1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bertujuan untuk mendukung distribusi lalu
lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah (Renstra Kementerian PU
2010-2014,2010), sehingga pembangunan infrastruktur memiliki 2 (dua) sisi yaitu : tujuan
pembangunan dan dampak pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pasti
menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif, yang
perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan pembangunan untuk mendapatkan hasil dan
manfaat yang maksimum dengan dampak negatif terhadap lingkungan yang minimum.
Para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam kegiatan pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan, yang terdiri dari pemerintah sebagai pemilik (owner) sekaligus
pembuat kebijakan (policy maker), pengusaha/kontraktor sebagai penyedia jasa dan lembaga
swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap infrastruktur jalan dan jembatan, haruslah
bersama-sama melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sehingga infrastruktur jalan
dan jembatan yang dibangun tersebut tidak hanya berfungsi sebagaimana mestinya tapi juga
berwawasan lingkungan sehingga produk infrastruktur yang dihasilkan ramah terhadap
lingkungan.
Pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan dan pedoman yang mengatur masalah
pembangunan jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan, Dalam implementasi di
lapangan peraturan dan pedoman tersebut telah dimasukkan dalam pasal syarat-syarat kontrak,
sehingga kontraktor sebagai penyedia jasa wajib melaksanakan pasal – pasal tersebut.
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan jelas menyebutkan bahwa sumber daya alam
dan budaya merupakan modal dasar pembangunan. Sebagai arahan pembangunan jangka
panjang, GBHN menyebutkan bahwa : “Bangsa Indonesia menghendaki hubungan selaras antara
manusia dengan Tuhan, dan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya”. Dengan
demikian perlu adanya usaha agar hubungan manusia Indonesia dengan lingkungan semakin
serasi. Sebagai modal dasar, sumberdaya alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, oleh karena
itu harus selalu diupayakan agar kerusakan lingkungan sekecil mungkin. Hal ini dapat terjadi
apabila analisis mengenai dampak lingkungan diterapkan pada setiap kegiatan yang diperkirakan
mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.
Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup di Indonesia diawali oleh seminar tentang
“Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan oleh
Universitas Padjajaran di Bandung pada tahun 1972. Para Sarjana dan ahli Indonesia sudah lama
mengikuti perkembangan masalah lingkungan, namun Pemerintah Indonesia baru mengenal

2. masalah lingkungan secara resmi sejak mengikuti sidang khusus PBB tentang lingkungan hidup
di Stockholm 5 Juni 1972.
1.2 MASALAH
Adapun masalah yang dibahas pada makalah ini adalah :
1. Pengertian AMDAL
2. Sistem Regulasi AMDAL
3. Fungsi, Peran Dan Manfaat AMDAL
4. Tahap - Tahap Penyusunan AMDAL
5. Alasan Suatu Rencana Kegiatan Wajib AMDAL
6. Kajian AMDAL Proyek Pembangunan Jembatan Sawang Kupula, Cunda, Lhokseumawe.
1.3 TUJUAN
Tujuan yang ingin diperoleh dari makalah ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagian-bagian kajian AMDAL
2. Untuk mengetahui permasalahan AMDAL pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Sawang Kupula, Cunda,
Lhokseumawe serta cara penanggulangannya.
1.4 MANFAAT
Manfaat yang ingin diperoleh dari makalah ini adalah :
1. Kita dapat mengetahui solusi dari permasalahan AMDAL saat pelaksanaan proyek.
2. Dengan adanya solusi, diharapkan pengerjaan proyek dapat berlangsung selaras dengan pengendalian dampak terhadap
lingkungan.
3. Dengan kajian AMDAL yang tepat, diharapkan dampak buruk terhadap lingkungan dapat diminimalisir.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 PENGERTIAN AMDAL
Pada umumnya setiap negara yang sedang membangun memiliki sistem perencanaan
pembangunan sendiri-sendiri. Sistem perencanaan pembangunan ini disusun secara sistematis
untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Di indonesia pembangunan nasional
disusun atas dasar pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya dilaksanakan
secara sambung menyambung untuk dapat menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.
Kegiatan pembangunan ini dilaksanakan dengan menggunkan apa yang disebut proyek.
Seringkali proyek dibuat dalam porsi ruang lingkup yang sangat luas tetapi disusun
kurang cermat. Seluruh program mungkin saja dapat diananlisis sebagai suatu proyek, tetapi
pada umumnya akan lebih baik bila proyek dibuat dalam ruang lingkup yang lebih kecil yang
layak ditinjau dari segi sosial, administrasi, teknis, ekonomis, dan lingkungan.

3. Pembangunan dengan proyek yang dikaji dari aspek kelayakan lingkungan bisa disebut
pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan pada hakekatnya
dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan berlanjut (sustainable development). Instrumen
untuk mencapai pembangunan berlanjut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
Menurut PP 29/1986, yang kemudian disempurnakan dengan PP 27/1999, yang semula
hanya memiliki satu model AMDAL, berkembang dan mempunyai beberapa bentuk AMDAL
dan mempunya pengertian:
1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan
penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan. Kajian ini menghasilkan
dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan,
Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan. Sementara itu
pengertian ANDAL adalah sebagai berikut.
2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang
dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan.
Dalam PP 51/1993, dikenal ada beberapa model AMDAL yaitu AMDAL Proyek
Individual (seperti PP 29/1986), AMDAL Kegiatan Terpadu, AMDAL Kawasan, dan AMDAL
Regional. Pengertian ketiga AMDAL menurut PP 51/1993 tersebut adalah:
1. Analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu/multisektor adalah hasil studi mengenai
dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup
dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi
yang bertanggung jawab. Di dalam PP 27/1999 definisi di atas kata hasil studi diganti kajian dan
dampak penting menjadi dampak besar dan penting.
2. Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting
usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan ha,paran
ekosistem dan menyangkut kwenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Di dalam PP
27/1999 definisi di atas kata hasil studi diganti kajian dan dampak penting diganti dampak besar
dan penting.
3. Analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting
usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan
hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata
ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
Pada PP 27/1999 pengertian AMDAL adalah merupakan hasil studi mengenai dampak
besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan. Hasil studi ini terdiri dari beberapa dokumen. Atas dasar
beberapa dokumen ini kebijakan dipertimbangkan dan diambil.
1. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:
 Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL
 Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
 Masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan
dalam proses AMDAL.
2. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:
Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan 1
langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request

4. list). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 11 Tahun 2006
Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL,
sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002
Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH
NO. 08/2006
 Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008
2.2 FUNGSI, PERAN DAN MANFAAT AMDAL
2.2.1 Fungsi dan Peran AMDAL
Pada waktu yang lampau, kebutuhan manusia akan sumber alam belum begitu besar
karena jumlah manusianya sendiri masih relatif sedikit, di samping itu intensitas kegiatannya
juga tidak besar. Pada saat-saat itu perubahan-perubahan pada lingkungan oleh aktifitas manusia
masih dalam kemampuan alam untuk memulihkan diri secara alami. Tetapi aktifitas manusia
makin lama makin besar sehingga menimbulkan perubahan lingkungan yang besar pula. Pada
saat inilah manusia perlu berfikir apakah perubahan yang terjadi pada lingkungan itu tidak akan
merugikan manusia. Manusia perlu memperkirakan apa yang akan terjadi akibat adanya kegiatan
oleh manusia itu sendiri.
AMDAL (Analisis Mengenai Danpak Lingkungan) merupakan alat untuk merencanakan
tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu
aktifitas pembangunan yang direncanakan. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 Pasal 1
menyatakan : “Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu
kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pngambilan
keputusan”.
AMDAL harus dilakukan untuk proyek yang diperkirakan akan menimbulkan dampak
penting, karena ini memang yang dikehendaki baik oleh Peraturan Pemerintah maupun oleh
Undang-undang, dengan tujuan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-
proyek pembangunan. Oleh karena itu pemilik proyek atau pemrakarsa akan melanggar
perundangan bila tidak menyusun AMDAL, semua perizinan akan sulit didapat dan di samping
itu pemilik proyek dapat dituntut dimuka pengadilan. Keharusan membuat AMDAL merupakan
cara yang efektif untuk memaksa para pemilik proyek memperhatikan kualitas lingkungan, tidak
hanya memikirkan keuntungan proyek sebesar mungkin tanpa memperhatikan dampak
lingkungan yang timbul.
Dampak dari suatu kegiatan, baik dampak negatif maupun dampak positif harus sudah
diperkirakan sebelum kegiatan itu dimulai. Dengan adanya AMDAL, pengambil keputusan akan
lebih luas wawasannya di dalam melaksanakan tugasnya. Karena di dalam suatu rencana
kegiatan, banyak sekali hal-hal yang akan dikerjakan, maka AMDAL harus dapat membatasi
diri, hanya mempelajari hal-hal yang penting bagi proses pengambilan keputusan.
AMDAL ini sangat penting bagi negara berkembang khususnya Indonesia, karena
Indonesia sedang giat melakasanakan pembangunan, dan untuk melaksanakan pembangunan
maka lingkungan hidup banyak berubah, dengan adanya AMDAL maka perubahan tersebut
dapat diperkirakan. Dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup dapat berupa dampak positif
maupun dampak negatif, hampir tidak mungkin bahwa dalam suatu kegiatan / pembangunan
tidak ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang kemungkinan timbul harus sudah diketahui
sebelumnya (dengan MDAL), di samping itu AMDAL juga membahas cara-cara untuk
menanggulangi / mengurangi dampak negatif.

5. Agar supaya jumlah masyarakat yang dapat ikut merasakan hasil pembangunan
meningkat, maka dampak positif perlu dikembangkan di dalam AMDAL. Nurkin, (2002)
mengemukakan bahwa penerapan AMDAL di negara-negara berkembang ditujukan untuk :
a. Untuk mengidentifikasi kerusakan lingkungan yang mungkin dapat terjadi akibat kegiatan
pembangunan
b. Mengidentifikasi kerugian dan keuntungan terhadap lingkungan alam dan ekonomi yang dapat
dialami oleh masyarakat akibat kegiatan pembangunan
c. Mengidentifikasi masalah lingkungan yang kritis yang memerlukan kajian lebih dalam dan
pemantauannya.
d. Mengkaji dan mencari pilihan alternatif yang baik dari berbagai pilihan pembangunan.
e. Mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan
pengelolaan lingkungan.
f. Memabantu pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan dan pihak pengelola
lingkungan untuk memahami tanggung jawab, dan keterkaitannya satu sama lain.
2.2.2 Manfaat AMDAL
A. Bagi masyarakat
 Masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat
mempersiapkan diri di dalam penyesuaian kehidupannya apabila diperlukan;
 Masyarakat dapat mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah proyek dibangun sehingga
dapat memanfaatkan kesempatan yang dapat menguntungkan dirinya dan menghindarkan diri
dari kerugian-kerugian yang dapat diderita akibat adanya proyek tersebut;
 Masyarakat dapat ikut berpartisipasi di dalam pembangunan di daerahnya sejak dari awal,
khususnya di dalam memberikan informasi-informasi ataupun ikut langsung di dalam
membangun dan menjalankan proyek;
 Masyarakat dapat memahami hal-ihwal mengenai proyek secara jelas sehingga kesalahfahaman
dapat dihindarkai dan kerja sama yang menguntungkan dapat digalang;
 Masyarakat dapat mengetahui hak den kewajibannya di dalam hubungannya dengan proyek
tersebut khususnya hak dan kewajiban di dalam ikut dan mengelola lingkungan.
B. Bagi pemilik proyek
 Proyek terhindar dari perlanggaran terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku;
 Proyek terhindar dari tuduhan pelanggaran pencemaran atau perusakan lingkungan;
 Pemilik proyek dapat melihat masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan
datang;
 Pemilik proyek dapat mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah di masa yang akan datang;
 Nalisis dampak lingkungan merupakan sumber informasi lingkungan di sekitar lokasi proyeknya
secara kuantitatif, termasuk informasi sosial ekonomi dan sosial budaya;
 Analisis dampak lingkungan merupakan bahan penguji secara komprehensif dari perencanaan
proyeknya, sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahannya untuk segera dapat dilakukan
penyempurnaannya;
 Dengan adanya analisis dampak lingkungan, pemilik proyek dapat mengetahui keadaan
lingkungan yang membahayakan (misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain)
sehingga dapat dicari keadaan lingkungan yang aman bagi proyek.
C. Bagi pemerintah
 Untuk mencegah agar potensi sumberdaya alam yang dikelola tersebur tidak rusak (khusus untuk
sumberdaya alam yang dapat diperbaharui);

6.  Untuk mencegah rusaknya sumberdaya alam lainnya yang berada di luar lokasi proyek baik yang
dioleh olrh proyek lain, diolah masyarakat atau yang belum diolah;
 Untuk menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, pencemaran
udara, kebisingan dan lain sebagainya, sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan dan
keselamatan masyarakat;
 Untuk menghindari terjadinya pertentangan-pertentangan yang mungkin timbul khususnya dengan
masyarakat dan proyek-proyek lainnya;
 Untuk menjamin agar proyek yang dibangun sesuai dengan rencana pembangunan daerah,
nasional ataupun internasional serta tidak mengganggu proyek lain;
 Untuk menjamin agar proyek tersebut mempunyai manfaat yang jelas bagi negara dan masyarakat;
 Analisis dampak lingkungan diperlukan bagi pemerintah sebagai alat pengambil keputusan.
2.3 TAHAPAN PENYUSUNAN AMDAL
Prosedur pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Tata laksana menurut PP 29 Tahun 1986
Menurut Hardjasoemantri (1988), garis besar prosedur AMDAL sebagaimana tercantum
pada PP No. 29/1986 Mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut
ini.
 Pemrakarsa rencana kegiatan mengajukan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) kepada instansi
yang bertanggung jawab. PIL tersebut dibuatkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup. Dalam uraian dibawah ini, yang
dimaksud degan menteri KLH adalah “Menteri yang di tugasi mengelola lingkungan hidup”
instansi yang bertanggung jawab adalah yang berwenang memberi keputusan tentnag
pelaksanaan rencana kegiatan, dengan pengertian bahwa kewenangan berada pad menteri atau
Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan
dan pada Gubernur Daerah Tingkat I untuk kegiatan yang berada di bawah wewenangnya
 Apabila lokasi sebagaimana tercantum dalam PIL dinilai tidak tepat, maka instansi yang
bertanggung jawab menolak lokasi tersebut dan memberikan petunjuk tentang kemungkinan
lokasi lain dengan kewajiban bagi pemrakarsa untuk membuat PIL yang baru. Apabila suatu
lokasi dapat menimbulkan perbenturan kepentingan antar sektor maka instansi yang bertanggung
jawab mengadakan konsultasi dengan menteri KLH dan Menteri atau Pimpinan Lembaga
Pemerintah Nondepartemen yang bersangkutan.
 Apabila hasil penelitian PIL menentukan bahwa perlu dibuatkan AMDAL, berhubung dengan
adanya dampak penting rencana kegiatan terhadap lingkungan, baik lingkungan geobiofisik
maupun sosial budaya, maka pemrakarsa bersama instansi yang bertanggung jawab membuat
Kerangka Acuan (KA) bagi penyusunan AMDAL.
 Apabila AMDAL tidak perlu dibuat untuk suatu rencana kegiatan, berhubung tidak ada dampak
penting, maka pemrakarsa diwajibkan untuk membuat Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi kegiatan tersebut. Huruf K dalam RKL adalah
“Kelola” dan huruf P dalam RPL dari “Pantau”.
 Apabila dari semula sudah diketahui bahwa akan ada dampak penting, maka tidak perlu dibuat
PIL lebih dahulu akan tetapi dapat langsung menyusun KA bagi pembuat AMDAL.
 AMDAL merupakan komponen studi kelayakan rencana kegiatan sehingga dengan demikian
terdapat tiga studi kelayakan dalam perencanaan pembangunan, yaitu: teknis, ekonomis dan
lingkungan (TEL). biaya rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam studi kelayakan

7. rencana kegiatan tersebut meliputi pula biaya penanggulangan dampak negatif dan
pengembangan dampak positifnya.
 Pedoman umum penyusunan AMDAL ditetapkan oleh Menteri KLH. Pedoman teknis penyusunan
AMDAL ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang
membidangi kegiatan yang bersangkutan berdasarkan pedoman umum penyusunan AMDAL
yang dibuat oleh Menteri KLH.
 Apabila AMDAL menyimpulkan bahwa dampak negatif yang tidak dapat ditanggulangi
berdasarkan ilmu dan teknologi lebih besar dibanding dengan dampak positifnya, maka instansi
yang bertanggung jawab memutuskan menolak rencana kegiatan yang bersangkutan. Terhadap
penolakan ini, pemrakarsa dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang lebih tinggi dari
instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari. Sejak diterimanya
keputusan penolakan. Pejabat yang lebih tinggi tersebut memberi keputusan atas keberatan
tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pernyataan keberatan, setelah
mendapat pertimbangan dari menteri KLH. Keputusan tersebut merupakan keputusan terakhir.
 Apabila AMDAL disetujui, maka pemrakarsa menyusun RKL dan RPL dengan menggunakan
pedoman penyusunan RKL dan RPL yang dibuat oleh Menteri KLH atau Departemen yang
bertanggung jawab.
 Keputusan persetujuan AMDAL dinyatakan kadaluwarsa apabila rencana kegiatan tidak
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut.
Pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas AMDAL. Terhadap
permohonan ini instansi yang bertanggung jawab memutuskan dapat digunakan kembali
AMDAL, RKL dan RPL yang telah dibuat atau wajib diperbaharuinya dokumen-dokumen
tersebut.
 Keputusan persetujuan AMDAL dinyatakan gugur, apabila terjadi perubahan lingkungan yang
sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena kegiatan lain, sebelum rencana kegiatan
dilaksanakan. Pemrakarsa perlu membuat AMDAL baru berdasarkan rona lingkungan baru.
2.4 ALASAN SUATU RENCANA KEGIATAN WAJIB AMDAL
Setiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting, wajib dibuat
AMDAL Hal ini mengacu pada pasal 3 ayat 1 PP 27 tahun 1999 yaitu ;
1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
2. Eksploitasi SDA baik yang dapat diperbaharui/tidak dapat diperbaharui
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan,
pemerosotan dalam pemanfaatan SDA, cagar budaya
4. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, jasad renik.
5. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati
6. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi
lingkungan
7. Kegiatan yang mempunyai tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara
Meskipun AMDAL secara resmi diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 1982, sebagian
besar praktisi mengetahui asal muasal sebenarnya untuk beranjak dari Peraturan No. 29/19869
yang menciptakan berbagai elemen penting dari proses AMDAL10. Sepanjang awal era 1990
didirikan suatu badan perlindungan lingkungan pusat (BAPEDAL) terlepas dari Kementerian
Negara Lingkungan, dengan mandat meningkatkan pelaksanaan
AMDAL dan kendali atas polusi, didukung oleh tiga kantor daerah. Kajian dan
persetujuan atas berbagai dokumen AMDAL pada saat ini ditangani oleh Komisi Pusat atau

8. Komisi Daerah, sesuai dengan skala proyek dan sumber pendanaan. Lebih dari 4000 AMDAL
dikaji sampai dengan 1992 dimana menjadi lebih jelas bahwa berbagai elemen dari proses
tersebut terlalu kompleks dan terlalu banyak didasarkan pada AMDAL ‘gaya barat’. Legislasi
AMDAL yang baru yang diberlakukan pada tahun 199311 yang memiliki efek pembenahan atas
prosedur penapisan, mempersingkat jangka waktu pengkajian, dan memperkenalkan status
format EMP yang distandardisasi (UKL/UPL) untuk proyekdengan dampak yang lebih terbatas.
Lebih dari 6000 AMDAL nasional dan propinsi diproses berdasarkan peraturan ini termasuk
sejumlah kecil AMDAL daerah di bawah suatu komisi pusat yang didirikan di dalam
BAPEDAL.
Dengan diundangkannya Undang-undang Pengelolaan Lingkungan yang baru (No.
23/1997) berbagai reformasi lanjutan atas regulasi AMDAL menjadi perlu. Peraturan 27/199912
diperkenalkan dengan simplifikasi lebih lanjut. Komisi sektoral dibubarkan dan dikonsolidasikan
ke dalam suatu komisi pusat tunggal, sementara komisi propinsi diperkuat. Ketentuan yang lebih
spesifik dan lengkap atas keterlibatan publik juga diperkenalkan, sebagaimana halnya juga
dengan suatu rangkaian arahan teknis pendukung. Namun demikian PP 27/1999 ternyata tidak
tepat waktu, gagal untuk secara memadai merefleksikan berbagai perubahan politis yang pada
saat itu lebih luas yang akhirnya mengarah kepada desentralisasi politik dan administratif.
AnalisisMengenai Dampak Lingkungan, yang sering di singkat dengan AMDAL, lahir
dengan di undangkannya undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat, National
Environmental Policy Act (NEPA), pada tahun 1969. NEPA 1969 mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 1970. Pasal 102 (2) (C) dalam undang-undang ini menyatakan, semua usulan legislasi
dan aktifitas pemerintah federal yang besar di perkirakan akan mempunyai dampak penting
terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan Environmental Impact Assessment (Analisis
Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut.
NEPA 1969 merupakan suatu reaksi terhadap kerusakan lingkungan oleh aktifitas
manusia yang makin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah
industri dan transpor, rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta menurunnya nilai
estetika alam. Misalnya, sejak permulaan tahun 1950-an Los Angeles di negara bagian
Kalifornia, Amerika Serikat, telah terganggu oleh asap-kabut atau asbut (smog = smoke + fog),
yang menyelubungi kota, mengganggu kesehatan dan merusak tanaman. Asbut berasal dari gas
limbah kendaraan dan pabrik yang mengalami fotooksidasi dan terdiri atas ozon, peroksiasetil
nitrat (PAN), nitrogenoksida, dan zat lain lagi.
AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) adalah instrumen yang sifatnya
formal dan wajib (control and command) yang merupakan kajian bagi pembangunan proyek-
proyek kegiatan-kegiatan pasal 17a yang kemungkinan akan menimbulkan dampak besar dari
penting terhadap lingkungan hidup.
Dalam PP No.27 Tahun 1999 dinyatakan bahwa dampak besar dan penting adalah
perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang di akibatkan oleh suatu usaha dan atau
kegiatan. Selanjutnya pada pasal 5 PP tersebut dinyatakan bahwa kriteria dari dampak besar dan
penting dari suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan antara lain:
1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak
2. Luas wilayah persebaran dampak
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
4. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak
5. Sifat kumulatif dampak
6. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (ireversible)

9. Dasar hukum dan prosedur pelaksanaan AMDAL diatur dalam PP No.27 tahun 1999
beserta beberapa KEPMEN yang terkait dan dikeluarkan oleh Kementrian Negara Lingkungan
Hidup. AMDAL dibuat sebelum kegiatan berjalan atau operasi proyek dilakukan. Karena itu
AMDAL merupakan salah satu persyaratan keluarnya perizinan.
BAB III
KAJIAN AMDAL PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN
JEMBATAN SAWANG KUPULA, CUNDA, LHOKSEUMAWE
3.1 DAMPAK PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI
Kegiatan pada tahap pra-konstruksi yang sangat potensial menimbulkan dampak terhadap
lingkungan (khusus dampak sosial) adalah pembebasan lahan. Dampak pembebasan lahan ini
sangat sensitif karena pada umumnya erat kaitannya dengan kelangsungan hidup pemilik lahan
terutama kalau lahan yang dibebaskan itu berupa areal pemukiman.
Pelaksanan Proyek Pembangunan Jembatan Sawang Kupula, Cunda, Lhokseumawe
memerlukan pembebasan lahan untuk pengerjaan jalan dua jalur sepanjang 400 meter.
Pelaksanaan pembebasan lahan biaya ganti rugi lahan juga memerlukan penanganan yang
seksama karena menyangkut berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya.
Dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembebasan lahan antara lain :
1. Terjadinya spekulasi tanah;
2. Ketidak pastian atas besarnya ganti rugi;
3. Terjadi konflik antara pelaksana proyek dengan warga pemilik tanah di areal proyek;
4. Proyek belum dapat dikerjakan karena pembebasan lahan belum tuntas.
3.2 DAMPAK PADA TAHAP KONSTRUKSI
Kegiatan pekerjaan umum pada tahap konstruksi biasanya menggunakan alat-alat berat
seperti bolldozer, excavator, trailer, truk dan lain-lain. Pengoperasian alat-alat berat tersebut
mempunyai potensi dampak pada komponen lingkungan fisik seperti :
1. Peningkatan kebisingan
Suara alat berat yang menggunakan mesin besar tentu juga menghasilkan kebisingan
suara yang besar. Hal ini tentu sangat mengganggu lingkungan disekitar areal proyek tersebut.
Sumber kebisingan yang lain juga berasal dari pecahan batu atau material akibat lindasan atau
akibat penghancuran menggunakan alat berat.
2. Pencemaran udara
Debu, asap mesin alat berat, dan asap kendaraan yang macet di lokasi proyek merupakan
sumber utama dari pencemaran udara. Semenjak persiapan dan pelaksanaan proyek masalah ini
sudah pasti dialami, bayangkan jika proyek berjalan sampai kurun waktu yang lama maka
dampak ini juga akan dirasakan selama kurun waktu tersebut.
3. Pencemaran tanah dan air

10. Tumpahan oli mencemari tanah juga mencemari air, karena ketika hujan turun
tentu oli terserap oleh tanah permukaan juga terbawa oleh air menuju sungai lokasi
pembangunan jembatan.
4. Gangguan pada kondisi hidrologi
Jika air sudah tercemar maka kondisi hidrologi juga terganggu. Hal ini dapat berdampak
buruk bagi kelangsungan ekosistem yang ada didalamnya.
Dampak pada komponen biologi mungkin juga terjadi berupa :
1. Penurunan populasi vegetasi darat akibat kegiatan land clearing;
2. Gangguan pada biota akuatik sebagai dampak lanjutan dari pencemaran air
permukaan.
Dampak pada komponen lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya antara lain :
1. Keterlambatan pengerjaan karena pembebasan lahan
Pengerjaan proyek sempat terhambat karena ada beberapa areal tanah milik warga belum
tuntas dibebaskan yang diakibatkan pemilik tanah tidak bersedia tanahnya dibayar dengan nilai
ganti rugi yang kecil.
2. Peningkatan kepadatan lalu lintas
Kepadatan lalulintas seperti kemacetan meningkat karena adanya aktivitas keluar masuk
alat berat, keluar masuk truk pengangkut material dan kegiatan pengukuran ketika pelaksanaan
proyek.
3. Kerusakan prasarana umum
Beberapa prasana umum yang mengalami kerusakan akibat pelaksanaan Proyek
Pembangunan Jembatan Sawang Kupula, Cunda, Lhokseumawe antara lain:
 Instalasi kabel listrik PLN
 Pipa PDAM
 Instalasi kabel TELKOM
 Tiang dan gardu listrik
4. Gangguan kesehatan masyarakat
Kebisingan peralatan, debu yang timbul akibat pekerjaan tanah berakibat buruk
bagi kesehatan warga disekitar tempat pelaksanaan proyek. Banyak penyakit yang bisa
timbul akibat aktivitas pembangunan, antara lain:
 Gangguan pendengaran
 Asma (gangguan saluran pernafasan)
 Iritasi mata karena debu
5. Konflik sosial akibat penggunaan tenaga kerja dari luar lokasi proyek.
Selain peralatan, pengerjaan proyek tentu memerlukan tenaga ahli maupun
bukan tenaga ahli (buruh). Pemakaian tenaga kerja dari luar daerah oleh pelaksana
(kontraktor) tentu menimbulkan reaksi dari warga sekitar proyek, karena merasa
proyek tersebut di daerah mereka kenapa tidak memakai tenaga kerja dari mereka
pula. Seperti diproyek ini, tenaga kerja cenderung lebih banyak dari daerah Medan.
Beberapa alternatif untuk menghindari atau menanggulangi dampak lingkungan
pada tahap konstruksi seperti pencegahan teriadi erosi, longsor dan debu, telah

11. dijadikan prosedur keria yang harus dilaksanakn oleh setiap pelaksana kegiatan.
Namun dalam pelaksanaan dilapangan hal itu sering diabaikan dengan alasan untuk
menghemat biaya pelaksanaan pekerjaan.
BAB IV
PENUTUP
4.1 SIMPULAN
Pembangunan dengan proyek yang dikaji dari aspek kelayakan lingkungan disebut
pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan pada hakekatnya
dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan berlanjut (sustainable development). Instrumen
untuk mencapai pembangunan berlanjut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) adalah instrumen yang sifatnya
formal dan wajib (control and command) yang merupakan kajian bagi pembangunan proyek-
proyek kegiatan-kegiatan yang kemungkinan akan menimbulkan dampak besar dari penting
terhadap lingkungan hidup.