1. ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Nomor Pokok Wajib Pajak dan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Disusun Oleh:
Dea Pratama Emylia
1201120019
Administrasi Bisnis
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2013
0
2. KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan Bumi dan Langit beserta
isinya. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad
SAW yang telah membawa agama Islam menjadi agama yang diridoi oleh Allah SWT dan
agama yang diterima di sisi–Nya. Dalam mempelajari mata kuliah “ Administrasi
Perpajakan“ , penulis mendapatkan tugas ilmiah dengan tema “Nomor Pokok Wajib Pajak
dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak“ .
Dalam pengerjaan dan penyusunan tulisan ini , penulis mengambil sumber dari
berbagai buku dan internet. Apabila ada kesalahan penulisan ataupun pendapat penulis
mohon maaf mengingat penulis masih dalam tahap pembelajaran. Saran , kritikan dan
masukan sangat penulis harapkan dari pembaca dan dosen untuk perkembangan dan
kemajuan akademik penulis.
Penulis
DEA PRATAMA EMYLIA
1
3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar..............................................................................................................
1
Daftar Isi.......................................................................................................................
2
Bab I Pendahuluan........................................................................................................
3
A.Latar Belakang..............................................................................................
3
B.Rumusan Masalah.........................................................................................
4
C.Tujuan Masalah.............................................................................................
4
Bab II Pembahasan
1.1 Pengertian NPWP DAN PKP....................................................................
5
1.2 Fungsi NPWP dan PKP..............................................................................
6
1.3 Pendaftaran Mendapatkan NPWP..............................................................
7
1.4 Pengukuhan PKP........................................................................................
8
1.5 Hak Wajib Pajak.........................................................................................
8
1.6 Yang Wajib Menjadi PKP.........................................................................
9
1.7 Tempat Pendaftaran NPWP dan PKP.......................................................
10
1.8 Sanksi NPWP dan PKP.............................................................................
11
1.9 Penghapusan NPWP..................................................................................
13
Kesimpulan...................................................................................................................
16
Daftar Pustaka..............................................................................................................
17
2
4. BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah
Istilah Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP sudah mulai populer di kalangan
masyarakat seiring dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh direktorat jendral pajak
mengenai kewajiban untuk memiliki npwp.
Npwp juga telah menjadi satu bahan pembicaraan setelah munculnya progran Sunset
Policy oleh dirjen pajak.Dalam undang-undang KUP,pasal 1 npwp dijelaskan sebagai berikut:
Npwp adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib
pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Wajib pajak (WP) berdasarkan pasal 2 undang-undang KUP,yang telah memenuhi
persyaratan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh npwp.Kepemilikan npwp sangat
terkait dengan adanya subjek dan objek pajak,sebagai karyawan atau pengusaha jika telah
memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tentunya telah memenuhi
unsur subjek dan objek pajak.
Jika tidak memiliki npwp,wajib pajak akan mengalami berbagai kesulitan dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan dan hal lain yang berkaitan dengan npwp.Selain itu
wajib pajak tidak memiliki identitas diri suatu saat (sebagai wajib pajak orang pribadi) tidak
lagi memperoleh atau menerima penghasilan yang merupakan objek pajak.Maka kita dapat
mengajukan permohonan pencabutan npwp kekantor pelayanan pajak tempat kita terdaftar
wajib membayar fiscal pada saat berangkat keluar negri dan dibebankan tarif pajak yang
tinggi.
3
5. Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 menganut
diskriminasi tarif,dimana wajib pajak yang tidak memiliki npwp akan dikenakan pajak lebih
tinggi dibandingkan yang punya diskriminasi tersebut misalnya pembebanan tarif 20% lebih
tinggi.
Pemerintah juga akan mengenakan tarif pajak lebih besar kepada para karyawan yang
tidak memiliki npwp.Direktorat jendral pajak akan mengenakan PPh pasal 21 dengan tarif
lebih tinggi 20% dari tarif normal.
Aturan lain,direktorat jendral pajak menetapkan tarif fiscal keluar negri bagi orang
pribadi yang tidak memiliki npwp,naik menjadi Rp 2,5 juta untuk jalur udara dan 1 juta untuk
jalur laut.Tujuan ditjen pajak menaikkan tarif fiscal tersebut adalah semata-mata untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal kepemilikan npwp.
B.Rumusan Masalah
1. Mengapa ada diskriminasi tarif pajak antara orang pribadi atau badan yang tidak
memiliki NPWP dengan wajib pajak yang memiliki NPWP?
2. Tarif pemotongan pajak yang manakah yang akan menerapkan tarif lebih tinggi
kepada orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP?
3. Bagaimana system penerapan tarif pajak kepada orang pribadi atau badan yang
tidak memiliki NPWP?
4. Mengapa setiap wajib pajak sebagai pengusaha wajib melaporkan usahanya agar
dikukuhkan menjadi pkp?
C.Tujuan
1. Mengetahui alasan terjadinya diskriminasi tarif pajak antara orang pribadi atau
badan non NPWP dengan wajib pajak ber-NPWP.
2. Mengetahui tarif pemotongan pajak yang dnerapkan tarif lebih tingigi kepada
Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP.
3. Mengetahui perbandingan antara orang pribadi atau badan yang melaporkan
usahanya agar dikukuhkan menjadi pkp.
4
6. BAB II
PEMBAHASAN
1.1 Pengertian NPWP dan PKP
Nomor PokokWajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP)
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk
Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali
Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP) pada dasarnya harus dimiliki olehsetiap orang pribadi
atau badan yang memiliki penghasilan diatas batasPenghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Wajib pajak dapat mendaftarkan diri kekantor pelayanan pajak tempat domisili yang
bersangkutan atau melaluipendaptaran via internet. Adanya ketentuan perpajakan yang baru
semakin mendorong agarperorangan segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
denganmenawarkan manfaat tambahan apabila memiliki NPWP dan pemberian sanksikepada
wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Selain itu dengan berlakunya Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008benar-benar akan “memaksa” Wajib Pajak untuk memiliki NPWP.
Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya,
seperti : sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri
yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan
ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat
pembuatan Rekening Koran di bank-bank, dan memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti
tender – tender yang dilakukan oleh pemerintah.
5
7. Salah satu ketentuan baru yang akan mendorong orang pribadi untuk memiliki NPWP
adalah adanya ketentuan tarif pemotonganPajak Penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan
tarif normal. Dengan adanya peraturan pemerintah yang baru berlaku tersebut,masyarakat
menjadi resah karena aturan pajak yang baru menyebutkan bahwatarif pajak untuk wajib
pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi jikadibandingkan dengan wajib pajak yang
memiliki NPWP. Disisi lain, kerugianbagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP akan
dikenakan pembayaran fiscalketika akan pergi ke Luar Negeri. Tujuan dari peraturan
pemerintah tersebutadalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam
halkepemilikan NPWP.
Sehingga diharapkan pada tahun 2011 semua wajib pajak(orang pribadi) yang wajib
memiliki NPWP telah memiliki NPWP. Dengandemikian kewajiban pembayaran fiscal untuk
Indonesia dapat dihapuskan. Diskriminsi tarif pajak bagi orang pribadi yang tidak memiliki
NPWPyaitu pada Pajak Penghasilan (PPh).
1.2 Fungsi NPWP dan PKP
Fungsi NPWP :
Sarana dalam administrasi
Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksankan hak dan
kewajiban perpajakannya.
Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi
perpajakan.
Fungsi PKP :
Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP dibidang PPN dan
PPnBM.
Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
6
8. 1.3 Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP
Berdasarkan sistem self assesment setiap WP mendaftarkan diri ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi
Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.
Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan
pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau
dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan
harta.
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha
tersebar di beberapa tempat, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP
yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah
melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri
paling lambat pada akhir bukan berikutnya.
WP orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan
permohonan untuk memperoleh NPWP
Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP,
KP4 /KP2KP, atau dapat pula dilakukan secara on-line melalui e-registration. Dalam rangka
pengukuhan sebagai PKP tersebut maka akan dilakuan penelitian setempat mengenai
keberadaan dan kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan dikukuhkannya Pengusaha
sebagai PKP maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan
Faktur Pajak.
7
9. 1.4 Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP
Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan
tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.
Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha
tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan, juga wajib mendaftarakan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha
dilakukan.
Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan
pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai
dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto
telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa
pajak berikutnya.
1.5 Hak Wajib Pajak
Wajibpajakselainmempunyaikewajibanjugamempunyaihakuntukmendapatkankerahasiaan
atasseluruhinformasi yang
telahdisampaikanpadaDirektoratJenderalPajakdalamrangkamenjalankanketentuanperpajakan.
Berkaitandenganpembayaranpajakterutang, WajibPajakberhakmemperoleh :
1. Pengangsuranpembayaran,
apabilawajibpajakmengalamikesulitankeuangansehinggatidakmampuuntukmemba
yarpajaksekaligus.
2. PenguranganPPhPasal 25,
apabilaWajibPajakmengalamikesulitankeuangandikarenakanusahanyamengalamik
esulitansehinggatidakmampumembayarangsuran yang
sudahditetapkansebelumnya.
3. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak.
8
10. 4. Pembebasan Pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah dikarenakan force
mayeur seperti bencana alam. Dalam hal ini DJP akan mengeluarkan suatu
kebijakan.
5. Pajak ditanggung pemerintah, Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah
yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas
penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama
ditanggung oleh pemerintah.
6. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi.
7. Penundaan pelaporan SPT Tahunan,Apabila Wajib Pajak tidak dapat
menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas
waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan
penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan.
8. Restitusi, pengembaliankelebihanpembayaranpajak),
apabilawajibpajakmerasabahwajumlahpajakataukreditpajak yang
dibayarlebihbesardaripadajumlahpajak yang
terutangatautelahdilakukanpembayaranpajak yang tidakseharusnyaterutang,
dengancatatanWajibPajaktidakpunyahutangpajak lain.
9. Keberatan,Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke DJP. Apabila dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan kemungkinan
terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan
pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak
ketiga.
10. Banding, Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan Wajib
Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
11. PeninjauanKembali,ApabilaWajibPajaktidak/belumpuasdenganputusanPengadil
anPajak, makapihak yang
bersengketadapatmengajukanPeninjauanKembalikepadaMahkamahAgungmelalui
PengadilanPajakdanhanyadapatdiajukansatu kali.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak dan
Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan
sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, Wajib Pajak merupakan pihak yang
9
11. melaksanakan kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya (PL, seperti: Bea Materai), sedangkan
Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan terkait
PPN.
1.6 Yang Wajib Menjadi PKP
Setiap WP sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan
perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk
dikukuhkan menjadi PKP. (Pasal 2 ayat (2)UU KUP No. 28 Tahun 2007).
i.Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat
kegiatan usaha,
ii.sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan
tempat kegiatan usaha.
iii. Apabila PKP mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau
tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak, dan
Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU PPN).
Direktur Jenderal Pajak mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak
melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
(Pasal 2 ayat (4) UU KUP No. 28 TAHUN 2007).
Kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan
sebagai PKP secara jabatan dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5
(lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP. (Pasal 2
ayat (4a) UU KUP No. 28 TAHUN 2007.
10
12. 1.7 Tempat Pendaftaran NPWP dan Pelaporan PKP
Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan: (Pasal 2 ayat (3) UU KUP No. 28 TAHUN 2007)
1. Tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP; dan/atau PER-49/PJ/2011 (berlaku sejak 30
Desember 2011 s/d 29 Maret 2012) (PER ini sudah dicabut oleh PER-08/PJ/2012
SEJAK 30 Maret 2012) tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi WP
pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP WP Besar, KPP di lingkungan Kantor
Wilayah DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya.
2. Tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha
tertentu.
1.8 Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP dan PKP
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak Pengukuhan pengusaha kena pajak, sehingga dapat merugikan
pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
A.Berdasarkan PER-31 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran PPh Pasal 21 Pasal 20 :
Bagi penerima penghasilan yang PPh pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua
puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP
Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang
seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk
11
13. pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final 4)Dalam hal pegawai tetap atau
penerima pensiun berkala sebagai penerima penghaslan yang telah dipotong PPh Pasal 21
dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan diri
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan
paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal
21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih
tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terhutang untuk bulan-bulan
selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
1.9 Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta Pelaporan dan
Pengukuhan PKP
Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau
melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan pengamatan Potensi
Perpajakan setempat dengan melampirkan :
1. Untuk WP orang pribadi Non-Usahawan :
a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia
b. Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :
a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;
b. Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing;
c. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
3. Untuk WP Badan :
a. Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari
kantor pusat bagi BUT;
b. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;
c. Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah satu pengurus
aktif;
12
14. d. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah
atau Kepala Desa.
4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong
a. Fotokopi KTP bendaharawan ;
b. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.
5. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/Pemungut :
-
Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
-
Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation ;
-
Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;
-
Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang
pengurus joint operation.
Bagi wajib pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita
kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar. Apabila
permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi surat kuasa khusus.
1.10 Penghapusan NPWP dan Persyaratannya
1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan,disyaratkan adanya fotokopi
akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan
adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak. Apabila sudah
selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut
dibagi oleh para ahli waris;
4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran
yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
5. Bentuk usaha tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai
BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung
13
15. bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai
WP;
6. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.
1.11 Wajib Pajak Pindah
Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP melaporkan diri ke
KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan:
1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang (Lurah
atau Kepala Desa).
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usaha, Surat keterangan tempat tinggal baru dari
Lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.
3. Wajib Pajak badan, Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha adalah surat
keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala
Desa.
1.12 Perubahan Data Wajib Pajak
Apabila terjadi perubahan data agar segera memberitahukan ke Kantor Pelayanan pajak
setempat dengan mengisi formulir perubahan/mutasi WP dan menyampaikan secara langsung
atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
Perubahan Data Wajib Pajak (WP) Dilakukan dalam hal :
a. Perbaikan data karena kesalahan data hasil komputer.
b. Perubahan nama WP karena penggantian nama disyaratkan adanya keterangan dari
institusi yang berwenang;
c. Perubahan alamat WP karena perpindahan tempat tinggal.
d. Perubahan NPWP karena adanya kesalahan nomor (misalnya NPWP cabang tidak sama
dengan NPWP Pusat);
14
16. e. Perubahan status usaha WP dilampiri pernyataan tertulis dari WP atau fotokopi akte
perubahan;
f. Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha WP;
g. Perubahan bentuk badan;
h. Perubahan jenis pajak karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya
berubah;
i. Penghapusan NPWP atau pencabutan Pengukuhan PKP karena dipenuhinya persyaratan
yang ditentukan.
15
17. KESIMPULAN
WajibPajakmempunyaikewajibanuntukmendaftarkandiri,
melakukansendiripenghitunganpembayarandanpelaporanpajakterutangnya.Setelahmelaporka
ndiri, wajibpajakakanmemperoleh NPWP, danuntukmemperoleh NPWP,
WajibPajakwajibmendaftarkandiripada Kantor PelayananPajak yang
wilayahnyameliputikedudukanwajibpajakdenganmengisiFormulirpendaftarandanmelampirka
nPersyaratanAdministrasiSelainmendatangi Kantor PelayananPajak, WajibPajakdapat pula
mendaftarkandirisecara online melaluie-registration di website
DirektoratJenderalPajakwww.pajak.go.idSelainmendapatkan NPWP,
WajibPajakdapatdikukuhkansebagaiPengusahaKenaPajak(PKP)dankepadanyaakandiberikan
NomorPengkuhanPengusahaKenaPajak (NPPKP).
Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya,
seperti : sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri
yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan
ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat
pembuatan Rekening Koran di bank-bank, dan memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti
tender – tender yang dilakukan oleh pemerintah.
16
18. DAFTAR PUSTAKA
____________, Pengusaha Minta Batas Akhir Sunset Policy di Undur, Tanggal 22
Desember 2008
Asmoro,Wadiyo Sunset Policy Di Ambang Senja,HukumOnline.com
Nurmantu,Safri,Pengantar perpajakan,Granit,Jakarta,2005
Pardiat,pemeriksaan pajak,mitra wacana media
WEBSITE
Http//www.HukumOnline.com
Http//www.Google.com
Http//www.TempoInteraktif.com
Http//www.Pajak.com
Http//www.Yahoo.com
17
