Modul ini membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi. Sengketa dijelaskan sebagai pertentangan antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan akibat hukum. Beberapa cara penyelesaian sengketa yang dijelaskan adalah arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Kasus sengketa merek IKEA di Indonesia diberikan sebagai contoh implementasi dengan penye

1. MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis
dan
Lingkungan
Alternatif Resolusi Sengketa
atau Resolusi Sengketa
Ekonomi
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi S1
02
HBL Nabila Safitri
Abstract Kompetensi
Memahami Hukum Bisnis dan
Lingkungan sebagai Alternatif
Para pembaca diharapkan dapat
memahami serta mampu

2. 2018
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Pembahasan
Sengketa
(1) Menurut Winardi
Pertentangan atau konflik yang terjadi diantara individu-individu atau kelompok-
kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek
kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
(2) Menurut Ali Achmad
Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi
yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat
hukum bagi keduanya.
Dari kedua pendapat diatas yang diberikan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa
sengketa adalah perilaku pertentangan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang
nantinya akan menimbulkan suatu akibat hukum dan diberikan sanksi hukum bagi salah
satu diantara keduanya.
Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di
luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuta secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Jadi, Undang-Undang yang terkait dengan masalah Sengketa adalah Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999
Sengketa Ekonomi
Sengketa Ekonomi adalah suatu konflik atau pertentangan adanya oposisi antara
individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok
yang berhubungan dengan suatu kepemilikan atau suatu hak milik dalam masalah
ekonomi.
Resolusi Sengketa atau Resolusi
SengketaEkonomi
menjelaskan definisi dan tujuan
Alternatif Resolusi Sengketa atau
Resolusi SengketaEkonomi

3. 2018
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Perlu dipahami bahwa Sengketa dalam kegiatan ekonomi itu dapat terbagi menjadi
beberapa bagian atau beberapa jenis, diantaranya adalah:
(1) Sengketa Perniagaan
(2) Sengketa Perbankan
(3) Sengketa Keuangan
(4) Sengketa Perindustrian
(5) Sengketa Penanaman Modal, Dan Lain Lain
Penyelesaian Sengketa Ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan
pertikaian atau pertentangan atau konflik dan menghindari kekerasan dan akibat-akibat
yang mungkin akan terjadi dari persengketaan tersebut. Menurut pasal 33 ayat 1
(Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan)
Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui berbagai cara, beberapa
contohnya adalah dengan cara Negoisasi, Enquiry (Penyelidikkan), Mediasi, Konsiliasi,
Arbitrase, Judicial Settlement (Pengadilan), serta Organisasi-organisasi atau Badan-
badan Regional.
Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan juga dimana saja. Sengketa dapat terjad
antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan
kelompok, perusahaan dengan perusahaan, dan sebagainya. Dengan kata lain sengketa
itu bersifat publik dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun
internasional.
Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain,
yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak
kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang
dinamakan sengketa. Perbedaannya dengan sengketa ekonomi adalah, sengketa
ekonomi biasanya terjadi ketidakpuasan atau terjadi pertentangan yang berhubungan
dengan perekonomian.
Penyebab Timbulnya Sengketa
Ada beberapa sebab mengapa timbul sengketa, berikut adalah beberapa teori tentang
sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain:
(a) Teori Hubungan Masyarakat
Teori hubungan masyarakat menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi
kelompok dalam masyarakat. Biasanya solusi yang diberikan adalah dengan cara
peningkatan komunikasi dan pengembangan toleransi antar kelompok atau individu
yang berkonflik
(b) Teori Negoisasi Prinsip

4. 2018
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Teori negoisasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan
diantara para pihak. Biasanya solusi yang diberikan adalah pelaku harus mampu
memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah
(c) Teori Identitas
Teori identitas ini menjelaskan bahwa konflik atau sengketa terjadi karena sekelompok
orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Biasanya solusi yang diberikan
adalah menentukan dan mencapai kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok
semua pihak.
(d) Teori Kesalahpahaman antar Budaya
Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam
berkomunikasi diantara orang-orang yang berlatar belakang budaya berbeda. Solusinya
adalah diperlukan pengenalan dan pemahaman budaya-budaya masyarakat, dan
mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.
Cara Penyelesaian Sengketa
Sesuai dengan perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah suatu
pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak
yang berkonflik.
(a) Arbitrase
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa
perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
(b) Negoisasi
Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi
merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat
kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.
(c) Mediasi
Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi
konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam
proses tawar menawar (Nurnaningsih Amriani, 2012: 28).
(d) Konsiliasi

5. 2018
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Konsiliasi merupakan lanjutan dari proses mediasi.Apabila pihak yang bersengketa
tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan
keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi (Nurnaningsih Amriani, 2012: 34).
(e) Penilaian Ahli
Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta
pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi (Takdir Rahmadi,
2011: 19).
(f) Enquiry (Penyelidikkan)
Enquiry atau penyelidikan adalah kegiatan untuk mencari fakta yang dilakukan oleh
pihak ketiga.
Hal-Hal tersebut adalah merupakan sebagian atau beberapa penjelasan mengenai
Sengketa umum maupun Sengketa Ekonomi, yang juga disertai oleh cara-cara
penyelesaian Sengketa tersebut.
Implementasi kasus
Sengketa merek IKEA, yang terdaftar atas nama Inter IKEA
System BV
Sengketa ini diajukan oleh PT Ratania Khatulistiwa ke Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi pada Mei 2015 lalu, MA memenangkan PT
Ratania dan perusahaan lokal ini berhak menggunakan merek IKEA. Ratania
memenangkan kasus ini, baik di tingkat pertama maupun kasasi. Kasus IKEA Linna
Simamora, Partner di firma hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP), menilai
kasus sengketa merek ini menarik. Untuk lebih jelasnya, dia menilik pada kasus
sengketa IKEA.
Menurut dia, kasus sengketa merek IKEA ini menambah keragu-raguan akan kepastian
keadilan bagi pemilik merek terkenal. "Adanya dissenting opinion membuktikan adanya
ketidakseragaman dalam interpretasi ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan,"
kata dia, melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com.
Kronologi kasus ini, pada 25 Januari 2005, Inter IKEA System BV telah mendaftarkan
merek “IKEA” di Kementerian Hukum dan HAM untuk kelas 20 dan 21.
Pada 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2006, Direktorat Jenderal HKI mengeluarkan
sertifikat atas merek IKEA tersebut masing-masing untuk kelas 20 dan 21. Pada 28
Maret 2010, Inter IKEA System BV kembali mengajukan pemohonan pendaftaran
merek IKEA (dengan desain yang berbeda). Pada 2013, PT Ratania Khatulistiwa

6. 2018
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek IKEA untuk kelas 20 dan 21.
Pengajuan ini ditolak oleh Ditjen HKI dengan alasan mempunyai persamaan dengan
merek IKEA yang telah terdaftar atas nama Inter IKEA System BV.
Advertisment Pada tahun yang sama, PT Ratania kemudian mengajukan gugatan
penghapusan merek IKEA pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Alasannya, merek IKEA tersebut tidak dipakai dalam kurun waktu tiga tahun
berturut-turut. Dasarnya yakni pasal 61 dan 63 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001
tentang Merek.
Nah, dalam kasus IKEA ini, terdapat sejumlah hal menarik.
Pertama, PT Ratania mengajukan bukti berupa market survei yang dilakukan oleh
Berlian Group Indonesia di lima kota di Indonesia. Yaitu di Medan, Jakarta, Bandung,
Surabaya dan Denpasar. Gunanya, untuk membuktikan bahwa merek IKEA tersebut
tidak dipakai oleh Inter IKEA System BV selama tiga tahun berturut-turut sejak
pendaftarannya, yaitu masing-masing di 2006 dan 2010.
Kedua, majelis hakim Pengadilan Niaga di pemeriksaan tingkat pertama mendasarkan
putusannya pada hasil survei tersebut. Padahal, Inter IKEA System B.V telah
mengajukan bukti-bukti pemakaian merek IKEA pada kegiatan produksi dan
perdagangan mereka.
Ketiga, majelis hakim mengartikan kata barang atau jasa yang diperdagangkan dalam
pasal 61 UU Merek tersebut dengan kegiatan penjualan secara fisik saja.
Padahal, kenyataan bahwa di pasal 61 ayat 2 UU Merek juga memungkinan interpretasi
akan arti barang dan jasa yang diperdagangkan, dimungkinkan untuk diperperdagangan
tanpa melalui toko secara fisik, sesuai dengan kemajuan teknologi.
"Hal ini sangat disayangkan mengingat IKEA dapat dikategorikan sebagai merek
terkenal yang sudah bertahun-tahun menggunakan merek tersebut, sedangkan PT
Ratania sendiri baru menggunakan merek IKEA tersebut pada 2013," lanjut Linna.
Menurut dia, fakta ini seharusnya mendorong para hakim untuk mempertimbangkan
lebih jauh lagi fakta-fakta yang ada sebelum memutuskan untuk mengkabulkan gugatan
dari PT Ratania. Linna menilai, kenyataan-kenyataan tersebut cukup menimbulkan
tanda tanya besar akan pemahaman para penegak hukum di Indonesia akan arti
pentingnya tujuan perlindungan yang diberikan oleh UU Merek yang ada, Juga, menjadi
tanda tanya besar akan arti penting pengusaha mendapat kepastian untuk memperoleh
perlindungan tersebut.
"Sangat disayangkan apabila yang ditekankan oleh UU Merek adalah perlindungan, tapi
pada kenyataannya untuk kasus-kasus penghapusan pendaftaran merek seperti ini,
hakim terkesan kurang pertimbangan dalam memutuskan," pungkas dia.

7. 2018
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Oleh Nabila Saf itri http://www.mercubuana.ac.id
Sesuai dengan kasus diatas, dapat diketahui bahwa cara penyelesaian kasus sengketa
tersebut adalah dengan cara mediasi dan konsiliasi. Yang dimana mereka menyerahkan
masalah mereka kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut adalah pengadilan
negeri.
Daftar Pustaka
 http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html
 https://silpiintansuseno7.wordpress.com/2017/07/06/makalah-penyelesaian-
sengketa-ekonomi/
 http://mimanfadhlillahsoftskill.blogspot.com/2016/06/sengketa-ekonomi.html
 https://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/14/192158026/di.indonesia.kasus.s
engketa.merek.dagang.menimbulkan.tanda.tanya.besar