di PT. PGE Kamojang
Laporan Praktek Kerja Lapangan di PT. PGE Kamojang
 
EMAS BIRU UNTUK NUSANTARA
EMAS BIRU UNTUK NUSANTARAEMAS BIRU UNTUK NUSANTARA
EMAS BIRU UNTUK NUSANTARA
 
Kebutuhan energi listrik
Kebutuhan energi listrikKebutuhan energi listrik
Kebutuhan energi listrik
 
Geomagz201309s
Geomagz201309sGeomagz201309s
Geomagz201309s
 
Paper Ilmiah Manfaat Energi Geothermal
Paper Ilmiah Manfaat Energi GeothermalPaper Ilmiah Manfaat Energi Geothermal
Paper Ilmiah Manfaat Energi Geothermal
 
Hibrid
HibridHibrid
Hibrid
 
Tugas epb geotherm fix
Tugas epb geotherm fixTugas epb geotherm fix
Tugas epb geotherm fix
 
1. makalah pb potensi dan wkp panas bumi
1. makalah pb potensi dan wkp panas bumi1. makalah pb potensi dan wkp panas bumi
1. makalah pb potensi dan wkp panas bumi
 
Bppt outlook energi indonesia 2013
Bppt   outlook energi indonesia 2013Bppt   outlook energi indonesia 2013
Bppt outlook energi indonesia 2013
 
MAKALAH OSN PERTAMINA 2012 (Pemanfaatan Energi Surya Melalui Teknologi Non-Ph...
MAKALAH OSN PERTAMINA 2012 (Pemanfaatan Energi Surya Melalui Teknologi Non-Ph...MAKALAH OSN PERTAMINA 2012 (Pemanfaatan Energi Surya Melalui Teknologi Non-Ph...
MAKALAH OSN PERTAMINA 2012 (Pemanfaatan Energi Surya Melalui Teknologi Non-Ph...
 
Studi Kasus Lumpur Lapindo
Studi Kasus Lumpur LapindoStudi Kasus Lumpur Lapindo
Studi Kasus Lumpur Lapindo
 
Ypb 25 agustus 2016
Ypb 25 agustus 2016Ypb 25 agustus 2016
Ypb 25 agustus 2016
 
PORTO FOLIO CIMADUR
PORTO FOLIO CIMADURPORTO FOLIO CIMADUR
PORTO FOLIO CIMADUR
 
Proposal penelitian
Proposal penelitianProposal penelitian
Proposal penelitian
 
Studi kelayakan
Studi kelayakanStudi kelayakan
Studi kelayakan
 
Makalah osn pertamina
Makalah osn pertaminaMakalah osn pertamina
Makalah osn pertamina
 

More from Budi Ragiel

Laporan riset UGM untuk Gerakan Desa Membangun
Laporan riset UGM untuk Gerakan Desa MembangunLaporan riset UGM untuk Gerakan Desa Membangun
Laporan riset UGM untuk Gerakan Desa Membangun
Budi Ragiel
 

More from Budi Ragiel (8)

Mitigasi bencana Desa Melung.pdf
Mitigasi bencana Desa Melung.pdfMitigasi bencana Desa Melung.pdf
Mitigasi bencana Desa Melung.pdf
 
Peran lsm kompleet thdp desa melung
Peran lsm kompleet thdp desa melungPeran lsm kompleet thdp desa melung
Peran lsm kompleet thdp desa melung
 
Materi fathering disiplin
Materi fathering   disiplinMateri fathering   disiplin
Materi fathering disiplin
 
Laporan riset UGM untuk Gerakan Desa Membangun
Laporan riset UGM untuk Gerakan Desa MembangunLaporan riset UGM untuk Gerakan Desa Membangun
Laporan riset UGM untuk Gerakan Desa Membangun
 
LPD PNPM Perdesaan Desa Melung 2013
LPD PNPM Perdesaan Desa Melung 2013LPD PNPM Perdesaan Desa Melung 2013
LPD PNPM Perdesaan Desa Melung 2013
 
Tani organik
Tani organikTani organik
Tani organik
 
Pembinaan lembaga di Desa Melung
Pembinaan lembaga di Desa MelungPembinaan lembaga di Desa Melung
Pembinaan lembaga di Desa Melung
 
Jaringan Kerja sama
Jaringan Kerja samaJaringan Kerja sama
Jaringan Kerja sama
 

Recently uploaded

@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
b54037163
 
WA/TELP : 0822-3006-6162, Pusat Tas Kurir Shopee, Pusat Tas Selempang Kurir, ...
WA/TELP : 0822-3006-6162, Pusat Tas Kurir Shopee, Pusat Tas Selempang Kurir, ...WA/TELP : 0822-3006-6162, Pusat Tas Kurir Shopee, Pusat Tas Selempang Kurir, ...
WA/TELP : 0822-3006-6162, Pusat Tas Kurir Shopee, Pusat Tas Selempang Kurir, ...
imrotus nur istiqomah
 
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Jual Pintu Aluminium Modern Warna Pu...
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Jual Pintu Aluminium Modern Warna Pu...BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Jual Pintu Aluminium Modern Warna Pu...
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Jual Pintu Aluminium Modern Warna Pu...
FORTRESS
 
Supplier Genteng Atap Rumah Modern Kirim ke Malang
Supplier Genteng Atap Rumah Modern Kirim ke MalangSupplier Genteng Atap Rumah Modern Kirim ke Malang
Supplier Genteng Atap Rumah Modern Kirim ke Malang
gentengcor outdoor
 
Jual Obat Cytotec Di Cianjur #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Cianjur #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Cianjur #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Cianjur #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
miftamifta7899
 
In Dubai-#.[wsp:**(+27)737758557^^)|{@Abortion Pills in dubai#][DUBAI~UAE.edu@go
In Dubai-#.[wsp:**(+27)737758557^^)|{@Abortion Pills in dubai#][DUBAI~UAE.edu@goIn Dubai-#.[wsp:**(+27)737758557^^)|{@Abortion Pills in dubai#][DUBAI~UAE.edu@go
In Dubai-#.[wsp:**(+27)737758557^^)|{@Abortion Pills in dubai#][DUBAI~UAE.edu@go
b54037163
 
Jual Cytotec Di Jambi Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Jambi Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Di Jambi Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Jambi Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
ssupi412
 
Strategi Obligasi yang baik dalam melakukan investasi.pptx
Strategi Obligasi yang baik dalam melakukan investasi.pptxStrategi Obligasi yang baik dalam melakukan investasi.pptx
Strategi Obligasi yang baik dalam melakukan investasi.pptx
RettoDjong
 
644264087-KONSEP-DESAIN-PESAN-PEMBELAJARAN-man.docx
644264087-KONSEP-DESAIN-PESAN-PEMBELAJARAN-man.docx644264087-KONSEP-DESAIN-PESAN-PEMBELAJARAN-man.docx
644264087-KONSEP-DESAIN-PESAN-PEMBELAJARAN-man.docx
talalhafid173
 

Recently uploaded (20)

Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-from strategy (Bagian 2)
Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-from strategy (Bagian 2)Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-from strategy (Bagian 2)
Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-from strategy (Bagian 2)
 
Jasa Pasang Stiker Kaca Mobil, Motor, Dinding, Snablast di Solo, Call 0856-48...
Jasa Pasang Stiker Kaca Mobil, Motor, Dinding, Snablast di Solo, Call 0856-48...Jasa Pasang Stiker Kaca Mobil, Motor, Dinding, Snablast di Solo, Call 0856-48...
Jasa Pasang Stiker Kaca Mobil, Motor, Dinding, Snablast di Solo, Call 0856-48...
 
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
 
Presentasi ikuti pelatihan gratis awal Kerja dan Magang Internasional video V...
Presentasi ikuti pelatihan gratis awal Kerja dan Magang Internasional video V...Presentasi ikuti pelatihan gratis awal Kerja dan Magang Internasional video V...
Presentasi ikuti pelatihan gratis awal Kerja dan Magang Internasional video V...
 
WA/TELP : 0822-3006-6162, Pusat Tas Kurir Shopee, Pusat Tas Selempang Kurir, ...
WA/TELP : 0822-3006-6162, Pusat Tas Kurir Shopee, Pusat Tas Selempang Kurir, ...WA/TELP : 0822-3006-6162, Pusat Tas Kurir Shopee, Pusat Tas Selempang Kurir, ...
WA/TELP : 0822-3006-6162, Pusat Tas Kurir Shopee, Pusat Tas Selempang Kurir, ...
 
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Jual Pintu Aluminium Modern Warna Pu...
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Jual Pintu Aluminium Modern Warna Pu...BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Jual Pintu Aluminium Modern Warna Pu...
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Jual Pintu Aluminium Modern Warna Pu...
 
contoh slide profile company perusahaan.ppt
contoh slide profile company perusahaan.pptcontoh slide profile company perusahaan.ppt
contoh slide profile company perusahaan.ppt
 
Supplier Genteng Atap Rumah Modern Kirim ke Malang
Supplier Genteng Atap Rumah Modern Kirim ke MalangSupplier Genteng Atap Rumah Modern Kirim ke Malang
Supplier Genteng Atap Rumah Modern Kirim ke Malang
 
Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-Organisasi Publik (Bagian 3)
Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-Organisasi Publik (Bagian 3)Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-Organisasi Publik (Bagian 3)
Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-Organisasi Publik (Bagian 3)
 
UNIKBET : Link Slot Resmi Pragmatic Play Yang Ada Deposit Sesama Bank BJB
UNIKBET : Link Slot Resmi Pragmatic Play Yang Ada Deposit Sesama Bank BJBUNIKBET : Link Slot Resmi Pragmatic Play Yang Ada Deposit Sesama Bank BJB
UNIKBET : Link Slot Resmi Pragmatic Play Yang Ada Deposit Sesama Bank BJB
 
Jual Obat Cytotec Di Cianjur #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Cianjur #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Cianjur #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Cianjur #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
 
KONSEP DASAR ILMU PEMASARAN DAN MEMAHAMI BAGAIMANA PEMASARAN SECARA HOLISTIK
KONSEP DASAR ILMU PEMASARAN DAN MEMAHAMI BAGAIMANA PEMASARAN SECARA HOLISTIKKONSEP DASAR ILMU PEMASARAN DAN MEMAHAMI BAGAIMANA PEMASARAN SECARA HOLISTIK
KONSEP DASAR ILMU PEMASARAN DAN MEMAHAMI BAGAIMANA PEMASARAN SECARA HOLISTIK
 
Mengungkap Dunia Perjudian: Panduan Lengkap Kasino Online
Mengungkap Dunia Perjudian: Panduan Lengkap Kasino OnlineMengungkap Dunia Perjudian: Panduan Lengkap Kasino Online
Mengungkap Dunia Perjudian: Panduan Lengkap Kasino Online
 
Panda99 Slot: Ragam Permainan yang Menarik
Panda99 Slot: Ragam Permainan yang MenarikPanda99 Slot: Ragam Permainan yang Menarik
Panda99 Slot: Ragam Permainan yang Menarik
 
In Dubai-#.[wsp:**(+27)737758557^^)|{@Abortion Pills in dubai#][DUBAI~UAE.edu@go
In Dubai-#.[wsp:**(+27)737758557^^)|{@Abortion Pills in dubai#][DUBAI~UAE.edu@goIn Dubai-#.[wsp:**(+27)737758557^^)|{@Abortion Pills in dubai#][DUBAI~UAE.edu@go
In Dubai-#.[wsp:**(+27)737758557^^)|{@Abortion Pills in dubai#][DUBAI~UAE.edu@go
 
Jual Cytotec Di Jambi Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Jambi Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Di Jambi Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Jambi Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
 
"Mengenal Kumbang4D: Situs Judi Online yang Meriah"
"Mengenal Kumbang4D: Situs Judi Online yang Meriah""Mengenal Kumbang4D: Situs Judi Online yang Meriah"
"Mengenal Kumbang4D: Situs Judi Online yang Meriah"
 
Strategi Obligasi yang baik dalam melakukan investasi.pptx
Strategi Obligasi yang baik dalam melakukan investasi.pptxStrategi Obligasi yang baik dalam melakukan investasi.pptx
Strategi Obligasi yang baik dalam melakukan investasi.pptx
 
PPT_AHLI_MUDA_GEOTEKNIK_SIHABUL_MILAH.pptx
PPT_AHLI_MUDA_GEOTEKNIK_SIHABUL_MILAH.pptxPPT_AHLI_MUDA_GEOTEKNIK_SIHABUL_MILAH.pptx
PPT_AHLI_MUDA_GEOTEKNIK_SIHABUL_MILAH.pptx
 
644264087-KONSEP-DESAIN-PESAN-PEMBELAJARAN-man.docx
644264087-KONSEP-DESAIN-PESAN-PEMBELAJARAN-man.docx644264087-KONSEP-DESAIN-PESAN-PEMBELAJARAN-man.docx
644264087-KONSEP-DESAIN-PESAN-PEMBELAJARAN-man.docx
 

Menelisik rencana pembangunan pltp baturaden

  • 1. Draft 1. MENELISIK RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI BATURADEN Oleh Tandiono Bawor Purbaya dan Sisilia Nurmala Dewi Pendahuluan Dunia saat ini dihadapkan dengan krisis energi terutama yang bersumber dari fosil selain krisis lain berupa dampak perubahan iklim yang saat ini semakin terasakan dampaknya. Untuk mengatasi hal tersebut maka beramai-ramailah orang mencari sumber-sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah melalui panas bumi yang dikatakan sebagai sumber energi terbarukan, bersih, dan ramah lingkungan. Dinyatakan dalam beberapa tulisan, energi panas bumi tidak dapat ditransmisikan dalam jarak jauh, namun energi panas bumi membantu melestarikan lingkungan karena sistem panasbumi (yang terbarukan selama siklus air terjaga) membutuhkan hutan untuk mengisi air ke dalam „penampungan‟ (batuan penampung di dalam bumi) untuk dipanaskan lagi oleh sumber panas. Inilah alasan ketika kita berkunjung ke pembangkit listrik tenaga panasbumi, kita akan menjumpai hutan yang asri di sekelilingnya, dan PLTP ini tidak mengeluarkan emisi yang mengotori lingkungan1. Tidak sembarang daerah bisa menjadi sumber panas bumi. ada beberapa daerah yang berpotensi sebagai sumber panasbumi, yaitu daerah intrusi dangkal, gunung api kuarter yang telah padam dan gunung api aktif . salah satunya adalah Gunung Slamet, di Jawa Tengah. Gunung Slamet2 Gunung Slamet (3.428 m) mempunyai sisa hutan seluas 52.617 Ha dengan sepertiganya (20.000 Ha) berupa hutan lindung. Tutupan vegetasi ini merupakan yang terluas di Jawa Tengah dari total sisa hutan seluas 649 ribu Ha atau 19,93 % dari luas daratan propinsi Jawa Tengah. Kekayaan hayati di kawasan Gunung Slamet sangat tinggi. Menurut data dari Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banyumas Timur, di kawasan itu masih ada flora khas yang tak 1 Hanif, Tentang eksplorasi panasbumi dalam geofisika, http://masukitb.com/c/2011, diunduh Jumat 29 Juni 2012 2 Adam Subandi, Pembangunan PLTP penuh resiko, Satelit Post, edisi Rabu 4 April 2012
  • 2. ditemukan di kawasan lain (endemik), seperti Anggrek Pertama (Macodes petola), Kantong Semar (Nephenthes andrianii), Palem Jawa (Ceratolobus glaucescens), dan Pinang Jawa (Pinanga javana). Ada pula fauna yang terancam punah yakni Macan Tutul (Panthera panlus), Suruli Jawa (Presbytis comata), Owa Jawa (Hylobates molochi), Kucing Hutan (Prionailurus bengalensis), Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) dan Kidang (Muntiacus muntjak). Elang Jawa adalah burung yang sering diidentikkan dengan Burung Garuda, lambang negara Republik Indonesia. Populasinya disinyalir tinggal beberapa pasang saja. Burung ini termasuk spesies endemik Pulau Jawa dan statusnya terancam punah. Perkembangan populasi Elang Jawa tergolong sangat lambat. Burung betina hanya bertelur satu butir tiap tahunnya. Harganya yang sangat mahal di pasar gelap menjadi alasan kuat para pemburu. Selain Elang Jawa, masih ada Owa Jawa yang juga menjadi incaran para pemburu. Diyakini masih banyak flora dan fauna lain yang belum terdata secara rinci. Layaknya komodo, kekayaan hayati ini tak ternilai harganya. Kawasan hutan Gunung Slamet juga merupakan zona transit migrasi Burung Raptor. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Baturaden Keputusan menteri ESDM nomor 1557.K/30/MEM/2010, menetapkan Baturaden sebagai salah satu Wilayah Kerja Panas bumi (WKP) seluas 24.660 Ha. Berdasarkan keterangan PT. Sejahtera Alam Energy (SAE) yang mendapat ijin usaha pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 541/27/2011 tanggal 11 April 2011 dengan luas area 24.660 Ha, yang meliputi 5 Kabupaten (Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang) di Provinsi Jawa Tengah enyatakan bahwa 98 % area prospek panas bumi Baturaden berada di kawasan hutan lindung. Untuk keperluan infrastruktur diperlukan lahan sebesar 49,8125 Ha. Luas lahan total yang dibutuhkan untuk pengembangan panas bumi secara keseluruhan kurang lebih 137,5 Ha3. Sesuai dengan rencana dari PT SAE selaku pengembang, Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Baturaden ditargetkan mampu menghasilkan 220 MW listrik pada 2021. Pada 2017 akan dihasilkan listrik dengan daya 110 MW dari panas bumi yang tersimpan di Gunung Slamet. Proses pengembangannya sudah dimulai sejak setahun lalu. 3 Adam Subandi, ibid
  • 3. Proses pengembangan PLTP berdasarkan laporan-laporan triwulan semenjak triwulan II 2011 – Triwulan I 2012 yang dikeluarkan PT SAE setelah pada bulan Mei Membuat Program Rencana Kerja Eksplorasi Tahun 2011 Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden – Provinsi Jawa Tengah. Dari sisi perijinan Proses pengembangan PLTP sudah mendapatkan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara telah terbit dari Dirjen Ketenagalistrikan dengan surat nomor 838-12/20/6003/2011 tertanggal 19 Desember 2011 dan rekomendasi Dokumen UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah dengan surat nomor 660.1/BLH.II/1375 tertanggal 15 Desember 2011. Sementara sampai Maret 2012 proses perizinan penggunaan kawasan hutan di Kementerian Kehutanan sedang dalam proses Pertimbangan Teknis di Perum Perhutani Jakarta. Sementara sosialisasi sudah dilakukan berdasarkan tabel di bawah ini : Sosialisasi No. Waktu Aktivitas 1. Juni 2011 Sosialisasi Rencana Kerja PT. Sejahtera Alam Energy (SAE) Tahun 2011 di Pemerintahan; Kabupaten Banyumas pada tanggal 16 Juni 2011 ,Kabupaten Brebes pada Tanggal 22 Juni 2011. 2. Juli–September Sosialisasi ke Pemerintah Provinsi Kabupaten 2011 Pemalang, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 3 Oktober – Sosialisasi ke Pemerintah dan Masyarakat di Desember 2011 Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes Sosialisasi di Dirjen EBTKE dalam rangka work shop: Fasilitasi Permasalahan Dalam Rangka Pelaksanaan Crash Program Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi” yang diselenggarakan oleh Dirjen EBTKE pada tanggal 16-18 November 2011 di Bandung Januari – maret 1. Pemaparan RKAB 2012 kepada Pemerintah 2012 Provinsi Jawa Tengah 2. Konsultasi proses perizinan penggunaan jalan dan jembatan dengan Dinas Pengairan, ESDM dan PU Kabupaten Brebes 3. Konsultasi proses perizinan penggunaan air
  • 4. permukaan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak di Yogyakarta 4. Pembahasan materi power purchase agreement (PPA) antara PT. Sejahtera Alam Energy dengan PT. PLN (persero) 5. Sosialisasi: a. Pemaparan RKAB Tahun 2012 Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah b. Pemanfaatan Panas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada tanggal 18 Januari 2012. c. Pekerjaan Survey dan Pemetaan Topografi terhadap masyarakat di sekitar area kegiatan pada tanggal 14 Februari 2012. d. Sebagai narasumber pada acara dialog partisipatory “Sambung Rasa” Radio Republik Indonesia (RRI) Purwokerto, 7 Februari 2012 PT. Sejahtera Alam Energy PT Sejahtera Alam Energi, dimiliki oleh Adaro Energy melalui anak usahanya yang bernama PT Adaro Power. Setelah dibeli dari PT Trinergy pada Selasa 20, Desember 2011. Dari penelusuran, selain di Baturaden, PT Trinergy berencana membangun PLTB di Tangkuban Perahu II di Ciater Jawa Barat Sementara Adaro Power didirkan pada 17 Desember 2010 oleh Adaro Energy dan anak usahanya yang lain yang bernama PT Alam Tri Abadi.Laporan keuangan Adaro Energy pada akhir kuartal III/2011 menunjukkan sebanyak 50% saham Adaro Power dimiliki perusahaan dan Alam Tri Abadi. Setoran modal masing-masing pemegang saham Adaro Power sebesar Rp30 juta, yang saat itu diklaim setara dengan US$3.000. 4. Dalam webnya http://www.saegeothermal.co.id/ PT. Sejahtera Alam Energy (SAE) Perusahaan yang bergerak di bidang Geothermal (Panas Bumi), WKP yang dimiliki 4 http://www.bisnis.com/articles/caplok-sejahtera-alam-adaro-masuk-panas-bumi
  • 5. adalah WKP Panas Bumi Baturraden, Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan ini Didirikan pada tanggal 02 Maret 2011 sesuai akta notaris, dengan misi Menjadi suatu entitas usaha yang bergerak secara profesional dan kompetitif. Produk dan jasa PT SAE berupa pemanfaatan energi, sebagai penyedia tenaga listrik (pembangkit, transmisi, distribusi) maupun penunjang tenaga listrik. PT. Sejahtera Alam Energy (SAE) mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Daerah Baturraden – Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 541/27/2011 tanggal 11 April 2011 dengan luas area 24.660 Ha, yang meliputi 5 Kabupaten (Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang) di Provinsi Jawa Tengah. Resiko Pembangunan PLTB Baturaden Adam Subandi5 menyatakan bahwa meskipun perbandingan antara luas lahan yang akan dibuka dengan luas hutan lindung memang kecil. Namun jika dikaji dengan kacamata ekologis, ada potensi fragmentasi habitat, gangguan ini akan berdampak terhadap daya dukung kawasan akan kelangsungan hidup spesies primata dan mamalia. Pembukaan akses ke hutan membawa kemungkinan datangnya masyarakat yang tidak bertanggung jawab untuk merusak hutan secara sadar atau tidak. Potensi penebangan hutan sampai perburuan flora dan fauna yang dilindungi juga bisa jadi ancaman. Belum lagi potensi gangguan akan jalur migrasi komunitas Burung Raptor yang dapat menyebabkan kepunahan satu atau dua spesies yang gagal beradaptasi. Sebuah situs tentang ilmu pengetahuan alam menjabarkan beberapa resiko yang mungkin terjadi dalam pembangunan PLTP. Pertama, dalam proses pembangunan infrastruktur system geothermal, getaran yang dibuat di permukaan dapat menyebabkan gempa bumi buatan di bawah tanah. Kedua, penggunaan air yang digunakan di situs sistem geothermal dalam tahap pembangunan dan pengoperasian juga beresiko. Untuk memecah bebatuan sampai ke permukaan, digunakan 7,6 juta liter air atau sekitar tiga kali volume air di kolam renang Olympic). Seketika bebatuan terpecah, ia akan menghisap tempat penampungan air, menurunkan letak penyimpanan air, kecuali jika ditumpahkan jutaan hingga miliaran liter air di permukaannya. Dalam beberapa system, lebih banyak air dibutuhkan untuk mendinginkan power station. Pencemaran air kemungkinan menjadi resiko lain. Sementara air disirkulasikan lewat 5 Adam Subandi, op cit.
  • 6. bebatuan panas, dimungkinkan ada kandungan arsenic dan substansi beracun lainnya. Materi pencemar tersebut tidak boleh sampai ke permukaan atau air bawah tanah6. Resiko-resiko tersebut di atas sebetulnya cukup untuk mengatakan bahwa perusahaan pemrakarsa wajib untuk membuat Analisis Mengenai Dampak LIngkungan (AMDAL). Hal ini dipertegas dalam Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Dinyatakan di sana bahwa pembangunan PLTP dengan skala listrik yang dihasilkan lebih dari 55 MW merupakan kegiatan yang wajib AMDAL. AMDAL menjadi wajib karena pembangunan PLTP yang demikian berpotensi menimbulkan dampak pada (a) aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, ambient, dan kebisingan) danm kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah; dan (b) aspek social, ekonomi, dan budaya, terutama pada saat pembebasan lahan. Selain itu, PLTP ini akan dijalankan di kawasan hutang lindung, yang menurut Permen LH tersebut merupakan kegiatan usaha yang wajib AMDAL. Berdasarkan data yang diperoleh, hingga saat ini, PT SAE baru membuat UKL-UPL untuk eksplorasi7. Meski kegiatan eksplorasi dikecualikan dari kewajiban membuat AMDAL, kebijakan ini sebetulnya perlu dikritisi kembali, sebab, bagaimanapun juga, 98% dari area eksplorasi ini dilakukan di kawasan hutan lindung yang punya fungsi vital untuk lingkungan dan sangat mungkin mempengaruhi kondisi lingkungan. Regulasi Perizinan dalam Pembangunan PLTP di Kawasan Hutan Lindung PLTP Baturaden yang rencananya akan dirampungkan pada tahun 2017 akan dilakukan oleh PT. Sejahtera Alam Energy yang telah memperoleh izin usaha dari Gubernur. Izin usaha merupakan syarat dari diberikannya izin pinjam pakai yang nantinya akan menjadi dasar dioperasikannya (mulai dari pembangunan infrastruktur sampai dengan eksplorasi) PLTP tersebut. Sistem perizinan sendiri menjadi isu yang cukup rumit karena pengusahaan sumber daya panas bumi tersebut berada di bawah kawasan hutan lindung Gunung Slamet. Beberapa peraturan perundang-undangan berikut turunannya yang perlu dilihat dalam hal ini adalah: 1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup a. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 6“ Earthquakes and Other Risks of Artificial Geothermal Energy”, http://science.howstuffworks.com/environmental/green-tech/energy-production/artificial-geothermal- energy2.htm 7 Meski kegiatan eksplorasi dikecualikan dari kewajiban membuat AMDAL, kebijakan ini sebetulnya perlu dikritisi kembali sebab, bagaimanapun juga, 98% dari area eksplorasi ini dilakukan di kawasan hutan lindung yang punya fungsi vital untuk lingkungan dan sangat mungkin mempengaruhi kondisi lingkungan.
  • 7. b. Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL 2. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi a. PP No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi b. Keppres No. 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik 3. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan a. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan i. Perpres No. 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah ii. P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam UU-PPLH, lingkungan hidup dimaknai sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Panas bumi merupakan salah satu elemen dalam lingkungan hidup itu sendiri beserta dengan banyak unsure di dalamnya. Dengan demikian pengaturah tentang panas bumi dengan kaitannya dengan unsure lain, dalam hal ini, hutan, termasuk ke dalam ruang lingkup lingkungan hidup. Oleh karenanya, seluruh pengelolaan bidang tersebut secara substansi tidak boleh bertentangan dengan UU-PPLH. Dalam hal ini termasuk pengaturan dan penyelenggaraan sistem perizinan8. Pertama-tama, izin yang harus dimiliki pemrakarsa PLTP Baturaden adalah Izin Lingkungan. Dikeluarkannya Izin Lingkungan mensyaratkan pembuatan dokumen Analisis Mengenai Dampak LIngkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). AMDAL dibuat untuk kegiatan usaha yang berdampak penting bagi lingkungan hidup. Sementara UKL-UPL diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup. Resiko-resiko yang dipaparkan pada subjudul sebelumnya pada dasarnya cukup untuk mengatakan bahwa perusahaan pemrakarsa wajib untuk membuat AMDAL. Hal ini dipertegas dalam Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Dinyatakan di sana bahwa pembangunan PLTP dengan skala listrik yang dihasilkan lebih dari 55 MW merupakan kegiatan yang wajib AMDAL. AMDAL menjadi wajib karena pembangunan PLTP yang demikian berpotensi menimbulkan dampak pada (a) aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, ambient, dan kebisingan) danm kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah; dan (b) aspek social, ekonomi, dan budaya, terutama pada saat pembebasan lahan. Selain itu, PLTP ini akan dijalankan di kawasan 8 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 97.
  • 8. hutang lindung, yang menurut Permen LH tersebut merupakan kegiatan usaha yang wajib AMDAL. Berdasarkan data yang diperoleh, hingga saat ini, PT SAE baru membuat UKL-UPL untuk eksplorasi9. Meski kegiatan eksplorasi dikecualikan dari kewajiban membuat AMDAL, kebijakan ini sebetulnya perlu dikritisi kembali, sebab, bagaimanapun juga, 98% dari area eksplorasi ini dilakukan di kawasan hutan lindung yang punya fungsi vital untuk lingkungan dan sangat mungkin mempengaruhi kondisi lingkungan. Setelah izin lingkungan dibuat barulah dapat dikeluarkan Izin Usaha Pertambangan. Lokasinya yang sebagian berada di bawah kawasan hutan lindung mengharuskan pemrakarsa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 28 Tahun 2011. Yang dimaksud dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah “izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.” Izin pinjam pakai kawasan dapat diberikan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan prinsip yang diberikan oleh menteri. Permohonan izin prinsip dan pinjam pakai tersebut diajukan kepada Menteri Kehutanan (dengan tembusan kepada Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, dan Walikota setempat) dengan kelengkapan yang diwajibkan sebagai berikut: 1. kelayakan usaha di bidang pertambangan yang dinyatakan di dalam Studi Kelayakan berdasarkan hasil eksplorasi yang telah disesuaikan dengan fungsi hutan lindung, yang disahkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral; 2. keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil penilaian AMDAL yang disesuaikan dengan fungsi pokok hutan lindung, yang diterbitkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup; 3. rekomendasi bupati/walikota dan gubernur setempat yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan; 4. Imbangan teknis dari badan usaha milik negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan, apabila areal yang dimohon merupakan areal kerja BUMN tersebut; 5. rencana penggunaan kawasan hutan lindung dan rencana kerja yang dilampiri dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan lindung yang dimohon serta citra satelit terbaru dengan resolusi minimal 15 m; 6. izin atau perjanjian di sektor pertambangan; dan
  • 9. 7. pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan pinjam pakai. Disinergikan dengan PP No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Panas Bumi, Studi Selayakan sebagaimana dipersyaratkan di atas dapat dilakukan setelah perusahan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi. Studi kelayakan yang dimaksud dilakukan setelah melakukan eksplorasi. Hasil studi kelayakan yang kemudian dilengkapi dengan izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk penambangan bawah tanah barulah memenuhi syarat untuk dilakukannya eksploitasi. Selain itu, karena PLTP merupakan usaha dengan input tenaga listrik, maka, pembangunannya juga menjadi domain dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Oleh karenanya, diperlukan pula Izin usaha penyediaan tenaga listrik yakni izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dalam hal PLTP Baturaden yang wilayahnya lintas kabupaten, maka izin tersebut diberikan oleh Gubernur. Hak dan Peran Serta Masyarakat dalam proses pembangunan PLTPB Terhadap proses pelaksanaan kegiatan usaha PLTP Baturaden, mulai dari perizinan hingga pengoperasian, masyarakat memiliki hak atas informasi, hak atas partisipasi, serta hak atas keadilan. Hal ini berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam pasal 9 ayat (3) menegaskan: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” Hal tersebut dipertegas dan dikuatkan, dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Demikian pula, hak ini diakui dalam Pasal 65 ayat (1) UU PPLH (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.” Untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, masyarakat membutuhkan ruang aspirasi yang mensyaratkan hak akses atas informasi. Hak akses atas informasi tersebut merupakan hak konstitusional warga negara, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk menjari,
  • 10. memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Secara khusus dalam UU PPLH, hak akses atas informasi, partisipasi, dan keadilan dengan tegas diakui. Pasal 65 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Hal ini didukung dengan beberapa Bab dalam UU PPLH yang juga memberikan jaminan akan ketiga hak tersebut, yakni: 1. Bab VIII (pasal 62)  mengatur tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi 2. Bab XI (pasal 70)  mengatur tentang peran serta masyarakat (hak untuk berpartisipasi) 3. Bab XIII (pasal 84-93)  mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan, dan 4. Bab XV (Pasal 97-120)  mengatur tentang ketentuan pidana, yang merupakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Hak akses kepada keadilan ini dijamin pula dalam pasal 66 UU PPLH dengan mengatur bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana, maupun digugat secara perdata. “ Pada level praktis, UU PPLH memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan atas AMDAL (atau UKL-UPL) dan Izin Lingkungan (dikeluarkan berdasarkan studi kelayakan). Dalam Permen LH No. 5 Tahun 2011, AMDAL diwajibkan bagi setiap rencana usaha yang berada di kawasan lindung. Selanjutnya dalam ketentuan tersebut diatur bahwa jenis rencana usaha yang termuat dalam AMDAL wajib diusulkan ke menteri, salah satunya oleh masyarakat10. Dalam Pasal 26 UU PPLH diatur bahwa pembuatan dokumen AMDAL melibatkan masyarakat. Prinsipnya, pemberian informasi yang transparan dan lengkap diberitahu sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen 10 Aturan ini sebetulnya agak lemah sebagai aturan konkrit yang imperatif karena kata “dan/atau” antara bupati/walikota dan masyarakat. Di sana diasumsikan bahwa bupati/walikota sendiri sudah mencerminkan aspirasi masyarakat sehingga jika masyarakat tidak bisa. Dalam kenyataannya, tentu tidak selalu demikian.
  • 11. AMDAL11. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penerbitan izin lingkungan yang didasarkan pada keputusan kelayakan lingkungan hidup. Permohonan dan keputusan izin tersebut harus diumumkan dengan cara yang mudah diketahui masyarakat12. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 3 mengatur bahwa tujuan undang-undang ini antara lain adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Begitupun diatur dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggara pelayanan publik memiliki sistem informasi pelayanan publik yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Pembangunan PLTP Baturaden merupakan bagian dari tata ruang Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Pasal 65 UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Peran serta masyarakat diberi ruang dalam tiga tahap, yakni tahap perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan. Bupati Banyumas sudah mengeluarkan Perda mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Banyumas13. Pasal 20 RTRW tersebut, Kecamatan Baturaden telah menjadi salah satu lokasi rencana pembangunan PLTP, di samping 3 (tiga) kecamatan lain, yakni, Cilongok, Pekuncen, dan Karanglewas. Perda mengenai RTRW tersebut berlaku selama 30 tahun, dengan evaluasi yang dilakukan (minimal) satu kali setiap lima tahun. RTRW yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas ini juga tidak lepas dari pentingnya peran serta masyarakat, baik dalam tahap perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfataan ruang. Di tahap pemanfaatan ruang, masyarakat dapat berperan serta dengan cara (1) memberi masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang, (2) kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang, (3) kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan (4) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam 11 Ini pun sering menimbulkan masalah di lapangan di mana aspirasi beberapa individu serta merta dikategorikan sebagai aspirasi masyarakat. Pertanyaannya, siapa masyarakat yang dimaksud itu? Ini penting, sebab ruang hukum ini hanya bisa digunakan secara maksimal jika perwakilan masyarakatnya representatif. 12 Pertanyaan besarnya adalah setelah mengetahui bahwa masyarakat memiliki hak atas partisipasi tersebut, bagaimana sebetulnya mekanime menyediakan tools yang mesti digunakan agar masukan dari masyarakat tidak berhenti pada meja penerima, melainkan (paling tidak) menjadi bahan diskusi di tingkat institusi. 13 PeraturanDaerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. Perda tersebut ditinjau kembali minumal satu kali dalam(5) lima tahun.
  • 12. pemanfaatan ruang darat, laut, udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (5) kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan (6) kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam era demokrasi, penguatan partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Kebijakan publik yang baik merupakan pengakuan akan otoritas masyarakat. Partisipasi masyarakat mewujud dalam beberapa bentuk yang memiliki tingkatan. Dalam 8 tingkat partisipasi, peran serta masyarakat digambarkan sebagai berikut14: Dengan demikian, hal penataan ruang, kondisi ideal partisipasi masyarakat adalah berbentuk peran serta masyarakat yaitu berupa aktivitas pendelegasian kekuasaan dan berjalannya kontrol masyarakat terhadap proses penyelenggaraan penataan ruang. Oleh karenanya, pemerintah di tingkatan manapun perlu menyadari bahwa aktivitas memberikan informasi dan melayani konsultasi belumlah cukup dalam menjalankan amanah UU no 26 tahun 2007. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah bahwa pelibatan masyarakat ini hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang itu sendiri. Penutup 14 “Peran Masyarakat”, diunduh dari http://werdhapura.penataanruang.net/pusat-informasi/saya-ingin- tahu/peran-masyarakat pada 10 Juli 2012.
  • 13. PLTP Baturaden, sebagaimana dikemukakan oleh banyak pihak, memang dapat menjadi solusi bagi sumber energy yang kian menipis karena sifatnya yang terbarukan. Akan tetapi, masyarakat tetap perlu berhati-hati karena pembangunan PLTP tersebut tidaklah lepas dari resiko baik terhadap lingkungan, maupun terhadap aspek sosial masyarakat. Oleh karena itu, peran semua pihak, baik itu pemrakarsa, pemerintah, maupun masyarakat penting untuk menjaga agar usaha yang dijalankan jangan sampai justru merugikan masyarakat dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk menjalankan kehidupannya secara layak. Apalagi, pembangunan PLTP dilakukan juga di kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat Baturaden. Peran serta masyarakat, kini memiliki begitu banyak ruang hukum yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ruang-ruang ini perlu dimanfaatkan dengan baik sehingga masyarakat tetap memiliki kendali terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang ada terdapat di dalamnya.