Dokumen tersebut membahas tentang aspek perpajakan atas transaksi bisnis franchise di Indonesia, termasuk ketentuan pajak penghasilan pasal 23 dan 26 berdasarkan UU PPh. Diberikan contoh kasus perhitungan pajak penghasilan untuk pembayaran royalti antara franchisee dan franchisor baik dalam negeri maupun luar negeri.

1. Disusun Oleh :
Andri
Yusmansyah
Diah Kurniasih
Ihnel Maidya

2. PAJAK PENGHASILAN
(PPh)
Pasal 1 UU PPh
Pajak yang dikenakan
terhadap Subjek Pajak
atas Penghasilan yang
Diterima atau
Diperolehnya dalam
Tahun Pajak

3. Orang Pribadi
Warisan yang
belum terbagi
sebagai satu
kesatuan
menggantikan
yang berhak
Bentuk Usaha
Tetap (BUT)
Badan

4. Dengan nama & dalam bentuk apapun
Setiap Tambahan Kemampuan Ekonomis yang :
 Diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
 Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
 Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak
PENGHASILAN

5. Kata franchise berasal
dari bahasa Perancis
kuno yang berarti
bebas.
Pada abad pertengahan
franchise diartikan
sebagai hak utama atau
kebebasan.
Menurut Blake & Associates
(1996)

6. Hak khusus yang dimiliki
oleh orang perseorangan
atau badan usaha terhadap
sistem bisnis dengan ciri
khas usaha dalam rangka
memasarkan barang
dan/atau jasa yang telah
terbukti berhasil dan dapat
dimanfaatkan dan/atau jasa
yang telah terbukti berhasil
dan dapat dimanfaatkan
dan/atau digunakan oleh
pihak lain berdasarkan
perjanjian waralaba.

7.  UU No. 36 Tahun 2008 tentang
perubahan ke-4 atas UU No. 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan.
 UU No. 42 Tahun 2009 merupakan
perubahan atas UU No, 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa & Pajak
Pertambahan Nilai atau Barang
Mewah.
 PP No. 75 Tahun 1991 tentang
Pengenaan PPN dan Penyerahan BKP
yang dilakukan oleh Pedagang Eceran
Besar, dan
 Keputusan Menteri RI No.
1289/KMK.04/1991 tentang Tata Cara
Pengenaan PPN dan Penyerahan BKP
yang dilakukan oleh Pedagang Eceran
Besar.
Aturan Pajak
yang
berhubungan
dengan
franchise

8. Perjanjian Lisensi
Perjanjian Hutang Piutang
Penyewaan Tempat Usaha
Perjanjian Pembangunan
Tempat Usaha
Penyewaan Peralatan

9. Jumlah bruto yang
dibayarkan
PPh Pasal 23
Tarif 15%
Apabila WP (franchisor) tidak memiliki NPWP, maka besar tarif
pemotongan lebih tinggi 100% dari tarif semula menjadi 30%.
Franchisor
(WPDN)
Franchisee
(WPDN)

10. Jumlah bruto yang
dibayarkan
PPh Pasal 26
Tarif 20% / Sesuai Tarif
Tax Treaty (P3B)
Pemotongan PPh Pasal 26 ini bersifat final, artinya franchisor
sebagai WPLN tidak perlu mengisi & menyampaikan SPT-PPh.
Franchisor
(WPLN)
Franchisee
(WPDN)

11. Contoh Kasus 1
PT. Abadi membeli hak franchise suatu usaha kepada
PT. Sentosa suatu badan usaha di Indonesia. Untuk
mendapatkan hak dari PT. Sentosa, PT. Abadi harus
membayar royalti sebesar Rp.300.000.000,-. Belum
termasuk PPN 10% untuk jangka waktu 5 tahun.
Atas hak istimewa tersebut, PT. Abadi berhak
menggunakan merk dagang PT. Sentosa. Selain itu, PT.
Sentosa akan memberikan sistem dan program usaha,
pelatihan karyawan, dan konsultasi manajemen tersebut,
PT. Abadi harus membayar Fee kepada PT. Sentosa
sebesar 5% dari omzet setiap bulannya.

12. Jika omzet PT. Abadi pada bulan Januari 2011 Rp.100.000.000,-
maka perhitungan PPh 23 yang harus dipotong oleh PT. Abadi
adalah sebagai berikut :
 Atas pembayaran royalti sebesar Rp.300.000.000, maka PT.
Abadi harus memotong PPh 23 sebesar :
15% x Rp.300.000.000 = Rp.45.000.000,-
Jurnal Pajak :
Royalti dibayar dimuka 300.000.000
PPN Masukan 30.000.000
Bank 285.000.000
Hutang PPh 23 45.000.000

13.  Jika atas pembayaran terkait pemberian sistem program,
pelatihan karyawan serta konsultasi manajemen (fee bulanan)
dianggap sebagai royalti, maka perhitungan atas Fee adalah
sebesar : 5% x Rp.100.000.000 = Rp.5.000.000,-
Atas Fee bulan Januari 2011 PT. Abadi memotong PPh 23
sebesar : 15% x 5.000.000 = Rp.750.000,-
Jurnal saat pencatatan fee yang dianggap royalti tersebut
adalah :
Biaya Royalti 5.000.000
Bank 4.250.000
Hutang PPh 23 750.000

14.  Jika Fee bulanan tersebut dianggap jasa teknik, maka
perhitungan fee adalah sebesar :
2% x Rp.5.000.000 = Rp.100.000,-
Jurnal :
Biaya Jasa Teknik 5.000.000
Bank 4.900.000
Hutang PPh 23 100.000

15. Contoh Kasus 2 :
PT. JKL membeli hak franchise suatu badan usaha dari
luar negeri. Untuk mendapatkan hak dari KLM Limited,
PT. JKL harus membayar royalti kepada KLM Limited
sebesar Rp. 1 Milyar untuk jangka waktu 8 tahun.
Diasumsikan bahwa negara tempat domisili KLM
Limited mempunyai P3B (tax treaty) dengan Indonesia,
tarif P3B yang mengatur royalti adalah sebesar 10%.

16. Maka PT. JKL harus memotong PPh 26 sebesar :
10% x Rp.1.000.000.000 = Rp.100.000.000,-
Jurnal Pajak :
Royalti dibayar dimuka 1.000.000.000
Bank 900.000.000
Hutang PPh pasal 26 100.000.000
Atas pembayaran royalti luar negeri terutang PPN
PPN Masukan 100.000.000
Bank 100.000.000

17. Franchise merupakan suatu sistem dalam pemasaran
barang dan jasa yang melibatkan dua pihak (franchisor
dan franchisee), sistem ini merupakan suatu kiat untuk
memperluas usaha dengan cara menularkan sukses.
Aspek perpajakan atas transaksi bisnis franchise
(waralaba) di Indonesia didasarkan pada UU PPh, pada
penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Huruf h dan Pasal 23 serta
Pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan.