SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
NORMA PENGHITUNGAN
KHUSUS
Yuda Aryanto
Norma Penghitungan Khusus
 Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari
WP tertentu yg tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16
ayat (1) atau ayat (3) UU PPh ditetapkan Menteri Keuangan
 Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk
golongan WP tertentu, antara lain perusahaan pelayaran/ penerbangan
internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan
pengeboran minyak, gas & panas bumi, perusahaan dagang asing,
perusahaan yg melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah
(build, operate, and transfer)
 Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya
Penghasilan Kena Pajak bagi golongan WP tertentu tsb, berdasarkan
pertimbangan praktis/ sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak
dalam bidang-bidang usaha tsb, Menteri Keuangan diberi wewenang
untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung
besarnya penghasilan neto dari WP tertentu tsb
2
Pasal 15 UU PPh
Dasar Hukum :
 Pasal 15 UU PPh
 KMK-417/KMK.04/1996
 SE-32/PJ.4/1996
Pelayaran & Penerbangan Luar Negeri
3
Objek & Tarif Pajak
 Penghasilan neto bagi WP Perusahaan Pelayaran &/atau
Penerbangan Luar Negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto
 Besarnya PPh bagi WP Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan
luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat
final
 Peredaran bruto adalah semua imbalan/ nilai pengganti berupa uang/
nilai uang yg diterima/ diperoleh WP Perusahaan Pelayaran &/atau
Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang &/atau barang yg
dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia &/atau dari
pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri
 WP yg dicakup adalah WP perusahaan pelayaran &/atau penerbangan
yg bertempat kedudukan di luar negeri yg melakukan usaha melalui
Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia
4
KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
Objek & Tarif Pajak
 Peredaran bruto WP perusahaan pelayaran &/atau penerbangan luar
negeri seperti tsb di atas adalah semua nilai pengganti/ imbalan
berupa uang/ nilai uang dari pengangkutan orang &/atau barang yg
dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia &/atau dari
pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri
 Dengan demikian tidak termasuk penggantian/ imbalan yg diterima/
diperoleh perusahaan pelayaran &/atau penerbangan luar negeri tsb
dari pengangkutan orang &/atau barang dari pelabuhan di luar negeri
ke pelabuhan di Indonesia
 Besarnya Norma Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak perusahaan
pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 6% dari
peredaran bruto
 Besarnya PPh yg wajib dilunasi WP perusahaan pelayaran &/atau
penerbangan luar negeri seperti tsb adalah sebesar 2,64% dari
peredaran bruto & bersifat final
5
KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
Penyetoran & Pelaporan
 Pelunasan/ pembayaran PPh WP perusahaan pelayaran &/atau
penerbangan luar negeri dilakukan sebagai berikut :
a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter,
maka pihak yg membayar/ pihak yg mencharter wajib :
1) Memotong PPh yg terutang pada saat pembayaran/ terutangnya
imbalan/ nilai pengganti
2) Memberikan Bukti pemotongan PPh atas Penghasilan
Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan luar negeri (final)
kepada pihak yg menerima/ memperoleh penghasilan
3) Menyetor PPh yg terutang ke bank persepsi/ Kantor Pos & Giro
selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan
pembayaran/ terutangnya imbalan, dengan menggunakan SSP
4) Melaporkan pemotongan & penyetoran yg dilakukan ke KPP
selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan
pembayaran/ terutangnya imbalan
6
KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
Penyetoran & Pelaporan
 Pelunasan/ pembayaran PPh WP perusahaan pelayaran &/atau
penerbangan luar negeri dilakukan sebagai berikut :
b. Dalam hal penghasilan diperoleh selain pada huruf a, maka WP
Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan luar negeri wajib :
1) Menyetor PPh yg terutang ke bank persepsi/ Kantor Pos & Giro
selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan
diterima/ diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan SSP
Final
2) Melaporkan penyetoran yg dilakukan ke KPP selambat-
lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima/
diperolehnya penghasilan
 Dalam hal WP juga menerima/ memperoleh penghasilan lainnya selain
penghasilan diatas, maka atas penghasilan lainnya tsb dikenakan PPh
berdasarkan ketentuan yg berlaku
7
KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
Dasar Hukum :
 Pasal 23 UU PPh
 KMK-634/KMK.04/1994
 KEP-667/PJ./2001
Kantor Perwakilan Dagang
8
 Penghasilan neto dari WPLN yg mempunyai kantor perwakilan
dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto
 Pelunasan PPh bagi WPLN yg mempunyai kantor perwakilan
dagang adalah sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto & bersifat final
 Nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti/ imbalan yg
diterima/ diperoleh WPLN yg mempunyai kantor perwakilan dagang
di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi/ badan
yg berada/ bertempat kedudukan di Indonesia
9
KMK-634/KMK.04/1994 & KEP-667/PJ./2001
Objek & Tarif Pajak
 Pembayaran & pelaporan PPh 15 oleh WPLN yg mempunyai Kantor
Perwakilan Dagang di Indonesia & pengadministrasiannya di KPP
dilakukan sebagai berikut :
a. WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib
membayar PPh yg terutang dalam suatu masa Pajak ke bank
persepsi/ Kantor Pos & Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan
berikut setelah bulan diterima/ diperolehnya penghasilan, dengan
menggunakan satu SSP Final
b. WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib
melaporkan pembayaran PPh 15 yg dilakukan ke KPP selambat-
lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima/
diperolehnya penghasilan & dilampiri dengan lembar ke-3 SSP Final
 Atas penghasilan selain penghasilan diatas yg diterima/ diperoleh
WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia
dikenakan PPh berdasarkan ketentuan yg berlaku
10
KMK-634/KMK.04/1994 & KEP-667/PJ./2001
Pembayaran & Pelaporan

More Related Content

What's hot

rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKrmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKastri keu
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 
PowerPoint Materi 1 Analisis Laporan Keuangan.pptx
PowerPoint Materi 1 Analisis Laporan Keuangan.pptxPowerPoint Materi 1 Analisis Laporan Keuangan.pptx
PowerPoint Materi 1 Analisis Laporan Keuangan.pptxRidhoPramanaAji
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanSujatmiko Wibowo
 
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...Afifah Asra
 
SIKLUS PEROLEHAN, DAN PEMBAYARAN ASSET TETAP,SIKLUS PENDAPATAN
SIKLUS PEROLEHAN, DAN PEMBAYARAN ASSET TETAP,SIKLUS PENDAPATANSIKLUS PEROLEHAN, DAN PEMBAYARAN ASSET TETAP,SIKLUS PENDAPATAN
SIKLUS PEROLEHAN, DAN PEMBAYARAN ASSET TETAP,SIKLUS PENDAPATANSsusanti Ssusanti
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAMahyuni Bjm
 
Psak 105 mudharabah
Psak 105 mudharabahPsak 105 mudharabah
Psak 105 mudharabahcitra Joni
 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Akuntansi Aset Tetap dan KDP
Akuntansi Aset Tetap dan KDPAkuntansi Aset Tetap dan KDP
Akuntansi Aset Tetap dan KDPSujatmiko Wibowo
 

What's hot (20)

rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKrmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
Akuntansi investasi23
Akuntansi investasi23Akuntansi investasi23
Akuntansi investasi23
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21
 
PowerPoint Materi 1 Analisis Laporan Keuangan.pptx
PowerPoint Materi 1 Analisis Laporan Keuangan.pptxPowerPoint Materi 1 Analisis Laporan Keuangan.pptx
PowerPoint Materi 1 Analisis Laporan Keuangan.pptx
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
 
Kelompok 9 (istishna)
Kelompok 9 (istishna)Kelompok 9 (istishna)
Kelompok 9 (istishna)
 
Manajemen Investasi Pemerintah
Manajemen Investasi PemerintahManajemen Investasi Pemerintah
Manajemen Investasi Pemerintah
 
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
 
SIKLUS PEROLEHAN, DAN PEMBAYARAN ASSET TETAP,SIKLUS PENDAPATAN
SIKLUS PEROLEHAN, DAN PEMBAYARAN ASSET TETAP,SIKLUS PENDAPATANSIKLUS PEROLEHAN, DAN PEMBAYARAN ASSET TETAP,SIKLUS PENDAPATAN
SIKLUS PEROLEHAN, DAN PEMBAYARAN ASSET TETAP,SIKLUS PENDAPATAN
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
Psak 105 mudharabah
Psak 105 mudharabahPsak 105 mudharabah
Psak 105 mudharabah
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 
Akuntansi Pensiun
Akuntansi PensiunAkuntansi Pensiun
Akuntansi Pensiun
 
Psak 30-sewa-isak-8
Psak 30-sewa-isak-8Psak 30-sewa-isak-8
Psak 30-sewa-isak-8
 
Flow chart aktiva tetap
Flow chart aktiva tetapFlow chart aktiva tetap
Flow chart aktiva tetap
 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
 
Akuntansi Aset Tetap dan KDP
Akuntansi Aset Tetap dan KDPAkuntansi Aset Tetap dan KDP
Akuntansi Aset Tetap dan KDP
 
anggaran pemerintah
anggaran pemerintahanggaran pemerintah
anggaran pemerintah
 
4.bea materai
4.bea materai4.bea materai
4.bea materai
 

Viewers also liked

Ekonomi Industri BAB 2 (Hubungan Struktur Dan Kinerja Pasar)
Ekonomi Industri BAB 2 (Hubungan Struktur Dan Kinerja Pasar)Ekonomi Industri BAB 2 (Hubungan Struktur Dan Kinerja Pasar)
Ekonomi Industri BAB 2 (Hubungan Struktur Dan Kinerja Pasar)Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETORoko Subagya
 
Ekonomi industri hands out
Ekonomi industri hands outEkonomi industri hands out
Ekonomi industri hands outRumah Belajar
 
Industri
IndustriIndustri
IndustriMTR
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Maiya Maiya
 
Irlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakanIrlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakanirlan_fery81
 
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan nettoAturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan nettoYannuar Bimantara
 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas UsahaPeraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas UsahaARIEF DJUNAEDI
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekapKalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekapiwank shoeddienk
 

Viewers also liked (13)

Ekonomi Industri BAB 2 (Hubungan Struktur Dan Kinerja Pasar)
Ekonomi Industri BAB 2 (Hubungan Struktur Dan Kinerja Pasar)Ekonomi Industri BAB 2 (Hubungan Struktur Dan Kinerja Pasar)
Ekonomi Industri BAB 2 (Hubungan Struktur Dan Kinerja Pasar)
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 
Ekonomi Industri BAB 1
Ekonomi Industri BAB 1Ekonomi Industri BAB 1
Ekonomi Industri BAB 1
 
Ekonomi industri hands out
Ekonomi industri hands outEkonomi industri hands out
Ekonomi industri hands out
 
Industri
IndustriIndustri
Industri
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
 
Mahir BUT
Mahir BUTMahir BUT
Mahir BUT
 
Irlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakanIrlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakan
 
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan nettoAturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
 
Struktur pasar
Struktur pasarStruktur pasar
Struktur pasar
 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas UsahaPeraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
 
Industrial economics
Industrial economicsIndustrial economics
Industrial economics
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekapKalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
 

Similar to Norma penghitungan khusus

Pengertian p ph pasal 15
Pengertian p ph pasal 15Pengertian p ph pasal 15
Pengertian p ph pasal 15SilvaSandiarini
 
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.ppt
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.pptperpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.ppt
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.pptAdeliaFebrianti4
 
3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan finalDuni Rusnercih
 
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Sidik Abdullah
 
Hukum Pajak Kel 1 Materi 4.pptx
Hukum Pajak Kel 1 Materi 4.pptxHukum Pajak Kel 1 Materi 4.pptx
Hukum Pajak Kel 1 Materi 4.pptxMSULTHANALVI1
 
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - BadanS-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badanmateripenyuluhan
 
PPh final - Riki ardoni
PPh final  - Riki ardoniPPh final  - Riki ardoni
PPh final - Riki ardoniRiki Ardoni
 
Saat dan tempat terutang pajak
Saat dan tempat terutang pajakSaat dan tempat terutang pajak
Saat dan tempat terutang pajakrereee
 
Bab 7 pajak penghasilan pasal 25 fisal
Bab 7 pajak penghasilan pasal 25 fisalBab 7 pajak penghasilan pasal 25 fisal
Bab 7 pajak penghasilan pasal 25 fisalSidik Abdullah
 
Makalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isiMakalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isianisa_13
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
 
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMIakutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMInoval dwi ridzkiana
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadimateripenyuluhan
 
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki ArdoniPPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki ArdoniRiki Ardoni
 
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PajakDasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PajakBbe Mee
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfNurFaridSyahbana
 
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan FiskalRekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskalguest841855
 

Similar to Norma penghitungan khusus (20)

Pengertian p ph pasal 15
Pengertian p ph pasal 15Pengertian p ph pasal 15
Pengertian p ph pasal 15
 
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.ppt
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.pptperpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.ppt
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.ppt
 
PPh Pasal 26
PPh Pasal  26PPh Pasal  26
PPh Pasal 26
 
3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final
 
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
 
Hukum Pajak Kel 1 Materi 4.pptx
Hukum Pajak Kel 1 Materi 4.pptxHukum Pajak Kel 1 Materi 4.pptx
Hukum Pajak Kel 1 Materi 4.pptx
 
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - BadanS-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
 
PPh final - Riki ardoni
PPh final  - Riki ardoniPPh final  - Riki ardoni
PPh final - Riki ardoni
 
Saat dan tempat terutang pajak
Saat dan tempat terutang pajakSaat dan tempat terutang pajak
Saat dan tempat terutang pajak
 
Bab 7 pajak penghasilan pasal 25 fisal
Bab 7 pajak penghasilan pasal 25 fisalBab 7 pajak penghasilan pasal 25 fisal
Bab 7 pajak penghasilan pasal 25 fisal
 
Makalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isiMakalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isi
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMIakutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
 
Bab ix-expatriate-baru
Bab ix-expatriate-baruBab ix-expatriate-baru
Bab ix-expatriate-baru
 
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki ArdoniPPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
 
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PajakDasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
 
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan FiskalRekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
 

More from karomah95

Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Fakturkaromah95
 
PPN SPT Masa
PPN SPT MasaPPN SPT Masa
PPN SPT Masakaromah95
 
PPN Fasilitas
PPN   FasilitasPPN   Fasilitas
PPN Fasilitaskaromah95
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMkaromah95
 
PPN Pengantar & Karakter
PPN  Pengantar  & KarakterPPN  Pengantar  & Karakter
PPN Pengantar & Karakterkaromah95
 
Tax Planning
Tax PlanningTax Planning
Tax Planningkaromah95
 
Pencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakPencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakkaromah95
 
Mahir pembukuan dollar
Mahir pembukuan dollarMahir pembukuan dollar
Mahir pembukuan dollarkaromah95
 
Pph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet cPph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet ckaromah95
 
International Taxation
International Taxation International Taxation
International Taxation karomah95
 
PPN Fasilitas
PPN  FasilitasPPN  Fasilitas
PPN Fasilitaskaromah95
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMkaromah95
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajakkaromah95
 
PPN Saat & Tempat Terutang
PPN   Saat & Tempat TerutangPPN   Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat Terutangkaromah95
 
PPN Objek & hubungan istimewa
PPN Objek & hubungan istimewaPPN Objek & hubungan istimewa
PPN Objek & hubungan istimewakaromah95
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
Pp 10 2012 kawasan bebas
Pp 10 2012 kawasan bebasPp 10 2012 kawasan bebas
Pp 10 2012 kawasan bebaskaromah95
 

More from karomah95 (19)

Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Faktur
 
TOT Efaktur
TOT EfakturTOT Efaktur
TOT Efaktur
 
PPN SPT Masa
PPN SPT MasaPPN SPT Masa
PPN SPT Masa
 
PPN Fasilitas
PPN   FasilitasPPN   Fasilitas
PPN Fasilitas
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
 
PPN Pengantar & Karakter
PPN  Pengantar  & KarakterPPN  Pengantar  & Karakter
PPN Pengantar & Karakter
 
Tax Planning
Tax PlanningTax Planning
Tax Planning
 
Pencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakPencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajak
 
Mahir pembukuan dollar
Mahir pembukuan dollarMahir pembukuan dollar
Mahir pembukuan dollar
 
Pph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet cPph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet c
 
International Taxation
International Taxation International Taxation
International Taxation
 
PPN Fasilitas
PPN  FasilitasPPN  Fasilitas
PPN Fasilitas
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajak
 
PPN Saat & Tempat Terutang
PPN   Saat & Tempat TerutangPPN   Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat Terutang
 
PPN Objek & hubungan istimewa
PPN Objek & hubungan istimewaPPN Objek & hubungan istimewa
PPN Objek & hubungan istimewa
 
PPN objek
PPN objekPPN objek
PPN objek
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Pp 10 2012 kawasan bebas
Pp 10 2012 kawasan bebasPp 10 2012 kawasan bebas
Pp 10 2012 kawasan bebas
 

Recently uploaded

04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 

Recently uploaded (20)

04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 

Norma penghitungan khusus

  • 2. Norma Penghitungan Khusus  Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari WP tertentu yg tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) UU PPh ditetapkan Menteri Keuangan  Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan WP tertentu, antara lain perusahaan pelayaran/ penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas & panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yg melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (build, operate, and transfer)  Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan WP tertentu tsb, berdasarkan pertimbangan praktis/ sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tsb, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari WP tertentu tsb 2 Pasal 15 UU PPh
  • 3. Dasar Hukum :  Pasal 15 UU PPh  KMK-417/KMK.04/1996  SE-32/PJ.4/1996 Pelayaran & Penerbangan Luar Negeri 3
  • 4. Objek & Tarif Pajak  Penghasilan neto bagi WP Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan Luar Negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto  Besarnya PPh bagi WP Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final  Peredaran bruto adalah semua imbalan/ nilai pengganti berupa uang/ nilai uang yg diterima/ diperoleh WP Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang &/atau barang yg dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia &/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri  WP yg dicakup adalah WP perusahaan pelayaran &/atau penerbangan yg bertempat kedudukan di luar negeri yg melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia 4 KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
  • 5. Objek & Tarif Pajak  Peredaran bruto WP perusahaan pelayaran &/atau penerbangan luar negeri seperti tsb di atas adalah semua nilai pengganti/ imbalan berupa uang/ nilai uang dari pengangkutan orang &/atau barang yg dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia &/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri  Dengan demikian tidak termasuk penggantian/ imbalan yg diterima/ diperoleh perusahaan pelayaran &/atau penerbangan luar negeri tsb dari pengangkutan orang &/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia  Besarnya Norma Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 6% dari peredaran bruto  Besarnya PPh yg wajib dilunasi WP perusahaan pelayaran &/atau penerbangan luar negeri seperti tsb adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto & bersifat final 5 KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
  • 6. Penyetoran & Pelaporan  Pelunasan/ pembayaran PPh WP perusahaan pelayaran &/atau penerbangan luar negeri dilakukan sebagai berikut : a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yg membayar/ pihak yg mencharter wajib : 1) Memotong PPh yg terutang pada saat pembayaran/ terutangnya imbalan/ nilai pengganti 2) Memberikan Bukti pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan luar negeri (final) kepada pihak yg menerima/ memperoleh penghasilan 3) Menyetor PPh yg terutang ke bank persepsi/ Kantor Pos & Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran/ terutangnya imbalan, dengan menggunakan SSP 4) Melaporkan pemotongan & penyetoran yg dilakukan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran/ terutangnya imbalan 6 KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
  • 7. Penyetoran & Pelaporan  Pelunasan/ pembayaran PPh WP perusahaan pelayaran &/atau penerbangan luar negeri dilakukan sebagai berikut : b. Dalam hal penghasilan diperoleh selain pada huruf a, maka WP Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan luar negeri wajib : 1) Menyetor PPh yg terutang ke bank persepsi/ Kantor Pos & Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima/ diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan SSP Final 2) Melaporkan penyetoran yg dilakukan ke KPP selambat- lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima/ diperolehnya penghasilan  Dalam hal WP juga menerima/ memperoleh penghasilan lainnya selain penghasilan diatas, maka atas penghasilan lainnya tsb dikenakan PPh berdasarkan ketentuan yg berlaku 7 KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
  • 8. Dasar Hukum :  Pasal 23 UU PPh  KMK-634/KMK.04/1994  KEP-667/PJ./2001 Kantor Perwakilan Dagang 8
  • 9.  Penghasilan neto dari WPLN yg mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto  Pelunasan PPh bagi WPLN yg mempunyai kantor perwakilan dagang adalah sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto & bersifat final  Nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti/ imbalan yg diterima/ diperoleh WPLN yg mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi/ badan yg berada/ bertempat kedudukan di Indonesia 9 KMK-634/KMK.04/1994 & KEP-667/PJ./2001 Objek & Tarif Pajak
  • 10.  Pembayaran & pelaporan PPh 15 oleh WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia & pengadministrasiannya di KPP dilakukan sebagai berikut : a. WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib membayar PPh yg terutang dalam suatu masa Pajak ke bank persepsi/ Kantor Pos & Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima/ diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan satu SSP Final b. WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib melaporkan pembayaran PPh 15 yg dilakukan ke KPP selambat- lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima/ diperolehnya penghasilan & dilampiri dengan lembar ke-3 SSP Final  Atas penghasilan selain penghasilan diatas yg diterima/ diperoleh WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia dikenakan PPh berdasarkan ketentuan yg berlaku 10 KMK-634/KMK.04/1994 & KEP-667/PJ./2001 Pembayaran & Pelaporan