Olah Sampah Sistem 3R Mulai dari Sumber DKI Jakarta canangkan olah sampah dari Sumber, termasuk pembangunan TPST atau dikenal ITF di empat wilayah indoor, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan masing-masing akan olah sampah 1.500-2.000 ton/hari. Rencana tsb tahun 2005 masuk dalam master plan pengelolaan sampah DKI Jakarta 2005-2015 dan kemudian dalam master plan 2012-2032. Sudah sepuluh tahun berjalan, dimanakah empat ITF atau TPST wilayah indoor Jakarta? Seharusnya sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang malah bertambah hampir 7.000 ton/hari. Berdasarkan target tahun 2016 semestinya hanya 2.000 ton/hari. Artinya Jakarta gagal kelola sumpahnya di wilayah indoor. Menjadi sangat penting dilakukan audit terhadap empat TPST di Jakarta. ini semua agar ada transparansi dan akuntabilitas anggaran negara, khususnya APBD DKI Jakarta?!

1. 1
Sampah Jakarta Hingga sat ini
Pemprov DKI Tidak Niat Bangun TPST di Jakarta?
Pantauan Riza V. Tjahjadi dan Aron Chandra
Walhi Jakarta
Jakarta adalah salah satu lokasi dari tujuh lokasi uji coba pembangkit
listrik tenaga sampah. Besar harapannya akan ada tambahan tenaga
listrik – yang terbarukan, tetapi, konon memakai pendekatan termal,
pembakaran melalui incinerator, yang kontroversial – manakala PLTSa
terwujud.
Nah, bagaimanakah kesiapan Jakarta membangung PLTSa tersebut?
Simak selintas sampah di Jakarta, dalam pengelolaannya.
Bagong Suyoto (2016) menulis
Olah Sampah Sistem 3R Mulai dari Sumber
DKI Jakarta canangkan olah sampah dari Sumber, termasuk pembangunan
TPST atau dikenal ITF di empat wilayah indoor, yaitu Jakarta Utara, Jakarta
Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan
Masing-masing akan olah sampah 1.500-2.000 ton/hari. Rencana tsb tahun
2005 masuk dalam master plan pengelolaan sampah DKI Jakarta 2005-2015
dan kemudian dalam master plan 2012-2032. Sudah sepuluh tahun berjalan,
mana empat ITF atau TPST wilayah indoor Jakarta? Seharusnya sampah
yang dikirim ke TPST Bantargebang malah bertambah hampir 7.000 ton/hari.
Berdasarkan perjanjian tahun 2016 semestinya hanya 2.000 ton/hari.
Artinya Jakarta gagal kelola sumpahnya di wilayah indoor. Menjadi sangat
penting dilakukan audit terhadap empat TPST di Jakarta. Agar ada
transparansi dan akuntabilitas anggara negara?!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1264020656944683&set=a.1240093062670776.
1073741828.100000102834471&type=3&theater
Tambahan lagi:

2. 2
Dinsih DKI Jkt targetkan pada 2016 = 2.000 ton saja ke Bantargebang (Berita
satu 13 Juli 2014)
Target 2016 = 4.500 ton diolah di incinerator di Sunter, Marunda (Berita satu
13 Juli 2014).
Target ke TPST Bantargebang pada 2016 = 2.000 ton.
Lihat di: Sampah Jakarta... dan [sekilas] Angka-angkanya; tambah rujukan
oleh Riza V. Tjahjadi, data Walhi Jkt 2015 & sumber lain. Selasa, 18 Agustus
2015
http://biotaniindonesia.blogspot.co.id/search?updated-min=2015-01-
01T00:00:00-08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-
results=6
Mengacu kepada salah satu pemberitaan terakhir mengenai rencana
pengolahan sampah dengan incinerator di Sunter Jakarta Utara, dan di
Cakung Jakarta Timur, maka Walhi Jakarta melakukan pengamatan
Lapang. Berikut uraiannya.
Walhi Jakarta dan perbincangan dengan kepala salah satu seksi di unit
TPST Sunter berinitial AF, pada Kamis siang 18 Februari 2016 silam
diperoleh hal-hal berikut
Di wilayah Sunter Jakarta Utara terdapat satu lokasi yang bernama Unit
TPST yang kepanjangannya adalah Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu, Tetapi apa sajakah yang dioperasikan oleh Dinas Kebersihan
Pemprov DKI Jakarta?
Unit TPST Sunter di Jakarta Utama utamanya hanya memadatkan
sampah – yang asalnya dari sekitar Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.
Lalu? Sampah yang telah padat itu diangkut lagi oleh truk sampah
Dinsih DKI Jakarta menuju Bantargebang Bekasi.
Dari info di atas, jelas bahwa Unit TPST adalah terlalu besar namanya
dibandingkan cakupan kerjanya (scope of work) – yang resminya
dinamakan SPA, Stasiun Pengalihan Antara.
Lalu, berapakah volume sampah yang telah dipadatkan, dan diangkut ke
TPST Bantargebang Bekasi? AF tidak tahu pastinya, karena semua

3. 3
pencatatan, dan penimbangan dilakukan secara online. “Datanya ada di
Kantor Dinsih,” kata AF.
Menurut informasi Unit TPST Sunter akan dirombak menjadi TPST yang
diperlengkapi ITF, Intermediate Technology Facility pada sekitar April
silam… Dalam pengamatan, sekitar tujuh puluh (70) petugas/ pekerja
telah dipindah-tugaskan ke TPST Bantargebang Bekasi dari Unit TPST
Sunter pada April silam. Alasannya, mereka dipersiapkan untuk
mengambil-alih, manakala TPST Bantargebang akan dioperasikan
secara swakelola oleh Pemprov DKI Jakarta.
Selama ini adakah ITF?
“Tidak ada..!” Kata AF.
Pernahkah ada insinerator di TPST Sunter ini?
Ya, sekali… Yang pernah ada, ialah uji coba insinerator ukuran kecil. Itu
pun punya Pak JK.” Kata AF.
Kapankah itu? Sekitar 2011 silam, dan itu pun cuma sekali saja, kata AF
lagi.
Lalu, apakah sudah dimulai pembangunan TPST yang menggunakan
ITF dengan rencana dijadwalkan pada bulan April?

4. 4
Riza V. Tjahjadi added 2 new photos — with Benny Tunggul and 5
others.
January 12 ·
Hemmmm... Serius, neh? Ah, yang bener... Jangan-jangan cuma mau
habiskan anggaran doank? tongue emoticon
Mangkrak 4 Tahun, Ahok Mulai Bangun Pengganti Bantargebang
Jakarta KORAN HK - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat
pencanangan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter
yang sudah terbengkalai selama empat tahun. Dinas Kebersihan akan
meresmikan lokasi seluas 3,5 hektar sebagai pengolahan sampah terpadu
akhir Maret 2016.
"Kami harus rapat dengar pendapat sekali lagi. Paling lambat Maret ini ITF
Sunter sudah bisa grounbreaking," kata Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji
di Balai Kota Jakarta, Senin 4 Januari 2016.
[]
Asep memprediksi pembangunan ITF memakan waktu maksimal 2 tahun.
Anggaran yang dibutuhkan berkisar Rp1,5-1,7 triliun.
ITF Sunter akan mengolah 1.000 ton sampah di lahan seluas 3,5 hektar.
Pengolahan akan menghasilkan kompos, listrik, dan gas, serta menghemat
biaya transportasi pembuangan ke Tempat
Pembuangan Sampah Terpadu Bantar Gebang.
Dst
Simak di:
Koran Hukum Edisi 12/11-24 Januari 2016
Like
CommentShare
20Yunariah Soetikno, Ubekz Manurung and 18 others
1 share
Comments
Devon Sahputra Banyak teknologi cangih , tetapi kalo di terapkan di negara
ini akan sia-sia , bakalan mangkrak lagi ITF Sunter , apa lagi Insenerator di
begara maju sdh di tinggalkan pengunaannya..kok di negara ini malah di
pakai dan di nobatkan sebagai teknilogi terbarukan buat pengolahan sampah.
Like · Reply · January 16 at 8:06pm

5. 5
Riza V. Tjahjadi Suatu ketika Walhi Jakarta sudah semestinya menurunkan
tim observasi ke lokasi ITF Sunter. Check-and-recheck sudah satu
keniscayaan... di antaranya, karena dalam berita yang saya jadikan status
sama sekali tidak ada kata insenerator... Harus dikawal proses pembangunan
ITF Sunter ini..!
Like · Reply · 1 · January 16 at 9:03pm
Aron Chandra Ayooo kita (Walhi Jakart dan masyarakat) lihat langsung ITF
Sunter.!! Menurut saya sementara itu hanya tungku bakar sampah...dan tidak
menggunakan tehnologi ramah lingkungan..
Like · Reply · 1 · January 17 at 5:46am
https://www.facebook.com/riza.v.tjahjadi
Mangkrak 4 Tahun, Ahok Mulai Bangun Pengganti
Bantargebang
Senin, 04 Januari 2016 | 23:41 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat
pencanangan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter
yang sudah terbengkalai selama empat tahun. Dinas Kebersihan akan
meresmikan lokasi seluas 3,5 hektar sebagai pengolahan sampah terpadu
akhir Maret 2016.
"Kami harus rapat dengar pendapat sekali lagi. Paling lambat Maret ini ITF
Sunter sudah bisa groundbreaking," kata Kepala Dinas Kebersihan Isnawa
Adji di Balai Kota Jakarta, Senin, 4 Januari 2016.
Sebelumnya, Dinas Kebersihan sudah mengundang Polda Metro Jaya, Tim
Percepatan Pembangunan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Biro Hukum DKI, dan panitia lelang
pada 31 Desember 2015. Dalam kesempatan itu, Dinas Kebersihan meminta
pendapat semua pihak terkait mengenai proses lelang yang terus terkatung-
katung sejak akhir pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo.
"Kami minta second comment agar tak salah. Rata-rata menanyakan proses
lelang ke LKPP. Kalau oke lanjut," kata Isnawa.
Lelang pembangunan ITF Sunter pada 2011 lalu, terhambat lantaran saat itu
ada proses transisi jabatan gubernur. Saat pemerintahan diteruskan Joko
Widodo, ia meminta agar lelang ITF ditinjau ulang. "Jadi saat itu belum bisa
ditetapkan karena ada review dari Bappenas dan LKPP," kata Kepala Unit

6. 6
Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Sunter Dinas Kebersihan DKI Jakarta,
Asep Kuswanto.
Review berakhir pada 2014. Saat itu, sebagian panitia lelang telah pensiun
sehingga diperlukan perombakan ulang. "Proses pergantian juga butuh waktu
lama. Hingga, keputusannya keluar November 2015," kata Asep.
Hingga kini, DKI belum memutuskan pemenang lelang teknologi pengolahan
sampah menjadi energi terbarukan ini. Asep berpendapat pencanangan bisa
digelar dalam waktu dekat apabila Gubernur menginginkan proses lelang
selesai secepatnya. "Kalau segala pertimbangan lancar, Gubernur ingin cepat
pasti bisa," ujar dia.
Meski demikian, Asep pesimistis groundbreaking total digelar Maret 2016
nanti. Sebelum groundbreaking, pemenang lelang harus menghapuskan
seluruh bangunan yang ada di lahan tersebut serta menyiapkan sejumlah
alat. "Itu bisa lama," katanya.
Asep memprediksi pembangunan ITF memakan waktu maksimal 2 tahun.
Anggaran yang dibutuhkan berkisar Rp 1,5-1,7 triliun.
ITF Sunter akan mengolah 1.000 ton sampah per hari di lahan seluas 3,5
hektar. Pengolahan akan menghasilkan kompos, listrik, dan gas, serta
menghemat biaya transportasi pembuangan ke Tempat Pembuangan
Sampah Terpadu Bantar Gebang.
Pemerintah melalui PT Jakarta Propertindo juga akan membangun ITF di
Cakung-Cilincing dalam waktu dekat. "Mereka masih minta masukan dari
LKPP, semoga bisa groundbreaking bersama proyek Sunter," kata Isnawa.
Proyek berikutnya adalah di Duri Kosambi dan Marunda. "Ini bukti bahwa DKI
sudah harus punya kemampuan menyiapkan pengelolaan sampah dalam
kota," tambah Isnawa.
PUTRI ADITYOWATI
https://m.tempo.co/read/news/2016/01/04/083733010/mangkrak-4-tahun-ahok-mulai-bangun-pengganti-
bantargebang
Secara fisik tidak ada sama sekali pembangunan di TPST Sunter di
Jakarta Utara. Ini hasil pengamatan pada Selasa 10 Mei 2016. “Belum
tahu kapan akan dimulai,” kata AF.
Selain TPST Sunter, mana lagikah yang akan dibangun?
Marunda, tambah AF, yang katanya saat ini masih berupa tanah
kosong.

7. 7
TPST Cakung Sudah lama Stop
Pengamatan pada Senin 9 Mei 2016 di wilayah Cakung ke arah
Cilincing Jakarta Timur menunjukkan adanya bangunan berpagar besi
tinggi yang tidak terawat.
Di pagar besi tertulis
PT Wira Gulfindo Sarana
Jl. Raya Cakung Cilincingf RT 02/05
Jakarta Timu 19310
Di sela-sela tetumbuhan yang meranggas masih tampak logo Pemprov
DKI Jakarta.
Dengan mengintip di bagian muka dalam, di dekat kantor prugas
keamanan, maka tampaklah hanya bangkai peralatan, dan semak
belukar.
“Sudah lama berhenti beroperasi,” kata seorang petugas keamanan
berinitial DT.
“Ada sekitar empat tahun berhentinya,” tambahnya lagi.
“Iya, dulu ini kerjasama swasta dan Pemrov DKI Jakarta,” kata DT
singkat.
“Dulu hasil pengolahan sampah hasilnya kompos,” tambahnya lagi…
Pembakaran? Gak ada pembakaran… (melalui insinerator). Lalu ia
menelpon kepada pemilik lahan seluas delapan hektar itu.
“Tidak akan ada kelanjutan (kerjasama)… Tidak benar akan mulai
beroperasi setelah Lebaran,” kata Bd diujung telfon.
Semula, sebagian warga di tempat pembuangan sampah sementara di
TPS Cakung mendengar kabar bahwa TPST Cakung akan dioperasikan
kembali setelah Idul Fitri tahun ini.

8. 8
Cakupan Kerja TPST Cakung, ketika masih beroperasi
Bagaimanakah dengan Marunda?
Seorang pengemudi truk sampah berinitial K. mengatakan tidak ada
TPST di Marunda. Yang ada adalah TPS ini, katanya Senin 9 Mei 2016.

9. 9
Kesimpulan
Unit TPST Sunter di Jakarta Utara fungsinya hanya sebagai Stasiun
Pengalihan Sementara atau SPA saja, dan TPST Cakung di Jakarta
Timur sudah sekitar empat tahun tidak beroperasi lagi, dan tidak ada
kelanjutannya sama sekali. TPST di Marunda tidak ada atau belum
dibangun sama sekali. Dengan kata lain, mayoritas sampah asal Jakarta
digelontorkan ke TPST Bantargebang di Bekasi, dan jumlah semakin
meningkat, jauh di atas target Dinas kebersihan untuk tahun 2016.
Dari gambaran di atas, maka mudah muncul satu pertanyaan: apakah
pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSa di Jakarta akan rampung
sesuai jadwal, yaitu 2018?
Lalu muncul pertanyaan berikut, yang sudah seharusnya dijelaskan oleh
Pemprov DKI Jakarta, yaitu:
# Di manakah insinerator itu, kalau memang ada? Dalam pantauan tidak
diketemukan adanya insinerator di Unit TPST Sunter Jakarta Utara.
# Kenapa, dan ada apakah insinerator selalu disebut-sebut dalam
beberapa pernyataan pejabat Dinas kebersihan? Sebagai catatan,
seringna incinerator disebut dalam pemberitaan mengenai rencana
pengolahan sampah di Jakarta telah menimbulkan persepsi bahwa
incinerator telah menjadi tehnologi [kotor, alias brown tehnology] yang
memperburuk kondisi lingkungan hidup
# Jika tehnologi itu bermasalah, kenapa hendak dipaksa diaplikasikan
dalam pembangunan pengolahan sampah terpadu?
# Kenapa TPST di Marunda tertunda-tunda pembangunannya?
# Kenapa Pemrov DKI Jakarta masih bertumpu ke TPST Bantargebang
Bekasi?
Jakarta 15 Mei 2016

10. 10
Lampiran 1
TPST Sunter Jakarta Utara

11. 11

12. 12

13. 13

14. 14

15. 15
Lampiran 2
Eks TPST Cakung

16. 16

17. 17
Lampiran 3
Proyek percontohan PLTSa di tujuh kota
7 Kota Dijadikan Proyek Percontohan Listrik Sampah
DATA ENERGI - Sampah akan diolah menjadi tenaga listrik. Untuk itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
18 Tahun 2016 (Perpres 18/2016), terdapat 7 kota untuk pilot project pembangunan pembangkit listrik tenaga
sampah (PLTSa). Ketujuh kota itu adalah Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan
Makassar.

18. 18
Ketujuh kota ini dipilih karena dinilai paling siap untuk PLTSa. PLTSa membutuhkan sampah paling sedikit 1.000
ton/hari agar mencapai skala keekonomian. Maka tidak semua kota cocok untuk PLTSa, hanya kota-kota besar
yang volume sampahnya amat besar.
"(PLTSa) ini ekonomis kalau sampah minimal 1.000 ton per hari. Kalau nggak, jadi kurang ekonomis. Sementara
7 kota yang siap," kata Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, di Jakarta, Selasa (3/5).
Pembangunan PLTSa juga diprioritaskan untuk kota-kota yang mengalami masalah besar akibat tumpukan
sampah. "Sampah juga jadi isu lingkungan yang tidak habis-habisnya di kota-kota itu. Misalnya menimbulkan
banjir, saluran air tersumbat," ucapnya.
Pembangunan PLTSa membutuhkan waktu kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Selain Surabaya, 6 kota lainnya
masih melakukan kajian mendalam (feasibility studies/FS) untuk pembangunan PLTSa. "Kira-kira 2-3 tahun bisa
selesai (pembangunan PLTSa) seperti yang dilakukan Bu Risma (Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharani) sudah
selesai," tukas Rida.
Dia menambahkan, listrik yang diperoleh memang tidak seberapa, hanya 10-20 MW untuk setiap kota.
Manfaat sebenarnya dari PLTSa adalah membuat kota menjadi bebas dari polusi, bau, dan tumpukan sampah.
"Poinnya bukan listriknya, yang penting bersih dulu, habiskan dulu sampahnya, listrik itu bonus," Rida
menjelaskan.
Feed in Tariff yang tinggi, yaitu US$ 18,77 sen/kWh sampai US$ 22,43 sen/kWh untuk listrik dari sampah
dibuat supaya pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) yang membangun PLTSa
berupaya menghabiskan sampah sebanyak mungkin untuk diolah menjadi listrik.
"Agar cepat habis, maka diiming-imingi tarif. Angka itu jangan dipandang sebagai pemborosan untuk PLN tapi
insentif untuk mempercepat pengolahan sampah," kata dia.
Pengolahan sampah menjadi listrik ini juga merupakan bagian dari upaya Indonesia mengurangi emisi karbon,
sebagaimana disepakati dalam Konferensi Paris (COP21) pada akhir 2015.
"Ada komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo di Paris
akhir tahun lalu, dengan mengakselerasi program waste to energy ini salah satunya," pungkasnya.
http://www.dataenergi.com/2016/05/7-kota-dijadikan-proyek-percontohan.html
Listrik Dari Sampah, Kapan Bisa Dinikmati ?
Oleh: Humas ; Diposkan pada: 11 Mar 2016 ;
61216 Views Kategori: Artikel Hamidi
Oleh : M. Hamidi Rahmat

19. 19
Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas
lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Demikian bunyi pasal 4
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah memang
mempunyai potensi energi biomassa yang dapat dikonversi menjadi energi lain, diantaranya
menjadi energi listrik.
Mengacu kepada norma pasal 4 undang-undang tersebut, pada tanggal 7 Desember 2015,
Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa tujuan pengelolaan sampah adalah
lingkungan menjadi bersih, Indonesia bersih dari sampah, dan kesehatan masayarakat
menjadi lebih baik. Sedangkan pemanfaatan pengelolaan sampah menjadi generator listrik,
pupuk organik (kompos), dan sebagainya merupakan nilai tambah atau bonus dari
pengelolaan sampah yang baik dan benar.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan tiga arahan terkait pengelolaan sampah
menjadi listrik. Pertama, menyederhanakan regulasi dengan menyusun Peraturan Presiden
(Perpres) tentang percepatan proyek pembangkit listrik 35.000 MW dan pengelolaan
sampah untuk listrik. Kedua, tarif akan diperjelas agar pemerintah kota/kabupaten, investor,
maupun PLN mempunyai kejelasan terkait keuntungan dan risiko yang akan ditanggung.
Ketiga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri,
dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan menentukan lokasi proyek
percontohan PLTSa agar mudah diawasi dan dimonitor dengan baik.
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden dimaksud, sejak pertengahan Desember 2015,
Menteri LHK, Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri bersama kementerian dan lembaga
terkait lainnya telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepaan
Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota
Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota
Makassar.
Sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) alasan kenapa Perpres ini perlu diterbitkan. Pertama,
untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Pengelolaan Sampah, karena sampah selama ini merupakan sumber utama
pencemaran lingkungan hidup. Jika sampah sudah dapat dikelola dengan baik, apalagi
kalau hasil pengelolaan tersebut tanpa menyisakan sampah sedikitpun, tentu sangat
membantu dalam penyehatan lingkungan hidup, dan Indonesia akan lebih indah dan lebih
asri tanpa timbulan sampah.
Kedua, dalam rangka mengubah sampah yang selama ini menjadi problem serius di
berbagai kota, terutama kota-kota besar, menjadi sumber listrik, guna memenuhi kebutuhan
energi listrik sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

20. 20
Nasional (RPJMN)Tahun 2015-2019. Sampai saat ini Indonesia masih kekurangan pasokan
listrik, sehingga sering terjadi pemadaman bergilir, sebagaimana sering diwartakan oleh
berbagai media massa. Artinya keandalan supply tenaga listrik, terutama di desa-desa,
masih rendah.
Ketiga, sebagaimana dikemukakan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said, bahwa banyak
investor yang tertarik untuk menggarap proyek pembangkit listrik tenaga sampah. Namun
regulasi yang ada sekarang dinilai belum berpihak kepada investor di sektor energi ini. Lebih
lanjut, Sudirman mengatakan bahwa proyek PLTSa ini merupakan upaya pemerintah untuk
mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Selain itu,
pengelolaan sampah kota yang kerap menimbulkan masalah juga dapat diatasi (Bisnis.com.
7/12/2015).
Menteri ESDM menyebut angka definitif sebesar 23%, sedangkan dalam Perpres No 5
Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, target bauran energi baru terbarukan lebih
dari 17 %. Rinciannya, biofuel atau bahan bakar nabati lebih dari 5%, panas bumi lebih dari
5%, energi baru terbarukan lainnya lebih dari 5%, dan batubara yang dicairkan lebih dari
2%. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada tabel berikut :
Target Bauran Energi Nasional Tahun 2025
Minyak Bumi < 20% Panas Bumi > 5%
Gas Bumi > 30% EBT Lainnya > 5%
Batubara > 33% Batubara Yang Dicairkan > 2%.
Biofuel / BBN > 5%
Penetapan Lokasi
Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, maka terpilihlah 7 (tujuh)
lokasi tersebut di atas sebagai proyek percontohan. Penetapan lokasi dimaksud dengan
mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kesiapan Pemda, ketersediaan sampah
minimal 1.000 (seribu) ton per hari, kecuali kota Surakarta. Menurut Menko Perekonomian,
Darmin Nasution, kota Surakarta yang menghasilkan sampah sekitar 200 – 250 ton per hari
tetap dimasukkan sebagai proyek percontohan untuk kota-kota menengah lainnya (Pikiran
Rakyat Online, 5/2/16).
Penetapan ketersediaan sampah sebesar 1.000 ton perhari diperoleh dari berbagai hasil
kajian, bahwa investasi dan biaya pemeliharaan proyeknya akan mencapai nilai
keekonomian apabila membakar sampah minimal 1.000 ton perhari.

21. 21
Jika Pemerintah Kota Surakarta menganggap jumlah sampahnya tidak mencukupi untuk
mencapai nilai keekonomian proyek PLTSa, maka dapat dilakukan kerjasama dengan
kabupaten-kabupaten sekitarnya, seperti Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri,
Sragen, dan Klaten.
Dari tujuh lokasi yang menjadi proyek percontohan, menurut Walikota Bandung, Ridwan
Kamil, kota Bandung termasuk yang paling siap. TPA Gedebage dengan luas sekitar 5-6
hektar sudah siap menjadi lokasi PLTSa. Disamping itu, juga sudah ada Peraturan Daerah
(Perda) dan pemenang tender yang akan melaksanakan proyek tersebut. Sekarang ini,
Pemkot Bandung masih mengkaji teknologi yang akan dipakai. Jika tidak ada halangan,
tahun ini Bandung bergerak lagi sesuai arahan presiden (Pikiran Rakyat Online, 5/2/16).
Listrik Dari Sampah
Mungkin ada yang bertanya, apakah sudah ada masyarakat yang menikmati listrik dari
sampah sebelum Perpres ini diterbitkan ? Jawabannya : Sudah Ada. Berikut contoh listrik
dari sampah yang sudah dinikmati masyarakat.
Pemerintah Kota Baubau Sulawesi Tenggara telah mengolah sampah di TPA Wakonti
hingga menghasilkan energi listrik sebesar 5.000 watt. Kapasitasnya akan ditambah menjadi
7.000 watt, dan dapat dinikmati warga sekitar (Kompas.com, 5/1/2016)
Pemerintah kota Surabaya juga telah memulai pengembangan tempat pembuangan sampah
yang mampu mengolah sampah menjadi energi listrik. Terdapat tiga TPA yang sudah
berhasil mengolah sampah menjadi energi listrik yaitu TPA Bratang, TPA Jambangan, dan
TPA Tenggilis. Masing-masing TPA tersebut dapat menghasilkan energi listrik sebesar
4.000 kilowatt. Saat ini TPA Bratang yang sudah beroperasi, sedangkan TPA Jambangan
dan Tenggilis baru akan mulai beroperasi (www.olahsampah.com).
Pemerintah DKI Jakarta juga sudah memiliki PLTSa berkapasitas 26 MW dari TPST Bantar
Gebang. Potensi listrik dari TPST Bantar Gebang ini sudah menjadi pembangkit listrik oleh
PT Godang Tua Jaya sebagai pengelola TPST Bantar Gebang. Jika masing masing rumah
rata-rata membutuhkan daya 1.000 watt listrik, maka melalui TPST Bantar Gebang ini
mampu memenuhi kebutuhan listrik dari 26.000 rumah (www.olahsampah.com).
Pemerintah kota Palembang juga telah memanfaatkan sampah sebagai sumber pembangkit
tenaga listrik dengan kapasitas 500 kilowatt di Sukawinatan. PLTSa ini telah menerangi
sejumlah rumah warga di sekitar lokasi. Menurut Direktur Operasional PT Sarana
Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), Ahmad Novan, bahwa pembangkit ini telah siap
beroperasi penuh paling lambat pada akhir 2015 (www.republika.co.id, 18/9/2015)
Menurut data ISWA (International Solid Waste Association), negara yang sudah banyak
memakai teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) adalah Eropa dan
Amerika. Setidaknya ada 431 unit PLTSa di Eropa pada tahun 2005 dan 89 unit PLTSa di
Amerika pada tahun 2004. PLTSa yang terbesar bernama „Ironbridge‟ berkapasitas 740

22. 22
MW, terletak dikota Seven Gorge, Inggris (finance.detik.com,08/11/2015). Menurut berbagai
sumber, di Asia juga sudah banyak PLTSa, seperti di Jepang ada di 23 lokasi dan di
Singapura ada 6 lokasi serta di Thailand.
Kalau sudah banyak kota yang membangun PLTSa, buat apa lagi Presiden mengeluarkan
Perpres percepatan pembangunan PLTSa ? Begini, PLTSa yang sudah ada sekarang ini
pada umumnya menggunakan teknologi pengambilan gas metan yang keluar dari timbulan
sampah. Gas metan tersebut digunakan untuk menggerakkan generator listrik.
Permasalahannya adalah sampah yang ada tidak terurai, jumlahnya tidak berkurang atau
tidak akan habis. Baunya menyebar kemana-mana dan air lindinya mencemari tanah.
Disamping itu tanah yang berada dibawah tumpukan sampah tidak bisa dimanfaatkan.
Makin lama makin luas tanah yang dibutuhkan untuk menumpuk sampah. Salah satu cara
untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan teknologi incinerator
yaitu dengan membakar sampah sehingga relatif tanpa sisa. Dengan demikian diharapkan
kota akan menjadi bersih, lingkungannya indah, dan listriknya dapat dinikmati masyarakat.
Apakah semua sampah akan dibakar ? Tentu saja tidak. Sampah akan dipilah-pilah terlebih
dahulu. Alangkah rancaknya kalau sampah sudah terpilah sebelum kita membuangnya ke
tong sampah di depan rumah kita, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga. Kegiatan 3R, reduce, reuse and recycle merupakan upaya
pertama yang harus dilakukan. Sampah yang diangkut ke TPA adalah sampah sisa yang
sudah sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kota Makassar sudah mempraktekkan sistem
pengelolaan sampah seperti ini. Dan sekarang kota Makassar ikut dalam proyek
percontohan PLTSa untuk membakar sampah sisa setelah kegiatan 3 R.
Apakah semua sampah sisa akan dibakar ? Jawabannya, juga tidak. Bahan-bahan yang
mengandung chlorine seperti poly vinil chloride (PVC), styroform, poly chlorinated biphenyl
(PCB) dan poly bromide biphenils (PBB), tentu saja tidak akan dibakar karena dilarang oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah pencemaran dioxin dan furans
yang bersifat carcinogenic (menimbulkan kanker), maka operasional PLTSa harus diatur
dengan suhu tinggi, diatas 1.000 (seribu) derajat celcius, sehingga dioxin dan furans tidak
terbentuk.
Target Penyelesaian Proyek
Setelah Perpres Nomor 18 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo
pada tanggal 13 Februari 2016, Pemerintah dan Pemda segera mengapikasikannya, dan
diharapkan selesai pada tahun 2018. Pemda segera menugaskan badan usaha milik daerah
(BUMD) atau menunjuk badan usaha swasta (BUS) untuk membangun proyek PLTSa
dimaksud di daerahnya masing-masing.
Untuk memperlacar pelaksanaan pembangunan proyek oleh BUMD yang ditugaskan atau
BUS yang ditunjuk, maka Pemda : (1) memastikan ketersediaan sampah dengan kapasitas
minimal 1.000 (seribu) ton per hari; (2) memastikan ketersediaan lokasi pembangunan
PLTSa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan (3) menyusun
studi kelayakan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah yang meliputi studi aspek
hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, dan teknologi.

23. 23
BUMD atau BUS tidak perlu khawatir, karena listrik yang dihasilkan pasti dibeli oleh PLN.
PLN mendapat penugasan dari Menteri ESDM untuk membeli listrik PLTSa yang dihasilkan
oleh BUMD atau BUS, dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. Menurut Darmin
Nasution, Menko Perekonomian, bahwa sekarang dibuat mekanisme dan perhitungan yang
jelas. Kalau terlalu mahal, maka pemerintah akan membantu (Pikiran Rakyat Online,
5/2/16).
Sumber pendanaan pembangunan PLTSa berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang
sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Pemerintah
dapat memberikan bantuan biaya pengolahan sampah kepada Pemda. Dukungan lain yang
diberikan Pemerintah adalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTSa oleh
Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam rangka
meningkatkan nilai tambah dan dampak ekonomi berganda, maka pembangunan PLTSa
mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa, dibentuk Tim Koordinasi
Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa yang mempunyai tugas melakukan
koordinasi dan pengawasan serta memberikan bantuan yang diperlukan untuk kelancaran
percepatan pelaksanaan pembangunan PLTSa. Tim Koordinasi tersebut dibentuk dan
diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian sebagai Wakil Ketua serta menteri/pimpinan lembaga terkait sebagai
anggota. Tim Koordinasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan koordinasi percepatan
pembangunan PLTSa tersebut kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Jika yang direncanakan dan diatur dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2016 ini dapat berjalan
lancar, maka pada tahun 2018 proyek-proyek ini telah selesai. Pada akhir tahun 2018 atau
di awal tahun 2019, rakyat Indonesia telah bisa menikmati listrik berbasis sampah ini. Kita
tunggu !!!
Artikel lainnya :
DKI akan Bangun Dua Fasilitas Pengolahan Sampah
REPORTER : NURITO | EDITOR : RIO SANDIPUTRA | SENIN, 02 NOVEMBER 2015 09:04
WIB | DIBACA 3022 KALI Atasi Sampah, Tahun 2016 DKI Bangun 2 ITF
( Foto : Nurito / Beritajakarta.Com)
Untuk mengatasi persoalan sampah di Ibukota, Pemprov DKI Jakarta akan membangun dua
tempat pengolahan sampah atau Intermediete Treatment Facility (ITF). Kedua ITF tersebut
akan didirikan di lahan bekas pusat daur ulang kompos (PDUK) di kawasan Cakung
Cilincing dan Sunter, Jakarta Utara.

24. 24
"Saat ini sedang proses. Jika surat penugasan dari Gubernur DKI sudah keluar, tahun 2016
sudah bisa dilakukan groundbreaking ITF Cacing "
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, rencana pembangunan ITF
ini untuk mengatasi penanganan sampah di Ibukota. Nantinya, pembangunan dua ITF ini
akan dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
“Pembangunan ITF di eks lahan PDUK Cacing ini paling cepat bisa dilakukan 2,5 tahun ke
depan. Karena banyak hal yang harus dibenahi, seperti kontruksi, Amdal, teknologi dan
sebagainya,” ujar Isnawa Adji, Senin (2/11).
Sedangkan untuk pembangunan ITF di Sunter hingga kini masih dalam pembahasan.
"Saat ini sedang proses. Jika surat penugasan dari Gubernur DKI sudah keluar, tahun 2016
sudah bisa dilakukan groundbreaking ITF Cacing," tandasnya.
http://www.beritajakarta.com/read/19223/DKI-akan-Bangun-Dua-Fasilitas-Pengolahan-
Sampah#.VzbPOzV97Gg