Dokumen tersebut membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi secara langsung melalui negosiasi atau tidak langsung melalui lembaga seperti konsultasi, arbitrase, dan pengadilan. Metode penyelesaian sengketa secara langsung adalah negosiasi sedangkan secara tidak langsung meliputi konsultasi, arbitrase, dan pengadilan.

1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolusi
Sengketa Ekonomi
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
02
1A2323EL MEI IKA D SIHOMBING (43217010188)
Abstract Kompetensi
Mampu Menjelaskan Alternatif
Penyelesaian Sengketa baik secara
lansung ataupun tidak lansung
melalui lembaga peradilan dan
arbitrase
Mahasiswa harus dapat menjelaskan
bagaimana menyelesaikan
perselisihan ekonomi secara
langsung atau tidak langsung dan
untuk menjelaskan hal yang sama
melalui lembaga peradilan
(pengadilan) dan arbitrase.

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
1) Definisi Sengketa Menurut Para Ahli
• Winardi: Tantangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-
kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek
kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
• Ali Achmad: Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari
persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan
akibat hukum bagi keduanya.
Perlu diketahui bahwa Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang
melatar belakanginya, terutama karena adanya Conflict Of Interest diantara para pihak.
Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan
bisnis atau perdagangan dinamakan
Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai
berikut: Negosiasi (perundingan), Enquiry atau penyelidikan, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase,
Judicial Settlement atau Pengadilan, serta Organisasi-organisasi atau Badan-badan Regional.
; resolusi sengketa ekonomi
1. Negosiasi/Perundingan
Negosiasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat
keduabelah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda.
Adapun Keuntungan Negoisasi :
1. Mengetahui pandanga pihak lawan.
2. Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan
3. Memungkinkan sengketa secara bersama-sama.
4. Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
5. Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum.

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
6. Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu.
Adapun Kelemahan Negoisasi :
1. Mengetahui pandanga pihak lawan.
2. Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
3. Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil kesepakatan
4. Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang.
5. Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui informasi
yang dirahasiakan lawan.
6. Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salahsatu pihak.
7. Dapat membuat kesepakan yang kurang menguntungkan.
Tahapan Negoisasi menurut William Ury dibagi menjadi Empat Tahap yaitu :
1. Tahapan Persiapan :
§ Persiapan sebagai kunci keberhasialan
§ Mengenal lawan, pelajari sebanyak mungkin pihak lawan dan lakukan penelitian
§ Usahakan berfikir dengan cara berfikir lawan dan seolah-olah kepentingan lawan sama
dengan kepentingan anda
§ Sebaiknya persiapkan pertanyaan – pertanyaan sebelum pertemuan dan ajukan dalam
bahasa yang jelas dan jangan sekali-kali memojokkan atau menyerang pihak lawan.
§ Memahami kepentingan kita dan kepentingan lawan.
§ Identifikasi masalahnya, apakah masalah tersebut menjadi masalah bersama?
§ Menyiapkan agenda, logistik, ruangan dan konsumsi dan Menyiapkan tim dan strategi.
§ Menentukan BTNA (Best Alternative to A Negitieted Agreement) alternative lain atau
harga dasar (Bottom Line).
2. Tahap Orientasi dan Mengatur Posisi :
§ Bertukar Informasi
§ Saling menjelaskan permasalahan dan kebutuhan
§ Mengajuakan tawaran awal.
3. Tahap Pemberian Konsensi/ Tawar Menawar
§ Para pihak saling menyampaikan tawaranya, menjelaskan alasanya dan membujuk pihak
lain untuk menerimanya.
§ Dapat menawarkan konsensi, tapi pastikan kita memperoleh sesuatu sebagai imbalanya
§ Mencoba memahai pemikiran pihak lawan
§ Mengidentifikasi kebutuhan bersama
§ Mengembangkan dan mendiskusiakan opsi-opsi penyelesaian.
4. Tahapan Penutup
§ Mengevaluasi opsi-opsi berdasarkan kriteria obyektif.

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
§ Kesepakatan hanya menguntungkan bila tidak ada lagi opsi lain yang lebih baik, bila tidak
berhasil mencapai kesepakatan, membatalkan komitmen.
A.Konsultasi
Pada dasarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara tentang
pengertian konsultasi dan bagaimana prosedurnya. Namun, banyak pendapat yang
dikemukakan oleh ahli tentang konsultasi. Salah satu definisi konsultasi seperti yang
dikemukakan oleh Zins bahwa konsultasi ialah suatu proses yang biasanya didasarkan pada
karakteristik hubungan yang sama yang ditandai dengan saling mempercayai dan komunikasi
yang terbuka, bekerja sama dalam mengidentifikasikan masalah, menyatukan sumber-sumber
pribadi untuk mengenal dan memilih strategi yang mempunyai kemungkinan dapat
memecahkan masalah yang telah diidentifikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam
pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan.
Konsultasi menurut wiktionary adalah sebuah pertemuan atau konferensi untuk saling
bertukar informasi dan saran. Konsultasi didefinisikan oleh Audit Commission (1999)
sebagai sebuah proses dialog yang mengarah kepada sebuah keputusan. Definisi tersebut
menyiratkan tiga aspek dalam konsultasi :
1. Konsultasi adalah sebuah dialog, di dalamnya ada aktifitas berbagi dan bertukar informasi
dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam
tentang suatu tema. Oleh karenanya konsultasi adalah sesuatu yang edukatif dan inklusif.
2. Konsultasi adalah sebuah proses. Konsultasi adalah sebuah proses yang interaktif dan
berjalan.
3. Konsultasi adalah tentang aksi dan hasil. Konsultasi harus dapat memastikan bahwa
pandangan yang dikonsultasikan mengarahkan kepada sebuah pengambilan keputusan. Oleh
karenanya konsultasi adalah tentang aksi dan berorientasi kepada hasil.
Layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor sebagai konsultan kepada
konsulti dengan tujuan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu
dilaksanakan konsulti dalam rangka membantu terselesaikannya masalah yang dialami pihak
ketiga (konseli yang bermasalah). Pada layanan konsultasi, dilakukan melalui dua tahap yaitu
tahap konsultasi yang dilakukan oleh konselor kepada konsulti dan tahap penanganan yang
dilakukan oleh konsulti kepada konseli/pihak ketiga. Maka petugas pada tahap konsultasi
adalah konselor, sedangkan petugas pada tahap penanganan adalah konsulti.[3]
Layanan konsultasi mengandung beberapa aspek, yaitu:
1. Konsultan seseorang yang secara profesional mempunyai kewenangan untuk memberikan
bantuan kepada konsulti dalam upaya mengatasi masalah klien.
2 Konsulti yaitu pribadi atau seorang professional yang secara langsung memberikan
bantuan pemecahan masalah terhadap klien.
3. Klien yaitu pribadi atau organisasi tertentu yang mempunyai masalah.
4. Konsultasi merupakan proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien
secara tidak langsung.

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Dalam layanan konsultasi ini dapat diperjelas bahwa penanganan masalah yang dialami
konseli (pihak ketiga) dilakukan oleh konsulti. Konsulti akan dikembangkan kemampuannya
oleh konselor pada saat tahap konsultasi berlangsung yaitu mengembangkan pada diri
konsultasi tentang wawasan, pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap. Akhir proses
konsultasi ini adalah konselor menganggap bahwa konsultasi mampu membantu menangani
kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang setidaknya menjadi tanggung jawabnya.
Konsutasi adalah orang yang ikut bertanggung jawab terhadap masalah yang dialami pihak
ketiga.
Terdapat tiga etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil
oleh klien sendiri (kemandirian). Etika dasar ini terkait langsung dengan asas konseling. Asas
ini juga berlaku pada layanan konsultasi. Ketiga asas ini diuraikan sebagai berikut:[4]
a). Asas Kerahasiaan
Seorang konselor diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan, dengan harapan adanya
kepercayaan dari semua pihak maka mereka akan memperoleh manfaat dari pelayanan
konsultasi. Asas kerahasiaan pada layanan konsultasi yang dimaksudkan adalah menyangkut
jaminan kerahasiaan identitas konsultasi dan pihak ketiga, dan jaminan kerahasiaan terhadap
permasalahan yang dialami pihak ketiga.
b). Asas Kesukarelaan
Kesukarelaan yang dimaksudkan pada layanan konsultasi adalah kesukarelaan dari konselor
dan konsulti. Konselor secara suka dan rela membantu konsulti untuk membantu
mengarahkan bantuan pemecahan masalah yang akan diberikan kepada pihak ketiga.
Kesukarelaan konsulti yaitu bersikap sukarela dating sendiri kepada konselor dan kemudian
terbuka mengemukakan hal-hal yang terkait dengan konsulti sendiri dan pihak ketiga dengan
tujuan agar permasalahan yang dialami pihak ketiga segera terselesaikan.
c). Asas Kemandirian
Pada layanan konsultasi, konsulti diharapkan mencapai tahap-tahap kemandirian berikut:
1) Memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis.
2) Memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif dan dinamis.
3) Mengambil keputusan secara positif dan tepat.
4) Mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil.
B. Negosiasi
Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk
saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Atau dengan kata lain negosiasi
adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi
merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan
semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi.
Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau
memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu.[5]

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Negosiasi adalah hal yang biasa dilakukan oleh setiap orang dan dapat dilakukan untuk
berbagai macam hal dan kepentingan. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah, ketika
masing-masing pihak saling mengemukakan keinginannya. Teknik bernegosiasi tentu
berbeda bagi setiap orang. Perbedaan teknik bernegosiasi disebabkan oleh berbagai macam
faktor, misalnya faktor latar belakang pendidikan, sifat, karakter, dan pengalaman.[6]
Pada umumnya, jika terjadi sengketa maka para pihak yang sedang berkonflik akan memulai
suatu komunikasi terlebih dahulu. Dilakukannya komunikasi sebelum negosiasi merupakan
hal mutlak yang harus dilakukan. Komunikasi dilakukan oleh para pihak untuk dapat
mengetahui pokok permasalahan. Karena jika negosiasi tetap dilakukan tanpa mengetahui
duduk permasalahan yang sebenarnya, negosiasi yang dilakukan oleh para pihak akan tidak
efektif, sehingga menyebabkan negosiasi panjang dan kemungkinan tidak akan berhasil.
Tahapan Negoisasi menurut William Ury dibagi menjadi empat tahap yaitu:[7]
a). Tahapan Persiapan :
1. Persiapan sebagai kunci keberhasialan;
2. Mengenal lawan, pelajari sebanyak mungkin pihak lawan dan lakukan penelitian;
3. Usahakan berfikir dengan cara berfikir lawan dan seolah-olah kepentingan lawan sama
dengan kepentingan anda;
4. Sebaiknya persiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum pertemuan dan ajukan dalam bahasa
yang jelas dan jangan sekali-kali memojokkan atau menyerang pihak lawan;
5. Memahami kepentingan kita dan kepentingan lawan;
6.Identifikasi masalahnya, apakah masalah tersebut menjadi masalah bersama?
7. Menyiapkan agenda, logistik, ruangan dan konsumsi;
8 Menyiapkan tim dan strategi;
9. Menentukan BTNA (Best Alternative to A Negitieted Agreement) alternatif lain atau harga
dasar (Bottom Line).
b). Tahapan Orientasi dan Mengatur Posisi
1. Bertukar informasi;
2. Saling menjelaskan permasalahan dan kebutuhan;
3. Mengajukan tawaran awal.
c). Tahapan Pemberi Konsesi/Tawar-menawar
1. Para pihak saling menyampaikan tawaranya, menjelaskan alasanya dan membujuk pihak
lain untuk menerimanya;
2. Dapat menawarkan konsensi, tapi pastikan kita memperoleh sesuatu sebagai imbalanya;
3.Mencoba memahai pemikiran pihak lawan;
4. Mengidentifikasi kebutuhan bersama;

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
5. Mengembangkan dan mendiskusiakan opsi-opsi penyelesaian.
d). Tahapan Penutup
1.Mengevaluasi opsi-opsi berdasarkan kriteria obyektif;
2. Kesepakatan hanya menguntungkan bila tidak ada lagi opsi lain yang lebih baik, bila tidak
berhasil mencapai kesepakatan, membatalkan komitmen atau menyatakan tidak ada
komitmen.
C. Mediasi
Mediasi sebagai bentuk dari alternative Dispute Rosolutian (ADR), terdapat definisi yang
beragam tentang mediasi yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Namun secara umum,
banyak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan
melakukan bantuan pihak ketiga. Peran pihak ketiga itu adalah dengan melibatkan diri dari
bantuan para pihak dalam mengidientifikasi masalah-masalah yang disengketakan.
Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, pengertian mediasi
disebutkan pasal 1 butir 7, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.
Berdasarkan uraian tersebut, mediasi merupakan suatu proses yang ditunjukan untuk
memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka
dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Tugas utama dari pihak yang netral tersebut
(mediator) adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lain sehubungan dengan
masalah yang disengketakan. Selanjutnya mediator membantu mereka melakukan penilaian
yang objektif dari seluruh situasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh
kedua belah pihak, guna mengakhiri sengketa yang terjadi.
Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna
mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus
atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada setiap
proses mediasi, mediator memegang peranan yang sangat penting. Mediasi tidak akan
terlaksana tanpa usaha seorang mediator untuk mempertemukan keinginan para pihak dan
mencari solusi yang sama-sama menguntungkan atas permasalahan yang terjadi.
Dalam praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya
berhubungan secara menyenangkan dengan para pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting
adalah sifat tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berfikir masing- masing
pihak. Dengan bekal berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan dapat
menjalankan peranannya untuk menganalisis dan mendiagnosa sengketa yang ada. Kemudian
mendisain dan mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu
kesepakatan. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang mediator dalam praktik,
antara lain sebagai berikut:
1. Melakukan diagnosis konflik,
2. Mengidientifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
3. Menyusun agenda.
4 Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
5 Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar- menawar.
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan
untuk memudahkan penyelesaian problem.
Kaitannya dengan itu, tugas mediator adalah mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya
komunikasi dan membantu para pihak agar memperoleh pengertian tentang perselisihan
secara keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak membuat penilaian yang objektif.
Dengan bantuan dan bimbingan mediator, para pihak bergerak kearah negosiasi penyelesaian
sengketa mereka.
Menurut Fuller salah seorang pakar hukum menyebutkan bahwa fungsi dari seorang
mediator ada 7, yakni:
1. Sebagai “katalisator”, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses
perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
2.Sebagai “pendidik”, berarti seorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja,
keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para puhak.
3 Sebagai “penerjemah”, berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan
usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik
dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
4.Sebagai “nara sumber” berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber
informasi yang tersedia.
5. Sebagai “penyandang berita jelek”, berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para
pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu, mediator harus
mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai
usulan.
6. Sebagai “agen realitas”, berarti mediator harus berusaha memberikan pengertian secara
jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/ tidak masuk akal tercapai
melalui perundingan.
7. Sebagai “kambing hitam”, berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam
membuat kesepakatan hasil perundingan.
D. Konsiliasi
Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai
persetujuan dan penyelesaian. Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak
dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada
yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam
sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses
konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam
bentuk kesepakatan di antara mereka.
Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak
ketiga untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit untuk
dibedakan. Istilahnya acapkali digunakan dengan bergantian. Namun menurut Behrens, ada
perbedaan antara kedua istilah ini, yaitu konsiliasi lebih formal dari pada mediasi. Konsiliasi
bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau
komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa sudah terlembaga atau ad hoc (sementara) yang

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratanpenyelesaian yang diterima oleh pihak,
namun putusannya tidak mengikat para pihak.
Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap, yaitu tahap tertulis dan
tahap lisan. Dalam tahap pertama, sengketa yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada
badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak.
Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya.
Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasiakan
menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan
penyelesaian sengketanya. Usulan ini sifatnya tidak mengikat. Oleh karena itu, diterima
tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.
Penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak
ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, namun bisa juga sebuah komisi
yang dibentuk oleh para pihak. Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak dapat saja
terlembaga atau bersifat ad hoc, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang
diterima oleh para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak
mengikat para pihak.
Tujuan dari pertemuan konsiliasi adalah untuk membawa pihak yang berkepentingan untuk
bersama sama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi mencari
jalan tengah yang bisa diterima kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan,
supaya kedua belah pihak dapat melewati perselisihan tersebut. Karena proses konsiliasi
memperbolehkan kedua belah pihak yang berselisih untuk membicarakan masalah mereka,
maka ini memungkinkan bagi salah satu pihak untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik
atas pihak yang lain. Ini dapat membantu menghilangkan salah pengertian yang dikarenakan
prasangka atau informasi yang tidak benar untuk mencapai perubahan sikap yang nyata.
Semua informasi yang didapatkan dalam proses konsiliasi akan dijaga kerahasiaannya dan
tidak akan dibuat sebagai bagian dari proses peradilan.
Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan suka rela. Jika pihak yang bersangkutan mencapai
perdamaian, maka perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan
merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi
dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali
prosedur kerja, memperkerjakan kembali, ganti rugi uang, dan sebagainya.
E. PENILAIAN AHLI
Penilaian Ahli adalah suatu upaya mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara
menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli di bidang
terkait dengan pokok sengketa untuk mencapai persetujuan. Penilaian ahli berupa keterangan
tertulis yang merupakan hasil telaahan ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk
membuat terang pokok sengketa yang sedang dalam proses. Penilaian ahli ini dapat diperoleh
dari seseorang atau Tim ahli yang dipilih secara ad hoc.

10. ‘18
10 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Contoh Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi PT Sara Lee Indonesia
Perusahaan besar yang bergerak di consumer product, diguncang masalah dengan
karyawanya. Sekitar 200 buruh bagian pabrik roti yang tergabung dalam Gabungan Serikat
Pekerja PT Sara Lee Indonesia, menggelar aksi mogok kerja di halaman pabrik, Jalan Raya
Bogor Km 27 Jakarta Timur, Rabu (19/11/10). Aksi mogok kerja ini, ternyata tidak hanya di
Jakarta namun serentak di seluruh distributor Sara Lee se-Indonesia. Bahkan, buruh yang ada
di daerah mengirim ‘utusan’ ke Jakarta untuk memperkuat tuntutannya. Utusan itu bukan
orang, namun berupa spanduk dari Sara Lee yang dikirim dari beberapa daerah. Dalam
aksinya di depan pabrik, para buruh yang mayoritas perempuan ini membentangkan spanduk
berisikan tuntutan kesejahteraan kepada manajemen perusahaan yang berbasis di Chicago
Sara Lee Corporation dan beroperasi di 58 negara, pasar merek produk di hampir 200 negara
serta memiliki 137.000 karyawan di seluruh dunia. Dengan mengenakan kaos putih dan ikat
merah di kepalanya. Buruh merentangkan belasan spanduk, di antaranya bertuliskan: “Kami
bukan sapi perahan, usir kapitalis”, “Rp 16 triliun, Bagian kami mana?”, “Jangan lupa
karyawan bagian dari aset perusahaan juga.” “Kami Minta 7 Paket”, “Perusahaan Sara Lee
Besar Kok Ngasih Kesejahteraan Kecil” juga tuntutan lain tentang kesejahteraan dan gaji
yang rendah. Spanduk juga terpasang di pagar pabrik Sara Lee, juga ada sehelai kain berisi
tanda tangan para pekerja dan 12 poster yang mewakili suara masing-masing tim dari
berbagai daerah, seperti Jakarta, Banyuwangi, Medan, Makassar, Denpasar, Jember,
Surabaya, Madiun, Kediri, Gorontalo, Samarinda, Lombok dan Aceh. Poster dari Surabaya
GT tertera beberapa kalimat yang berbunyi: “Kami tidak akan berhenti mogok, sebelum
kalian penuhi tuntutan buruh, penjahat aja tahu balas budi, kalian?” Juga poster dari Tim
Banyuwangi menyuarakan: “Kedatangan kami bukan untuk berdebat, kami datang untuk
meminta hak kami, jangan bersembunyi di belakang UU, dan jangan ambil jatah kami, ayo
bicaralah untuk Indonesia.” “Kami terpaksa mogok karena jalan berunding sudah buntu dari
pertemuan tripartit antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja. Banyak tuntutan
yang kami ajukan mulai kesejahteraan, peningkatan jumlah pesangon dan kompensasi dari
manajemen,” ungkap seorang buruh wanita yang enggan disebut namanya. Buruh takut
menyebut nama, sebab manajemen perusahaan akan terus melakukan intimidasi yang
menyakitkan. “Ini aksi dalam jumlah yang kecil, dan menggerakan lebih besar dan sering
melancarkan aksi, jika tuntutan kami tak dikabulkan,” sambungnya. Perwakilan manajemen
sempat mengimbau peserta aksi mogok untuk kembali bekerja melalui pengeras suara, namun
ditolak oleh pekerja. Hingga kini aksi buruh terus bertambah sebab karyawan dari distributor
Jakarta, Bogor, Tanggeran, Depok dan Bekasi satu persatu memperkuat aksinya itu. Buruh
lainnya mengatakan kasus ini bermula dari penjualan saham Sara Lee dijual kepada
perusahaan besar. Ternyata, perusahaan baru itu Setelah enggan menerima karyawan lain,
sehingga nasib karyawan menjadi terkatung-katung. Bahkan, memutus hubungan kerja
seenaknya saja. Buruh pun aktif demo. Sara Lee merasa malu dengan aksi yang mencoreng
perusahaan raksasa inim sehingga siap melakukan perundingan tripartit. Sayangnya, hingga
kini belum ada kesepakatan karena manajemen perusahaan memberikan nilai pesangon yang
sangat rendah, tak sesuai pengabdian karyawan. Kesimpulan : Menurut saya, Manajemen PT.
Saralee harus berunding terlebih dahulu dengan para buruh agar menemui suatu titik
kesepakatan. Jika PT. Saralee tidak memperoleh laba yang ia targetkan, seharusnya ia dapat
mengambil kebijaksanaan yang tidak membuat salah satu pihak rugi akan hal ini.
Perundingan secara kekeluargaan adalah satu-satunya solusi yang dapat meredam demo. Jika
demo terus terjadi, pihak Saralee malah akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi,

11. ‘18
11 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka