Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan peradilan. Juga dijelaskan pengertian sengketa dan cara-cara penyelesaiannya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga peradilan dan arbitrase."

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolusi
Sengketa Ekonomi
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
FEB Akuntansi
02
1A2323EL Riny Triana Savitri
Abstract : Kompetensi
Mampu menjelaskan Alternatif
penyelesaian sengketa baik
secara baik secara langsung
ataupun tidak langsung melalui
lembaga melalui lembaga
peradilan dan arbitrase
Mahasiswa harus dapat
menjelaskan bagaimana
menyelesaikan perselisihan
ekonomi secara langsung atau
tidak langsung dan untuk
menjelaskan hal yang sama

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
melalui lembaga peradilan dan
arbitrase
Daftar Isi
PENGERTIAN SENGKETA
Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu
banya konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan
berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan. Karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan.
Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dengan cara lapangkah, atau bahkan cara yang kasar dan
merugikan orang lain. Berikut adalah pengertian dari sengketa itu sendiri, menurut kamus bahasa
indonesia dan menurut Ali Achmad.
Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia
Berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara
orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Senada dengan itu Winardi mengemukakan :
Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang
mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan
akibat hukum antara satu dengan yang lain.
Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat :
Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang
berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi
keduanya.
Dari kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang
atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek tertentu, hal ini terjadi
dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian
menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah sebuah istilah
asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa
(PPS), Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS) ,pilihan penyelesaian sengketa diluar
pengadilan, dan mekanisme penyeselaian sengketa secara kooperatif.[1]
Pengertian alternatif penyelesaian sengketa (APS) menurut para pakar:
a. Menurut Gary Goodpaster dalam “tinjauan terhadap penyelesain sengketa” dalam buku
Arbitrase di indonesia, setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh
kesempatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaian sengketa dan konflik.[2]
b. Menurut Priyatna Abdurrasyid, alternatif penyelesaian sengketa adalah sekumpulan prosedur
atau mekanisme yang berfungsi memberi alternative atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
melalui bentuk APS/ Arbitrase (negosiasi dan mediasi) agar memperoleh putusan akhir dan mengikat
para pihak secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang
independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.
c. Philip D. Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktek dan teknik-
teknik hukum yang ditujukan untuk :
· Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaiakan diluar pengadilan untuk keuntungan
atau kebaikan para pihak yang bersengketa
· Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi
konvensional
· Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak di bawa ke pengadilan
d. Menurut M. Husseyn Umar, penyelesaian yang tidak melalui pengadilan ini disebut sebagai
Alternative Dispute Resolution atau penyelesaian sengketa alternatif.
e. Menurut H. Hartono Maridjono, SH Arbtrase atau APS adalah salah satu alternatif penyelesaian
sengketa diluar pengadilan. Para pihak memilih arbitrase antara lain karena mereka menganggap
penyelesaian sengketa akan dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak terbuka untuk umum, suatu
yang selalu dijaga oleh kalangan bisnis.
Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi
yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada
kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.
1. Negosiasi (Negotiation)
Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan berunding secara damai untuk mencapai
kesepakatan antarpihak yang berperkara, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.
2. Mediasi
Proses penyelesaian sengketa antarpihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator)
sebagai penasihat. Dalam hal mediasi, mediator bertugas untuk melakukan hal-hal sbb:
Bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi
Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antarpihak, menyesuaikan
persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan sehingga menghasilkan satu keputusan bersama.
3. Konsiliasi
Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu
penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator). Dalam menyelesaikan perselisihan,
konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapa pun. Konsiliator
tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tsb
diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
4. Arbitrase
Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di
luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang
bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum
dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengeketa.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal walaupun disebabkan oleh suatu keadaan seperti di
bawah ini:
Salah satu pihak meninggal
Salah satu pihak bangkrut
Pembaharuan utang (novasi)
Salah satu pihak tidak mampu membayar (insolvensi)
Pewarisan
Berlakunya syarat hapusnya perikatan pokok
Bilamana pelaksanaan perjanjian tsb dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang
melakukan perjanjian arbitrase tsb
Berakhir atau batalnya perjanjian pokok
Dua jenis arbitrase:
1. Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunter
Arbitrase ini merupakan arbitrase bersifat insidentil yang dibentuk secara khusus untuk
menyelesaikan perselisihan tertentu. Kedudukan dan keberadaan arbitrase ini hanya untuk melayani
dan memutuskan kasus perselisihan tertentu, setelah sengketa selesai maka keberadaan dan fungsi
arbitrase ini berakhir dengan sendirinya.
2. Arbitarse institusional
Arbitrase ini merupakan lembaga permanen yang tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meski
perselisihan yang ditangani telah selesai.
Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase menyebabkan kedua belah pihak terikat padanya. Apabila
tindakannya ada yang bertentangan dengan pendapat tersebut maka dianggap melanggar perjanjian,
sehingga terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum atau
perlawanan baik upaya hukum banding atau kasasi.
Sementara itu, pelaksanaan putusan arbitrase nasional dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari
terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan. Dengan demikian, lembar asli atau salinan otentik putusan
arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan
oleh panitera diberikan catatan yang berupa akta pendaftaran.
Putusan arbitrase bersifat final, dibubuhi pemerintah oleh ketua pengadilan negeri untuk dilaksanakan
sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang keputusannya telah memiliki
kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan
kembali.
Dalam hal pelaksanaan keputusan arbitrase internasional berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999,
yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional
adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sementara itu berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 1999, suatu putusan arbitrase internasional
hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum RI, jika telah memenuhi persyaratan sbb:
putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang
dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai
pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional
putusan arbitrase internasaional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia
termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan
putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan di Indonesia dan keputusannya tidak
bertentangan dengan ketertiban umum

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
putusan arbitrase internasonal dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari
ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30
hari terhitung sejak hari pernyataan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan
negeri dimana permohonan tsb diajukan kepada ketua pengadilan negeri.
Terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding ke MA mempertimbangkan
serta memutuskan permohonan banding tsb diterima oleh MA.
5. Peradilan
Negara berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian bila terjadi suatu pelanggaran hukum.
Untuk itu negara menyerahkan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para
pelaksananya, yaitu hakim.
Pengadilan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1986 adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di
lingkungan peadilan umum. Sementara itu berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 2004,
penyelenggara kekuasaan kehikaman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berbeda di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah MK.
6. Peradilan Umum
Peradilan umum adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang umumnya mengenai
perkara perdata dan pidana. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peadilan umum dilaksanakan oleh:
1. Pengadilan Negeri
Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kodya atau ibukota
kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kodya dan kabupaten yang dibentuk dengan
keputusan presiden. Pengadilan negeri bertugas memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara
pidana dan perdata di tingkat pertama.
2. Pengadilan Tinggi
Pengadilan tinggi adalah pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi dan
daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yang dibentuk dengan undang-undang.
Tugas dan wewenang pengadilan tinggi adalah mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat
banding, di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan yang mengadili antar pengadilan
negeri di daerah hukumnya.
3. Mahkamah Agung (MA)
MA merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berkedudukan di
ibukota negara RI dan dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan
pengaruh-pengaruh lain.
MA bertugas dan berwewenang memeriksa dan memutus:
Permohonan kasasi
Sengketa tentang kewenangan mengadili
Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam tingkat kasasi, MA membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua
lingkungan peradilan karena:

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
Lalai memenuhi syarat yg mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan ybs.
MA memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali (PK) pada tingkat pertama dan
terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan
yang diatur dalam perundang-undangan.
Permohonan PK dapat diajukan hanya satu kali dan tidak menangguhkan atau menghentikan
pelaksanaan putusan pengadilan. Permohonan PK dapat dicabut selama belum diputus dan dalam hal
sudah dicabut, permohonan PK tak dapat diajukan lagi.
Permohonan PK diajukan sendiri oleh pemohon atau ahli warisnya kepada MA melalui ketua
pengadilan negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara
yang diperlukan. Permohonan PK dapat dilakukan oleh wakil dari pihak yang berperkara yang secara
khusus dikuasakan dengan tenggang waktu pengajuan 180 hari.
Perbedaan antara Perundingan, Arbitrase, dan Ligitasi
Proses Perundingan Arbitrase Ligitasi
yang mengatur Para pihak Arbiter Hakim
proses Informal Agak formal sesuai
dengan rule
Sangat formal dan
teknis
jangka waktu Segera (3-6 minggu) Agak cepat (3-6
bulan)
Lama (>2 tahun)
biaya Murah Terkadang sangat
mahal
Sangat mahal
aturan pembuktian Tidak perlu Agak informal Sangat formal &
teknis
publikasi Konfidensial Konfidensial Terbuka untuk
umum
hubungan para pihak Kooperatif Anatgonistis Antagonistis
fokus penyelesaian Masa depan Masa lalu Masa lalu
metode negosiasi Kompromis Sama keras pada
prinsip hukum
Sama keras pada
prinsip hukum
komunikasi Memperbaiki yang
sudah lalu
Jalan buntu Jalan buntu
result Win-win Win-lose Win-lose
pemenuhan Sukarela Selalu ditolak dan
mengajukan oposisi
Ditolak dan mencari
dalih

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
suasana emosional Bebas emosi Emosional Emosi bergejolak
Contoh Implementasi Sengketa pada perusahaan
INILAH.COM, Jakarta – Selama periode 2011 Bank Indonesia
(BI) mencatat kasus sengketa antara bank dengan nasabah di
bidang sistem pembayaran, paling banyak didominasi
sengketa kartu kredit. Hal itu terjadi karena banyak kartu
kredit yang hilang dan digunakan orang lain yang tidak
berhak. Demikian disampaikan Ketua Tim Mediasi Perbankan
Bank Indonesia, Sondang Martha Samosir dalam keterangan
tertulis, Jumat (6/1) “Data penyelesaian sengketa bank
dengan nasabah tahun ini meningkat 83% dibandingkan
tahun 2010 lalu. Dari total permohonan penyelesaian
sengketa yang diterima pada tahun 2010 sebanyak 278
sengketa menjadi 510 kasus, “ kata Sondang.
Sondang menjelaskan bahwa dibidang penyaluran dana,
permohonan penyelesaian engketa didominasi dengan
permohonan restrukturisasi kredit baik kredit konsumsi
maupun kredit modal kerja. Menurutnya, peningkatan
permohonan meningkatnya informasi mengenai keberadaan
mediasi perbankan yang difasilitasi Bank Indonesia
dikarenakan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap
eksistensi Bank Indonesia terkait perlindungan nasabah.
Selain itu, kekurangpahaman nasabah mengenai karakteristik
sengketa yang dapat dimediasi. Berikut data lengkap BI
terkait permohonan sengketa nasabah dengan bank, antara
lain : penyaluran dana 246 kasus, sistem pembayaran 206
kasus, penghimpunan dana 47 kasus, produk kerjasama 4
kasus, produk lainnya 4 kasus, diluar permasalahan produk
perbankan 3 kasus.
Sebenernya, masyarakat dapat mengupayakan sengketanya
dengan bank melalui Mediasi Perbankan. Namun masalah
yang menjadi sengketa merupakan sengketa keperdataan
antara nasabah dengan bank. Untuk nilai tuntutan finansial
paling banyak Rp 500 juta.
Selain itu nasabah atau pengadu juga tidak sedang dalam
proses atau telah mendapatkan keputusan dari lembaga
arbitrase, peradilan, atau lembaga mediasi lainnya, pernah
diupayakan penyelesainnya oleh bank (melalui mekanisme
pengaduan nasabah), dan belum pernah diproses dalam
mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia.
PENYELESAIAN
Masalah tersebut bisa dilakukan dengan cara mediasi, yaitu
dengan jalan perundingan dan memberikan pemahaman
kepda para nasabah tentang kasus atau kendala dari masalah

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
tersebut tentang kasus penyaluran dana , kasus sistem
pembayaran, kasus penghimpunan dana, kasus produk
kerjasama, kasus produk kerjasama, kasus produk lainnya,
dan kasus diluar permasalahan perbankan. Mediasi dilakukan
dengan cara memberikan informasi atau pengertian
mengenai apa itu penyaluran dana, bagaimana dana
terkumpul dan lain sebagainya. Mediasi dilakukan dengan
menggunakan mediator yang netral dalam kasus tersebut
sampai ditemukan titik terang dan persutujuan bersama
antara pihak bank dengan nasabah bank yang bersengketa
secara adil dan dengan keputuan yang efektif untuk
menyelesaikan sengketa tersebut.
KESIMPULAN
Dari kasus diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kasus
antara nasabah dan pihak bank sebenarnya dapat dilakukan
penyelesaian dengan cara mediasi ,namun penyelesaian
sengketa tersebut belum dilakukan dan belum diproses.
Mediasi dilakukan agar nasabah mengerti dan lebih paham
tentang hal – hal yang mereka belum ketahui seperti kasus
penyaluran dana, kasus sistem pembayaran, kartu kredit dan
lainnya. Nasabah juga harus lebih berhati hati dalam menjaga
kartu kredit yang mereka miliki agar tidak hilang. Mediasi
dengan menggunakan mediator sebagai pihak ketiga yang
netral diharapkan dapat menemukan titik terang dari
masalah sengketa tersebut yang diselesaikan dengan cara
mediasi. Mediasi perbankan tersebut diatas dilaksanakan
untuk setiap sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial
paling banyak Rp 500.000.000. tuntutan finansial sendiri
memiliki pengertian sebagai potensi finansial nasabah yang
diduga karena kesalahan atau kelalaian bank sebagaimana
dimaksud pada peraturan BI tentang penyelesaian
pengadilan.
Dafar Pustaka
(yuarta,2011) http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html ( 8 Juli, 14:00 )
(Odhebora,2011) https://odebhora.wordpress.com/2011/05/17/penyelesaian-sengketa/ ( 8 Juli, 14:00 )

9. 9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id