Dokumen tersebut membahas tentang modul perkuliahan hukum bisnis dan lingkungan. Modul ini memberikan penjelasan mengenai konsep hukum lingkungan, sejarah perkembangannya, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, kedudukan hukum lingkungan dalam kerangka ilmu hukum, dan kasus implementasi hukum lingkungan terhadap perusahaan yang dikenakan sanksi karena membakar lahan.

1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Hukum Lingkungan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi 10 1A2323EL Angela Regife Laksmy
Situmorang
Abstract : Kompetensi
Memberi pengetahuan umum
tentang hukum lingkungan dan
kasus pelanggarannya.
Mampu memahami teori hukum
lingkungan dan kasus
pelanggarannya.

2. KONSEP DAN STRATEGI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
Pengertian lingkungan hidup, ekologi dan ilmu lingkungan.
Pengertian lingkungan hidup
 Menurut Otto Sumarwoto
Lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk
hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.
Pengertian Ekologi
 Kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh ilmuan Jerman yaitu Ernst
Hecket 1896, kata ekologi berasal dari berasal Yunani berarti “eikos” yang
artinya rumah tempat untuk hidup dan “logos” berarti ilmu. Oleh karena itu,
ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dengan rumahnya atau ilmu
tentang rumah tangga makhluk hidup. Secara harfiah ekologi adalah ilmu yang
mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan
lingkungannya.
Pengertian Ilmu Lingkungan
 Ilmu lingkungan adalah ilmu yang memperlajari tentang lingkungan hidup,
yang merupakan perpaduan konsep dan asas berbagai ilmu, yang bertujuan
untuk mempelajari dan memechkan masalah yang menyangkut hubungan
makhluk hidup dan lingkungan.
Pengertian Hukum Lingkungan
Hukum lingkungan dalam arti yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur
tentang tatanan lingkungan atau lingkungan hidup.
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN
Hukum lingkungan Klasik dan Modern
 Hukum Lingkungan Klasik
Berorientasi pada penggunaan lingkungan. Adapun tujuannya untuk menjamin
penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber lingkungan dengan berbagai akal
dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimalnya dan dalam
jangka sesingkat-singkatnya. Sifat hukum lingkungan klasik bersifat sektoral
dan kaku.
 Hukum Lingkungan Modern
Berorientasi pada lingkunganya. Adapun tujuannya untuk menjamin
kelestariannya agar dapat secara langsung dan terus menerus digunakan oleh
generasi sekarang maupun yang akan datang. Sifat lingkungan modern bersifat
utuh menyeluruh, luas dan fleksibel sesuai dengan dinamika ekosistem.
2
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

3. Perkembangan Internasional
 Perkembangan pengaturan hukum lingkungan yang sistematis dalam lingkup
internasional dimulai dari pembicaraan dalam Sidang Dewan Ekonomi dan
Sosial PBB mengenai peninjauan terhadap hasil gerakan “Dasawarsa
Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)” pada tanggal 28 Mei 1968.
 Dalam konferensu PBB tentang lingkungan hidup (United Nation Conference
on the Human Environment) di selenggarakan di Strockholm pada tanggal 5-
16 Juni 1972. Konferensi ini menghasilkan beberapa rumusan sebagai
berikut :
a) Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia (stockholm
Declaration) terdiri atas pembukaan dan 26 prinsip dasar;
b) Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia (Action Plan);
c) Kerangka kerja action plan yang meliputi : a global assement
programme (Earth wacth), environmental management activities,
and supporting measures.
d) Rekomendasi pembukaan UNEP (United Nations Environment
Proggramme);
e) Penetapan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Dunia.
Perkembangan Nasional
- Dasar UUD 1995 bagi perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat pada
pasal 33 ayat 3 yang berbunyi :” Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 secara potensial mencakup lingkup
semua aspek pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengendalian limbah
dan pencemaran bentuk lainnya, eksploitasi sumber alam dan pelestarian alam
dan pembangunan lingkungan. Akan tetapi, hal ini cukup terbatas dalam
substansinya.
3
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

4. PRINSIP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Prinsip Hukum Lingkungan
 Prinsip hukum lingkungan yang harus dikembangkan adalah:
a) Prinsip tanggung jawab negara, hak atas lingkungan hidup adalah
bagian dari HAM;
b) Prinsip konservasi;
c) Prinsip keterkaitan, berkelanjutan, pemerataan security dan resiko
lingkungan, pendidikan dan komunikasi yang berwawasan lingkungan;
d) Prinsip kerja sama internasional;
e) Prinsip penanggulangan pada tempatnya;
f) Prinsip sarana praktis/teknis yang terbaik;
g) Prinsip pencemaran membayar;
h) Prinsip cegat-tangkal;
i) Prinsip perbedaan regional;
j) Prinsip beban pembuktian terbalik;
k) Prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
Instrumen Perlindungan Hukum
 UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hukum
lingkungan berbentuk administrasi, pidana maupun perdata untuk memberikan
sanksi serta menuntut pertanggungjawabkan hukum atas kasus pencemaran
atau perusakan lingkungan.
Pentingnya Hukum Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup
 Hukum lingkungan diperlukan sebagai alat pergaulan sosial dalam masalah
lingkungan. Perangkat hukum dibutuhkan dalam rangka menjaga supaya
lingkungan dan sumber daya alam dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung
atau kondisi kemampuan ingkungan itu sendiri. Dalam hukum lingkungan
diatur tentang objek dan subjek, yang masing-masing adalah lingkungan dan
manusia. Lingkungan hidup sebagai objek pengaturan dilindungi dari
perbuatan manusia supaya interaksi antara keduanya tetap berada dalam
suasana serasi dan saling mendukung.
4
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

5. KEDUDUKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM KERANGKA ILMU HUKUM
Dalam kerangka Ilmu hukum, kedudukan hukum lingkungan merupakan salah satu payung
hukum dalam ilmu hukum yang utama terhadap masalah lingkungan hidup adalah UUPPLH.
UUPPLH ini menjadikan ketentuan payung bagi peraturan-peraturan lingkngan hidup yang
sudah ada (lex lata) maupun bagi peraturan lebih lanjut dibawahnya ( lex feranda atau
ketentuan organik) atas lingkungan hidup. Maka, UU sektoral bidang lingkungan hidup
diantaranya, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.
IMPLEMENTASI TEORI TERHADAP PERUSAHAAN
Pengadilan Putuskan PT JJP Bersalah Membakar Lahan dan
Didenda RP. 1 Miliar
Jakarta, Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jum’at, 14 Juli 2017.
Setelah ditunda dua kali, akhirnya pada Senin, 10 Juli 2017 Majelis Hakim Pengadilan
Negeri (PN) Rokan Hilir Provinsi Riau memutuskan PT JJP terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah membakar lahan kebun sawit miliknya. PT JJP harus membayar
denda Rp. 1 miliar. Terdakwa Halim Gozali, Direktur PT JJP, sempat mangkir sidang
sebanyak dua kali. Ketua Majelis Hakim PN Rokan Hilir Lukmanul Hakim dengan anggota
Rina Yose dan Crimson untuk kasus kejahatan korporasi ini menyatakan PT JJP telah
bersalah melanggar Pasal 99 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Menanggapi putusan ini Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani
mengatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini KLHK akan terus menindak tegas pelaku
kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) baik perorangan maupun korporasi dengan
berbagai instrumen yang dimiliki KLHK, baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana.
KLHK juga mengajukan gugatan perdata terkait kebakaran lahan di areal kebun sawit PT JJP
seluas 1.000 hektar. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabulkan upaya banding KLHK
dengan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu PT JJP harus membayar
ganti rugi dan pemulihan lahan sebesar Rp. 491 miliar. Putusan-putusan pengadilan ini
membuktikan bahwa ada korporasi yang berada dibalik kebakaran hutan dan lahan.
“Seharusnya Majelis Hakim dapat memutuskan hukuman yang lebih berat karena ini
termasuk kejahatan korporasi,” komentar Muhammad Yunus, Direktur Penegakan Hukum
Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengikuti jalannya
sidang pembacaan putusan ini.
Sebagai perbandingan dalam hukuman pidana perorangan untuk kasus yang sama, PN Rokan
Hilir telah menjatuhkan pidana penjara dua tahun dan denda Rp. 1 miliar kepada Manajer
Kebun PT JJP, Kosman Vitoni. Pengadilan Tinggi Riau, 8 Desember 2015 memperberat
hukuman Kosman Vitoni menjadi pidana penjara empat tahun dan denda Rp. 3 miliar. Agar
ada efek jera, Rasio menegaskan bahwa kedepan KLHK akan memprioritaskan penindakan
kejahatan LHK korporasi. Korporasi harus bertanggung jawab terhadap perusakan dan
pencemaran lingkungan akibat kegiatan mereka.
5
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang

6. “Kita mengapresiasi korporasi yang berkualitas dan mengikuti hukum, tetapi harus ada
keadilan ketika korporasi melanggar hukum”, pungkas Rasio.
Tindakan ini merupakan komitmen dan perintah Menteri LHK, Siti Nurbaya agar penyidik
KLHK tidak ragu-ragu menindak tegas pelaku kejahatan LHK. Menteri LHK berulang kali
mengingatkan bahwa hak konstitusi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat harus diwujudkan.
Daftar Pustaka
TEORI
Sumber: Tugas resume dari bahan ajar Dosen Hukum Lingkungan.
https://annisawally0208.blogspot.com/2016/01/materi-kuliah-hukum-lingkungan-hidup.html?
m=1
KASUS IMPLEMENTASI
http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/645 (14 Jul 2017)
https://jpp.go.id/teknologi/lingkungan-hidup/306677-75-kasus-hukum-lingkungan-dan-
kehutanan-tuntas-pada-mei-2017 (Jumat, 26/05/2017 12:07 oleh Wisnubro )
6
Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang