MAPS
Metode Alternatif
Penyelesaian
Sengketa
Billy Adam Fisher,.SH
Disusun Oleh:
“Alternatif Penyelesaian Sengketa”
Musyawarah Mufakat
(Balai Pemusyawaratan Warga)
“Bale Sawala”
(Masyarakat Nan Sakato berarti masyarakat yang sekata,
sependapat dan semufakat)
”Saiyo Sakato, Sahino Samalu, Anggo Tanggo, dan Sapikua
Sajinjiang”
Jiwa dari Alternatif penyelesaian sengketa itu sudah
ada dari nenek moyang Bangsa Indonesia. Hal itu
sebagaimana terlihat dalam budaya musyawarah
untuk mencapai mufakat yang masih terlihat di
masyarakat pedesaan indonesia, dimana ketika ada
sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat
tidak membawa permasalahan tersebut ke
pengadilan, namun diselesaikan secara
kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat
diselesaikan antara para pihak yang bersengketa,
maka mereka akan membawa sengketa mereka
tersebut kehadapan kepala desa. Dengan semangat
“Musyawarah untuk Mencapai Mufakat ‘ yang sudah
mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia, APS
mempunyai potensi yang sangat besar untuk
dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi
hukum di Indonesia.
Sejarah APS
Munculnya APS dimulai pada tahun 1976
ketika ketua Mahkamah Agung Amerika
Serikat Warren Burger mempelopori ide ini
pada suatu konferensi di Saint Paul,
Minnesto Amerika Serikat. Hal ini
dilatarbelakangi oleh berbagai faktor
gerakan refomasi pada awal tahun 1970
karena adanya keprihatinan yang serius
mengenai efek negatif yang semakin
meningkat dari litigasi di pengadilan yang
berkepanjangan.
Pengertian Alternatif Penyelesaian
Sengketa
 Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum
Penyelesaian Sengketa (hal. 1-2) mengatakan bahwa secara
konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis,
seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek
pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan
sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses
litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama
lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi
merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah alternatif
penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.
 Rachmadi Usman, S.H., M.H. dalam bukunya Mediasi di
Pengadilan (hal. 8), bahwa selain melalui pengadilan (litigasi),
penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar
pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan
Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif
Penyelesaian Sengketa
 APS adalah Pranata Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan
berdasarkan kesepakatan para pihak dengan
mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses
litigasi di pengadilan.
Dasar Hukum Alternatif
Penyelesaiaan Sengketa
Undang-Undang Nomo 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Jenis-Jenis Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Merujuk Pada Pasal 1 angka 10 UU No 30
Tahun 1999 APS terdiri dari :
 Konsultasi
 Mediasi
 Konsiliasi,dan;
 Penilaian Ahli
Karakteristik APS
APS merupakan mekanisme penyelesaian sengketa
selain dari litigasi di pengadilan, mekanisme ini
dilandasi oleh prinsip “Pemecahan masalah”
dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad
baik (tegoede trouw)oleh kedua belah pihak
APS merupakan Jawaban dari praktisi-praktisi
hukum yang mempunyai pandangan kritis dari
sistem peradilan
“Lamanya Proses Litigasi di pengadilan untuk
mencapai status final dan mengikat (Inkracht Van
Gewijsde) , Korupsi Yudisial, Pemeriksan Kasus yang
terbuka untuk umum, Maraknya Makelar Kasus”
Pelaksanaan APS
Key Succes Factors
 Sengketa Masih dalam Batas “Wajar”
 Komitmen Para Pihak
 Keberlanjutan Hubungan
 Keseimbangan Posisi Tawar-Menawar
 Proses Bersifat Pribadi dan Hasilnya
Rahasia
DEMIKIAN
TERIMA KASIH

Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa

  • 1.
  • 2.
    “Alternatif Penyelesaian Sengketa” MusyawarahMufakat (Balai Pemusyawaratan Warga) “Bale Sawala” (Masyarakat Nan Sakato berarti masyarakat yang sekata, sependapat dan semufakat) ”Saiyo Sakato, Sahino Samalu, Anggo Tanggo, dan Sapikua Sajinjiang”
  • 3.
    Jiwa dari Alternatifpenyelesaian sengketa itu sudah ada dari nenek moyang Bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih terlihat di masyarakat pedesaan indonesia, dimana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa sengketa mereka tersebut kehadapan kepala desa. Dengan semangat “Musyawarah untuk Mencapai Mufakat ‘ yang sudah mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia, APS mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi hukum di Indonesia.
  • 4.
    Sejarah APS Munculnya APSdimulai pada tahun 1976 ketika ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger mempelopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesto Amerika Serikat. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor gerakan refomasi pada awal tahun 1970 karena adanya keprihatinan yang serius mengenai efek negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan yang berkepanjangan.
  • 5.
    Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa (hal. 1-2) mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.  Rachmadi Usman, S.H., M.H. dalam bukunya Mediasi di Pengadilan (hal. 8), bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa  APS adalah Pranata Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.
  • 6.
    Dasar Hukum Alternatif PenyelesaiaanSengketa Undang-Undang Nomo 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  • 7.
    Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa MerujukPada Pasal 1 angka 10 UU No 30 Tahun 1999 APS terdiri dari :  Konsultasi  Mediasi  Konsiliasi,dan;  Penilaian Ahli
  • 8.
    Karakteristik APS APS merupakanmekanisme penyelesaian sengketa selain dari litigasi di pengadilan, mekanisme ini dilandasi oleh prinsip “Pemecahan masalah” dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik (tegoede trouw)oleh kedua belah pihak APS merupakan Jawaban dari praktisi-praktisi hukum yang mempunyai pandangan kritis dari sistem peradilan “Lamanya Proses Litigasi di pengadilan untuk mencapai status final dan mengikat (Inkracht Van Gewijsde) , Korupsi Yudisial, Pemeriksan Kasus yang terbuka untuk umum, Maraknya Makelar Kasus”
  • 9.
    Pelaksanaan APS Key SuccesFactors  Sengketa Masih dalam Batas “Wajar”  Komitmen Para Pihak  Keberlanjutan Hubungan  Keseimbangan Posisi Tawar-Menawar  Proses Bersifat Pribadi dan Hasilnya Rahasia
  • 10.