Dekret Presiden 1959 dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 untuk membubarkan Konstituante yang gagal menyusun UUD baru dan menetapkan kembali berlakunya UUD 1945 setelah kegagalan Konstituante selama lebih dari 2 tahun untuk merumuskan UUD pengganti.

2.  Latar belakang
 Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan
Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS
1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956.
Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil
merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat
pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam
menanggapi hal itu, Presiden Ir. Soekarno lantas menyampaikan amanat
di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya
menganjurkan untuk kembali ke UUD '45. Pada 30 Mei 1959
Konstituante melaksanakan pemungutan suara.
 Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju.
Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak dan tetapi makanya
pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak
memenuhi kuorum. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang
harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari
separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan.
Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959.
Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum.
Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses (masa
perhentian sidang parlemen; masa istirahat dari kegiatan bersidang)
yang ternyata merupakan akhir dari upaya penyusunan UUD.

4.  Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00,
Presiden Soekarno mengeluarkan
dekrit yang diumumkan dalam
upacara resmi di Istana Merdeka.
Berikut ini teks Dekrit Presiden
(ejaan sesuai aslinya

6.  DEKRiT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
PERANG
 TENTANG KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945
 Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
 KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
 Dengan ini menjatakan dengan chidmat:
 Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar
1945 jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada
tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;
 Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat
Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin
lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanja;
 Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan jang
membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi
pembangunan semesta untuk mencapai masjarakat jang adil makmur;
 Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan
kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan
Negara Proklamasi;
 Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai
Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan
Konstitusi tersebut,
 Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

7.  KAMI PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
PERANG
 Menetapkan pembubaran Konstituante;
 Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai
hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunja lagi Undang-
Undang Dasar Sementara.
 Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri
atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan
utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan
Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam
waktu sesingkat-singkatnja.
 Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Djuli 1959
Atas nama Rakjat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang
SOEKARNO