Recommended
More Related Content
Similar to Kajian Hukum Penanganan Limbah Tekstil di Majalengka
Similar to Kajian Hukum Penanganan Limbah Tekstil di Majalengka (20)
Kajian Hukum Penanganan Limbah Tekstil di Majalengka
- 1. KAJIAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN LIMBAH TEKSTIL DI MASYARAKAT KABUPATEN MAJALENGKA (Studi Di Wilayah Kecamatan Jatiwangi) Disusun oleh: INDRI RAHNIASARI 118010067
- 2. LATAR BELAKANG Perusahaan tekstil seharusnyai bertanggung jawab atas pencemaran air yang dilakukannya namun kebanyakan pelaku pencemaran air tidak melaksanakan tanggungjawab sebagaimana mestinya atas pencemaran yang dilakukannya. Penegakan hukum pencemaran air terhadapi perusahaan tekstil yang kurang memberikan efek jera, memperkuat kesan bahwa ‘mencemari itu murah, menjadi salah satu faktor penyebab pencemaran air yang dilakukan oleh perusahaan tekstil masih terjadi sampai saat ini.
- 3. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana kajian hukum terhadap penanganan limbah tekstil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka ? 2. Apa saja faktor - faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Wilayah Kecamatan Jatiwangi?
- 4. TUJUAN PENELITIAN 1. Untuk mengetahui bagaimana kajian hukum terhadap penanganan limbah tekstil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka 2. Untuk mengetahui faktor - faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Wilayah Kecamatan Jatiwangi
- 5. MANFAAT PENELITIAN MANFAAT TEORITIS MANFAAT PRAKTIS • Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang kajian hukum terhadap penanganan limbah tekstil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dan mampu menangani permasalahan yang bertujuan untuk penangan limbah pabrik khususnya di Kabupaten Majalengka. • Bertujuan untuk bagaiamana pabrik atau PT yang ada di Indonesia sadar bahwa jika setiap barang atau produk yang dibuat pasti ada limbah tersendirinya, dan mereka harus sadar bahwa limbah setiap barang yang diprodiksinya dapat berpengaruh pada masyarakat setidaknya limbah pabrik yang dihasilkan sedikit atau jika setiap limbah ini masih bisa bermanfaat pasti bisa di gunakan lagi dan bisa diproduksi lagi.
- 6. KERANGKA PEMIKIRAN Teori yang menjadi grand theory dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum menurut Soekanto mengemukakan bahwa Penegakan hukum (lingkungan) secara luas meliputi baik usaha preventif maupun represif (dari penyelidikan, penyidikan, sampai penerapan sanksi baik administrasi maupun pidana). Sebelum dilakukan tindakan represif maka dilakukan tindakan preventif yang meliputi penerangan dan nasihat. Penegakan hukum secara preventif dalam rangka perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sedangkan penegakan hukum secara represif dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan penegakan hukum yang bersifat pemaksaan terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan lingkungan hidup.
- 7. METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian Jenis Penelitian Objek Penelitian Instrumen Penelitian Analisis Bahan Hukum Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- 8. TINJAUAN PUSTAKA PENGERTIAN LIMBAH KLASIFIKASI LIMBAH • Limbah industri adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping suatu proses perindustrian. Limbah industri dapat menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan manusia Limbah Padat Limbah Cair Limbah Gas
- 9. TINJAUAN PUSTAKA DAMPAK NEGATIF AIR LIMBAH PENGAWASAN Menurunnya kualitas lingkungan Menurunnya estetika atau nilai keindahan lingkunga Membuat lingkungan kurang nyaman untuk ditempati Membuat makhluk hidup yang terkena pencemaran menjadi musnah atau mati Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah dilakukan. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- 10. TINJAUAN PUSTAKA DASAR HUKUM PENEGAK HUKUM • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep- konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan
- 11. TINJAUAN PUSTAKA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DASAR HUKUM • Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari bahan-bahan pencemar atau polutan. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 12. TINJAUAN PUSTAKA ANALIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN • Amdal adalah proses resmi untuk memperkirakan apakah suatu usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak-dampak lingkungan seperti pada kehidupan manusia, sumber daya alam, air, udara, lahan dan satwa liar. Amdal ini diberlakukan oleh banyak negara termasuk Indonesia, dengan memberlakukan peraturan dan membentuk instansi-instansi yang bertanggung jawab pada pelaksanaannya
- 13. OBJEK PENELITIAN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka VISI Mewujudkan Lingkungan Hidup Bersih, Indah, Sejuk dan Asri (B I S A) Bersih Tanah, Air dan Udara terbebas dari pencemaran Indah Sejuk Lingkungan Visual tertata rapi. Ruang Terbuka Hijau (RTH) tertata proposional. Asri Sumber Daya Alam (SDA) dan Keanekaragaman Hayati (Kehati) terlestarikan".
- 14. OBJEK PENELITIAN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka MISI Menangani Pencemaran. Menata Lingkungan Visual. Menata Ruang Terbuka Hijau (RTH). Melestarikan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati.
- 15. HASIL DAN PEMBAHASAN Pemberian sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat apabila dirasa Pemerintah Daerah melalui instansi yang berwenang tidak dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi dikarenakan Pemerintah Pusat juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang serius dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Melalui koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Pusat dapat langsung menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang bersangkutan ataupun memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang terkait untuk penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
- 16. KESIMPULAN DAN SARAN • Penegakan hukum pencemaran lingkungan terhadap limbah pabrik tekstil, dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dengan melakukan pengawasan terhadap pihak yang terkait. Pengawasan dilakukan dengan menerima laporan uji laboratorium limbah dari perusahaan terkait paling sedikit setidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali dan dengan melakukan pemantauan izin lingkungan dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Permasalahan ini diselesaikan dengan penjatuhan sanksi administratif bagi para pihak yang terbukti telah melakukan pencemaran. Dinas Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada para pihak yang bersangkutan. Dalam penjatuhan sanksi ini sudah sesuai dengan aturan sanksi administratif yang terdapat dalam Perbub No. 33 tahun 2019 Pasal 25 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran tersebut juga diselesaikan dengan menerapkan sistem pembinaan, dan mediasi secara kekeluargaan dengan para pihak yang melakukan pelanggaran kemudian para pihak membuat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya kembali
- 17. KESIMPULAN DAN SARAN • Faktor penghambat yang dihadapi dalam penyelesaian terhadap kasus pencemaran limbah pabrik tekstil ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait yang masih belum optimal seperti kurangnya anggota atau petugas yang diterjunkan untuk melakukan pemantauan lingkungan dilapangan sehingga menyebabkan masih terjadinya adanya pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran lingkungan serta masih kurangnya kesadaran para pelaku industri dan/atau pelaku usaha yang masih belum memiliki izin dalam pembuangan limbah hasil produksinya
- 18. SARAN • Limbah industri yang menyebabkan pecemaran lingkungan harus adanya upaya dari dinas lingkungan hidup yang bertanggung jawab dan memperketat pengawasannya sesuai dengan Undang - undang agar tindak terjadi pencemaran lagi. • Penegakan hukum di Dinas Lingkungan Hidup harus lebih di perhatikan lagi dan perusahaan juga harus mengikuti izin – izin yang berlaku agar tidak adanya faktor penghambat yang menyebabkan pencemaran berlangsung lebih lama karana sesuai dengan Perbub No. 33 tahun 2019, yang mensyaratkan adanya kelestarian lingkungan dan dipenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.