Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM Universitas Mercu Buana (Mercu Buana University), Jakarta Indonesia

1. SINDI NALURITA (43218010018)
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu)
ALTERNATIF RESOLUSI SENGKETA
Sengketa di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik,
Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau
organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Definisi Sengketa Menurut Para Ahli
• Winardi: Sengketa adalah tantangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau
kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek
kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
• Ali Achmad: Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi
yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi
keduanya.
Perlu diketahui bahwa Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang
melatarbelakanginya, terutama karena adanya Conflict Of Interest diantara para pihak. Sengketa yang
timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan
dinamakan sengketa ekonomi.
Secara rinci sengketa dalam ranah ekonomi dapat berupa sengketa sebagai berikut :
1. Sengketa perniagaan 8. Sengketa pekerjaan
2. Sengketa perbankan 9. Sengketa perburuhan
3. Sengketa Keuangan 10. Sengketa perusahaan
4. Sengketa Penanaman Modal 11. Sengketa hak
5. Sengketa Perindustrian 12. Sengketa property
6. Sengketa HKI 13. Sengketa Kontrak
7. Sengketa Konsumen
Alternatif penyelesaian sengketa adalah upaya penyelesaian sengketa atau beda pendapat
melalui prosedur pengadilan ataupun yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan
dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian Sengketa Ekonomi bertujuan untuk menghentikan pertikaian dan menghindari
kekerasan dan akibat-akibat yang mungkin akan terjadi akibat dari persengketaan tersebut. Menurut

2. pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam
PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut, antara lain :
1. Negosiasi/Perundingan adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada
saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda.
Adapun Keuntungan Negoisasi :
a) Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan.
b) Memungkinkan sengketa secara bersama-sama.
c) Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
Adapun Kelemahan Negoisasi :
a) Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
b) Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil kesepakatan.
c) Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang.
2. Enquiry (penyelidikan) adalah kegiatan untuk mencari fakta yang dilakukan oleh pihak ketiga.
3. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para
pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan
sebuah penyelesaian.
4. Konsiliasi adalah Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai
persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.
5. Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para pihak menyerahkan
kewenangan kepada pihak yang netral, yang disebut arbiter, untuk memberikan putusan. Istilah
arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan
sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan
perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan
mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil, Tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit-
belit yang dapat menghambat penyelisihan perselisihan.
Selain dari beberapa proses penyelesaian sengketa diatas, adapun cara lain yang dapat ditempuh
Yaitu melalui proses Litigasi : mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan
menggunakan pendekatan hukum. Lembaga penyelesaiannya yaitu:
1. Pengadilan Umum
Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai karakteristik :
a) Prosesnya sangat formal
b) Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)

3. c) Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan.
2. Pengadilan Niaga
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang
mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sengketa HAKI.
Pengadilan Niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut :
a) Prosesnya sangat formal
b) Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
c) Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan.
Akan tetapi jika melakukan penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan, maka akan
menimbulkan beberapa dampak, diantaranya:
1. Memberi kesempatan yang tidak adil (unfair), karena lebih memberi kesempatan
kepada lembaga-lembaga besar atau orang kaya.
2. Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (ordinary citizens) untuk perkara di
pengadilan.
Selain dari pada itu berperkara melalui pengadilan,
1. lama dan sangat formalistik (waste of time and formalistic),
2. biaya tinggi (very expensive),
3. secara umum tidak tanggap (generally unresponsive),
4. kurang memberi kesempatan yang wajar (unfair advantage) bagi yang rakyat biasa.
IMPLEMENTASI ALTERNATIF RESOLUSI SENGKETA
Saya akan mengutip studi kasus sengketa Pembatalan Pendaftaran merek antara pihak PT.
Garuda Food dan PT. Dua Kelinci. Kedua perusahaan makanan itu sama-sama memperebutkan nama
merek produk kacang yang diproduksi kedua perusahaan itu. PT Garuda Food yang merasa didahului
oleh PT. Dua Kelinci untuk mendaftarkan merek itu ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual
(Ditjen HaKI), menggugat Dua Kelinci di Pengadilan.
Penyelesaian sengketa merek adalah suatu proses yang di tempuh di dalam menyelesaikan
segala pertikaian, perselisihan atau konflik kepemilikan hak merek baik melalui jalur pengadilan (litigasi)
dengan mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi kepada pengadilan jika mereknya digunakan
pihak lain tanpa hak maupun melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non litigasi, seperti

4. yang digunakan oleh PT DUA KELINCI dan PT. GARUDA FOOD dalam penyelesaian sengketa merek
dagang.
Pengadilan dipilih sebagai salah satu cara dalam proses penyelesaian sengketa di bidang merek
yang sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek khususnya di dalam
penyelesaian sengketa gugatan pembatalan pendaftaran merek antara PT. DUA KELINCI dan PT.
GARUDA FOOD yang diperiksa pada Pengadilan Niaga Semarang pada 22 April 2007 dalam surat gugatan
tanggal 12 April 2007 dengan Nomor Register No.05/HAKI/M/2007/ PN. NIAGA. SMG dan Putusan Kasasi
No. 032 K/PDT. SUS/2007 karena ada keberatan dari pihak Tergugat.
Alternatif penyelesaian sengketa melalui Arbitrase juga dipilih oleh PT. DUA KELINCI dan PT.
GARUDA FOOD karena adanya hubungan bisnis antara kedua perusahaan makanan ringan tersebut atas
prakarsa pihak ketiga. Selain Arbitrase, penyelesaian sengketa juga dilakukan melalui mediasi diantara
Kedua belah pihak tersebut dan diakhiri dengan penandatanganan AKTA perdamaian.
Kendala-Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa :
1. Penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur hukum atau Pengadilan memerlukan waktu
yang cukup lama.
DAFTAR PUSTAKA:
1. Ali, Hapzi. 2019. Modul 2. Alternatif Resolusi Sengketa.
2. Pramesti , Jata Ayu. 2013.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-
penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/
3. Anonym1. 2014. https://media.neliti.com/media/publications/109093-ID-penyelesaian-
sengketa-pembatalan-pendaft.pdf (Diakses 20 Maret 2019, 10:51).