Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 1 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 2 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 3 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 4 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 5 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 6 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 7 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 8 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 9 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 10 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 11 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 12 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 13 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 14 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 15 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 16 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 17 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 18 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 19 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 20 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 21 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 22 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 23 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 24 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 25 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 26 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 27 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 28 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 29 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 30 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 31 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 32 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 33 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 34 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 35 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 36 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 37 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 38 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 39 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 40 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 41 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 42 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 43 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 44 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 45 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 46 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 47 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 48 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 49 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 50 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 51 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 52 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 53 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 54 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 55 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 56 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 57 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 58 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 59 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 60 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 61 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 62 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 63 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 64 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 65 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 66 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 67 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 68 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 69 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 70 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 71 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 72 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 73 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 74 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 75 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 76 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 77 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 78 TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE Slide 79
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

6 Likes

Share

Download to read offline

TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE

Download to read offline

DI SUSUN OLEH :
NAMA : WIDYIA ASTUTI
NPM : 1434021395
KELAS : KARYAWAN (SABTU)
NAMA DOSEN : DR. EDDY SANUSI, SE, MM
NAMA PENGARANG : DR. H. SUDIARTO, SH, M.HUM

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE

  1. 1. TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE DI SUSUN OLEH : NAMA : WIDYIA ASTUTI NPM : 1434021395 KELAS : KARYAWAN (SABTU) NAMA DOSEN : DR. EDDY SANUSI, SE, MM NAMA PENGARANG : DR. H. SUDIARTO, SH, M.HUM FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA JAKARTA 2017
  2. 2. Penyelesaian sengketa, merupakan salah satu aspek hukum penting yang diperlukan manusia untuk terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menyelesaikan konflik ataupun sengketa telah menjadi tugas dari Badan Peradilan, menyelesaikan suatu perkara tersebut dengan berlandaskan pada Undang – Undang dan keyakinan hakim. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 4 Tahum 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan. Seiring dengan perkembangan masyarakat, dengan sebuah skenareo globalisasi untuk membangun tatanan dunia yang tanpa batas maka permasalahan – permasalahan yang ada dalam masyarakat juga turut berkembang, dengan tuntutan globalisasi yang mensyaratkan adanya freetrade (perdagangan bebas), membuka peluang bagi pembisnis – pembisnis asing masuk untuk berbisnis di dalam negeri, tak sedikit dari mereka tidak terbiasa dengan peraturan perundang-undangan nasional yang kita miliki sehingga dalam menyelesaikan sengketa yang timbul mereka lebih memilih untuk menyelesaikan di luar peradilan. Tidak hanya pembisnis asing tapi juga pembisnis nasional maupun lokal juga melihat ada beberapa kelebihan dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa dikenal dengan konsep Alternative Dispute Resolution (ADR), Penyelesaian sengketa di luar pengadilan banyak digunakan, karena dipandang efisien, cukup memuaskan pihak – pihak bersengketa, dan banyak memberikan kemudahan – kemudahan yang tidak diperoleh dalam proses pengadilan resmi. Para pihak terpuaskan, karena konflik tidak menjadi terbuka dan melebar, lebih menekankan harmoni dan kekeluargaan, Alternatif Penyelesaian sengketa juga merupakan solusi hukum yang kreatif agar proses hukum tidak terjebak di jalur lambat. Ada sedikit perbedaan antara konflik dengan sengketa, untuk dapat memperjelasnya maka itu konsep yang digunakan mengacu kepada Nader & Todd yang secara eksplisit membedakan antara pra konflik, konflik dan sengketa. (a) Pra konflik, adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. (b) Konflik, adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut. (c) Sengketa, adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum. Konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR) juga dikenal dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), konsep tersebut telah dikristalkan dalam hukum Indonesia dengan ditebitkannya Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang – Undang tersebut mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh para pihak itu sendiri tanpa campur tangan pihak lain ataupun melibatkan pihak ketiga. Melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa para pihak hal tersebut dikategorikan sebagai konsultasi dimana pihak ketiga hanya berperan sebagai konsultan yang memberikan masukan bagi para pihak, istilah konsialiasi dan mediasi dalam sering saling dipertukarkan.
  3. 3. Negosiasi merupakan prinsip dasar dalam komunikasi penyelesaian sengketa maupun dalam komunikasi bisnis, dalam mediasi ataupun konsiliasi, negosiasi tetap memainkan peranan ini, walaupun ada pihak ketiga tapi para pihak tetap saling melakukan negosiasi. Ada dua permasalahan dalam ketentuan ini yaitu mengenai “dalam penyelesaian sengketa dilakukan pertemuan langsung oleh para pihak” dan “diselesaikan dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari”. Dalam ketentuan tersebut harus diinterpretasikan terlebih dahulu, apakah ketentuan ini bersifat keharusan, atau hanya memberikan sebuah standar dan dalam pelaksanaannya diserahkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika ketentuan ini bersifat mengharuskan lalu kemudian bagaimana konsekwensi hukumnya jika para pihak bersepakat untuk tidak bertemu secara langsung mungkin karena tidak selamanya dapat para pihak bertemu langsung disebabkan adanya keoerluan – keperluan lain dalam bisnis sehingga meminta untuk di wakilkan ataupun menggunakan perantaran teknologi informasi seperti internet dalm bentuk Online. Dan kemudian bagaimana jika ternyata kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan dalam waktu 14 hari tapi para pihak tetap ingin melanjutkan proses penyelesaian melalui negosiasi ataupun mediasi/konsiliasi dengan tidak terburu – buru, norma tersebut sangat kabur dalam perhitungan waktu 14 hari, sejak kapan perhitungan tersebut dimulai ? Apakah berdasarkan kesepakatan para pihak atau perhitungan lainnya. Dalam Undang – Undang No.. Dan kemudian bagaimana jika ternyata kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan dalam waktu 14 hari tapi para pihak tetap ingin melanjutkan proses penyelesaian melalui negosiasi ataupun mediasi/konsiliasi dengan tidak terburu – buru, norma tersebut sangat kabur dalam perhitungan waktu 14 hari, sejak kapan perhitungan tersebut dimulai ? Apakah berdasarkan kesepakatan para pihak atau perhitungan lainnya. Dalam Undang – Undang No.30 Tahun 1999 tidak menyebutkan konsekuensi hukum atas tidak dijalankannya ketentuan tersebut. Selain membahas permasalan tersebut dalam pembahasan ini juga mendalami suatu proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Negosiasi dan Mediasi. Negosiasi merupakan sebuah forum utama yang selalu ada dalam penyelesaian sengketa melalui Alternatif penyelesaian sengketa, dalam mediasi ataupun konsiliasi negosiasi tetap digunakan. A. Pengertian Negosiasi Negosiasi merupakan kosakata yang sudah sering kita dengar. Negosiasi merupakan proses yang sering sekali kita lakukan dalam hidup dan sering pula kita tidak sadar kalau kita tengah melakukan negosiasi. Untuk itu, perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai apa pengertian dari negosiasi berdasarkan kamus hukum dan beberapa pendapat ahli, yaitu sebagai berikut : Kata negosiasi diambil dari bahasa latin negotiari yang berarti “berdagang atau berbisnis”. Kata kerjanya diambil dari kata lain, negare, yang berarti “meniadakan” dan satu kata benda, otium, berarti “waktu luang”. Jacli, pebisnis Romawi Kuno akan “meniadakan waktu luang” hingga kesepakatan tercapai. Negoisasi adalah : Proses untuk mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan serta mengembangkan persamaan guna meraih tujuan bersama yang saling menguntungkan.
  4. 4. Negosiasi merupakan suatu proses, kemungkinan proses awal dan akhir berlangsung lebih lama dan lebih penting. Diawali dengan langkah – langkah awal, saling bertukar konsesi, sampai akhirnya mencapai kesepakatan dan kegiatan tindak lanjut yang diperlukan. Negoisasi menurut kamus hukum Black’s Law dapat dijabarkan sebagai berikut. A consensual bargaining proces in which the parties attempt to reach agreement on a disputed or potentially disputed matter. Negotiation usu. Involves complete autonomy for the parties involved, without the intervention of third parties. Negosiasi menurut Jaqueline M. Nolan-Haley adalah: “Negotiation may be generally defined as a consensual bargaining process in which parties attempt to reach agreement on a disputed or potentially disputed matteri. Terjemahan bebasnya adalah : “Negosiasi dapat diartikan secara umum sebagai konsensual dari proses penawaran antara para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan tentang suatu sengketa atau sesuatu hal yang berpotensi menjadi sengketa.” Negosiasi menurut Suyud Margono adalah : “Proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka.” Negosiasi menurut H. Priyatna Abdurrasyid adalah : “Suatu cara dimana individu berkomunikasi satu sama lain mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari- harinya” atau “Proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika ada pihak lain yang menguasai apa yang kita inginkan. Negosiasi menurut Gery Good Paster adalah : “Merupakan konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka.” Negosiasi adalah pertemuan antara dua orang atau kubu yang masing – masing berada diposisi yang sesuai dengan kepentingan masing – masing dan berakhir untuk mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Kedua pihak setelah berada dalam posisi yang berlawanan diteruskan dengan duduk bersama menuju kesatu arah guna menyelesaikan hasil negosiasi. Dengan demikian negosiasi adalah metode untuk mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen – elemen kerja sama dan kompetisi. Dengan demikian, secara sederhana disimpulkan negosiasi adal suatu cara bagi dua atau lebih pihak yang berbeda kepentingan baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan dalam mencari kesepahaman dengan cara mempertemukan penawaran dan permintaan dari masing – masing pihak sehingga tercapai suatu kesepakatan atau kesepahaman kepentingan baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud atau tujuan. Negosiasi selain digunakan dalam bisnis, diplomasi atau hubungan luar negri, public relation, ataupun pada perdangan tradisional negosiasi dalam ilmu hukum dikenal juga sebagai bagian dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa atau yang biasa dikenal dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR), Negoisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diartikan bahwa negosiasi dipahami sebagai sebuah proses dimana para pihak ingin menyelesaikan permasalahan, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu, dan atau berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama (win-win solution).
  5. 5. Istilah negosiasi sudah tidak asing bagi tatanan hukum dan bisnis kita, dari pengertian diatas maka negosiasi sebenarnya dapat dibagi dua atas tujuan yang ingin dicapai yaitu (a) Negosiasi kepentingan dan (b) Negosiasi hak. Yang kedua pembagian tersebut adalah sebagai berikut : (a) Negosiasi Kepentingan Negosiasi Kepentingan (interest negotiation) merupakan negosiasi yang sebelum bernegoisasi sama sekali para pihak tidak ada hak – hak apa pun dari satu pihak kepada pihak lain. Akan tetapi, mereka bernegoisasi karena masing – masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negoisasi tersebut. Misalnya negosiasi kontrak, negoisasi terhadap harga, penyerahan, waktu pembayaran, terms dan kondisi dari kontrak jual beli, antara calon pembeli dengan calon penjual dalam hal pembelian benda tertentu. Karena itu, dalam negosiasi kepentingan, jika para pihak yang bernegosiasi tidak berhasil menemukan suatu kata sepakat, maka secara umum dapat dikatakan bahwa tidak satu pihakpun dapat memaksa dilanjutkan negosiasi. (b) Negosiasi Hak Sebaliknya dalam negosiasi hak (right negotiation), sebeleum para pihak bernegosiasi, antara para pihak sudah terlebih dahulu mempunyai hubungan hukum tertentu, sehingga antara pihak tersebut telah menimbulkan hak – hak tertentu (pre-existing rights), yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Kemudian para pihak bernegosiasi bagaimana agar hak – hak tersebut dapat dipenuhi oleh pihak lawan dalam negosiasi tersebut. Jadi, berbeda dengan negosiasi kepentingan dimana negosiasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum tertentu, tetapi dalam negosiasi hak, hubungan hukum tersebut justru sudah ada sebelum negosiasi dilakukan. Atas pembagian tersebut, maka dapat kita tentukan mengenai lingkup kajian kita, dalam pembahasan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui negosiasi maka berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu mengenai penyelesaian suatu sengketa dimana para pihak dalam sebuah sengketa telah memiliki suatu hubungan hukum, dalam hubungan hukum antar subyek hukum, maka akan ada hak da kewajiban yang diemban pada masing – masing mereka, dalam negosiasi penyelesaian sengketa akan lebih condong pada negosiasi hak dibandingkan dalam negosiasi konvensional dalam bisnis yang biasa dilakukan adalah negosiasi kepentingan. Tapi bukan berarti negosiasi kepentingan tidak dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa, kedua tipe negosiasi tersebut dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa, hanya saja negosiasi hak lebih sering digunakan dalam penyelesaian sengketa dibandingkan negosiasi kepentingan. Negosiasi hak bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan hak yang sebelumnya sudah ada. Di indonesia negosiasi hak ini dilakukan sebelum ataupun ketika perkara hukum sudah diajukan ke pengadilan. Sebab, ada kewajiban bagi hakim sebelum memutus perkara untuk meminta agar para pihak untuk terlebih dahulu melakukan negosiasi, dalam hal ini negosiasi hak atau di Indonesia yang sering disebut dengan istilah popuker “musyawarah”. Namun demikian, walaupun negosiasi kepentingan maupun negosiasi haku mempunyai perbedaan, tapi juga negosiasi tersebut sama – sama mempunyai unsur – unsur kesamaan sebagai berikut :
  6. 6. 1. Negosiasi diperlukan karena adanya sengketa di antara para pihak yang harus diselesaikan, baik yang berdasarkan atas hak yang sudah ada sebelumnya (pre-existing rights) seperti yang terjadi di dalam negosiasi hak ataupun yang berdasarkan atas kepentingan para pihak yang terjadi pada saat negosiasi tersebut (negosiasi kepentingan). 2. Negosiasi bertujuan untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang paling memuaskan kedua belah pihak tanpa perlu membuat suatu kesimpulan yang drastis. Pemaparan tersebut menunjukan pada kita bahwa negosiasi sangat diperlukan bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai urusan dalam kehidupan sehari – hari termasuk juga untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan tujuan win- win solution. B. Pentingnya Negosiasi dalam kehidupan bermasyarakat Negosiasi diperlukan dalam kehidupan manusia karena sifatnya yang begitu erat dengan filosofi kehidupan manusia dimana setiap manusia memiliki sifat dasar untuk mempertahankan kepentingannya, di satu sisi, manusia lain juga memiliki kepentingan yang akan tetap di pertahankan. Padahal, kedua belah pihak tersebut memliki satu tujuan yang sama, yaitu memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Tiga perkiraan kondisi yang akan menentukan apakah negosiasi dibutuhkan atau tidak, yaitu : 1. Adanya konflik kepentingan, misalnya bila satu pihak menginginkan harga lebih tinggi dan pihak lain menghendaki harga lebih rendah untuk suatu obyek tertentu, atau misalnya pihak satu mengklaim bahwa suatu obyek adalah haknya sementara pihak yang lain mengklaim demikian terhadap obyek yang sama, dan lain sebagainya. 2. Masih adanya berbagai cara pemuasan kepentingan kedua belah pihak, misalnya bila harga belum ditetapkan secara pasti dimana masih ada kemungkinan harga untuk dinegosiasikan atau dimana para pihak memiliki bukti kepemilikan hak yang sama kuat, dan lain sebagainya. 3. Adanya peluang untuk kompromi, misal tercapainya kesepakatan harga yang jelas bagi semua pihak diantara batas minimum bagi penjual atau batas maksimum bagi pembeli atau ada kesepakatan mengenai pembagian hak pada obyek sengketa, dan lain sebagainya. Maka dari itu persyarat yang diperlukan untuk melakukan negosiasi adalah sebagai berikut : 1. Ada isu yang jelas dari pihak – pihak berkepentingan dan hal yang perlu untuk dinegosiasikan. 2. Ada kemauan untuk mengambil dan memberi. 3. Ada kepercayaan satu sama lain. 4. Setiap pelaku negosiasi mempunyai wewenang yang cukup untuk mengikat.
  7. 7. Tanpa kita sadari sepanjang kehidupan kita, tentunya kita selalu melakukan negosiasi. Dalam hubungan sehari – hari dengan orang di sekitar kita, kita selalu melakukan negosiasi. Baik hubungan ayah-anak, ibu-anak, teman, diplomasi pemerintahan, maupun rekan bisnis. Setiap orang memiliki perbedaan masing – masing baik perbedaan fisik, cara pandang maupun kepentingan. Dalam berhubungan dengan orang lain tentunya perbedaan itu akan semakin nampak pada tiap – tiap orang. Agar perbedaan tersebut menghasilkan manfaat dan bukannya menjadi akar konflik bersifat destruktif, maka dibutuhkan suatu negosiasi. Negosiasi dapat menjembatani perbedaan yang ada dan menghasilkan kesepakatan antara pihak yang terlibat. Dari cara penyampaiannya Negosiasi yang di bedakan dua macam, yaitu direct (langsung) dan indirect (tidak langsung). Negosiasi langsung adalah negosiasi yang umum dilakukan, pihak – pihak yang berkepentingan duduk di meja untuk mendiskusikan suatu masalah tertentu dan mereka secara sadar melakukan negosiasi untuk mencapai kepentingannya. Sementara itu negosiasi tidak langsung umun terjadi dalam percakapan sehari – hari, misalnya dialog antara ibu dan anak “Jika makanan kamu habis, maka kamu boleh main ke luar nanti sore”. Itu adalah contoh negosiasi tidak langsung. Secara eksplisit sang ibu menyisipkan keinginannya pada sang anak dengan memberikan suatu penawaran yang disukai anaknya. Atau contoh lain adik dan kakak berebut nonton TV dengan chanel yang berbeda sehingga terjadi konflik kepentingan, maka untuk mengatasi masalah itu sang kakak berinspiratif memberi adiknya makanan yang di milikinya asalkan adiknya mau pergi main keluar rumah dan tidak menggangu kakak menonton acara TV favoritnya, dan keduanya mencapai sepakat maka konflik dapat di selesaikan dengan cara negosiasi. Contoh negosiasi tidak langsung ini sama halnya seperti proses negoisasi pada umumnya, namun dengan cara yang berbeda. Contoh lainnya bahwa negoisasi dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat bahwa dalam konteks politik multi-etnis, sepeti di ambo, membawa – bawa simbol etnik tertentu dalam urusan pemerintahan dapat memicu sentimen etnis. Apapun alasannya, perilaku politik seperti ini beresiko apakah dilakukan oleh suku mayoritas-pribumi atau sebaliknya. Kasus pengukuhan Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Jakobus Puttileihalat, menjadi La Ode Puttileihalat, oleh masyarakat Buton yang notabene suku pendatang di Maluku, bisa menjadi semacam persoalan bagi suku pribumi. Memang hal ini tidak langsung memicu kekerasan komunal, tapi lagi – lagi ekspresi di tingkat kelembagaan politik, bisa saja berkontribusi terhadap disharmoni sosial. Negosiasi sangat di perlukan untuk menyatukan sebuah kepentingan yang berbeda agar terjadi konflik yang lebih luas dan tidak diinginkan.
  8. 8. C. Kualitas Negosiasi Banyak segi untuk dapat memandang sebuah negosiasi berkualitas atau tidak, bagi mereka yang berhasil meng-gol-kan kepentingannya dan merasa puas atas hasil negosiasi mak menganggap proses negosiasi tersebut berkualitas, tapi bagi mereka yang sedikit mendapatkan keuntungan dari negosiasi tersebut bahkan tidak mendapatkan keuntungan maka menganggap negosiasi tersebut tidak berkualitas dan tidak berarti. Dari perbedaan paradigma tersebut intinya adalah negosiasi yang berkualitas adalah negosiasi yang berhasil digunakan oleh para pihak untuk mencapai tujuan – tujuannya, dalam negosiasi untuk penyelesaian sengketa capaian yang ideal bagi kedua pihak adala win – win solution. Agar negosiator dapat mecapai keberhasilan maka perlu mempersiapkan segala sesuatunya baik mengenai personal negosiator, informasi mengenai materi yang di negosiasikann maupun informasi informasi mengenai pihak lawan, merancang strategi, menetapkan tujuan dan alternatif tujuan, menentukan tempat dan waktu dan sebagainya. Dari segi personal negosiasiatornya ada beberapa hal yang harus di perhatikan yang harus dimiliki oleh negosiator, jika negosiator tersebut berbentuk kelompok maka Pemimpin Tim Negosiasi memegang peranan penting, selain otoritas dan kecakapan berbuat hukum maka berikut ini ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh negosiator/Pemimpin Tim Negosiasi yaitu :  Ketajaman Pikiran/Kelihaian Pemimpin Tim Negosiasi ataupun Tim Negosiasi mengemban keseluruhan tanggung jawab dan kepercayaan Pemberi Kuasa atau pihak yang diwakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Pemimpin Tim Negosiasi yang sukses harus mampu “menampilkan” strategi terbaik yang dimilikinya, dan harus bisa menunjukkan pula sifat campuran antara kejujuran moral dengan kelihaian. Anda harus menghindari Pemimpin Tim Negosiasi yang memiliki sifat terus terang (blakblakan). Meskipun demikian, bukan berarti pemimpin Tim Negosiasi boleh bermuka dua, Pemimpin Tim Negosiasi harus tahu kartu mana yang harus diletakkan di atas meja dan kapan waktunya. Oleh karena itu, kelihaian harus menempati urutan teratas persyaratan seorang Pemimpin Tim Negosiasi.  Sabar Sabar adalah ciri yang amat penting. Negosiasi bisa sangat berat, karena setiap tawaran akan memnbawa tawaran balik dan setiap manuver akan membawa manuver balik sehingga menghabiskan waktu dan energi. Pejabat yang korup, manajemen yang picik, dan anggota staf yang tidak kompeten harus di atasi dengan baik. Seorang Pemimpin Tim Negosiasi yang emosional tidak akan berguna dalam negosiasi bahkan akan dapat memperparah sengketa yang seharusnya diselesaikan.  Kemampuan Beradaptasi Karena negosiasi selalu berkaitan dengan perubahan posisi atau saling tarik ulur kepentingan, dimana jika posisi yang satu berubah maka pihak yang lain juga harus berubah, maka Pemimpin Tim Negosiasi harus pintar melakukan adaptasi atau penyesuaian. Dengan strategi yang tidak fleksibel dan taktik yang terhatas, kemungkinan negosiasi akan berakhir dengan tidak produktif dan tidak banyak manfaat bagi pihak yang diwakili. Dalam praktek negosiasi
  9. 9. berbagai kemungkinan yang telah direncanakan sebelumnya, Pemimpin Tim Negosiasi harus bisa merespons secara cepat dan tepat terhadap perkembangan yang tak terduga. Negosiasi jarang sekali berlangsung persis seperti rencana, dan tidak pula berubah dalam pola yang telah dibayangkan sebelumnya. Mampu “berfikir mandiri” akan mengarahkan pada kesuksesan di meja perundingan.  Daya Tahan Meskipun negosiasi pada dasarnya adalah suatu aktivitas mental, namun sering menuntut kekuatan fisik. Pemimpin Tim Negosiasi harus siap untuk mengikuti semua sesi. Jarang sekali jam kerja Pemimpin Tim Negosiasi hanya delapan jam sehari. Kelelahan dalam perjalanan, perubahan iklim, stres dan lain – lain bisa membuat orang yang tidak tahan menjadi “kehabisan tenaga”. Turunnya kondisi fisik dan mental akan menurunkan kualitas negosiasi yang dilakukan, maka kebugaran fisik, daya tahan, dan sifat disiplin diri yang realistis merupakan ciri yang sangat di inginkan dan diharapkan seorang Pemimpin Tim Negosiasi.  Kemampuan Baersosialisasi Negosiasi pada dasarnya merupakan proses sosial. Keberhasilan dari suatu kesepakatan dalam situasi ini di dasarkan pada kepercayaan dari persahabatan. Bahkan jika kesepakatan di ikat dengan kontrak, “hubungan pertalian” akan berperan sangat besar dalam menyelesaikannya, seorang Pemimpin Tim Negosiasi yang kompeten memiliki sifat suka berteman dan unggul dalam situasi sosial. Jumlah kesepakatan yang dibuat di meja makan sama banyaknya dengan yang dibuat di meja perundingan. Kemampuan untuk membuat percakapan yang baik akan meningkatkan posisi Pemimpin Tim Negosiasi. Ingat! Konsesi harus di rebut dari lawan, namun akan diberikan oleh teman.  Konsentrasi Dalam dunia bisnis sangat menuntut kepraktisan, masalah komunikasi bahasa dan pertengkaran masalah hukum yang dapat menjadi gangguan utama terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam strategi. Potensi “kehilangan jalur” cukup besar. Banyak terjadi seorang setelah melakukan negosiasi merasa tidak berhasil atau segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Karena alasan ini, kemampuan berkonsentrasi di tengah berbagai masalah ketika bernegosiasi merupakan aset yang tidak bisa tidak harus dimiliki oleh seorang Pemimpin Tim Negosiasi.  Memiliki Selera Huimor Negosiasi dapat menjadi situasi yang penuh tekanan atau stres, dan akan ada saat – saat dimana tidak terlihat sama sekali manfaatnya. Seorang Pemimpin Tim Negosiasi harus diperlengkapi dengan rasa humor yang tinggi agar dapat menahan badai yang terus – menerus. Memandang persoalan – persoalan tertentu dengan mata yang penuh humor dan menghindari sindroma bahwa semuanya sangat serius dapat membuat semuanya menjadi berubah untuk menjaga agar negosiasi tetap berjalan.
  10. 10. D. Ciri – ciri Negosiasi Dari definisi mengenai negosiasi dan mediasi maka dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri- ciri negosiasi, yaitu : 1. Senantiasa melibatkan orang baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok. 2. Memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik/sengketa yang terjadi mulai awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. 3. Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar-menawar (bargain) maupun tukar menukar (barter). 4. Hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. 5. Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. E. Tehnik Bernegosiasi Kita tidak perlu tehnik ataupun strategi jika apa yang kita inginkan langsung terwujud, tapi hukum kenyataan tidak demikian, untuk merubah sebuah kenyataan atau mewujudkan keinginan harus digunakan strategi, teknik dan strategi dalam negosiasi adalah mutlak diperlukan. Dalam negoisasi adalah sebuah pertarungan mental untuk dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam suatu bisnis, strategi dan teknik dalam dalam pembahasan ini merupakan kombinasi dari gaya – gaya negosiasi yang telah di dentifikasi dalam pengalaman praktek negosiasi. Masing – masing negosiator dan setiap tim negosiasi harus memilih satu gaya yang terbaik untuk mencapai sasaran mereka. Gaya yang sama tidak akan berfungsi di setiap situasi, demikian pula tidak setiap situasi memungkinkan semua gaya. Para negosiator dan tim harus fleksibel, mampu mengubah gaya semudah mereka mengubah lokasi. F. Memilih Satu Gaya yang Cocok Di bawah ini tercantum dua puluh tiga gaya negosiasi perorangan yang berbeda. Jarang terjadi seseorang menggunakan hanya satu gaya dan mengesampingkan semua yang lain, dan ada kemungkinan terjadi saling bersimpangan. Jarang (jika bukan tidak mungkin) seseorang dapat mengadopsi suatu gaya yang bertentangan dengan kepribadiannya. Gaya – gaya tersebut juga seringkali merupakan serangan balasan satu sama lain. Para negosiator berusaha untuk di percayai, dan mereka harus percaya pada wacana mereka sendiri jika ingin sukses. Para negosiator potensial harus menyelidiki bakat dan keunggulan mereka sendiri untuk menentukan gaya atau kombinasi gaya mana yang paling sesuai dengan kepribadian mereka. Pemimpin tim juga harus berjaga – jaga terhadap anggota yang mencoba menggunakan gaya yang tidak sesuai dengan sasaran tim. Gaya yang dapat dikombinasikan dan menjadi strategi dan teknik negosiasi tersebut adalah sebagai berikut :
  11. 11. AGRESIF Banyak orang yang memandang diri mereka agresif, namun hanya sedikit yang benar - benar memenuhi kriterianya. Negosiator yang agresif tidak mengindahkan lawan dan tidak menghormati posisi lawan mereka. Mereka tidak menawan dan tidak memberi ampun, dam kata “konsesi” tidak ditemukan dalam kamus mereka. Negosiasi yang agresif bisa berfungsi jika digunakan dalam dosis kecil terlebih lagi dalam negosiasi penyelesaian sengketa, sementara pertentangan yang terus – menerus tidak akan membuahkan kesepakatan. Negosiator yang terampil akan memerankan postur agresif hanya jika poin – poin yang seharusnya tidak dapat ditawar – tawar mulai di diskusikan. MENGALAH Negosiator yang selalu mengalah adalah musuh terbesar para lawan negosiasi yang agresif. Gaya mereka menuntut agar poin – poin sudah diakui pada awal negosiasi dalam upaya untuk menarik agresor lebih jauh ke dalam proses. Poin – poin utama secara sengaja di jaukan dari agenda hingga akhir negosiasi saat agresor yakin bahwa mereka akan terus menerima konsesi. Pada kenyataannya, pihak yang mengalah “membuang – buang waktu” dan mulai menuntut “pengembalian” atas konsesi – konsesi awal. Agresor telah di selubungi dan di tempatkan dalam posisi yang memungkinkan membatalkan negosiasi yang sangat mahal dan pulang dengan tangan hampa. Mengalah bisa menjadi gaya yang sangat efektif, tapi hanya jika digunakan oleh tuan rumah. Gaya ini memerlukan kendali yang ketat atas agenda dan kemampuan untuk mengenali kapan lawan telah cukup tenang. PASIF Negosiator yang pasif tidak selalu seperti yang mereka perlihatkan. Negosiator pasif meyakinkan lawan untuk meletakkan semua kartu mereka di atas meja dengan keyakinan bahwa segalanya akan saling dapat diterima. Pihak yang pasif tidak menunjukkan apa – apa dan hanya mengangguk dan lawan yakin bahwa mereka sepakat. Namun, anggukan hanya menunjukan pemahaman. Begitu semua telah di tampakkan, negosiator yang sebelumnya pasif mulai “memungut” poin – poin yang mereka dapati menjanjikan dan secara aktif (kadang – kadang agresif) mengerjakan kembali poin – poin yang tidak dikerjakan lawan. Negosiator pasif jarang menunjukkan program mereka sendiri, sebaliknya mereka mengkritik program lawan dalam upaya untuk bertahan. INTIMIDASI Intimidasi adalah menanarkan ketakutan di pihak lawan. Ketakutan adalah motivator yang kuat. Sayangnya, perpindahan dari ketakutan menuju kebencian sangat pendek batasnya, jika salah melakukan strategi ini bisa menjauhkan negosiator lawan dari konsesi yang kita butuhkan, kebencian bukanlah dasar yang baik bagi suatu hubungan. Oleh karena itu gaya ini harus diterapkan secara bijaksana sehingga penerima meraakan efeknya, namun tidak sadar akan prosesnya. LEGALISTIK Semua bisnis dibatasi dengan undang – undang dalam tingkatan tertentu, dan para negosiator harus peduli dengan pengaruhnya terhadap hubungan bisnis yang hendak mereka bentuk serta pengaruh langsungnya terhadap bisnis mereka seperti kepemilikan aset, pajak, dan tenaga kerja.
  12. 12. KERAS KEPALA Mungkin memang tidak ada topik yang sungguh – sungguh tidak dapat di negosiasi namun perilaku yang tidak fleksibel membatasi beberapa sesi negosiasi. Memilih keras kepala sebagai suatu strategi keseluruhan akan beresiko karena dapat memaksa lawan menjadi keras kepala pula pada poin – poin yang dirasakannya kuat. AMBIVALEN Ambivalensi adalah sesuatu yang tidak pernah secara sengaja di pilih oleh negosiator sebagai suatu gaya, namun seringkali ada sebagai suatu ciri awal. Tim dan orang yang ambivalen (mendua), yang tidak mampu membuat atau mempertahankan keputusan, bisa membingungkan diskusi semudah gaya keras kepala. Dengan terpaksa mengkaji kembali soal subjek lagi dan lagi tanpa mencapai suatu kesimpulan, lawan bisa menjadi frustasi hingga titik penghabisan. NEKAT Nekat adalah suatu gaya negosiasi yang murni bersifat taktis dan melibatkan masalah ultimatum pada poin – poin tertentu. Gaya ini lebih berupa gertakan ketimbang negosiasi dan hanya dapat digunakan secara efektif oleh lawan yang kuat, kemungkinan besar yang berada dalam posisi tuan rumah. MURAH HATI Menuruti kehendak lawan mungkin tampak sebagai suatu cara yang aneh dalam negosiasi, namun gaya ini dapat digunakan dengan hasil yang baik. Gaya ini melibatkan pandangan dalam jangka yang sangat panjang. Kesuksesan kecil akan mengarah pada kesepakatan dan keterlibatan yang lebih besar. Masa depanlah yang direncanakan para praktisi dengan gaya murah hati ini. G. TAHAPAN NEGOSIASI Dalam pelaksanaan negosiasi sesungguhnya tidak ada standardisasi proses atau tahapan baku yang menjadi tolak ukur baik tidaknya negosiasi. Hanya saja dalam pasal 6 ayat (2) Undang – undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan : “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya di tuangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Norma ini mengandung kekaburan sepeti yang telah di paparkan dalam pendahuluan, maka perlu adanya interpretasi untuk dapat memperjelas maksud dari norma tersebut, interpretasi yang dapat digunakan sistematis yaitu metode penafsiran undang –undang sebagai bagian dari sitem keseluruhan Undang – undang artinya tidak satupun dari Undang – undang di tafsirkan berdiri sendiri tapi merupakan satu bagian dari sistem perundang – undangan. Dalam pasal 6 ayat (2) di atas kita sandingkan dengan ayat berikutnya yaitu pasal 6 ayat (3) Undang – undang No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi : “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda
  13. 13. pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang mediator”. Dari pasal 6vayat (3) di atas menunjukkan bahwa pasal 6 ayat (2) Undang – undang No. 30 Tahun 1999 bukan mengandung unsur yang mengharuskan tapi merupakan anjuran dan semuanya diserahkan kepali berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa seperti dalam tulisan yang dicetak tebal di atas. Merujuk pada pasal 1338 KUH Perdata maka: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam norma tersebut disebut asas pacta Sunt Servanda. Dalam refrensi yang ada tahapan – tahapan dalam negosiasi tidak bersifat baku, semuanya tergantung para pihak yang bersengket, tahapan tersebut dapat berkembang dengan sendirinya tergabtung pada permasalahan yang dihadapi, yang terpenting adalah tujuan dari negosiasi itu sendiri yaitu kesepakatan. Meskipun demikian, secara umum proses bernegosiasi memiliki pola yang sama, yaitu sebagai berikut : 1. Persiapan Pada tahap ini, negosiator mulai mengadakan kick of meeting internal untuk keperluan pengumpulan informasi relevan yang lengkap, pembentukan tim apabila diperlukan. Perlu diketahui bersama bahwa dalam negosiasi sedikitnya terdapa tiga hal, yakni : a. Subyek atau mereka yang disebut negosiator (orang yang melakukan negosiasi atau para pihak dalam negosiasi), baik berupa perseorangan ataupun berupa Tim Negosiasi. b. Media negosiasi (surat, telephone, tempat, dan sebagainya), dan c. Materi negosiasi Dalam rangka pembentukkan tim negosiasi, perlu di adakan “pembagian peran”, seseorang tidak bisa memiliki tim sepak bola yang seluruhnya terdiri dari bintang pencetak gol. Diperlukan keragaman, kombinasi bakat, gaya dan fleksibilitas yang tepat akan menghasilkan suatu tim yang mampu mengatasi setiap sesi negosiasi yang sesungguhnya. Peran yang ada biasanya adalah : a. Pemimpin Tim negosiator dengan tugas memimpin tim, memilih dan menentukan anggota tim, menentukan kebijakan khusus, dan mengendalikan anggota tim lainnya. b. Anggota Kooperatif yang menunjukan simpati kepada pihak lain dan juga bertindak hati – hati agar pihak lain merasa kepentingannya tetap terlindungi, peran ini dimainkan oleh negosiator yang memiliki sifat soft atau halus dalam memainkan gaya negosiasi, peran ini seolah – olah mendukung penawaran pihak lain. c. Anggota Oposisi yang bertugas untuk membantah argumentasi yang dilakukan pihak lain, anggota ini juga berusaha untuk membuka kelemahan dan merendahkan posisi tawar pihak lain, peran ini dimainkan oleh negosiator yang bergaya hard atau keras. d. Sweeper yang bertugas sebagai problem solver pemecah kebuntuan dalam negosiasi, dan bertugas menunjukkan inkonsistensi yang ahli dalam permasalahan teknis dan mendetail dalam suatu bidang tertentu.
  14. 14. Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan dalam menjalankan negosiasi yang berhasil. Persiapan tersebut antara lain : a. Menguasai materi negosiasi, menguasai materi negosiasi berarti sang negosiator harus menghetahui materi apa yang akan dibicarakan dalam negosiasi. b. Mengetahui tujuan negosiasi, mengetahui tujuan negosiasi berarti sang negosiator harus tahu sesungguhnya tujuan yang ingin dicapai dari negosiasi. c. Menguasai keterampilan – keterampilan tehnis negosiasi yang didalamnya menyangkut komunikasi, keterampilan tehnis negosiasi berarti bahwa sang negosiator setidaknya antara lain memiliki kemampuan komunikasi yang baik atau retorika yang baik. 2. Mengajukan keinginan. Pada tahap ini, negosiator dapat memilih, apakah langsung melakukan penawaran pertama atau menunggu pihak lain yang mengajukan penawaran. 3. Debat. Tahap ini merupakan tahap terpenting dalam suatu proses negosiasi. Dengan dilakukannya debat, kita dapat mengetahui seberapa jauh kepentingan kita bisa dipertahankan atau diteruskan dan seberapa jauh kepentingan pihak lain akan kita terima. 4. Tawar menawar. Setelah diadakan penyampaian keinginan dan debat, negosiator mengadakan tawar menawar atas kepentingan pihaknya maupun pihak lain. 5. Penutup. Suatu negosiasi dapat berakhir dengan berbagai kemungkinan. Antara lain, negosiasi berhasil, negosiasi gagal, negosiasi ditunda, negosiasi dead-lock, para pihak walk-out, dan lainnya. H. Akhir Negosiasi Berbagai bentuk sebuah akhir dari negosiasi, apakah negosiasi tersebut berakhir sesuai dengan harapan ataukah tidak sesuai dengan harapan. Seperti yang disebutkan diatas berbagai kemungkinan akhir dalam negosiasi adalah berakhir dengan berbagai kemungkinan. Antara lain, negosiasi berhasil, negosiasi gagal, negosiasi ditunda, negosiasi dead-lock, para pihak walk-out, dan lainnya. Dalam negosiasi penyelesaian sengketa maka tujuan menyelesaikan sengketa merupakan indikator keberhasilan dari sebuah proses negosiasi, proses yang diharapkan dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah sebuah perdamaian. Keharusan untuk membuat akta perdamaian secara tertulis dan bila perlu berbentuk akta outentik inin karena menyangkut kekuatan pembuktian dari suatu akta perdamaian (lihat pasal 1866 KUH Perdata) berikut dapat dipaparkan kekuatan dari alat – alat bukti surat.  Akta Otentik, bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, sempurna artinya akta autentik dapat berdiri sendiri tanpa perlu didkukung oleh alat bukti lainnya dan jika ada yang membantah isi dari surat outentik tersebut maka yang membantah harus membuktikannya, dengan mengikat artinya isi dari akta tersebut harus di taati.  Surat dibawah tangan adalah surat yang ditanda tangani oleh para pihak, kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat bagi para pihak jika tanda tangan diakui oleh para pihak.  Surat sepihak atau alat bukti tulisan lainnnya hanya memiliki kekuatan pembuktian pendukung, akakn diakui kebenarannya jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya.
  15. 15. Pengertian Mediasi Secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari bahasa latin mediare yang berarti “berada di tengah” karena seorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang bertikai atau bersengketa. Secara harfiah mediasi memiliki kata dasar “media” yang berarti alat atau sarana komunikasi, atau dapat diartikan sebagai yang terletak diantara dua pihak (orang, golongan dsb), perantara atau penghubung, secara keseluruhan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi diartikan sebagai proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Munir Fuady mendefinisikan mediasi adalah sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dimana suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak, pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan pihak mediator. Keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator (training dan profesional), usaha – usaha yang dilakukan kedua belah pihak yang sedang bersengketa, serta kepercayaan dari kedua belah pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing – masing pihak. Dalam suatu mediasi itu harus mengandung unsur – unsur sebagai berikut : 1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. 2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa didalam perundingan. 3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencar penyelesaian. 4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. 5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak – pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Macam – Macam Mediator Jika kita ikuti ketentuan dalam pasal 6 ayat 4 Undang – undang No. 30 Tahun 1999, dapat kita katakan bahwa Undang – undang membedakan mediator kedalam atau menjadi dua, yaitu : 1. Mediator yang ditunjuk oleh para pihak secara bersama (pasal 6 ayat 3 Undang – undang No. 30 Tahun 1999) 2. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak (pasal 6 ayat 4 Undang – undang No. 30 Tahun 1999) Sedangkan Moore membedakan mediator menjadi tiga golongan, yaitu : 1. Social network mediators 2. Authoritative mediators 3. Independent mediators
  16. 16. Golongan pertama, Social network mediators yaitu mediator berperan dalam sebuah sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara mediator dan para pihak yang bersengketa, misalnya bila terjadi sengketa antara teman kerja dan teman usaha, mediator yang bala dari tokoh agama termasuk dalam golongan ini. Golongan kedua, Authoritative Mediators yaitu mereka – mereka yang berusaha membantu pihak – pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan – perbedaan dan memiliki posisi yang kuat sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Dan selama dalam menjalankan perannya tidak boleh menggunakan peran ataupun kewenangannya. Golongan Authoritative ini ada tiga tipe atau jenis yaitu : 1. Tipe benovalent, tipe ini mempunyai ciri – ciri sebagai berikut yaitu :  Dapat memiliki atau tidak memiliki hubungan dengan para pihak.  Mencari penyelesaian yang baik bagi para pihak.  Tidak berpihak dalam substantif.  Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu pemantauan dan implementasikan kesepakatan. 2. Tipe Managerial, tipe ini mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :  Memiliki hubungan otoritatif dengan para pihak sebelum dan sesudah sengketa berakhir.  Mencari penyelesaian yang diupayakan bersama – sama dengan para pihak dalam ruang lingkup kewenangannya.  Berwenang untuk memberi nasihat dan saran jika para pihak tidak mencapai kesepakatan. 3. Tipe Vested, tipe ini mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :  Mempunyai hubungan dengan para pihak atau diharapkan memiliki hubungan yang kuat terhadap hasil akhir  Memiliki kepentingan yang kuat terhadap hasil akhir  Mencari penyelesaian yang dapat memenuhi kepentingan mediator atau kepentingan pihak yang disukai  Kemungkinan mempunyai sumber daya untuk membantu pemantauan dan implementasi kesepakatan.  Kemungkinan dapat menggunakan tekanan agar para pihak mencapai kesepakatan. Golongan ketiga, Independent yaitu mediator dapat menjaga jarak antar pihak maupun terhadap persoalan yang tengah dihadapi, dan tipe yang seperti ini sering ditemukan ditengah masyarakat. Budaya yang mengembangkan tradisi kemandirian akan menghasilkan mediator – mediator yang profesional. Model mediasi yang seperti ini mulai di praktekkan dan berkembang di amerika utara, dan hal ini dapat kita lihat dari berkembangnya para mediator seperti halnya profesi pengacara, dokter, akuntan dan lain sebagainya.
  17. 17. Peran dan Fungsi Mediator Dalam pembahasan mengenai peran dan fungsi dari mediator kita dapat mengutip pendapat dari seorang pakar, peran mediator dapat dibedakan sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga dari peran yang terkuat. Sisi peran yang terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut : 1. Penyelenggara pertemuan. 2. Pemimpin diskusi netral. 3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab. 4. Pengendali emosi para pihak. 5. Pendorong pihak atau perunding yang berkurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya. Sedangkan sisi kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan atau melakukan hal – hal sebagai berikut : 1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan. 2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak. 3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk di menangkan, melainkann untuk di selesaikan. 4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah. 5. Membantu para pihak menganalisa alternatif pemecahan masalah. Sedangkan menurut Fuller dalam Riskin dan Westbrook ada 7 (tujuh) fungsi mediator yaitu antara lain sebagai berikut : a. Sebagai “Catalyst/Katalisator” yaitu mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi b. Sebagai “Edukator/pendidik”, yaitu berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak. c. Sebagai “Translator/penerjemah”, yaitu berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul, d. Sebagai, “Resource person/nara sumber”, yaitu berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber – sumber informasi yang tersedia. e. Sebagai, Bearer of bad news/penyandang berita jelek”, yaitu berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu, mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak – pihak terkait untuk menampung berbagai usulan. f. Sebagai, “Agen Of Reality/agen realitas” yaitu berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal tercapai melalui perundingan. g. Sebagai, “Scapegoat/kambing hitam”, yaitu berarti seorang mediator harus siap di salahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.
  18. 18. Manfaat Mediasi Adapun manfaat atau keuntungan atau keunggulan itu antara lain : 1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif yang lainnya. 2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi tersebut. 3. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasi sendiri sengketa – sengketanya di kemudian hari. 4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah – masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa. 5. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam. Walaupun proses penyelesaian sengketa melalui forum mediasi ini memiliki beberapa keuntungan, akan tetapi alternatif penyelesaian sengketa ini juga mempunyai beberapa kekurangan – kekurangan dan adapun kekurangan – kekurangan yang dimiliki alternatif penyelesaian sengketa mediasi ini antara lain, yaitu : 1. Bisa memakan waktu yang lama. 2. Mekanisme eksekusi yang sulit. Karena cara eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak. 3. Sangat digantungkan dari iktikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketrannya sampai selesai. 4. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya. 5. Jika lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta – fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator, sehingga putusannya menjadi bias. Dan untuk mendapatkan suatu mediasi yang baik dan unggul maka sangat dibutuhkan beberapa syarat yaitu antara lain : 1. Adanya kekuatan tawar menawar yang seimbang antara para pihak. 2. Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan dimasa depan. 3. Terdapatnya banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (trade offs) 4. Adanya urgensi untuk menyelesaikan secara lebih cepat. 5. Tidak ada rasa permusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung lama diantara para pihak. 6. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak dan dapat dikendalikan.
  19. 19. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan – kepentingan pelaku lainnya, seperti pengacara atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi. Proses mediasi Pada rumusan pasal 6 ayat 3 dikatakan bahwa “atas kesepakatan tertulis para pihak “ sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Dari penjelasan ini jelaslah bahwa terjadinya suatu mediasi dikarenakan terjadinya suatu sengketa atau terjadinya beda pendapat antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan bersama sehingga dalam menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa yang terjadi pada para pihak tersebut memerlukan bantuan dari pada pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat mereka tersebut, yang mana pihak ketiga yang diajukan atau yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut dikatakan sebagai mediator. Mediasi, sesuai dengan pengertian diatas yang telah diuraikan diatas jelaslah bahwa dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perbedaan pendapat yang terjadi antara pihak melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai “mediator “. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melaui lembaga mediasi), mediator ini berkewajiban untuk menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak yang bersangkutan. Namun, walaupun demikian ada suatu pola umum yang biasanya dilakukan dalam mediasi yang dapat diikuti dan yang pada umumnya dijalankan oleh para mediator dalam rangka menyelesaikan suatu sengketa atau perbedaan pendapat para pihak. Sebagai seorang pihak yang berada diluar areal perkara, yang tidak mempunyai atau memiliki kewenangan memaksa, sehingga mediator mempunyai kewajiban untuk bertemu atau mepertemukan para pihak yang sedang bersengketa tersebut guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang di perselisihkan atau yang di persengketa oleh para pihak tersebut. Seorang mediator dituntut harus mampu menciptakan suatu suasana dan kondisi yang kondusif guna terciptanya kompromi yang diantara para pihak yang bersengketa atau berselisih itu sama – sama diuntungkan. Baru kemudian setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa atau preoposal yang diajukan (beserta segala revisi dan perubahannya) untuk penyelesaian masalah yang dipersengketakan, seorang mediator lalu menyusun kesepakatan itu secara tertulis dan langsung ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan tersebut. Menurut Undang – undang No.30 Tahun 1999, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara terlulus adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. Kesepakatan tertulis tersebut wajib di daftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari paling lama terhitung sejak persetujuan dan pendata tanganan dan wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran ke pengadilan itu.
  20. 20. Adapun yang merupakan kewajiban dan tugas dari suatu mediasi dapat digolongkan menjadi 4 (empat) tahap, yaitu sebagai berikut : Tahap pertama : Menciptakan forum Tahap kedua : Mengumpulkan dan membagi – bagi informasi Tahap ketiga : Pemecahan masalah Tahap keempat : Pengambilan keputusan Dari tahap – tahap yang dilakukan oleh mediator tersebut dapat kita perincikan dengan lebih jelas dan gamblang adalah sebagai berikut : Tahap pertama : Menciptakan Forum Dalam tahapan ini adapun hal – hal yang dilakukan oleh seorang mediator adalah sebagai berikut : a. Rapat gabungan b. Statement pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan seorang mediator dalah :  Mendidik para pihak  Menentukan aturan main pokok  Membina hubungan dan kepercayaan c. Statemen para pihak, dalam hal ini yang dilakukan seorang mediator adalah sebagai berikut :  Dengarkan pendapat (hearing)  Menyampaikan dan klarifikasi informasi  Cara – cara interaksi Tahap kedua : Mengumpulkan dan membagi informasi Dalam tahapan ini adapun hal – hal yang dilakukan oleh seorang mediator adalah sebagai berikut : a. Mengumpulkan informasi selanjutnya. b. Mengetahui lebih mendalam kemauan para pihak. c. Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya. d. Mendidik para pihak tentang cara tawar menawar penyelesaian masalah. Tahap ketiga : Pemecahan masalah Dalam tahapan ini adapun hal – hal yang dilakukan oleh seoarang mediator adalah sebagai berikut : a. Menetapkan agenda b. Kegiatan pemecahan masalah c. Mempasilitasi kerja sama d. Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah e. Mengembangkan alternatif dan pilihan – pilihan f. Memperkenalkan pilihan – pilihan tersebut g. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan - kepentingannya
  21. 21. Tahap keempat : Pengambilan keputusan Dalam tahapan ini adapun hal yang dilakukan oleh seorang mediator adalah sebagai berikut : a. Rapat bersama b. Melokalisir pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah c. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan – perbedaan d. Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak e. Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif diluar kontrak f. Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah g. Mengusahakan formula pemecahan masalah yang win – win solution dan tidak hilang muka h. Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya i. Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya Menurut Suyud Margono pada tahapan proses mediasi para sarjana atau praktisi mediasi berbeda dalam melihat dan membagi tahapan yang terdapat dalam proses mediasi. Dan isi margono mengungkapkan dua pendapat sarjana yaitu : 1. Pendapat Riskin dan Westbrook, tokoh ini mengungkapkan ada 5 (lima) tahapan yang dilakukan dalam mediasi yaitu : a. Sepakat untuk menempuh proses mediasi b. Memahami masalah – masalah c. Membangkitkan pilihan – pilihan pemecahan masalah d. Mencapai kesepakatan e. Melaksanakan kesepakatan 2. Pendapat Kovach, membagi proses mediasi menjadi 9 tahapan yaitu : a. Penataan atau pengaturan awal b. Pengantar atau pembukaan oleh mediator c. Pernyataan pembukaan oleh para pihak d. Pengumpulan mediasi e. Identifikasi masalah – masalah, penyusunan agenda, dan kaukus f. Membangkitkan pilihan – pilihan pemecahan masalah g. Melakukan tawar menawar h. Kesepakatan penutupan Menurut Undang – undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menyebutkan bahwa mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perusahaan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam suatu perusahaan melalui suatu musyawarah yang tengah di tangani oleh seorang atau lebih mediator yang netral (pasal 1 angka 11). Kemudian untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan Undang – undang No.2 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut : 1. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segara mengadakan sidang mediasi. 2. Mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang guna diminta dan didengar keterangannya.
  22. 22. 3. Jika dalam penyelesaian melaluin mediasi mencapai kesepakatan, harus dibuat perjanjian bersama yang ditanda tangani oleh para pihak dan di saksikan oleh mediator serta didaftar di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di willayah hukum pihak – pihak yang mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. 4. Namun jika tidak tercapai kesepakatan penyelesaian melalui mediasi, maka :  Mediator mengeluarkan anjuran tertulis  Anjuran tertulis tersebut selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak menerima anjuran tersebut sudah harus memberikan jawaban kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran yang dibuat mediator  Jika para pihak tidak memberikan pendapatnya, mereka dianggap menolak anjuran tertulis tersebut  Jika anjuran tertulis disetujui, dalam wakru selambat – lambatnya 3 (tiga) hari sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian mendaftarkannya di pengadilan hubungan industrial pada pengadlian negeri di wilayah hukum pihak – pihak yang mengadakan perjanjian bersama tersebut untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran 5. Apabila perjanjian bersama yang telah didaftarkan tersebut tidak dilaksanakan oleh satu pihak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah perjanjian bersama di daftarkan untuk mendapatkan penetapan eksekusi. Berakhirnya Mediasi Ketika kita ditanya kapan berakhirnya mediasi, maka kita tidak akan menemukan jawaban yang pasti yang sudah di tentukan baik itu menurut Undang – undang maupun pandapat para ilmuan, namun disini kami akan berusaha menjawab pertanyaan yang muncul itu berangkat dari tujuan dari mediasi itu sendiri yaitu untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketanya. Sehingga dari uraian diatas dapat kami menyimpulkan bahwa mediasi akan berakhir apabila : a. Sudah ada kesepakatan atau hasil yang dicapai para pihak mengenai permasalahan sengketanya. b. Salah satu pihak atau kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan persengketaannya. c. Salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menerima hasil – hasil dari yang dirumuskan mediator.
  23. 23. HUKUM ARBITRASE Suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalub ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu di antisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul – klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya. Untuk menyelesaikan senketa ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan dan arbitrase. Hal ini berkaitan dengan semakin dirasakannya hambatan – hambatan dalam penggunaan lembaga peradilan umum sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa baik yang bersifat nasional maupun internasional yang telah memberikan motivasi yang kuat kepada para pihak yang bersengketa dalam kesempatan yang pertama memilih cara lain selain peradilan umum (pengadilan negeri), untuk menyelesaikan sengketa mereka. Salah satu cara adalah memilih lembaga arbitrase yang di yakini memiliki beberapa keunggulan tersendiri. Dewasa ini, berbagai perjanjian dalam bidang perdagangan internasional, dapat di jumpai pasal – pasal yang memuat klausula arbitrase sebagai cara memilih penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari, sebagai salah satu syarat perjanjian dalam perdagangan internasional. Juga akta kompromis segera setelah sengketa benar – benar terjadi, sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Sekedar memberikan gambaran, betapa waktu yang dibutuhkan dalam prosedur gugatan melalui lembaga peradilan umum dari proses pengajuan gugatan di pengadilan negeri sampai kepada memperoleh keputusan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung membutuhkan waktu lebih kurang lima tahun. Bahkan di Indonesia sekarang ini, menurut Prof. MR. Dr. Sudargo Gautama, bisa rata – rata berlangsung tidak kurang dari 8 sampai 9 tahun. Dapat dibayangkan berapa waktu yang harus dikeluarkan sebelum dapat diperoleh suatu putusan dengan kekuatan pasti (enforceable), artinya dapat dijalankan melalui eksekusi. Oleh sebab itu adalah hal yang penting untuk mengembangkan suatu lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan formal, terutama untuk memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis yang menuntut adanya penyelesaian sengketa yang dihadapinya dalam jangka waktu yang relatif cepat, sederhana dalam prosedur dan dengan biaya yang relatif murah, serta kemampuan untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak. Untuk menjawab hal tersebut, Undang – undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, membuka kemungkinan adanya lembaga arbitrase sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (2) dan 22 ayat (3) UU. No. 1/1967 sebagai berikut : Pasal 22 ayat (2) UU No. 1/1967 : “Jikalau di antara kedua belah pihak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan di adakan arbitrase yang keputusannya mengikat kedua belah pihak. Pasal 22 ayat (3) UU No. 1/1967 : “Badan arbitrase terdiri atas tiga orang yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modal masing – masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya dipilih bersama – sama oleh pemerintah dan pemilik modal. Mengenai hal tersebut juga di dukung oleh penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang No. 14 Tahun 1970 tentang Undang – undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa “penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan.” Patut disyukuri bersama, bahwa akhir – akhir ini pemerintah mulai memperlihatkan eksistensi lembaga arbitrase ini, yaitu dengan membuat Rancangan Undang – undang Arbitrase yang di prakarsi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dengan panitia Interdep yang dipimpin oleh Departemen Kehakiman bagian Perundang – undangan dan para praktisi yang telah mempersiapkan suatu naskah akademik mengenai arbitrase ini, hasilnya ditetapkan menjadi Undang – undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada saat undang – undang ini mulai berlaku, maka beberapa ketentuan arbitrase yang terbesar dalam beberapa peraturan perundang – undangan yaitu pasal 615 sampai pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement Op de Rechtsvordering) Stb. 1847 : 52 dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang
  24. 24. diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement) Stb. 1941 : 44 dan pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten) Stb. 1927 : 227 tidak berlaku lagi. Di samping itu, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi penting yang berkaitan dengan lembaga arbitrase, di antaranya pada tahun 1981 dengan keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, Indonesia meratifikasi “Convention On the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” yang di kenal sebagai “The 1958 New York Convention”, yaitu sebuah konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan – putusan Arbitrase Asing. Pada tanggal 3 Desember 1977 , di bentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), maka telah tercipta lembaga yang secara khusus memberikan penyelesaian secara adil dan cepat dalam sengketa perdagangan, industi, dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan telah tersedianya berbagai peraturan mengenai lembaga arbitrase ini, menunjukkan bahwa lembaga arbitrase benar – benar hidup di kalangan pedagang maupun investor asing, terbukti pada berbagai perjanjian dalam bidang perdagangan internasional maupun perjanjian kerja sama (Joint Venture) yang melibatkan pihak asing dapat di jumpai pasal – pasal yang memuat klausula arbitrase, sebagai cara memilih penyelesaian sengketa yang mungkin akan terjadi di kemudian hari atau segera setelah sengketa benar – benar terjadi. Secara teoretis, lembaga arbitrase memang dapat memberikan banyak keuntungan, namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak ditemukan kendala – kendala yang menimbulkan kesulitan bari para pihak, yang menyebabkan lembaga ini kenyataannya kurang begitu populer di Indonesia, tetapi telah merupakan salah satu pilihan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional di negara – negara maju. Hal yang menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan lembaga arbitrase di Indonesia adalah berkaitan dengan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri/asing, apakah keputusan arbitrase asing tersebut dapat dilaksanakan di Indoseia ? hal ini merupakan masalah yang sangat mendasar yang perlu mendapat perhatian dalam kaitanya dengan penyelesaian sengketa bisnis internasional dengan mempergunakan arbitrase asing. Karena berhasil tidaknya penyelesaian sengketa bisnis internasional dengan mempergunakan arbitrase asing berhubungan erat dengan dapat dilaksanakan atau tidaknya putusan arbitrase asing tersebut di negara pihak yang di kalahkan, karena pada umumnya di negara itulah terdapat harta atau asset dari pihak yang di kalahkan. Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing ini di Indonesia, masih ditemukan berbagai kendala dalam praktek maupun pengaturannya, bahkan dalma Undang – undang Arbitrase yang baru sekalipun. Suatu keputusan arbitrase dilaksanakan melalui mekanisme pengadilan, dalam hak pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela dan kewenangan bagi pengakuan pelaksanaan putusan arbitrase asing harus melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan melihat apakah keputusan arbitrase asing telah memenuhi syarat – syarat yang telah di tentukan serta tidak di langgar kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak yang berpekara adalah menyangkut Negara Republik Indonesia, maka keputusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat eksekuatur dari Majkamah Agung Republik Indonesia, yang selanjutnya di limpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari ketentuan tersebut dia atas, Prof. MR. Dr. Sudargo Gautama berpendapat bahwa fase pelaksanaan putusan arbitrase melalui pengadilan dapat menimbulkan kesulitan dalam praktek. Inilah yang akan di takuti oleh para penanaman modal dari luar negeri atau pihak – pihak kreditur luar negeri, karena disinilah tampak kelemahan sistem arbitrase di Indonesia. Pendapat Prof. MR. Dr. Sudargo Gautama tersebut di atas kemungkinan di sebabkan praktek pelaksanaan putusan pengadilan yang sangat mengecewakan, sering kali berbulan – bulan atau bertahun – tahun tidak ada pelaksanaan nya atau konsepsi ketertiban umum sendiri yang masih belum jelas. Pendapat senada juga di ungkapkan oleh Erman Rajagukguk, SH. LLM. Phd. dengan menyatakan bahwa tujuan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa akan sia – sia jika pengadilan masih bersedia memeriksa sengketa yang sejak semula di sepakati untuk di selesaikan melalui arbitrase. Namun pengadilan
  25. 25. berperan besar dalam pengembangan arbitrase, manakala proses arbitrase perlu mendapat campur tangan pengadilan, demi memperlancar proses arbirase itu sendiri. Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian senghketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata – mata hanya sebagai jalan yang terakhir (ultimatum remedium) setelah alternatif lain di nilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian seperti itu tidak diterima dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga pengadilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa. Di samping model penyelesaian sengketa secara konvensional melalui litigasi sistem peradilan (ordinary coutr), dalam praktek dikenalkan pula model yang relatif baru. Model ini cukup populer di Amerika Serikat dan Eropa yang dikenal dengan nama ADR (Alternatif Dispute Resolution) yang diantaranya meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Penggunaan ADR adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Jika diperhatikan berbagai macam bentuk penyelesaian sengketa, dapat dikatakan bahwa setiap bentuk penyelesaian memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu. Sebagai contoh, pencapaian konsensus bersama (community consensus finding) seperti yang terdapat dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, selain menyelesaikan sengketa tertentu, juga membantu membangun, melindungi, serta mempertahankan komun itas masyarakat adat agar berlangsung langgeng dan terus – menerus. Akan tetapi, dalam upaya memperoleh kesepakatan ini kadang kala yang muncul hanyalah bentuk pemaksaan yang terselubung belaka. Para pihak yang bersengketa di paksa untuk menyetujui demi kepentingan demi kepentingan pihak tertentu. Pada beberapa kasus seperti ini, kabutuhan dan kepentingan pihak yang bersengketa (mungkin) tidak terpenuhi sama sekali. Akibat kelemahan prosedur tersebut adalah kerugian yang di alami pihak yang bersengketa. Perjanjian merupakan prosedur dan undang – undang bagi pihak – pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Kedua belah pihak melaksanakan isi perjanjian dan tidak di benarkan untuk membatalkan ataupun mengakhiri perjanjian tanpa persetujuan kedua belah pihak ataupun tanpa alasan yang di benarkan oleh undang – undang Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Sahnya suatu perjanjian menurut hukum perdata Indonesia adalah apabila masing – masing pihak yang mengadakan perjanjian harus memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata : a. Sepakat dari mereka yang mengikatkan diri b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan c. Suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal Apabila suatu perjanjian telah di sepakati (konsensus) maka masing – masing pihak terikat karenanya dan berkewajiban untuk memenuhi prestasinya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mungkin saja mengalami hambatan – hambatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tujuan perjanjian yang telah mereka lakukan. Pihak yang mengadakan perjanjian lazimnya sudah menyadari kemungkinan semacam ini mengingat pelaksanaan perjanjian tidak terjadi seketika, tetapi memerlukan tenggang waktu. Menyadari keadaan seperti ini dan keinginan untuk tetap menjaga kelangsungan hubungan baik yang telah terjalin, bahkan kadang – kadang juga menghendaki apabila timbulnya sengketa setidaknya di selesaikan tanpa diketahui pihak luar atau lain. Di dalam perjanjian tersebut para pihak mencantumkan klausul khusus.
  26. 26. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul, antara lain : a. Melalui perjanjian informal b. Melalui konsiliasi c. Melalui arbitrase d. Melalui pengadilan Apabila masing – masing pihak berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara baik – baik, penyelesaian sengketa tersebut dapat diperjanjikan untuk di selesaikan di luar hukum acara. Janji yang telah disepakati bersama merupakan undang – undang yang bersangkutan (pacta sunt servanda). Jadi, yang dijadikan dasar hukum dalam alternatif dispute resolution atau mekasnisme alternatif penyelesaian sengketa adalah kehendak bebas yang teratur dari pihak – pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya di luar hakim negara. Masalah ini diakui oleh Undang – undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan pasal 3 undang – undang tersebut di nyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Berdasarkan UU di atas, cara penyelesaian sengketa yang ditempuh sepenuhnya diserahkan kepada masing – masing pihak, apakah melalui proses peradilan ataukah menggunakan cara penyelesaian sengketa yang lain. Di Indonesia, pihak – pihak yang mengadakan perjanjian (dalam hal kontrak dagang) bebas menentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam mengambil keputusan bisnisnya. Dunia bisnis menuntut cara penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan atau informal procedure and can be put in motion quickly. Dalam arti penyelesaian sengketa tetap berada dalam jalur sistem yang formal dan resmi di benarkan hukum yang lazim disebut formal and official law enforcement system. Perkembangan arbitrase di Indonesia hingga saat ini tidak menggembirakan. Arbitrase secara umum tidak berjalan dengan baik dan efektif. Laporan BLIPS Project merangkumkan berbagai alasan kenapa arbitrase tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Alasan – alasan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Kurangnya pengetahuan umum, informasi masyarakat tentang arbitrase, serta perhatian terhadap konsep dan keuntungannya. 2. Kekhawatiran bahwa putusan arbitrase di Indonesia tidak dapat di eksekusi melalui pengadilan. 3. Keberadaan ketentuan mengenai arbitrase tidak memberikan jaminan berlakunya perjanjian arbitrase dan akibat putusan arbitrase. 4. Panel arbitrase BANI hanya terdiri atas orang Indonesia sehingga terdapat kemungkinan mendapat tekanan secara politik atau ekonomi. Investasi asing dan perdagangan internasional banyak terjadi belakangan ini dan semakin bertambah pada abad 21. Hal ini makin menambah pentingnya jasa juru runding dan arbitrase profesional untuk berkembang di Indonesia. Dengan dibukanya pasar dunia di Indonesia, tidak tertutup kemungkinan masuknya tenaga mediator/arbiter profesional dari luar negeri. Untuk itu di perlukan pengembangan profesi dengan pembentukan asosiasi profesi arbiter. Apabila Indonesia tidak mempersiapkan diri dengan pengembangan profesi ini, tenaga mediator/arbiter Indonesia akan tertinggal dan mempunyai daya asing yang rendah di negeri sendiri. Sehubungan dengan hal di atas, The Asia Foundation dan Bappenas mengadakan inisiatif membuat studi kebijkan yang mengarah pada bidang perburuhan/tenaga kerja, lingkungan hidup, dan bisnis bertujuan untuk mengidentifikasi keuntungan penggunaan ADR dan pendekatan pengelolaan dalam proses pelembangan. Temuan hasil studi dan rekomendasi laporannya di persembahkan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dan pembuat keputusan. Temuan hasil studi menunjukkan bahwa
  27. 27. mediasi dan arbitrase dapat dilakukan pada sektor ketenagakerjaan sebagai bagian yang intergal dengan pemerintah dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam sengketa pencemaran lingkungan, metode mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara kelompok masyarakat dan industri. Dalam sengketa bisnis, keberadaan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sebagai official bodies menggunakan cara mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa nasional dan internasional. Paling tidak terdapat 5 faktor utama yang memberikan dasar di perlukannya pengembangan ADR di Indonesia, meliputi sebagai berikut : 1. Cara meningkatkan daya saing dalam mengundang penanaman modal ke Indonesia. Kepastian hukum termasuk ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien merupakan faktor penting bagi pelaku ekonomi untuk menanamkan modalnya di Indonesia. ADR yang di dasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor menanamkan modalnya di Indonesia. 2. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan lebih mampu memenuhi rasa keadilan. 3. Meningkatkan daya kritis masyarakat yang diiringi dengan tuntutan berperan aktif dalam proses pembangunan. Meningkatnya daya kritis masyarakat sejalan dengan perkembangan peraturan perundangan – undangan memberikan akses kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penetapan kebijakan. 4. Hak masyarakat berperan serta memiliki makna perlunya pengembangan mekanisme penyelesaian konflik untuk mewadahi perbedaan pendapat yang muncul dari keperansertaan masyarakat tersebut. 5. Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilan. Kehadiran lembaga – lembaga ADR dan kuasi pengadilan (tribunals) apabila sifatnya pilihan (optinal), maka akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat. Pelembagaan disini tidak terbatas pada pengertian adanya suatu badan atau organisai, namun lebih luas mencakup legitimasi hukum berupa peraturan perundang – undangan serta perangkat lembaga yang memungkinkan proses perundingan/arbitase di Indonesia berkembang dan berkesinambungan. Penjelasan Pasal 3 Undang – undang No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk di eksekusi (executoir) dari pengadilan. Selama ini yang dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering, Staatsblad 1874 : 52), Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 : 44), Pasal 705 Reglemen acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtreglement Buitengewesten, Staablad 1927 : 227 ). Model arbitrase yang diatur dalam Undang – undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Akan tetapi, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan mereka. Di dalam arbitrase, para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketanya kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Arbitrase adalah salah satu bentu adjudikasi privat. Dalam beberapa hal, arbitrase mirip dengan adjudikasi publik dan sama – sama memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Riskin dan Westbrook mengatakan, “Arbitration is from of adjudication in which the neutral decision maker is not a judge or an afficial of an adminis-trative
  28. 28. agency. There is no single, comprehensive definition of arbitration that accurately describes all arbitration system. Perbedaan arbitrase dengan litigasi melalui pengadilan adalah dilibatkannya litigasi sengketa pribadi dalam arbitrase. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan – keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pad a dasarnya mengindari pengadilan. Dalam kaitan ini, dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, dan kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase, para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan, berbeda dengan sistem pengadilan yang telah menetapkan hakim yang akan berperan. Hal ini dapat menjamin kenetralan dan keahlian yang mereka anggap perlu dalam sengketa mereka. Para pihak juga dapat memilih hukum yang akan diterapkan pada sengketa tersebut sehingga akan melindungi pihak yang merasa takut atau tidak yakin dengan hukum subtantif dari yurisdiksi tertentu. Kerahasiaan arbitrase membantu melindungi para pihak dari penyingkapan kepada umum yang merugikan mereka atau pengungkapan informasi dalam proses adjudikasi. Pengertian Arbitrase Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (Bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan tersebut dapat menimbulkan kesan seolah – olah seorang arbiter atau majelis arbiter dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak berdasarkan norma – norma hukum lagi dan menyadarkan pemutusan sengketa tersebut hanya kepada kebijaksanaan saja. Namun tersebut juga menerapkan hukum seperti halnya yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan. Beberapa sarjana dan peraturan perundang – undangan serta prosedur Badan Arbitrase yang ada memberikan definisi arbitrase sebagai berikut : R. Subekti menyatakan, bahwa arbitrase adalah “penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih”. H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan arbitrase adalah “suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak. H.M.N. Poerwosutjipto yang menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase ini menyatakan bahwa “perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak”. Dan menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury “arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dalil – dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuhu sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat. Selanjutnya Asikin Kusumah Atmaja, SH. menyatakan : “Arbitrase merupakan suatu prosedur diluar pengadilan yang ditentukan berdasarkan suatu perjanjian, dimana para pihak dalam hal timbulnya sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut menyetujui penyerahan penyelesaian sengketa tersebut pada wasit yang telah dipilih oleh para pihak itu sendiri.
  29. 29. Sedangkan Guru Besar Universitas Gaja Mada, Prof. Sudikno Merto Kusumo, SH. mengatakan : “Arbitrase atau perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan suatu persetujuan pihak – pihak yang bersangkutan diserahkan kepada seorang wasit atau lebih. Prof. Sanwani Nasution, SH., Sulaiman Hamid, SH., dan Bachtiar Hamzah, SH., telah mengutip pendapat JL. Bierly yang menyatakan : “Arbitrase tersebut adalah satu proses hukum yang telah ditetapkan dan merupakan satu di antara cara penyelesaian sengketa secara damai. Menurut UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Pasal 1 huruf 1, arbitrase adalah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Berdasarkan pengertian ini, hanya perkara perdata saja yang dapat diselesaikan dan diputuskan oleh lembaga arbitrase. Perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud dalam undang – undang diatas adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa, pasal 1 butir 3 UU. No. 30 Tahun 1999. Menurut peraturan prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), arbitrase adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa – sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industri, keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasionl. (Pasal 1 AD BANI). Dan peraturan prosedur BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain – lain., serta memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian. (Pasal 1 AD.BAMUI) Berbagai pengertian arbitrase diatas menunjukkan adanya u nsur – unsur yang sama, yaitu : 1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa – sengket, baik yang akan terjadi mapupun telah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga diluar peradilan umum untuk diputuskan. 2. Penyelesaian sengketa yang buisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya disini di bidang perdagangan, industri dan keuangan. 3. Putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat (final and binding). Meskipun adanya kesamaan unsur – unsur yang terkandung dari pengertian yang dikemukakan para sarjana diatas, namun penggunaan istilahnya ada yang berbeda. Misalnya H.M.N. Poerwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase dan wasit untuk arbiter. Sedangkan Subekti tetap menggunakan istilah arbitrase, namun untuk arbiternya digunakan istilah hakim. Di samping itu, dalam beberapa literatur dijimpai juga pengunaan istilah lain. Misalnya : Van der Tass menggunakan istilah “wasit?juru pemisah/perantara” untuk arbiter, dan “perwasitan/pemisah sukarela” untuk arbitarse. Soekardono menggunakan istilah “wasit” untuk arbiter, dan “peradilan wasit” untuk arbitrase. Dan Sunaryati Hartono menggunakan istilah “wasit” untuk arbiter, dan “perwasitan” untuk arbitrase.
  30. 30. Berkaitan dengan berbagai istilah diatas, dalam pembahasan berikutnya akan digunakan istilah arbitrase dan arbiter karena secara yuridis istilah ini sudah diakui atau digunakan oleh Undang – undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum. Pengertian Arbitrase Internasional Suatu arbitrase di anggap “internasional” apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha mereka (place of business) di negara – negara yang berbeda. Misalnya salah satu pihak memiliki tempat usaha di Amerika, dan pihak lain memiliki tempat usaha di Indonesia. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, dan mereka memilih cara penyelesaian melalui arbitrase, maka arbitrase ini tergolong arbitrase internasional. Dalam pasal 1 UNCITRAL Rule dinyatakan bahwa undang – undang ini diberlakukan untuk apa yang dinamakan International Commercial Arbitration. Artinya, bahwa UNCITRAL Rule hanya digunakan untuk menyelesaikan perselisihan – perselisihan commercial yang bersifat internasional, dan suatu perselisihan akan tergolong perselisihan commercial internasional apabila beberapa hal terpenuhi. Dari ketentuan Pasal 1 UNCITRAL Rule tersebut disimpulkan bahwa suatu arbitrase adalah internasional. Jika meliputi syarat – syarat berikut ini : 1. Apabila pihak yang membuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian itu mempunyai tempat usaha di negara – negara yang berbeda. Suatu contoh misalnya perusahaan dagang “PT Asmara Jaya” mempunyai tempat usaha di Indonesia, sedangkan perusahaan “PT Budi Utama” mempunyai tempat usaha di Malaysia. 2. Jika tempat dimana akan dilakukannya arbitrase (yang di tentukan dalam perjanjian arbitrase) terletak di luar negara tempat usaha para pihak. Jadi, meskipun mereka memiliki tempat usaha yang sama dalam satu negara, tetapi karena memilih tempat penyelesaian perselisihan di negara yang berbeda dengan tempat usaha mereka, maka arbitrase tersebut akan tergolong arbitrase internasional. Misalnya dua Perusahaan Dagang Indonesia yang berkantor dan berkedudukan di Jakarta menentukan dalam kontrak mereka bahwa bila timbul sengketa, arbitrase yang akan diadakan akan dilakukan di Singapura. 3. Bila tempat dimana bagian yang terpenting kewajiban atau hubungan dagang dari para pihak harus dilaksanakan atau tempat dimana objek sengketa paling erat hubungannya memang terletak di luar negara tempat usaha para pihak. Misalnya dua perusahaan dagang yang tempat usahanya sama – sama di Singapura, membuat perjanjian mengenai pembangunan konstruksi hotel di Jakarta. Jika mereka membuat klausul arbitrase dalam perjanjian mereka ini, arbitrase ini akan bersifat internasional. 4. Apabila para pihak secara tegas menyetujui bahwa objek perjanjian arbitrase mereka ini berhubungan dengan lebih dari satu negara. Dari apa yang diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa cara yang menunjukkan suatu arbitrase dapat disebut internasional adalah sebagai berikut : 1. Internasional menurut badan arbitrasenya Dikatakan internasional menurut badan arbitrasenya jika di dalam klausul arbitrase para pihak memilih badan arbitrase internasional untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Suatu contoh yang menggambarkan internasionalnya arbitrase adalah para pihak memilih ICSID sebagai arbitrase internasional yang didirikan berdasarkan Convention of the Settlement Disputes between National of Other States. Menurut konvensi ini, setiap negara peserta atau negara yang ikut serta meratifikasi dapat menggunakan ICSID untuk menyelesaikan perselisihan oleh warga negaranya atau warga negara lain. Jika warga negara mereka memilih ICSID untuk menyelesaikan perselisihannya, arbitrase ini tergolong arbitrase internasional.
  31. 31. 2. Internasional menurut struktur / prosedur Umumnya arbitrase internasional dilaksanakan di dalam suatu negara. Akan tetapi, adakalanya terlepas dari sistem, struktur atau prosedur hukum negara dimana arbitrase itu akan dilakukan. Tata cara atau prosedur persidangannya dan lain – lainnya dilaksanakan menurut atau sesuai dengan ketentuan yang di sepakati oleh mereka yang terlibat. Jika mereka sepakat untuk menggunakan struktur atau prosedur suatu badan arbitrase yang berada di luar negara dimana persidangan arbitrase itu dilaksanaka, arbitrase ini tergolong arbitrase internasional. 3. Internasional menurut subjeknya Suatu arbitrase dapat pula dikatakan arbitrase internasional jika subjek – subjek yang terkait berbeda kewarganegaraan atau domisili. Suatu contoh salah seorang subjeknya berkewarganegaraan Indonesia berhubungan hukum dengan pihak lain yang berkewarganegaraan Inggris. Dalam hal ini memang terjadi hubungan hukum perdata interriasional yang konsekuensinya akan berkaitan pula dengan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase. Arbitrase seperti ini akan tergolong arbitrase internasional. 4. Internasional menurut faktanya Suatu arbitrase dapat pula dikatakan internasional berdasarkan hubungannya dengan lebih dari satu yuridiksi badan arbitrase. Hal ini dapat terjadi meskipun arbitrase ini di organisasi dan dilaksanakan menurut hukum nasional dari suatu negara tertentu, tetapi asalkan berhubungan dengan yuridiksi badan arbitrase dari negara lain (unsur asing), maka dapat tergolong arbitrase internasional. Salah satu instrumen arbitrase yang mensyaratkan sahnya suatu perjanjian arbitrase internasional agar suatu negara mengakui perjanjian arbitrase tersebut telah diatur secara lengkap dalam Pasal II.1. konvensi Nwe York 1958. Syarat – syarat tersebut adalah : a. Perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis. b. Perjanjian tersebut mengatur sengketa – sengketa yang telah timbul atau yang mungkin akan timbul di antara para pihak. c. Sengketa – sengketa yang timbul tersebut adalah sengketa – sengketa yang berasal dari hubungan hukum, baik yang sifatnya kontraktual atau bukan. d. Sengketa – sengketa tersebut adalah masalah – masalah yang bisa diselesaikan oleh arbitrase. e. Para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kemampuan hukum menurut hukum yang berlaku kepada mereka dan, f. Perjanjian arbitrase tersebut harus sah menurut hukum para pihak dan apabila tidak ada pengaturan seperti itu, perjanjian tersebut harus sah menurut negara dimana suatu putusan arbitrase di buat.
  32. 32. Di samping syarat – syarat tersebut, ada pula syarat – syarat lainnya yang juga sifatnya mengikat, misalnya syarat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kemampuan percakapan para pihak dan lain – lain. Keuntungan Menggunakan Arbitrase Keunggulan /keuntungan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum Undang – undang No. 30 Tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan/keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan/keuntungan itu adalah : 1. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. 2. Keterlambatan yang di akibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari. 3. Para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang di sengketakan, serta jujur dan adil. 4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase. 5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan. Di samping itu, secara teoretis ada beberapa dasar pertimbangan mengapa para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Erman Rajaguguk menyitir pendapat beberapa pakar menulis bahwa sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka melalui arbitrase di luar negeri dari pada pengadilan di Indonesia karena beberapa alasan berikut ini : 1. Pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri karena menganggap sistem hukum dan peradilan setempat asing bagi mereka. Sebenarnya alasan ini pun tidak selalu benar karena mereka bisa menujuk pengacara setempat untuk mewakili mereka di depan pengadilan. 2. Pengusaha – pengusaha negara maju beranggapan hakim – hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa – sengketa dagang yang melibatkan hubungan – hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit. Alasan ini juga sepenuhnya tidak benar karena hakim dapat memanggil saksi ahli. 3. Pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dengan biaya yang besar karena proses pengadilan akan memakan waktu yang panjang dari tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk beberapa kasus ternyata juga memakan waktu yang lama. 4. Keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subjektif kepada mereka karena sengketa diperiksa dan diadili bukan berdasarkan hukum mereka, oleh hakim yang bukan dari negara mereka. 5. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang di antara mereka. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang komptomistis yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
  33. 33. Dalam beberapa literatur perlu juga diketahui bahwa ada beberapa pertimbangan yang melandasi para pihak untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan mereka. Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Ketidakpercayaan para pihak pada Pengadilan Negeri Sebagaimana diketahui, penyelesaian sengketa dengan membuat suatu gugatan melalui pengadilan akan menghabiskan jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini disebabkan biasanya melalui Pengadilan Umum akan melalui berbagai tingkatan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Apabila diperoleh putusan dari Pengadilan Negeri (tingkat pertama), pihak yang merasa tidak puas dengan putusan itu akan naik banding dan kasasi sehingga akan memakan waktu yang panjang dan berlarut – larut. 2. Prosesnya cepat Sebagai suatu proses pengambilan keputusan, arbitrase seringkali lebih cepat atau tidak terlalu formal, dan lebih murah dari pada proses litigasi di pengadilan. Pada umumnya prosedur arbitrase ditentukan dengan memberikan batas waktu penyelesaian dalam pemeriksaan sengketa. Contoh : menurut Pasal 48 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, pemeriksaan atas sengketa hams diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari atau 6 (enam) bulan sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Kemudian, dalam ayat (2) nya ditentukan dengan persetujuan para pihak apabila dioerlukan arbiter/para arbiter, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang. Arbiter atau para arbiter, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UU No. 30 Tahun 1999 berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila : a. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tersebut. b. Sebagai akibat ditetapkan putusan proposal atau putusan selainnya. c. Dianggap perlu oleh arbiter ayau majelis arbiter untuk kepentingan pemeriksaan. Menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) proses arbitrase memerlukan waktu paling lama enam bulan. Di negara yang sudah maju, proses arbitrase memerlukan waktu sekitar 60 hari sehingga prosesnya relatif cepat, terutama jika para beriktikad baik. 3. Dilakukan secara rahasia Suatu keuntungan bagi dunia bisnis untuk menyerahkan suatu sengketa kepada badan/majeles arbitrase, yaitu bahwa pemeriksaan maupun pemutusan sengketa oleh suatu majelis arbitrase selalu dilakukan secara tertutup sehingga tidak ada publikasi dan para pihak terjaga kerahasiaannya. Sedangkan pada sidang pengadilan, menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dilaksanakan dengan sifat terbuka untuk umum, begitu pula putusannya diucapkan dalam sidang terbuka. 4. Bebas memilih arbiter Para pihak yang bersengketa dapat bebas memilih arbiter yang akan menyelesaikan persengketa mereka. Jika dalam hai ini para pihak tidak bersepakat dalam memilih arbiter, dalam Pasal 619 RV (dahulu) ditentukan bahwa penunjukan arbiter akan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 13 (1) UU No. 30 Tahun 1999, “apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan Negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbitrase”. 5. Diselesaikan oleh ahlinya (expert)
  34. 34. Menyelesaikan kasus/perselisihan di pengadilan kadangkala memerlukan biaya tambahan. Hal ini karena seringkali dijumpai hakim kurang mampu menangani kasus/perselisihan yang bersifat teknis, seperti kasus pencarteran kapal dan sebagainya sehingga diperlukan saksi ahli yang membutuhkan biaya. Saksi ahli ini dapat diperintahkan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah tentang apa saja yang bersifat teknis yang ingin diketahui oleh hakim guna menyelesaikan kasus yang dia periksa. 6. Merupakan putusan akhir (final) dan mengikat (binding) Putusan arbitrase pada umumnya dianggap final dan binding (tidak ada upaya untuk banding). Namun apabila hukum yang berlaku dalam yurisdiksi yang bersangkutan menetapkan pelaksanaan putusan arbitase melalui pengadilan, pengadilan harus mengesahkannya dan tidak berhak meninjau kembali persoalan (mated) dari putusan tersebut. 7. Biaya lebih murah Biaya arbitrase biasanya terdiri dari biaya pendaftaran, baiay administrasi dan biaya arbiter yang sudah ditentukan tarifnya. Prosedur arbitrase dibuat sesederhana mungkin, tidak terlalu formal. Di samping itu, para arbiter adalah para ahli dan praktisi di bidang atau pokok yang dipersengketakan sehingga diharapkan akan mampu memberikan putusan yang cepat dan objektif. Hal ini tentunya menghemat biaya jika dibandingkan dengan melalui pengadilan. 8. Bebas memilih hukum yang diberlakukan Para pihak dapat memilih hukum yang akan diberlakukan, yang ditentukan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian. Khusus dalam kaitannya dengan para pihak yang berbeda kewarganegaraan, para pihak yang bebas memilih hukum ini berkaitan dengan teori pilihan hukum dalam Hukum Perdata International (HPI). Hali ini karena masing – masing negara mempunyai HPI tersendiri. 9. Eksekusinya mudah Keputusan arbitrase umumnya lebih mudah dilaksanakan dari pada putusan – putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena putusan arbitrase bersifat final dan binding, yang tentunya dilandasi dengan iktikad baik para pihak. 10. Kepekaan arbiter Ciri penting lainnya dari arbitrase yang mendasari para pihak memilih arbitrase adalh kepekaan/kearifan dari arbiter, termasuk perangkat hukum yang akan diterapkan dalam menyelesaikan perselisihan. Sekalipunn para hakim di pengadilan dan arbiter menerapkan ketentuan hukum untuk membantu menyelesaikan persoalan – persoalan sengketa yang dihadapinya, dalam hal – hal yang relevan arbiter akan memberikan perhatian yang besar terhadap keinginan, realitas dan praktik dagang para pihak.
  • DindaAulp

    Oct. 5, 2020
  • VirdantaRisky

    Sep. 14, 2020
  • NicoAndrian1

    May. 20, 2020
  • anaivlesyllehs

    May. 9, 2020
  • IzaldyHusenNugroho

    Nov. 10, 2019
  • NimadeDps

    May. 7, 2018

DI SUSUN OLEH : NAMA : WIDYIA ASTUTI NPM : 1434021395 KELAS : KARYAWAN (SABTU) NAMA DOSEN : DR. EDDY SANUSI, SE, MM NAMA PENGARANG : DR. H. SUDIARTO, SH, M.HUM

Views

Total views

73,330

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

241

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×