Penyelesaian sengketa dalam bisnis

1. AKADEMI SEKRETARIS MANAJEMEN
BINA SARANA INFORMATIKA
Ratnawaty Marginingsih, SE, MM

2. Model Alternatif Penyelesaian Sengketa
1. Arbitrase
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Pencari Fakta
6. Minitrial
7. Ombudsman
8. Penilaian Ahli
9. Pengadilan Kasus Kecil (small claim court)
10.Peradilan Adat

3. ARBITRASE
Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan
tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian
perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan
bersifat final. Arbitrase hanya berwenang menangani perkara perselisihan
kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.
Menurut UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa, pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata
diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

4. Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan-ketentuan
mengenai arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 615 sampai
dengan Pasal 651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 Rbg, dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Dibandingkan dengan pengaturan Ketentuan-ketentuan Arbitrase Komisi
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Perdagangan
Internasional (The United Nations Commission on International Trade
Law) atau lebih dikenal Arbitrase Model Law UNCITRAL 1985 yang terdiri
dari 36 pasal, UU No. 30/1999 yang terdiri dari 82 pasal tersebut telah
secara luas mengatur berbagai hal terkait dengan arbitrase.
Banyaknya pasal tersebut tampaknya agar UU No. 30/1999 mampu
mengakomodasikan banyak hal dengan mengaturnya secara mendetail
(meskipun seharusnya hal itu bukan muatan suatu undang-undang),
misalnya, keharusan bagi sekretaris untuk membuat notulen rapat
sehubungan dengan kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase.
(Lihat Pasal 51 UU No. 30/1999.)

5. Berbagai Macam Arbitrase
1. Arbitrase Mengikat (Binding Arbitration)
2. Arbitrase TidakMengikat (Nonbinding Arbitration, Advisory Arbitration)
3. Arbitrase Kepentingan (Interest Arbitration)
4. Arbitrase Hak (Rights Arbitration)
5. Arbitrase Sukarela (Voluntary Arbitration)
6. Arbitrase Wajib (Compulsory Arbitration)
7. Arbitrase Adhoc
8. Arbitrase Lembaga
9. Arbitrase Nasional
10. Arbitrase Internasional
11. Arbitrase Kualitas
12. Arbitrase Umum
13. Arbitrase Teknis
14. Arbitrase Bidang Khusus

6. 1. Arbitrase Mengikat
Arbitrase Mengikat (binding arbitration) yaitu arbitrase yang putusannya
bersifat final, jadi mirip dengan putusan pengadilan yang sudah inkracht.
2. Arbitrase Tidak Mengikat
Arbitrase tidak mengikat (nonbinding arbitration, advisory arbitration), yaitu
arbitrase yang putusannya boleh diikuti dan boleh tidak diikuti oleh para
pihak.
3. Arbitrase Kepentingan
Arbitrase kepentingan (interest arbitration), yaitu arbitrase yang tidak
memutus untuk suatu sengketa, tetapi para pihak memakai jasa mereka untuk
menciptakan provisi-provisi dalam kontrak yang oleh para pihak telah
mengalami jalan buntu.
4. Arbitrase Hak
Arbitrase hak (right arbitration) yaitu arbitrase yang memberi keputusan
terhadap sengketa para pihak, jadi bukan sekedar membuat provisi dalam
kontrak

7. 5. Arbitrase Sukarela
Arbitrase sukarela (voluntary arbitration) adalah arbitrase yang dimintakan
sendiri oleh para pihak, baik yang dimintakan dalam kontrak yang
bersangkutan ataupun dalam kontrak tersendiri.
6. Arbitrase Wajib
Arbitrase wajib (compulsory arbitration), yaitu arbitrase yang oleh undang- undang
diwajibkan untuk dilakukan. Misalnya penyelesaian sengketa di bidang
perburuhan yang wajib dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketayang
timbul dalam hubungan perburuhan.
7. Arbitrase Ad Hoc
Arbitrase ad hoc yaitu arbitrase yang tidak ada badannya, tetapi hanya penunjukan
orang-orang secara bebas oleh para pihak sesuai kesepakatan antara para pihak
dengan memberlakukan aturan hukum tertentu.
8. Arbitrase Lembaga
Arbitrase lembaga adalah model arbitrase yang sudah ada lembaga/badannya, serta
sudah ada aturan mainnya, sehingga para pihak tinggal memilih badan tersebut
serta memilih arbiter-arbiternya. Misalnya: Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI), arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) dan International
Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

8. 9. Arbitrase Nasional
Arbitrase nasional adalah arbitrase di mana para pihak yang bersengketa adalah
para pihak dalam 1 (satu) negara. Kadang-kadang ada juga arbitrase
badan/lembaga yang dimaksud untuk para pihak yang nasional. Misalnya
Badan rabitrase Nasional Indonesia (BANI).
10. Arbitrase Internasional
Arbitrase internasional adalah arbitrase dimana para pihak yang bersengketa
adalah berasal dari negara-negara yang berbeda. Para pihak dapat membentuk
arbitrase nasional (ad hoc) dengan mengacu kepada peraturan arbitrase
internasional tertentu, misalnya memilih arbiter yang mereka kehendaki atau
dengan memilih peraturan United Nation Commission on international Trade
Law (UNITRAL) misalnya.
11. Arbitrase Kualitas
Arbitrase kualitas adalah arbitrase yang menyangkut dengan fakta-fakta,
sehingga arbitrase harus jeli memilah-milah fakta tersebut serta
menginterprestasi dan menganalisanya.
12. Arbitrase Teknis
Arbitrase teknis adalah arbitrase yang menyangkut dengan hal-hal yang timbul
dari penyusunan dan penafsiran suatu kontrak.

9. 13. Arbitrase Umum
Arbitrase umum adalah suatu arbitrase yang berbentuk badan yang
mempunyai ruang lingkup di semua bidang hukum. Misalnya, Badan Arbitrase
Nasional Indonesia.
14. Arbitrase Bidang Khusus
Arbitrase bidang khusus adalah suatu arbitrase yang berbentuk badan yang
tidak mempunyai ruang lingkup di semua bidang hukum, tetapi hanya hanya
mempunyai ruang lingkup di bidang hukum tertentu saja. Misalnya di
Indonesia ada arbitrase muamalat, yang khusus menyelesaikan sengketa
terhadap atau dengan bank yang berdasarkan pada syariat Islam.
Dalam Prosedur Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Indonesia telah
membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa yaitu pada tanggal 12 Agustus 1999 akan tetapi sebelumnya telah
dibentuk Badan Arbitrase Nasinal Indonesia (BANI) pada tahun 1977 dan Badan
Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tahun 1993.

10. NEGOSIASI
Secara umum kata "negosiasi" berasal dari kata to negotiate, to be negotiating dalam
bahasa inggris yang berarti "merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang
suatu kondisi, dan atau menawar". Sedangkan kata-kata turunanya adalah antara
lain "negotiation" yang berarti "menunjukkan suatu proses atau aktivitas untuk
merundingkan, membicarakan sesuatu hal untuk disepakati dengan orang lain",
dan "negotiable" yang berarti "dapat dirundingkan, dapat dibicarakan, dapat ditawar".
Definisi negosiasi secara formal dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertemuan
bisnis antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan bisnis.
Negosiasi merupakan perundingan antara dua pihak dimana didalamnya terdapat
proses memberi, menerima, dan tawar menawar. Selain itu negosiasi juga merupakan
ijab kabul dari sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk
saling memberi dan menerima atas sesuatu yang ditentukan dengan kesepakatan
bersama.

11. TUJUAN NEGOSIASI
Ada beberapa tujuan dari sebuah negosiasi dalam bisnis, yaitu antara lain :
1. Untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan
persepsi, saling pengertian dan persetujuan.
2. Untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar
dari masalah yang dihadapi bersama
3. Untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan dimana
masing-masing pihak merasa menang (win-win solution).
MANFAAT NEGOSIASI
Selain mempunyai tujuan, negosiasi juga mempunyai manfaat. Manfaat yang
diperoleh dari sebuah proses negosiasi di dalam pengertian bisnis resmi antara lain
adalah :
1. Untuk mendapatkan atau menciptakan jalinan kerja sama antar badan usaha atau
institusi ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha
bersama atas dasar saling pengertian. Dengan terjalinnya kerjasama antar kedua
belah pihak inilah maka tercipta sebuah transaksi bisnis yang saling terkait,
sehingga membuat hidup perekonomian. Dengan kata lain, bahwa suatu proses
negosiasi bisnis merupakan bagian dari suatu proses interaksi guna
menghidupkan perekonomian dalam skala yang lebih luas.

12. 2. Dalam sebuah perusahaan, sebuah proses negosiasi akan memberikan manfaat
untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih luas dan juga untuk mengembangkan
pasar, yang diharapkan memberikan peningkatan penjualan. Proses negosiasi
bisnis juga akan menghasilkan harga yang lebih baik dan efisiens, yang
memberikan keuntungan yang lebih besar. Dalam jangka panjang hal ini akan
memberikan kemajuan dari sebuah perusahaan.
KETERAMPILAN DASAR BERNEGOSIASI
Berikut ini, adalah keterampilan -keterampilan dasar dalam bernegosiasi :
1. Ketajaman pikiran / kelihaian
2. Sabar
3. Kemampuan Beradaptasi
4. Daya Tahan
5. Kemampuan Bersosialisasi
6. Konsentrasi
7. Kemampuan Beratikulasi

13. MEDIASI
Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Yang
menjadi pihak ketiga ini organisasi internasional, negara ataupun individu. Pihak
ketiga ini dalam sengketa ini dinamakan mediator.
Fungsi utamanya adalah mencari solusi (penyelesaian) mengidentifikasi, hal-hal
yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat
mengakhiri sengketa, informal, dan bersifat aktif. Dalam proses negoisasi sesuai
dengan pasal 3 dan 4 haque convention on the pacific settlement of disputes (1907)
yang menyatakan bahwa usulan-usulan yang diberikan mediator janganlah
dianggap sebagai suatu tindakan yang bersahabat terhadap suatu pihak (yang
merasa merugikan).
Para pihak bebas menentukan prosedurnya yang terpenting adalah kesepakatan
para pihak, mulai dari proses pemilihan mediator, cara mediasi, diterima atau
tidaknya ususlan-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai berakhirnya tugas
dari mediator.

14. JENIS PERSELISIHAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI
Menurut pasal 2 UU No.2 tahun 2004. Jenis perselisihan industrial terbagi menjadi empat
yaitu :
1. Perselisihan Hak
Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak karyawan, akibat adanya
perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan, kontrak kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).
2. Perselisihan Kepentingan
Perselisihan yang muncul dalam hubungan kerja akibat tidak adanya kesesuaian
pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan
dalam kontrak kerja, PKB atau PP.
3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Perselisihan yang muncul saat terjadi silang pendapat antara karyawan maupun
pengusaha mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
4. Perselisihan Antar Serikat Pekerja Dalam Satu Perusahaan
Perselisihan ini muncul manakala terjadi kesalahpahaman mengenai keanggotaan,
pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan.

15. KONSILIASI
Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih
untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Namun, undang-undang
nomor 30 tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas
pengertian dari konsiliasi. Akan tetapi, rumusan itu dapat ditemukan dalam
pasal 1 angka 10 dan alinea 9 penjelasan umum, yakni konsiliasi merupakan
salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa.
Konsiliasi merupakan kombinasi antara penyelidikan (enquiry) dan mediasi
(mediation). Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi
mempunyai kemiripan dengan mediasi. Pembedaan yang dapat diketahui dari
kedua cara ini adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika
dibandingkan dengan mediasi.

16. PROSEDUR KONSILIASI
Beberapa prosedur untuk seorang konsiliator (yang juga sebenarnya juga berlaku bagi
mediator) adalah sperti yang teerdapat dalam Uncitral Conciliation Rule, yaitu sebagai
berikut:
a. Konsiliator membantu para pihak untuk secara indepnden.
b. Kosiliator slalu berpegang pada prinsip kadilan dan objktif, dengan
mempertimbangkan factor-faktor sbagai berikut:
- Hak dan kewajiban para pihak.
- Kebiasaan dalam perdagangan.
- Praktek bisnis yang telah trjadi, termasuk praktek bisnis di antara pihak itu
sendiri.
c. Konsiliator dapat menentukan bagaimana pross konsiliasi yang dianggapnya
layak.
d. Di setiap tingkat, konsiliator dapat mengajukan proposal penyelesaian
sengketa( meskipun ini lebih merupakan tugas mediator).
Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk
menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa.
Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan
atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil
sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di
anatar mereka.

17. PENCARI FAKTA (FACT FINDING)
Istilah lain dari fact finding (pencaari fakta) adalah enquiry (penyelidikan) atau angket.
Metode penyelesaian sengketa ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah
sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan untuk mencari dan
mendengarkan semua bukti-bukti yang bersifat internasional, yang relevan dengan
permasalahan. Dengan dasar bukti-bukti dan permasalahan yang timbul, badan ini
akan dapat mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan penyelesaiannya.
TUJUAN PENCARI FAKTA
Tujuan dari pencari fakta (Fact Finding) yang paling utama adalah memberikan
laporan kepada para pihak mengenai rfakta yang ada. Sedangkan tujuan lain dari
penyelesaian sengket internasional dengan cara pencari fakta yaitu :
· Membetuk suatu dasar bagi penyelesaian semgketa antar dua negara
· Mengawasi pelaksanaan suatu perjanijian internasional.
· Memberikan informasi guna membuat putusan ditingkat internasional

18. Dasar hukum yang dipakai daam fact finding adalah pasal 9 sampaim dengan 36
haque convention on the pacific settlement of disputes tahun 1899 dan 1907.
Hasil pencarian fakta ini dilaporkan kepada pihak yang bersengketa dalam
bentuk laporan. Tetapi laporan tersebut tidak memuat argument atau
penyelesaian sengketa.
TUGAS PENCARI FAKTA :
Tugas dari pihak pencari fakta adalah sbagai berikut:
a. Mengumpulkan fakta.
b. Memverifikasi fakta.
c. Menginterprestasi fakta.
d. Melakukan wawancara.
e. Melakukan dengar pendapat(hearing).
f. Menarik kesimpulan tertentu.
g. Memberikan rekomendasi.
h. Mempublikasikan(biladiperlukan).

19. MINITRIAL
Minitrial atau pengadilan mini adalah sistem pengadilan swasta untuk
menyelesaikan, memeriksa, dan memutuskan terhadap kasus –kasus
prusahaan, yang dilakukan oleh orang yang disebut dengan “manajer” yang
diberi wewenang untuk mnegosisasikan suatu settlement diantara para pihak
yang bersengkta. Pihak manajer tersebut biasanya merupakan pensiunan dari
hakim atau pengacara yang merupakan panutan dan pengayom, tetapi bukan
mrupakan pengacara dari para pihak. Sesuai dengan namanya “pengadilan
mini” maka prosedurnya harus sederhana, dengan ongkos yang lebih murah.
Disamping itu, serupa srupa dengan pengadilan mini, dikenal pula apa yang
disbut dengan Hakim Sewaan (Rent-a-Judge), yakni seorang yang netral yang
ditunjuk oleh pengadilan untuk menyelesaikan perkara tertentu, yang hasilnya
nanti diperlukan seperti putusan pngadilan itu sendiri.

20. OMBUDSMAN
Ombudsman adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menghadapi
penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur pemerintah dan membantu aparatur
agar melaksanakan pemerintahan secara efisien dan adil, juga untuk mendorong
pemegang kekuasaan melaksanakan pertanggungjawaban serta pelayanan secara
baik. Umumnya ombudsman dikenal sebagai lembaga independen yang
menerima dan meyelidiki keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban
kesalahan administrasi (maladministration) publik.
FUNGSI OMBUDSMAN
Fungsi Ombudsman adalah mengawasi pelayanan dalam penyelenggaraan
pemerintahan melalui peran serta masyarakat, sehingga dapat mengembangkan
kondisi yang kondusif dalam meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat
agar memperoleh pelayanan publik, keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik.

21. TUGAS OMBUDSMAN
Ombudsman juga memiliki tugas, yaitu:
1. Menerima laporan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang tidak
sesuai. Dengan syarat pelapor adalah Orang yang mempunyai kepentingan
terhadap kasus yang dilaporkan.
2. Melakukan (investigasi) pemeriksaan atas laporan dari masyarakat.
Investigasi dalam konteks Ombudsman merupakan proses penyelidikan
terhadap apakah laporan/ keluhan atau informasi yang memang menjadi
kewenangannya dapat menemukan bukti-bukti, bahwa pihak terlapor
terbukti telah melakukan atau tidak melakukan tindakan sebagaimana
dilaporkan/ dikeluhkan.
3. Menindaklanjuti laporan masyarakat dengan dasar wewenang yang dimiliki.
4. Memberi alternatif penyelesaian atau memberi rekomendasi kebijakan atau
penyelesaian atas pengaduan tersebut.
5. Melakukan usaha pencegahan dalam ketidaksesuaian pelayanan publik.

22. WEWENANG OMBUDSMAN
1. Meminta keterangan dari pelapor mengenai laporan yang dilaporkan
tersebut.
2. Memeriksa berkas-berkas kelengkapan mengenai laporan tersebut.
3. Meminta salinan berkas yang diperlukan untuk pemeriksaan.
4. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan semua pihak yang terlibat.
5. Menyelesaikan laporan dengan cara yang disepakati oleh pihak yang
bersangkutan.
6. Membuat rekomendasi untuk penyelesaian laporan.
7. Mengumumkan hasil pertemuan.
8. Menyampaikan saran kepada lembaga negara dengan tujuan perbaikan
demi pelayanan publik yang lebih baik.

23. PENILAIAN AHLI
Terhadap kasus – kasus yang rumit dan memerlukan
tenaga ahli untuk menlaahnya, maka dapat saja para
pihak menunjuk seorang atau lebih ahli yang ilmunya
relevan dengan bidang di persengketakan, dan
kewenangan dari ahli tersebut hanya sampai batas
membrikan pendapat saja.

24. PENGADILAN KASUS KECIL
(SMALL CLAIM COURT)
Pengadilan kasus kcil (small claim court) merupakan model
pengadilan dalam sistem peradilan biasa, tetapi dengan
memakai prosedur dan sisitm pembuktian yang sederhana,
pengadilan mana hanya berwenang mngadili kasus-kasus
kcil dengan prosedur cepat dan tidak dibenarkan memakai
pengacara.

25. PERADILAN ADAT
Pengadilan adat adalah badan – badan pengadilan adat
yang dewasa ini hanya bertugas untuk menyelesaikan
masalah-masalah adat saja. Contoh dari pengadolan
adat adalah seperti Kerapatan Adat Nagari di
Minangkabau atau Tuha Peut di Aceh.

26. TERIMA KASIH