Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Pajak
Similar to Pajak (20)
More from advent17
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pajak
- 1. PAJAK
- 2. Anggota Advenata Tambunan Andini Ayuningtias Asti Nurul Auliya Bonny Adi Pratama Chatrin Eza Cantika Dina Nuroh Hayati Yosi Olivia Riduan
- 3. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak (masyarakat) kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh jasa secara langsung UUD 1945 pasal 23 (2) PENGERTIAN SIFAT MEMAKSAMEMAKSA
- 4. CIRI CIRI PAJAK • 1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara • 2. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara • 3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung • 4. Berdasarkan Undang-undang
- 6. Unsur Pajak Subjek Pajak (wajib pajak) Objek Pajak Tarif Pajak Semua yang menurut UU adalah dasar atau sasaran Tarif Tetap Tarif Progresi f Tarif Degresi f Tarif Proporsional Semua orang/badan usaha yang menurut UU, wajib membayar pajak kpd negara.
- 7. JENIS JENIS PAJAK Pajak menurut Golongannya Berdasarkan Pihak Pemungut Berdasarkan Sifatnya Pajak Daerah Pajak negara Pajak Subjektif Pajak ObjektifPajak Langsung Pajak Tak Langsung Pajak menurut Golongannya Berdasarkan Pihak Pemungut
- 8. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK MENURUT Adam Smith MENURUT W.J Langen MENURUT Adolf Wagner ASAS PENGENAAN PAJAK Asas Domisili (kependudukan) Asas Sumber Asas Kebangsaan (nasionalitas)
- 9. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia SELF ASSESSMENT SYSTEM WITH HOLDING SYSTEM OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM
- 10. Cara Perhitungan Pajak PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
- 11. Pajak Penghasilan (PPh) UU No. 36 tahun 2008 Penghasilan kena pajak No Pendapatan Kena Pajak (PKP) Tarif Memiliki NPWP Tidak Memiliki NPWP 1 Sampai Dengan Rp50.000.000,- 5% 6% 2 Di atas Rp50.000.000,00 – Rp250.000.000,00 15% 18% 3 Di atas Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00 25% 30% 4 Di atas Rp5000.000.000,00 30% 36% Penghasilan tidak kena pajak Peruntukan 2013 2016 WPOP Rp24.300.000,- Rp54.000.000,- Tambahan WP kawin Rp2.025.000,- Rp4.500.000,- Penghasilan Istri digabung Rp24.300.000,- Rp54.000.000,- Tanggungan anak (Maks 3) Rp2.025.000,- Rp4.500.000,-
- 12. Contoh Misalnya A adalah seorang karyawan status kawin dengan anak 1, dengan asumsi data penghasilan sebagai berikut: Gaji Pokok Rp. 5 juta Tunjangan Transportasi, Uang Makan dan lain-lain : Rp. 2 juta Total Penghasilan Bruto : Rp. 7 juta Gaji pokok Rp 60.000.000 Tunjangan Rp 24.000.000 Penghasilan bruto Rp 84.000.000 PTKP WPOP Rp 54.000.000 Istri Rp 4.500.000 Tanggungan anak (1) Rp 4.500.000 Total Rp 64.000.000 Penghasilan Kena Pajak Rp 20.000.000 Perhitungan 5% x Rp20.000.000 = Rp1.000.000,-
- 13. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB Terutang= 0,5% x NJKP NJOP=Nilai Jual Objek Pajak NJKP= Nilai Jual Kena Pajak NJOP-TKP=Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak CONTOH Pak Amin memiliki rumah seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah Rp500.000, sedangkan harga tanah tersebut adalah Rp1.000.000. Jadi berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Amin? Bangunan: 50 x Rp500.000 = Rp25.000.000 Tanah: 100 x Rp 1.000.000 = Rp100.000.000 Total Rp125.000.000,- NJKP: 20% x Rp125.000.000 = Rp25.000.000 PBB: 0,5% x Rp 25.000.000 = Rp125.000
- 14. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tarif = 10% Pada bulau januari lalu, perusahaan A menjual 2 unit mobil x kepada perusahaan B seharga Rp260.000.000 belum termasuk PPN. HARGA JUAL = Rp260.000.000,- Tarif PPN = Rp 10% PPN Terutang = Rp 26.000.000,- Sehingga Perusaahan B harus membayar ke perusahaan A sebesar Rp 286.000.000,-. Sebagai harga mobil dan besar Pajak Pertambahan Nilai
- 15. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM) TARIF= 10-75%
- 17. Fungsi Anggaran • Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
- 18. Fungsi Mengatur • Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
- 19. Fungsi Stabilitas • Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- 20. Fungsi Retribusi Anggaran Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 21. Menurut Adam Smith • Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. • Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. • Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. • Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
- 22. Menurut W.J Langen • Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. • Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. • Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. • Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama). • Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.
- 23. Menurut Adolf Wagner • Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. • Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah • Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. • Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak. • Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang- Undang.