Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan khususnya untuk madrasah, mencakup PPh 21, PPh 23, PPh 22, PPN, dan bea materai. Dibahas pula tentang pemotongan dan pemungutan pajak serta skema dan tarif pajak untuk masing-masing jenis pajak.

1. JUKNIS BOS MADRASAH 2021
BAB VII – Perpajakan
1. PPh 21
2. PPh 23
3. PPh 22
4. PPN
5. Bea Materai
Potong
Pungut

2. PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pemotongan
• Kegiatan memotong sebesar pajak yang
terutang dari keseluruhan pembayaran
yang dilakukan.
• Pemotongan ini dilakukan oleh pihak-
pihak yang melakukan pembayaran atau
gaji terhadap penerima gaji atau
pegawainya.
• Pihak pembayar penghasilan atau gaji
memiliki tanggung jawab penuh atas
pemotongan, penyetoran, hingga
pelaporan pajak yang dilakukan pada
pegawainya.
• Jadi sederhananya, pemotongan akan
mengurangi jumlah gaji atau
pembayaran yang diterima oleh pihak
pegawai.
Pemungutan
• Kegiatan memungut sejumlah pajak
yang terutang atas suatu transaksi.
• Pemungutan pajak akan menambah
besarnya jumlah pembayaran atas
perolehan barang.
• Ada juga beberapa kasus dimana
pemungutan diakukan oleh pihak
pembayar dengan mekanisme yang
sama dengan pemotongan pajak.
• Lebih sederhana, pemungutan ini
akan menambah besarnya jumlah
nominal yang harus dibayarkan atas
suatu transaksi.

3. PPh PASAL 21
Adalah pajak yang terkait dengan pembayaran gaji dan honor.
Gaji adalah pembayaran yang sifatnya tetap dan teratur,
Honor adalah pembayaran yang sifatnya insidentil.
Pemotongan PPh 21 adalah pemotongan atas penghasilan sehubungan
pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun
yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

4. SKEMA PPh 21
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
PEGAWAI BUKAN PEGAWAI
PENGHASILAN – PTKP = PENGHASILAN KENA PAJAK
PEGAWAI TETAP
PEGAWAI TIDAK TETAP
BERKESINAMBUNGAN
TIDAK BERKESINAMBUNGAN
PESERTA KEGIATAN

5. Definisi
 Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu
secara teratur.
 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila
pegawai yang bersangkutan bekerja (Buruh Harian, Buruh Mingguan, Tukang Batu, Kuli Bongkar Muat
Barang.
 Imbalan kepada Bukan Pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang
dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.
 Bukan Pegawai Berkesinambungan adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai
Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, atau kegiatan.
 Bukan Pegawai Tidak Berkesinambungan adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak
Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
dibayar atau terutang hanya satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan.
 Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti
rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya
dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut

6. BUKAN PEGAWAI
1. Imbalan kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM).
2. Imbalan kepada Petugas Dinas Luar Asuransi.
3. Dan imbalan kepada para Penjaja Barang Dagangan.
4. Imbalan kepada Tenaga Ahli.
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang menerima Penghasilan dan
bersifat berkesinambungan.
6. Serta imbalan kepada Bukan Pegawai yang menerima penghasilan
dan tidak bersifat berkesinambungan.

7. Contoh Bukan Pegawai
1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti Pengacara, Akuntan, Arsitek,
Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, serta Aktuaris.
2. Pemain Musik, Pembawa Acara, Penyanyi, Pelawak, Artis, Sutradara, Kru Film, Foto
Model, Peragawan/Peragawati, Pemain Drama, Penari, Pemahat, Pelukis, dan
seniman lainnya.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, Penyuluh, serta Moderator.
5. Pengarang, Peneliti, serta Penerjemah.
6. Para pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial.
7. Agen periklanan.
8. Pengawas serta Pengelola Proyek.
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi
perantaranya.
10. Para petugas penjaja barang dagangan.
11. Para petugas dinas luar asuransi.
12. Distributor perusahaan multi level marketing (MLM) atau kegiatan sejenis lainnya

8. Status Kepegawaian dan PPh 21
Kepegawaian PPh 21
Tetap Penghasilan Net - PTKP
Tidak Tetap • Tidak ada PPh 21 yang dipotong jika upah harian atau rata-rata upah harian kurang
dari Rp 450.000 dan jumlah kumulatif dalam satu bulan belum melebihi Rp
4.500.000.
• PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah harian dikurangi Rp
450.000, lalu dikalikan 5% jika, Upah harian atau rata-rata upah harian sudah lebih
dari Rp.450.000 tetapi jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender belum melebihi
Rp 4.500.000.
• PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah dikurangi PTKP
sehari lalu dikalikan 5%, jika, jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender sudah
lebih dari Rp.4.500.000, tetapi kurang dari Rp.10.200.000.
• Berlaku Tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf (a),
jika, jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender sudah lebih dari Rp 10.200.000.

9. Bukan Pegawai
1. Bukan Pegawai Berkesinambungan dikurangi PTKP, dihitung
secara kumulatif dengan rumus ((50% x Penghasilan bruto)
Tarif Pajak
2. Bukan Pegawai Berkesinambungan tidak dikurangi PTKP,
dihitung secara kumulatif dengan rumus (50% x Penghasilan
3. Bukan Pegawai Tidak Berkesinambungan, dihitung tidak
kumulatif dengan rumus (50% x Penghasilan bruto) x Tarif

10. Bukan Pegawai
Bukan Pegawai yang tidak memiliki NPWP
maka dikenakan tarif 120% lebih tinggi

11. PPh
Penghasilan Kena Pajak
Tarif PPh 21
(Pasal 17)
Skema Pemajakan
PPh 21 Non Final
Skema Pajak Non Final

12. Skema Pemajakan
PPh 21 Final Honor PNS
Sesuai PP-80 Tahun 2010
5% 15%
Skema Pajak Final
PNS
Golongan Tarif PPh Final (PP -80/2010)
I dan II 0%
III 5%
IV dan Pejabat Negara 15%

13. PPh PASAL 22
adalah pajak penghasilan sehubungan dengan adanya pembayaran
atas pembelian/penyerahan barang.

14. Tarif PPh 22
NPWP
Rekanan
Ada
Tidak Ada
1,5 %
3%
Tarif

15. Penyerahan Barang yang Jumlahnya Paling Banyak
Rp. 2.000.000,-
Pembayaran untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak
Pembayaran untuk Pembelian Listrik dan Gas
Pembayaran untuk Pembelian Air Minum/PDAM
Pembayaran untuk Pembelian Benda POS
Pembelian Barang Sehubungan dengan Penggunaan Dana BOS
Dikecualikan
Dikecualikan

16. PPh PASAL 23

17. Tarif = 2%
Bagi Rekanan Yang Tidak Memiliki NPWP,
Tarif 100% Lebih Tinggi
Disetor Dengan Menggunakan SSP
Dengan Identitas/NPWP Bendahara SKPD

18. PPh PASAL 4(2)
Pajak yang dipotong atas penghasian dari jasa
tertentu dan sumber tertentu, misalnya jasa
konstruksi dan sewa tanah/bangunan

19. Tarif
Sewa Tanah
dan/atau Bangunan
10%
Sewa

20. Tarif
JASA KONSTRUKSI
Pelaksanaan
Perencanaan/
Pengawasan
Kecil
Menengah
/Besar
Tidak
Memiliki
Ada
2% 3% 4% 4% 6%
Tidak
Memiliki
Jasa Konstruksi

21. Pengertian
pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa
(BKP/JKP) yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak
badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Untuk Bendahara sekolah swasta, lembaga pendidikan swasta,
pesantren yang diberikan dana BOS oleh Kementerian Pendidikan
Nasional tidak wajib memungut PPN.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

22. Skema
Transaksi PPN
BENDAHARA REKANAN
Beli
Barang/Jasa
Menyampaikan
Tagihan
+ Faktur Pajak
10%
Pajak Pertambahan Nilai

23. Pengertian
Saat
Pembuatan
Faktur Pajak
oleh PKP
Rekanan
Pada saat dibuat tagihan
Ke Bendahara
PPN dibayar dan
disetor paling lambat
tanggal 7 bulan
berikutnya
Faktur
FAKTUR PPN

24. Penomoran
Faktur Pajak
Pajak tidak
Penomoran Faktur
dilakukan sendiri oleh PKP
,
lagi
tetapi
dikendalikan oleh DJP melalui pemberian
nomor seri Faktur Pajak, dimana bentuk
dan tata caranya ditentukan oleh DJP.
Penomoran
Faktur
Pajak
Tidak diperkenankan memperbaiki dengan cara
menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain
FAKTUR PAJAK
TIDAK LENGKAP

25. Untuk transaksi yang tidak melebihi dari jumlah Rp. 2.000.000,00 dipungut dan
disetor oleh Pengusaha kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku umum.
Tidak Dipungut
Bendaharawan
Tidak Dipungut Bendaharawan
Untuk Pembebasan Tanah.
BBM dan Non-BBM yang Penyerahannya Dilakukan oleh Pertamina.
Atas Penyerahan BKP/JKP yang Mendapat Fasilitas PPN Tidak
Dipungut dan/atau Dibebaskan dari Pengenaan PPN
Untuk Penyerahan JKP yang Dilakukan oleh Instansi Pemerintah Kepada Instansi
Pemerintah Lainnya, sepanjang pembayaran tersebut berasal APBN/APBD dan
dimasukkan sebagai PNBP.

26. Atas Jasa Angkutan Udara yang Diserahkan oleh Perusahaan
Penerbangan.
Tidak Dipungut
Bendaharawan
Ketentuan Perundang-undangan
Untuk Penyerahan BKP/JKP yang Menurut
Yang Berlaku, Tidak Dikenakan PPN.

27. No. Jenis Pajak
Sarana
Pelaporan
Batas Akhir
Pembayaran
Batas Akhir
Pelaporan
1. PPh Pasal 21 SPT Masa
PPh Pasal 21
Tanggal 10
Bulan Berikutnya
Tanggal 20
Bulan Berikutnya
2. PPh Pasal 22 SPT Masa
PPh Pasal 22
Hari yang sama dengan
transaksi
Tanggal 20
Bulan Berikutnya
3. PPh Pasal 23 SPT Masa
PPh Pasal 23
Tanggal 10
Bulan Berikutnya
Tanggal 20
Bulan Berikutnya
4. PPh Pasal 4(2) SPT Masa
PPh Pasal 4(2)
Tanggal 10
Bulan Berikutnya
Tanggal 20
Bulan Berikutnya
5. PPN SPT Masa
PPN 1107-PUT
Tanggal 7
Bulan Berikutnya
Akhir Bulan Berikutnya
BATAS AKHIR PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SPT MASA

28. Kesimpulan
Pajak Negeri Swasta
PPh 21 Wajib Potong Wajib Potong
PPh 23 Wajib Potong Wajib Potong
PPh 22 Untuk dana BOS tidak dipungut
PPN Wajib Pungut Tidak Wajib Pungut

29. Bea Materai = Rp 10.000
1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang
sejenis, beserta rangkapnya;
2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;
5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak
berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan
risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang (1) menyebutkan penerimaan uang; atau
(2) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi
atau diperhitungkan;
8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

30. Terima Kasih