Modul ini membahas hukum perbankan dan asuransi di Indonesia. Hukum perbankan adalah seperangkat aturan yang mengatur masalah-masalah perbankan. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana penanggung menerima premi untuk memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung. Mediasi diusulkan sebagai penyelesaian sengketa terbaik dalam perbankan syariah karena mengakomodasi prinsip Islam tentang perdama
Hbl,kevinbiondy,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas mercu buana, 2018
1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Hukum Perbankan dan Asuransi
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
NIM Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
12
43216010041 Kevin Biondy
Abstract : Kompetensi
Perbankan dan Asuransi di
Indonesia
Mahasiswa dapat memahami
apa arti Perbankan dan Asuransi,
dan juga bagaimana
implementasi perbankan dan
asuransi di Indonesia.
2. Jawaban Quiz :
Ringkasan Executive Summary : Hukum Perbankan dan Asuransi
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking Law) yakni
merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan,
yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah
perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus
dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung
jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan
tersebut.
Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan
mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk
memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak
pasti).
Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian
dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan
karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.
Jawaban Forum :
Mediasi Dinilai Sebagai Penyelesaian Sengketa Terbaik dalam Perbankan
Syariah
Di tengah pasang surut gelombang islamophobia dan beragam kecurigaan pada syariah Islam,
tercatat penguatan pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi di
Indonesia. Bersama dengan itu, terjadinya sengketa dalam bisnis syariah pun tak terelakkan.
Disertasi doktor Wirdyaningsih, dosen Hukum Ekonomi Islam Fakultas Universitas
Indonesia (FHUI), mengajukan solusi agar sengketa perbankan syariah tetap berjalan dalam
koridor syariah melalui mediasi.
Perempuan berdarah Minang kelahiran 9 Februari 1970 yang akrab disapa Nunung ini sukses
menyabet gelar doktor dalam ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
3. (FHUI) tepat di hari Kartini (21/4) lalu. Nunung adalah Doktor ke-253 yang dihasilkan dari
kampus hukum tertua di Indonesia ini melalui karya disertasi “Mediasi sebagai Upaya
Mewujudkan Ishlah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”.
Sejak didirikannya bank umum syariah pertama di tahun 1992, perbankan syariah telah hadir
selama lebih dari seperempat abad di Indonesia. Sejak saat itu pula industri keuangan syariah
Indonesia telah merambah mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, lembaga
pembiayaan, dana pensiun, dll. Dalam Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia
2017-2019 yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan(OJK), disebutkan pada Desember 2016
total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp 889,28
triliun atau USD 66,2 miliar.
Tren perkembangan ini diprediksi terus meningkat dan menguat. Tentunya penataan regulasi
yang baik dan makin komprehensif sangat dibutuhkan dalam menunjangnya. Salah satunya
dalam alternatif penyelesaian sengketa. Dalam penelitian Nunung, komitmen terhadap
prinsip-prinsip syariah sudah seharusnya dilaksanakan pula dalam peyelesaian sengketa
ekonomi syariah. Terutama pada perbankan syariah yang pada tahun 2016 tercatat
menyumbang 41,12% dari total aset keuangan syariah Indonesia.
Fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan kekuatan ekonomi syariah terbesar di
dunia tercatat dalam sejumlah laporan internasional. Global Islamic Finance Report
menempatkan Indonesia pada peringkat ke-6 Islamic Finance Country Index di tahun 2016.
Pada tahun yang sama, Thomson Reuters Islamic Finance Development Report menempatkan
Indonesia di urutan ke-9 sebagai negara yang memiliki aset keuangan terbesar di dunia.
Di hadapan promotor Prof. Uswatun Hasanah, ko-promotor Yoni Agus Setyono dan
Prof.Takdir Rahmadi, serta lima orang tim penguji: empat dari internal FHUI (Prof. Rosa
Agustina, Prof. Satya Arinanto, Andri Gunawan Wibisana, dan Yeni Salma Barlinti), dan
satu dari luar (Prof.Faturrohman Djamil), Nunung berhasil mempertahankan hasil karyanya
dengan predikat ‘Sangat Memuaskan’.
(Baca Juga: Industri Perbankan Syariah Mulai Bidik Proyek-Proyek Infrastruktur)
Nunung menemukan bahwa konsep dalam penyelesaian sengketa berdasarkan syariah adalah
islah(perdamaian). Pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan musyawarah. “Pendekatan
musyawarah menjadi metode yang diajarkan Islam dalam setiap penyelesaian persoalan yang
dihadapi. Bahkan banyak digunakan dalam sengketa pada pemerintahan dan antarnegara,”
kata Nunung di hadapan sidang penguji.
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
4. Konsep perdamaian ini pula yang menurut Nunung harus menjadi prioritas utama dalam
penyelesaian sengketa perbankan syariah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
ada, mediasi adalah alternatif yang paling mengakomodasi konsep tersebut. Akan tetapi,
hingga saat ini pengaturan mediasi belum optimal apalagi menjadi prioritas.
Sejumlah kendala ditemukan dalam penelitian di lapangan. Salah satu sebabnya karena UU
No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa sebagai payung hukum
mediasi hanya sedikit menjelaskan soal mediasi. Beragam perincian soal mediasi tersebar
pada peraturan pelaksana lintas instansi seperti Mahkamah Agung, Bank Indonesia, dan OJK.
Berbagai regulasi yang mengatur perincian mediasi tersebut pun menurut Nunung belum
mengakomodasi seluruh prinsip syariah dalam konsep islah. Mediasi dalam berbagai regulasi
di Indonesia berkiblat pada konsep Barat yang tidak sepenuhnya sejalan dengan syariah.
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
6. Dalam kesimpulan Nunung, untuk menunjang perkembangan industri perbankan syariah agar
semakin memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan kesesuaian dengan prinsip-
prinsip syariah maka diperlukan undang-undang khusus mengenai mediasi. Undang-undang
ini juga harus mengakomodasi konsep islah dengan mengacu kepentingan nasional di bidang
perbankan syariah.
“Pengaturan mediasi dengan semangat Islam penting sekali, dimana sekarang ada
kecenderungan bisnis secara syariah, agar aspirasi masyarakat terlindungi,” kata ko-promotor
Yoni Agus Setyono kepada hukumonline saat diwawancarai secara terpisah.
Nunung juga mengusulkan agar OJK dan Mahkamah Agung, masing-masing sebagai otoritas
yang berwenang, memberikan dukungan pembinaan hingga pengawasan agar mediasi sebagai
penyelesaian sengketa di bidang keuangan terus diperkuat.
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
7. Dalam kesimpulan Nunung, untuk menunjang perkembangan industri perbankan syariah agar
semakin memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan kesesuaian dengan prinsip-
prinsip syariah maka diperlukan undang-undang khusus mengenai mediasi. Undang-undang
ini juga harus mengakomodasi konsep islah dengan mengacu kepentingan nasional di bidang
perbankan syariah.
“Pengaturan mediasi dengan semangat Islam penting sekali, dimana sekarang ada
kecenderungan bisnis secara syariah, agar aspirasi masyarakat terlindungi,” kata ko-promotor
Yoni Agus Setyono kepada hukumonline saat diwawancarai secara terpisah.
Nunung juga mengusulkan agar OJK dan Mahkamah Agung, masing-masing sebagai otoritas
yang berwenang, memberikan dukungan pembinaan hingga pengawasan agar mediasi sebagai
penyelesaian sengketa di bidang keuangan terus diperkuat.
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
